Kumpulan Berita Korupsi Komputerisasi

PURWAKARTASelasa 7 April 2009 PURWAKARTA - Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Purwakarta Nana Mulyana menanggapi dingin terkait pemeriksaan dirinya oleh Kejari beberapa waktu lalu atas dugaan korupsi dana komputerisasi desa tahun 2008. Ia tak banyak berkomentar tentang keterlibatannya dari dana yang dikeluarkan melalui APBD 2008 sebesar Rp1,464 Milyar. ”No comment. Saya sudah berulang kali membicrakan hal ini. Silahkan tanya ke kejaksaan. Kalau begini jadi rame lagi,” kata Nana kepada Pasundan Ekspres, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/). Sementara itu, Kasie Pidsus Kejari Purwakarta Jaya Siahaan menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan hasil audit BPKP. Mereka akan melanjutkan perkara tersebut setelah kegiatan Pemilu Legislatif selesai. "Saat ini semua pihak ingin mensukseskan Pemilu 2009. Termasuk kami. Nanti kalau sudah selesai, akan kami beritahukan lagi," tegas Jaya kepada Pasundan Ekspres, saat ditemui Pasundan Ekspres, di ruang kerjanya, kemarin. Seperti diberitakan, sebanyak 200 orang saksi sejak November 2008 lalu telah dimintai keterangan. Dana komputerisasi itu diberikan kepada 183 desa yang berada id Kabupaten Purwakarta. Masing-masing desa mendapat sekitar Rp8 Juta yang dibagi dua tahap, yakni untuk perangkat lunak dan perangkat keras setiap satu unit komputernya. Proyek itu masuk dalam dana perimbangan desa. Indikasi penyimpangan terlihat dari dugaan mark up. Dibuktikan dengan spesifikasi komputer yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh bagian pemdes, malah dilimpahkan kepada pihak ketiga. (and)

15 Maret 2009 Kejari Tetapkan Tersangka Dana Komputerisasi Desa PURWAKARTA – Kasus degaan korupsi dana komputerisasi desa yang dikeluarkan melalui APBD 2008 sebesar Rp1,464 Milyar, akan segera terungkap. Setelah dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan sebanyak 200 orang saksi sejak November 2008 lalu, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta dalam waktu dekat ini akan segera menetapkan siapa tersangkanya. Kasi Pidsus Kejari Jaya Siahaan mengatakan, dana komputerisasi itu diberikan kepada 183 desa yang berada id Kabupaten Purwakarta. Masing-masing desa mendapat sekitar Rp8 Juta yang dibagi dua tahap. Untuk perangkat lunak dan perangkat keras setiap satu unit komputer. “Jumlah poryeknya sebesar Rp1,464 Milyar. Masuk dalam dana perimbangan desa. Sekarang, BPKP sudah turun tangan. Mereka sedang meghitung kerugian negara. Tak lama lagi, laporannya akan segera diserahkan kepada kami,” tutur Jaya kepada wartawan. Jaya menjelaskan, indikasi penyimpangan terlihat dari dugaan mark up. Dibuktikan dengan spesifikasi komputer yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh bagian pemdes, malah dilimpahkan kepada pihak ketiga. “Setelah menyakan kepada 183 kades, bagian pemdes dan unsur pemerintahan sebagai saksi, saat penyelidikan berlangsung, kami menyita sebagian komputer untuk dijadikan barang bukti. Barangnya ada yang masih bagus, ada juga yang tidak bisa dipakai,” katanya. Dikatakannya, penyelidikan yang dimulai sejak November 2008 sempat tersendat. Lantaran, empat dari enam orang tim penyelidikan, dimutasi. Keempat orang itu adalah Kasi Intel Surma, ri Syarifah, Ade Kairanti dan Lusi. Namun, pada bulan Februari 2009, masuk tiga anggota baru. Termasuk Kasi Intel Fajar Hermanto. “Dia sekarang yang memimpin tim,” cetusnya. (and)

11 Mei 2009 Kabag Pemdes Jadi Tersangka PURWAKARTA – Kejaksaan Negeri Purwakarta menetapkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Purwakarta, Nana Mulyana, ditetapkan sebagai tersangka. Nana diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus komputerisasi desa senilai Rp1,4 miliar. Sementara ini, kejaksaan belum melakukan penahanan kepada tersangka. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jaya Siahaan, Senin (11/5) mengatakan, pihaknya telah mendapat surat perintah penyidikan (sprindik) pada Januari 2009 lalu. Hasilnya, kejaksaan telah meningkatkan status tersangka dari status saksi kepada kabag pemdes ini. Penetapan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan ekspos, Jumat (8/5) lalu. Menurut Jaya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera memanggil kabag pemdes. Ia akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Secepatnya akan kita panggil,” tandasnya. Dalam kasus ini, kejaksaan telah melakukan memeriksa sebanyak 200 saksi. Mereka terdiri dari para kepala desa, para staf, dan pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sejak awal tahun 2008. “Komputerisasi ini anggaran tahun 2007. Kita mendapat sprindik pertama awal tahun 2008. Kemudian sprindik diperbaharui lagi Januari 2009 bulan lalu,” jelas Jaya. Jaya mengatakan, kejaksaan menjerat kabag pemdes dengan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut. Pasalnya, dana komputerisasi yang merupakan anggaran perimbangan desa ini seharusnya dikelola secara swakelola. Dimana, dana tersebut disalurkan langsung terhadap 183 desa se Purwakarta. Masing-masing desa memperoleh bantuan sebesar Rp8 juta. “Dana itu untuk pembelian komputer dikantor desa. Harusnya uang itu diberikan kepada kepala desa. Tapi pihak pemdes malah menggunakan pihak ketiga,” ujar Jaya seraya menambahkan, perusahaan yang menjadi pihak ketiga dalam proyek tersebut adalah PT. Bakti Bina Pertiwi yang bertempat di Purwakarta. Sementara itu, dalam kasus korupsi komputerisasi ini sempat beredar isu yang menyebutkan sejumlah nama pejabat pemdes Pemkab Purwakarta sebagai tersangka. Namun, isu tersebut dibantah oleh pihak kejaksaan. “Sekarang baru satu tersangka. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah,” kata Jaya. Terkait nilai kerugian, Jaya pun, belum bisa memberikan informasi. Karena, nilai kerugian masih dalam tahap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. Menurut Kabag Pemdes Setda Purwakarta, Nana Mulyana, saat dikonfirmasi Pasundan Ekspres, enggan untuk berkomentar. Menurutnya, persoalan itu sudah diketahui banyak orang dari pemberitaan media. Dan kini belum ada perubahan yang menarik atas kasus tersebut.(frd)