Lap Pendahuluam Pangandaran.docx

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT, atas selesainya Laporan Pendahuluan pekerjaan “Rencana Kegiatan Penyusunan Data Base Irigasi” di lingkungan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan Tahun 2018 Laporan Pendahuluan ini memuat uraian mengenai: latar belakang pekerjaan, data umum pekerjaan,identifikasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, visi perencanaan pekerjaan, metodologi pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta rencana kegiatan lanjutan yang akan dilakukan oleh Konsultan dalam penyempurnaan pekerjaan. Mudah-mudahan Laporan Pendahuluan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan, termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Konsultan berdasarkan hasil masukkan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini. Akhir kata, atas kepercayaan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Bandung, ..... 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................... DAFTAR GAMBAR ........................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ BAB 1

BAB 2

i ii iv v vi

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................... 1.2 Data Umum Pekerjaan ................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................... 1.4 Dasar Hukum dan Lingkup Pekerjaan ................................. 1.5 Studi Pendahuluan ....................................................... 1.5.1 Studi Pustaka ................................................... 1.5.2 Pengumpulan Data Sekunder ................................. 1.5.3 Peta .............................................................. 1.5.4 Data Hidrologi Untuk Perencanaan Drainase ............... 1.5.5 Data Ekonomi ...................................................

1-1 1-1 1-2 1-2 1-5 1-5 1-5 1-5 1-6 1-6

VISI PERENCANAAN 2.1 Nomor Dalam Olah Raga Ketangkasan Berkuda (Sebagai Pertimbangan Kelengkapan Dan Fungsi Bangunan Penunjang Pada Areal Equestrian) ....................................................... 2.1.1 Dressage – Tunggang Serasi .................................. 2.1.2 Show Jumping – Lompat Rintang ............................ 2.1.3 Endurance ...................................................... 2.2 Pengenalan Fungsi ...................................................... 2.2.1 Tinjauan Umum Fungsi .......................................

2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3

BAB 3

PELAPORAN

BAB 4

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1 Persiapan dan Investasi Data........................................... 4.2 Survey Topografi/Pengukuran ......................................... 4.2.1 Pemasangan Control Point (CP) .............................. 4.2.2 Pengukuran Kerangka Horizontal ............................ 4.2.3 Pengukuran Kerangka Vertikal ............................... 4.2.4 Pengukuran Situasi dan Profil ................................ 4.2.5 Pengolahan Data ............................................... 4.3 Survey Mekanika Tanah ................................................ 4.3.1 Cone Penetration Test (CPT) ................................ 4.3.2 Pemboran Dangkal (Bor Tangan)............................. 4.3.3 Metodologi Penyelidikan Tanah Laboratorium ............. 4.4 Perencanaan Arsitektur ................................................. 4.5 Perencanaan Struktur ................................................... 4.5.1 Konsep Struktur Gedung ...................................... 4.5.2 Pedoman Peraturan ........................................... 4.5.3 Metodologi ...................................................... 4.5.4 Pembebanan .................................................... 4.5.5 Langkah Perhitungan dan Disain .............................

BAB 5

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

BAB 6

ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

4-1 4-1 4-1 4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-6 4-9 4-13 4-17 4-22 4-22 4-23 4-24 4-24 4-26

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Jaringan irigasi merupakan saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Adapun kegiatan penyusunan database

jaringan irigasi merupakan penghimpunan data informasi potensi jaringan irigasi berupa panjang irigasi tersier yang berada di 93 Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan saluran yang melayani areal di dalam petak tersier. Jaringan tersier terdiri dari : (1) Saluran dan bangunan tersier (2) Saluran dan bangunan kuarter (3) Saluran Pembuang. Adapun peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Kadangkala pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran akan membangun sektor pertanian salah satunya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, karena terkendala keterbatasan data informasi yang valid dan realibel, maka diperlukan adanya ketersediaan database pendukung sebagai acuan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Penyusunan Database Jaringan irigasi diharapkan memperoleh sebuah dokumen yang berisi : 1. Peta Jaringan Irigasi Tersier dengan satuan Panjang (meter) Irigasi di 93 Desa 2. Kondisi Jaringan Irigasi Tersier yang rusak dengan satuan panjang (meter) 3. Luas Sawah yang teraliri Irigasi Tersier. . Tujuan Penyusunan Database Jaringan Irigasi

