KUNCI JAWABAN
PILIHAN GANDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
C A . E A C C C C D / D C D B A C D E B
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
E D B B D A B C D C D A B D D D C E D B
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
B B E B A C D A D E B D A C C B E A E D
URAIAN 1. Pendekatan Produksi (Production Approach) pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah (value added). Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus Pendekatan Produksi
Y=(P X Q )+(P X Q )+….(P X Q ) 1
1
2
2
n
n
Keterangan: Y = Pendapatan Nasional P1 = Harga barang ke-1 Pn = Harga barang ke-n Q1 = jenis barang ke-1 Qn = jenis barang ke-n 2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi meliputi: 1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja 2. Sewa (r) = balas jasa pemilik tanah 3. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal 4. Keuntungan (profit/p) = balas jasa pengusaha Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut
Y=r+w+i+p 3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) Terakhir adalah pendekatan pengeluaran. pada pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara, meliputi: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Consumption/C). 2. Investasi domestik bruto (Investment/I). 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Expenditure/G). 4. Ekspor neto atau nilai ekspor (Export/X) dikurangi impor (Import/I) → (X–M). Secara matematis dituliskan sebagai berikut.
Y=C+I+G+(X–M) 2. Perhatikan tabel berikut! Harga
No.
Komoditas
2017
2018
Kuantitas
Po.Qo
Pn.Qo
1
Beras
10.000
12.000
20
200.000
240.000
2
Gula pasir
8.000
10.000
10
80.000
100.000
3
Minyak
6.000
8.000
5
30.000
40.000
4
Daging
25.000
30.000
5
125.000
150.000
5
Garam
5.000
6.000
20
100.000
120.000
∑Po.Qo IL =
X 100 ∑Pn.Qo 650.000
=
X 100 = 121,49
535.000 3. Nilai jual tanah 800 m2 x Rp 300.000/m2 = Rp 240.000.000 Nilai jual bangunan 400m2 x Rp 350.000/m2 = Rp 140.000.000 Nilai jual taman mewah 200m2 x Rp 50.000/m2 = Rp 10.000.000 Nilai jual sebagian dasar pengenaan pajak Rp 390.000.000 NJOPTKP (Rp 8.000.000) NJOPKP Rp 382.000.000 NJKP= 20% x Rp 382.000.000 Rp 76.400.000 Pajak PBB yang terutang= 0,5% x Rp 76.400.000 Rp 382.000.000 Jadi besarnya pajak PBB yang harus dibayar Pak Tono sebesar Rp 382.000.000
4. FAO adalah organisasi pangan dan pertanian milik PBB bermarkas di Roma, Italia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia agar tidak kelaparan ILO organisasi buruh internasional yang memiliki kekpedulian terhadap nasib buruh dan memfasilitasi suara-suara pendapat mereka UNICEF organisasi yang berfokus pada kondisi anak di seluruh dunia seperti anak jalanan dan anak kehilangan orang tua.
5. APBN adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang menurut rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun (1 januari s/d 31 desember) kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBD adalah sebuah daftar sistematis yang membuat rencana dan pengeluaran daerah selama 1 tahun. a. Fungsi otorisasi Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan penyelenggaraan negara (pendapatan dan belanja) pada tahun yang bersangkutan b. Fungsi perencanaan Anggaran negara menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran. c. Fungsi pengawasan Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. d. Fungsi alokasi Anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekeonomia e. Fungsi distribusi Anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan f. Fungsi stabilisasi Anggaran merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian