Lap Pen Norm Lansia Ohp

LAPORAN PENELITIAN NORMATIF

JUDUL: STUDI NORMATIF TTG ASAS-ASAS HUKUM DAN KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL BAGI BURUH DI INDUSTRI BESAR LATAR BELAKANG: 1. Risiko terjadinya putusnya penghasilan karena berbagai hal sering terjadi pada buruh, ini bersifat universal, sehingga perlu jaminan sosial yang sistematis bagi mereka. 2. Hasil penelitian di beberapa negara tentang sosial security. 3. Jaminan sosial di Indonesia, program-programnya secara kuantitas dan kualitas tidak memadai bagi risiko-risiko yang dihadapi oleh buruh.

RUMUSAN MASALAH

1.

2.

Asas-asas hukum apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi buruh yang berusia lanjut? Bagaimana konsistensi pengaturan yang ada di UUD, konvensi internasional dan UU, PP, dst. tentang jaminan sosial bagi buruh usia lanjut?

METODE PENELITIAN 1. PENDEKATAN Pendekatan normatif, karena hendak mengkaji masalah asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta konsistensinya secara vertikal 2. ISSUE HUKUM YANG DITELITI: ** asas-asas hukum pada peraturan usia lanjut ** konsistensi vertikal peraturan usia lanjut: besarya iuran tata cara pembayaran besar dan tatacara pembayaran jaminan sanksi

METODE PENELITIAN (lanjutan)

3. DATA YANG DIKAJI DALAM PENELITIAN INI: 3.a. Data sekunder, yang terdiri dari: A. Bahan hukum primer: * UUD 1945 * UU No.3 Th.1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja * Peraturan pelaksanaan

B. Bahan hukum sekunder: Penjelasan UU No.3 Th.1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

C. Bahan hukum tersier: ** Kamus umum ** Kamus hukum

METODE PENELITIAN (lanjutan)

3.b. Data primer: Pendapat para praktisi, yang terdiri dari: Pegawai Jamsostek Disnaker Apindo Serikat Buruh Buruh yang sudah pensiun

METODE PENELITIAN (lanjutan)

4. TEKNIK PENELUSURAN DATA 4.a. Data sekunder ditelusuri di PDIH FH Unibraw, kemudian dicopy. 4.b. Data primer ditelusuri dengan melakukan wawancara bebas terhadap para praktisi yang terkait dengan jaminan sosial bagi buruh lanjut usia.

METODE PENELITIAN (lanjutan)

5. TEKNIK ANALISIS DATA 5.a. Pasal-2 dianalisis untuk mencari asas hukumnya, dan konsistensi vertikal antara UU dengan peraturan pelaksanaannya menggunakan prinsip hukum “lex superior derogat lege inferior. Pasal-pasal tersebut akan diinterpretasikan dengan teknik interpretasi gramatikal, formal, kontekstual progresif, ekstensif, analogi. 5.b. Sedangkan hasil wawancara akan dianalisis dengan deskriptif evaluatif yang dikaitkan dengan interpretasi pasal-pasal sebagaimana yang dikemukakan oleh point 5a.

PEMBAHASAN 1. ASAS-ASAS HUKUM TENTANG JAMINAN SOSIAL 1.a. ASAS YANG TERKANDUNG DALAM UUD 1945 Pasal 27 (2)  ditulis lengkap Pasal 34  ditulis lengkap dianalisis di bawahnya  asas “keadilan sosial” Penjelasan umum  ditulis lengkap dianalisis di bawahnya  asas “keadilan sosial” dan “perikemanusiaan”

PEMBAHASAN (lanjutan)

1.b. ASAS-ASAS HUKUM DLM UU JAMSOSTEK ** konsiderans menimbang ** penjelasan umum ** pasal-pasal Semuanya ditulis lengkap, kemudian dianalisis dengan interpretasi yang sesuai. Data primer dari para praktisi juga digunakan untuk menambah bukti atau menegasikan hasil interpretasi dari peneliti.

PEMBAHASAN (lanjutan)

2. KONSISTENSI 2.a. KONSISTENSI UUD DENGAN UU JAMSOSTEK 2.b. KONSISTENSI UU JAMSOSTEK DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN Tekniknya sama, pasal-pasalnya ditulis lengkap, kemudian dianalisis oleh peneliti, ditambah dengan penjelasan. Teknik-teknik interpretasi digunakan  dipilih yang sesuai. Pendapat praktisi juga dianalisis, untuk dilihat apakah mendukung analisis peneliti atau bertentangan.

KESIMPULAN

1. Dalam UUD, UU dan peraturan pelaksanaannya telah terdapat asas keadilan, perikemanusiaan . Sedangkan asas yang ada dalam level UU adalah asas perlindungan. 2. UUD baik sebelum amandemen telah konsisten dengan UU dan peraturan pelaksanaannya, apalagi setelah diamandemen yang mengatur hak-hak warga negara lebih rinci, walaupun UU-nya belum disesuaikan dengan yang baru:

KESIMPULAN (lanjutan) a. Dalam UU telah diatur rinci tentang peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaannya walaupun belum sempurna; telah mengatur tentang jenis program jaminannya; batasan peserta program, besarnya iuran, tata cara pembayaran dan penerimaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sanksi. b. Kekurangannya adalah tidak adanya pengaturan yang jelas dan eksplisit tentang kriteria upah; tidak ada tata cara pemberian informasi pada buruh tentang apakah kewajiban pengusaha telah dilaksanakan atau belum sehingga buruh dapat melaksanakan pengawasan; tidak ada pengaturan tentang kewajiban Badan Penyelenggara untuk secara reguler melaporkan posisi keuangan dan penggunaan keuangan kepada peserta program dan pengusaha, sebagai badan publik.

REKOMENDASI Secara normatif harus diatur eksplisit tentang kriteria upah; tata cara pemberian informasi pelaksanaan kewajiban pengusaha untuk menyertakan para buruh pada Jaminan Sosial beserta besar iuran yang dibayar untuk masing-masing peserta program (buruhnya). Demikian pula keharusan Badan Penyelenggara memberikan informasi kepada publik secara reguler, sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak buruh atas jaminan sosialnya oleh buruh sebagai peserta program khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal penggunaan uang Jaminan Hari Tua, memang seharusnya negara menyediakan tambahan dana yang berasal dari APBN/APBD, supaya penerimaannya lebih besar sebagai pelaksanaan mandat dari UUD 1945, karena hasil penelitian menunjukkan keadaan sosial ekonomi mereka kebanyakan ada pada kriteria kurang dan cukup, serta grafik kehidupan mereka kebanyakan menurun dan posisi keuangan mereka relatif kurang.