yaitu mengidentifikasi data dan informasi

potensi jaringan irigasi tersier di setiap desa di 10 Kecamatan , Kabupaten Pangandaran. Sehingga perolehan data tersebut mampu memberikan acuan pembangunan irigasi tersier yang akan meningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Database irigasi erat kaitannya dengan data Peta Tematik yang didalmnya terdapat : Peta Jaringan Jalan, Peta Jaringan Sungai, Peta Penggunaan Lahan baik itu : Sawah, Tegalan, Sawah Tadah Hujan, Perkebunan, dan Pemukiman. Seperti Kondisi Jaringan Sungai dapat dituangkan dalam pemetaan karena saluran irigasi tersier erat hubungannya dengan alur hidrologi, sehingga panjang saluran cacing tersebut perlu di efektifkan guna optimalisasi pengairan sawah.

1.2.

Data umum pekerjaan a. Nama Pekerjaan

: Penyusunan Database Jaringan Irigasi

b. Pemilik Pekerjaan

: Dinas Pertanian Pemda Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

c. Pelaksana Pekerjaan : d. Lokasi Pekerjaan

: Wilayah Kabupaten Pangandaran, meliputi 93 Desa di 10 Kecamatan

e. Waktu Pelaksanaan

:

1.3.

MaksudTujuan dan Sasaran Maksud Menuyusun Database Jaringan Irigasi yang meliputi tersedianya;   

Peta Jaringan Irigasi Tiap Desa Data Panjang Jaringan Irigasi Tersier Tiap Desa Luas Areal Sawah yang teraliri Irigasi

Sehingga dapat diperoleh acuan dalam penyusunan perencanaan dan pendataan Jaringan irigasi Tujuan Dengan Database Jaringan Irigasi makaakan memudahkan mengidentifikasi data dan informasi potensi jaringan irigasi tersier di setiap desa di 10 Kecamatan , Kabupaten Pangandaran. Sehingga perolehan data tersebut mampu memberikan acuan pembangunan irigasi tersier yang akan meningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Sasaran

Jaringan Irigasi Tersier di 93 Desa pada 10 Kecamatan Kab. Pangandaran

1.4.

Dasar Hukum dan Lingkup Pekerjaan

1.4.1. Dasar Hukum

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana berpedoman kepada : a.

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1974

tentang Pengairan yang mengamanatka bahwa

tanggungjawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai tingkat ke tingkat usaha tani menjadi hak dan tanggungjawab petani sesuai dengan kemampuannya . b.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20039 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tentang irigasi diatur dalam pasal 5 tentang lahan beririgasi, dan Bab VIII, bagian kedua , pasal 38, 39, 40 dan 41.

c.

Undang-undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bab ke empat tentang Perlindungan Pertanian, di bagian kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, terdapat pada Paragraf pertama, pasal 16 ayat satu yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dimaksud meliputi : a. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa; b. bendungan , dam, jaringan irigasi, dan embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan , pelabuhan, dan pasar.

d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara.

e.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

g.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

h.

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air untuk pertanian terdapat pasal 19,20 dan 23.

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ;

j.

Peraturan Menteri PUPR No.12 tahun 2015 tentang Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

k.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pangandaran;

l.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

1.4.2 Lingkup Pekerjaan Untuk melaksanakan penyusunan database jaringan irigasi konsultan harus menyusun pemetaan daerah irigasi. Secara garis besar kegiatan ini terbagi dalam beberapa tahapan pekerjaan, yaitu Kegiatan Persiapan dan Kegiatan Survey Lapangan : a. Kegiatan Persiapan Kegiatan Persiapan meliputi pengumpulan data sekunder yaitu; 1)

Pengumpulan data sekunder dan program kerja yang meliputi :  Pengkajian tata letak jaringan irigasi  Pengkajian desain jaringan utama/tersier  Pengkajian peta kesesuaian lahan  Pengkajian Peta Topografi / Rupa bumi skala 1:25000  Pengkajian peta tata guna lahan  Pengkajian data hidrologi, ketersediaan air dan genangan banjir  Penyiapan program kerja

2)

Pembuatan data sekunder dan program kerja, meliputi :  Program kerja survey (jadual kerja dan personil)  Pembuatan peta kerja  Pemeriksaan alat survey

3)

Pembuatan Laporan Pendahuluan

b. Kegiatan Survey Lapangan Kegiatan Survey Lapangan terdiri dari beberapa aktivitas antara lain; 1)

