Lanjutno,editen.docx

(Pakai cover, Times new roman 12, spasi 1.5) TUGAS HUKUM KETENAGAKERJAAN Menganalisa Perjanjian Kerja Menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

Oleh:

1. 2.

Fitria Nur P. (16040704036)

Djihan Yuniatari

3.

(16040704100)

Siti Elvina R. (16040704124)

4.

Maulidya Yuseini

(16040704 125)

5.

Surya Novinda I.

(16040704126)

S1 Ilmu Hukum Fakultas Imu Sosial dan Hukum Universitar Negeri Surabaya 2017

SURAT PERJANJIAN KERJA No. 1/N10.12.18/SPN/LL/3.2014

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh belas, bulan Maret, tahun Dua ribu Empat Belas, saya yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Nama

: Dewo Rengku

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jalan Panglima sudirman no 17 Surabaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. N a m a

: Brian Ngatemin

Tempat/Tgl. Lahir

: Surabaya, 12 Maret1994

Alamat

: Jalan Kebonsari no 14 Surabaya

selanjutnya disebut Tenaga Kontrak / PIHAK KEDUA KEDUA BELAH PIHAK telah setuju menerima perjanjian kerja ini dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1 PIHAK KEDUA dipekerjakan sebagai tenaga kontrak pada PT. Maju Suka Jaya terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 24 Maret 2015; PIHAK KEDUA dipekerjakan sebagai Supervisor pada Departemen HRD; PIHAK KEDUA menerima honor/gaji per bulan sebesar tiga juta dua ratus ribu rupiah yang akan dibayarkan setiap akhir bulan. Besarnya honor/gaji dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 2 Selain honor, PIHAK KEDUA mendapat fasilitas lain dari PIHAK PERTAMA berupa uang makan.

Pasal 3 Atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4 PIHAK KEDUA mempunyai jam kerja dengan pola 1 sebagai berikut : Senin s.d. Jumat Sabtu

: Jam 08.00 – 17.00 : Libur

KEDUA BELAH PIHAK menyetujui adanya waktu kerja pokok 9 jam sehari.

Pasal 5 PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada pola jam kerja selain pola 1 atau bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan pada pasal 4 bilamana PIHAK PERTAMA memandang perlu. Begitu pula PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja lembur pada hari istirahat atau hari libur resmi sewaktu-waktu diperlukan. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA jam lembur tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 PIHAK KEDUA berhak mendapat cuti tahunan sebanyak 12 (duabelas) hari kerja dalam 1 tahun.

Pasal 7 Apabila dalam masa kontrak dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian honor atau tunjangan – tunjangan, maka akan dikeluarkan surat keputusan khusus mengenai hal ini.

Pasal 8 PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan para pimpinan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian Kerja/pemutusan hubungan kerja atau hukuman administratif kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika perbuatan atau tindakan PIHAK KEDUA menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap milik PIHAK PERTAMA, pegawai lain yang dikerjakan atau yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA atau melanggar ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 8.

Pasal 10 Pembatalan perjanjian kerja / pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK KEDUA. dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan tentang status diperpanjang tidaknya perjanjian kerja ini.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Dewo Rengku

Tembusan : 1.

Direktur (sbg. laporan)

2.

Ka. Unit Kerja Terkait

PIHAK KEDUA

Brian Ngatemin

ANALISIS 

Persyaratan formal sebuah perjanjian kerja yang sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013. Dalam UU NO. 13 Tahun 2013 bab IX tentang hubungan kerja pasal 54. (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Dari keteranga tersebut di atas maka kelompok kami akan menganalisa perjanjian kerja yang tertulis diatas.



Ayat 1 point b yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, Sudah tercantum pada perjanjian kerja tersebut di atas :

“N a m a

: Brian Ngatemin

Tempat/Tgl. Lahir

: Surabaya, 12 Maret1994

Alamat

: Jalan Kebonsari no 14 Surabaya” 

Contohnya

terdapat

Ayat 1 point c : jabatan atau jenis pekerjaan; pada

pasal

1

perjanjian

sebagai Supervisor pada Departemen HRD;

yaitu

PIHAK

KEDUA

dipekerjakan