Investigasi Data Primer yang meliputi;  Inventarisasi penggunaan lahan  Kondisi vegetasi dan kemiringan lahan

 Kondisi Geografi, Geologi,Demografi, Sosial Ekonomi  Inventarisasi kondisi jaringan irigasi yang sudah ada 2)

Pengukuran dan Pemetaan yang meliputi;  Inventarisasi Bench Mark yang sudah ada serta pembuatan Bench Mark baru  Pengukuran dan pemetaan situasi  Pengukuran trase jaringan utama  Pengukuran situasi bangunan  Kelembagaan  Sumber Daya Manusia  Bangunan Gedung  Peralatan  Lahan  Saluran  Jalan Inspeksi  Tanggul  Bangunan Ukur  Kantong Lumpur  Talang  Gorong-gorong  Jembatan  Tempat Cuci  Bendung  Bangunan Bagi Sadap  Bangunan Sadap  Identitas Daerah Irigasi/penamaan

3)

Pembuatan Sistem Planning dan Peta Petak

Menyusun peta petak dan system planning untuk keseluruhan areal terairi yang akan mengintegrasikan rencana perluasan jaringan irigasi dengan jaringan irigasi yang sudah ada. 4)

Pengumpulan Data dan Pemasukan Data

Semua data dan informasi di atas kemudian dimasukkan pada pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis. 5)

Pembuatan Laporan

Laporan dibuat sebagai bukti fisik pekerjaan (hardcopy) dan sebagai arsip (backup) dari hasil pekerjaan.

1.5. PELAKSANAAN PEKERJAAN 1.5.1.Belanja Pegawai Kegiatan Penyusunan Database Irigasi dikerjakan oleh : Petugas Pengelola di Bidang Tanaman Pangan dan& Hortikultura , adapun rincian pelaksana kegiatan meliputi :

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pejabat Pembuat Komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kepala Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Kepala Seksi Perlindungan dan Perbenihan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Teknis ( PNS & Non PNS) Pelaksana Administrasi ( PNS & Non PNS) Pelaksana Kegiatan tersebut di atas merupakan petugas pendukung kegiatan Penyusunan

Database Irigasi. Adapun subtansi pengolahan data dilakukan oleh pihak Kosnultan, yaitu dengan spesifikasi tenaga ahli : -

Ahli Pertanian

-

Ahli Hidrologi

-

Ahli Pemetaan ( Sistem Informasi Geografis) , Kartografi dan Geografi

-

Ahli Statistik Pengolahan database dalam bentuk Tabulasi

Tenaga ahli tersebut mampu memberikan rekomendasi terbaik dalam pengolahan database irigasi secara menyeluruh. Baik dari segi 

Aspek Pertanian yaitu Dampak yang akan dirasakan dari pengelolaan pengairan guna peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (produk pertanian),



Aspek Hidrologi yaitu mengetahui potensi hidrologi yang didistribusikan pada lahan sawah dengan memperhatikan outlet dari sebuah Sungai – anak sungai – sampai dengan saluran primer dan sekunder yang kewenangannya oleh instansi PU bidang Pengembangan Sumberdaya Air (PSDA) termasuk kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan kabupaten yaitu Saluran Tersier berupa saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter, sedangkan Saluran Kuarter merupakan saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah.



Aspek Pemetaan (System Informasi Geografi) menuangkan informasi jaringan irigasi dalam peta (maping) yang didalamnya terdiri dari informasi jaringan sungai, jaringan jalan, administrasi batas desa, dan penggunaan lahan bila perlu adanya pengukuran panjang tersier menggunakan ground check (GPS) yang di overlay pada peta administrasi tematik potensi jaringa irigasi. Pemetaan Jaringan Irigasi di tiap Desa secara subtansi memberikan informasi visuasliasi dua dimensi yang tertuangdalam sebuah peta.



Aspek Statistik, menuangkan data berupa tabulasi saluran tersier : Nama Saluran, Nama pengelola (Kelompok Tani, Perkeumpulan Petani Pemakai Air), Panjang Irigasi (meter) , Jumlah luasan Sawah yang teraliri.

1.5.2. Belanja Langsung : Belanja Pegawai dan Belanja Barang – Jasa : Komponen yang di butuhkan untuk kegiatan Penyusunan Database Potensi Komoditi Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :

Belanja Jasa Konsultasi yang akan dikerjasamakan dengan pihak Konsultan dengan nilai jasa Konsultasi, senilai Rp. 43.918.000,00 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan metode pekerjaan Penunjukan Langsung Jasa Konsultasi). Belanja Konsultasi Penyusunan Database Irigasi mencakup rangkaian pengolahan data, validasi data dan informasi sampai dengan pembahasan hasil yang dituangkan dalam dokumen yang di legalisasi oleh pihak Konsultan. Keluaran dari Database Irigasi yaitu : 1. Peta Jaringan Irigasi Tersier dengan satuan Panjang (meter) Irigasi di 93 Desa 2. Kondisi Jaringan Irigasi Tersier yang rusak dengan satuan panjang (meter) 3. Luas Sawah yang teraliri Irigasi Tersier. Jasa Konsultasi yang dikerjakan oleh Tim Konsultan memberikan gambaran detail mengenai Data Irigasi yang telah ada dan Potensi Pembangunan Irigasi yang belum terbangun di setiap desa antar kecamatan sehingga potensi produk unggulan kedepannya dapat terbangun secara terintegrasi dengan sarana pendukung bangunan irigasi pengairan. Dukungan jasa konsultasi tersebut di atas, di tunjang pula oleh komponen biaya perjalanan dinas yang bersifat teknis dengan fokus ke tiap desa yaitu 93 desa , 10 kecamatan yaitu Survei ke tiap lokasi potensi unggulan dengan alokasi senilai Rp. 5.625.000, 00 . Hasil survey lokasi ke tiap desa diharapkan memberikan gambaran data irigasi yang di tuangkan dalam Peta jaringan irigasi, Tabulasi saluran beserta panjang irigasi tersier, Simpulan dan Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian yang didukung Oleh Sarana Pengairan yang akan dikembangkan guna perencanaan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan & hortikultura. Rumusan Hasil dari keluaran tersebut dilakukan dengan adanya pertemuan dengan pihak stakeholder dengan item pertemuan sebagai berikut : 1. Rapat Statistik Jaringan Irigasi 2. Pertemuan Pembahasan Statistik potensi panjang irigasi tersier 3. Rapat Forum hasil simpulan dan rekomendasi database irigasi Pertemuan tersebut dibiayai dengan alokasi dana senilai Rp. 9.900.000,00 Simpulan dari Penyusunan Database Irigasi dituangakn dalam Belanja Cetak dan Penggandaan dokumen dengan alokasi dana senilai Rp. 2.150.000,00. Juga didukung dengan belanja modal berupa Printer dan scanner denga dana senilai Rp. 3.824.000,00

1.6.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Penilaian kinerja yaitu pelaksanaan kegiatan penyusunan database irigasidapat diukur dengan menggunakan indikator dan cara penilaian menggunakan input yang paling ekonomis untuk mencapai output/keluaran yaitu :

 Tersedianya Database Irigasi

di Wilayah Kabupaten Pangandaran : 93 Desa , 10

Kecamatan. Output tersebut dengan tahapan evaluasi akan dibandingkan dengan input yang telah dikeluarkan yaitu dengan tersedianya dana dan sumberdaya manusia, sehingga memberikan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna) dengan cara sejauhmana outcome telah dicapai. Adapun pelaporan yaitu hasil kegiatan program dan anggaran kinerja penyusunan database irigasi, merupakan suatu bentuk penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai pada akhir pelaksanaan yang disusun dalam bentuk laporan akhir.

BAB 2 VISI PERENCANAAN PANGANDARAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golongan Karya (Golkar), H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, ST, menerima keluhan dari para petani yang tergabung dalam Gapoktan ‘Tirta Jaya’ Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin (27/11/2017). Salah seorang petani, Usman (50), dari Dusun Sukarenah, Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mengatakan, permasalahan pertanian yang sering dihadapi oleh para petani di wilayah Kecamatan Padaherang, paling utama adalah saluran apur atau irigasi. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, ST. -Foto: Baehaki Efendi Menurutnya, irigasi yang ada di wilayah Kecamatan Padaherang ini banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga, saat musim hujan seperti sekarang ini lahan pertanian warga banyak yang terendam air, sehingga para petani banyak yang gagal panen. Bahkan, lanjut Usman, di wilayah Kecamatan Padaherang ada satu desa, yaitu Desa Karangpawitan, yang lahan pertaniannya sering terendam banjir, sehingga para petani di wilayah tersebut tidak bisa bercocok tanam dan sering menanggung kerugian. Usman bersama para petani lainnya berharap, kehadiran wakil rakyat bisa menampung aspirasi para petani dan menyampaikannya kepada Menteri Pertanian dan dinas terkait. Sementara itu, Daniel Mutaqien Syafiuddin, ditemui usai acara, mengaku telah menampung aspirasi dan keluhan para petani yang ada di wilayah Kecamatan Padaherang ini. Mudahmudahan permasalahan yang dihadapi para petani di wilayah ini, yang sudah terjadi puluhan tahun tersebut cepat bisa diselesaikan. “Kami akan secepatnya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, dan dinas terkait lainnya, untuk menyelesaikan permasalahan pertanian, khususnya masalah apur atau irigasi yang dihadapi para petani di wilayah Padaherang ini”, tandasnya. SKEMA STANDAR TATA NAMA SISTEM JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR Author - Winna Pusparanti Date - 15.10.00 Agro Irigasi dan Drainase Contoh Gambar atau Skema Standar Tata Nama Sistem Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Pada pembahasan materi Agro, Irigasi dan Drainase kali ini akan membahas mengenai tata nama-nama sistem jaringan atau saluran irigasi dan bangunan air dan juga Contoh Denah atau Gambar dari Daerah Irigasi, Jaringan Irigasi Primer, Tersier, Kuarter, Jaringan Pembuang,

untuk

lebih

jelasnya

dapat

disimak

dalam

penjelasan

berikut

ini!

Contoh Gambar atau Skema Standar Tata Nama Sistem Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Standar Tata Nama Nama-nama yang diberikan untuk saluran-saluran irigasi dan pembuang, bangunan-bangunan dan daerah irigasi harus jelas dan logis. Nama yang diberikan harus pendek dan tidak mempunyai tafsiran ganda (ambigu). Nama-nama harus dipilih dan dibuat sedemikian sehingga jika dibuat bangunan baru kita tidak perlu mengubah semua nama yang sudah ada.

Daerah Irigasi Daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat, atau desa penting di daerah itu, yang biasanya terletak dekat dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang airnya diambil untuk keperluan irigasi. Contohnya adalah Daerah Irigasi Jatiluhur atau Daerah irigasi Cikoncang. Jika ada dua pengambilan atau lebih, maka daerah irigasi tersebut sebaiknya diberi nama sesuai dengan desa-desa terkenal di daerah-daerah layanan setempat .

Standar Tata Nama Skema Irigasi

Untuk pemberian nama-nama bangunan utama berlaku peraturan yang sama seperti untuk daerah

irigasi,

misalnya

bendung

elak

Cikoncang

melayani

D.I

Cikoncang.

Sebagai contoh, lihat diatas. Bendung Barang merupakan salah satu dari bangunan-bangunan utama di sungai Dolok. Bangunan-bangunan tersebut melayani daerah Makawa dan Lamogo, keduanya

diberi

nama

sesuai

dengan

nama-nama

desa

utama

di

daerah

itu.

Jaringan Irigasi Primer Saluran irigasi primer sebaiknya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani, contoh, saluran primer Makawa. Saluran sekunder sering diberi nama sesuai dengan nama desa yang terletak di petak sekunder. Petak sekunder akan diberi nama sesuai dengan nama saluran

sekundernya. Sebagai contoh saluran sekunder Sambak mengambil nama desa Sambak yang terletak di petak sekunder Sambak.

Contoh Standar Sistem Tata Nama Bangunan Irigasi Saluran irigasi primer/sekunder dibagi menjadi ruas-ruas yang berkapasitas sama. Misalnya, RS2 adalah ruas saluran sekunder Sambak (S) antara bangunan sadap BS1 dan BS 2. Bangunan pengelak atau bagi adalah bangunan terakhir di suatu ruas. Bangunan itu diberi nama sesuai dengan ruas hulu tetapi huruf R (ruas) diubah menjadi B (Bangunan). Misalnya BS2 adalah bangunan

pengelak

di

ujung

ruas

RS

2.

Bangunan-bangunan yang ada di antara bangunan-bangunan bagi sadap seperti gorong-gorong, jembatan, talang bangunan terjun, diberi nama sesuai dengan nama ruas di mana bangunan tersebut terletak juga mulai dengan huruf B (Bangunan), lalu diikuti dengan huruf kecil sedemikian sehingga bangunan yang terletak di ujung hilir mulai dengan "a" dan bangunanbangunan yang berada lebih jauh di hilir memakai hurut b, c, dan seterusnya. Sebagai contoh BS2b adalah bangunan kedua pada ruas RS2 di saluran Sambak terletak antara bangunan-bangunan

bagi

BS

1

dan

BS

2.

Jaringan Irigasi Tersier Petak tersier diberi nama seperti bangunan sadap tersier dari jaringan utama. Misalnya petak tersier S1 ki mendapat air dari pintu kiri bangunan bagi BS 1 yang terletak di saluran, contoh pada



saluran

Sambak.

Ruas-ruas saluran tersier diberi nama sesuai dengan nama boks yang terletak di antara kedua boks, misalnya (T1 - T2), (T3 - K1).



Boks Tersier diberi kode T, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari boks pertama di hilir bangunan sadap tersier: T1, T2 dan sebagainya. Petak Kuarter

Contoh Sistem Tata Nama Petak Rotasi dan Kuarter 

Petak kuarter diberi nama sesuai dengan petak rotasi, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam. Petak rotasi diberi kode A, B, C dan seterusnya menurut arah jarum jam.



Boks kuarter diberi kode K, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari boks kuarter pertama di hilir boks tersier dengan nomor urut tertinggi: K1, K2 dan seterusnya.



Saluran irigasi kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dilayani tetapi dengan huruf kecil, misalnya a1,a2 dan seterusnya.



Saluran pembuang kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dibuang airnya, menggunakan huruf kecil diawali dengan dk, misalnya dka, dka2 dan seterusnya. Saluran pembuang tersier, diberi kode dt1, dt2 juga menurut arah jarum jam. Jaringan Pembuang Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang ber-sangkutan. Pada umumnya pembuang primer berupa sungai alamiah, yang kesemuanya akan diberi nama. Apabila ada saluran pembuang primer baru yang akan dibuat, maka saluran itu harus diberi nama tersendiri. Jika saluran pembuang dibagi menjadi ruas-ruas, maka masing-masing ruas akan diberi

nama,

mulai

dari

ujung

hilir.

Pembuang sekunder pada umumnya berupa sungai atau anak sungai yang lebih kecil. Beberapa di antaranya sudah mempunyai nama yang tetap bisa dipakai, jika tidak sungai atau anak sungai tersebut akan ditunjukkan dengan sebuah huruf bersama-sama dengan nomor seri. Nama-nama ini akan diawali dengan huruf d (d = drainase).

Contoh sistem tata nama saluran pembuang

Pembuang tersier adalah pembuang kategori terkecil dan akan dibagi menjadi ruas-ruas dengan debit seragam, dan masing-masing diberi nomor. Masing-masing petak tersier akan mempunyai nomor seri sendiri-sendiri. Gambar diatas adalah contoh sistem tata nama untuk saluran pembuang. Sekian pembahasan materi mengenai Tata Nama-nama Sistem Jaringan atau Saluran Irigasi dan Bangunan Air dan juga Contoh Denah atau Gambar dari Daerah Irigasi, Jaringan Irigasi Primer, Tersier, Kuarter, Jaringan Pembuang, semoga dapat mudah dimengerti dan membantu sobat dalam belajar.

A. Kondisi Geografi Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 Kecamatan, secara geografis letaknya berada pada koordinat 1080 18’ sampai dengan 1080 47’ Bujur Timur dan 70 30’ 20” sampai dengan 70 50’ 00” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kabupaten Ciamis;

- Sebelah Barat

: Kabupaten Tasikmalaya;

- Sebelah Timur

: Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pangandaran berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Jawa Barat-Jawa Tengah dan jalan Nasional Jabar Selatan. Dalam konteks pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran mempunyai 2 (dua) Kawasan Andalan yaitu Kawasan Andalan Priangan Timur dengan arahan pengembangan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Pangandaran dengan kegiatan unggulan pengembangan kepariwisataan dan bisnis kelautan. B. Kondisi Topogragfi Kabupaten Pangandaran terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar - bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - >

40% dengan sebaran 0 - 2%

terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - > 40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Jenis tanahnya didominasi oleh jenis latosol, podsolik, alluvial dan grumusol.

C.

Kondisi Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, Kabupaten Pangandaran

pada

umumnya mempunyai tipe iklim C, dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.987 mm/tahun dan suhu rata-rata antara 200 - 300 C.

D.

Kondisi Hidrografi

Wilayah Kabupaten Pangandaran dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Di bagian selatan mengalir Sungai Cimedang dengan anak-anak sungainya terdiri dari sungai Cikondang, Cibegal, Cipaledang, Cibungur, Citatah I, Citatah II, Cigugur, Ciharuman, Cigembor, Cikuya, Cijengkol, Cimagung dan Cicondong. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cimedang. Wilayah Kabupaten Pangandaran yang termasuk DAS Citanduy tersebut, terbagi kedalam Sub DAS Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub DAS Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub DAS Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub DAS Cijolang seluas 18.665,99 Ha. DAS Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai DAS kritis dengan indikator kekritisan antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi, serta produktivitas DAS yang relatif rendah.

E.

Tanah

Kondisi tanah di Kabupaten Pangandaran banyak dipengaruhi oleh batuan induk dan factor lainnya. Dilihat dari struktur geologis tanah di Kabupaten Pangandaran memiliki batuan induk yang terdiri atas : Aluvial, Undifferentiated Volcanic Products, Pliocene Sedimentary Facies, Miocene Sedimentary Facies, dan Miocene Limostene facies. Sedangkan jenis tanah pada umumnya bervariasi terdiri atas Latosol cokelat, Latosol cokelat kemerahan, Aluvial kelabu, Aluvial kelabu kuning, Asosiasi Aluvial kelabu tua, Glei humus rendah, Grumusol kelabu, Andosol cokelat kekuningan, Podsolok, Asosiasi Podsolik merah kekuningan dan Litosol, dan Kompleks podsolik merah kekuningan dan Regosol.

F.

Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan negara meliputi areal seluas 17.019,59 ha terdiri dari hutan produksi 8.527,43 ha dan hutan produksi terbatas 7.997,46 ha, serta 494,70 ha hutan konservasi (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa). Sedangkan hutan rakyat terdapat seluas 59.586,34 Ha (sumber

BPKH Wil XI Jawa Madura) yang tersebar di 10 kecamatan dengan potensi kayu sebesar 6.800.189,73 M3. Untuk perkebunan Besar Negara / Swasta tercatat seluas 2088,51 Ha.

G.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2009 adalah sebagai berikut : - Sawah

: 13.591,00 Ha

- Tegal/Kebun/Ladang/Huma

: 59.596,34 Ha

- Hutan Negara

: 17.019,59 Ha

- Perkebunan Negara/Swasta

: 2.088,51 Ha

H.

Lahan Kritis

Berdasarkan review lahan kritis pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh BP DAS Cimanuk Citanduy, Lahan Kritis ( Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis ) di Wilayah Kabupaten Pangandaran mencapai 49330,515 Ha atau mencapai 53,45 % dari total luas wilayah Kabupaten Pangandaran. Profil Kabupaten Pangandaran Undang-undang nomor 21 tahun 2012 mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari : Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi. Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km. Batas Wilayah No.

Arah

Batas Wilayah

No.

Arah

Batas Wilayah

Kabupaten Ciamis : (1). Kecamatan Banjarsari : Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa. (2). Kecamatan Pamarican : Desa Sidarahayu, Purwadadi, Sidamulih Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Karangjaya : 1

Utara

Desa Citalahab. (2). Kecamatan Cineam : Desa Cisarua

Kabupaten

Cilacap

Provinsi

Jawa

Tengah :

(1).

Kecamatan Kedungreja : Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya. (2). Kecamatan Patimuan : Desa Sidamukti, 2

Timur

Patimuan, Rawaapu, Cinyawang, Purwodadi

Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Cikatomas : Desa Pasanggrahan. (2). Kecamatan Panca Tengah : Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari. (3). Kecamatan Cikalong : Desa Cimanuk. (4). Kecamatan 3

Barat

Salopa :Desa Mulyasari

4

Selatan

Samudera Indonesia

Penduduk Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2014, perempuan berjumlah 212.022 jiwa dan laki-laki berjumlah 210.564 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut : Usia

Laki-Laki

0–5

Perempuan

Jumlah

13.367

28.030

5 – 14

36.815

34.979

71.794

15 – 44

103.503

104.395

207.898

45 – 64

49.687

49.783

99.470

65+

16.715

18.596

35.331

Pariwisata

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya. Pertanian Selain potensi parawisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan. Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan. Perikanan Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran. Peternakan Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor. Kehutanan Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisaladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang

belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

BAB 3 PELAPORAN

BAB 4

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

BAB 5 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

BAB 6 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAMPIRAN