Korban Salah Tangkap

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN RAZIA Oleh :

Sudiro Husodo, SHI., SH.

(Koord. Legal Aid Board of Human Right) 08123133304

Organization Structure of KOSGORO Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) KOSGORO Gerakan Lembaga dan Badan:

Gerakan Mahasiswa (GEMA) KOSGORO

Lembaga Pengembangan & Bantuan Hukum (LPBH) KOSGORO

Badan Kesehatan Masyarakat (BAKESMAS) KOSGORO

Gerakan Muda (GM) KOSGORO

Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Kosgoro (LKK) KOSGORO

Persatuan Baharlawan Indonesia (PERBARI) KOSGORO

Wanita KOSGORO

Lembaga Pengembangan & Pengjayatan Agama (LPPA) KOSGORO

Group Diskusi Nasional (GDN) KOSGORO

Badan Musyawarah Pengusaha Nasional (BAHUMAS) KOSGORO

Majelis Pendidikan Indonesia (MPI) KOSGORO

Ikatan Sarjana KOSGORO

BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]

[Pasal 26 (1)]

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang (Pasal 28)

BAB XA. HAK ASASI MANUSIA berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **

untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) **

HAK ASASI MANUSIA

berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **

Dasar Hukum Pencegahan HIV/AIDS bagi Petugas Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.

Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan :  





UUD 1945, mengenai hak asasi manusia dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UU HAM No.39/99 ps (9): setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat UU Kesehatan No.23/1992 ps (4): setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. UU Kesehatan No.23/1992 ps (5): setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, keluarga dan lingkungannya.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 23 TAHUN 1992 T E N T A N G K E S E H A T A N Pasal I (definisi tenaga kesehatan dan Upaya kesehatan) 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

(*Petugas Lapangan LSM sudah dilatih secara intensif dan mendapatkan sertivikasi dari intitutsi kesehatan) 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;

(*LSM yang melakukan program Pencegahan HIV/AIDS juga merupakan bagian dari masyarakat)

Pedoman Pelaksanaan : 

Perpres No 75 tahun 2006 tentang KPA Adanya alokasi pembiyaaan pada APBN & APBD



Kepmenkes No 567/Menkes/SK/VIII/2006 Acuan bagi petugas kesehatan, instansi terkait dan LSM,Pembinaan dan pengawasaan oleh Depkes, Dinkes dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat.



Permenkokesra No 2/ 2007 (untuk Harm Reduction) Depkes sebagai leading sector.



Perda Jatim No 5/ 2004 tentang Pencegahan & Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.

Lalu Bagaimana Peran LSM Penjangkau Kelompok Risti dalam Penerapan :  Perda Jatim No 5/ 2004 tentang Pencegahan & Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.  Peraturan Daerah Nomor 7/ 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Peran LSM : 

Secara explicit memang tidak diatur dalam Perda No. 7/ 1999 , namun di Perda Jatim No. 5/2004 diatur tentang peran LSM sebagai petugas penjangkau.  Pasal 1 (7) : Petugas penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untu melakukan pencegahan. Secara umum mengenai peran LSM dijelaskan dalam Pasal 3 (a, b, c, d).

Namun Demikian?  Dalam

mengimplementasikan kegiatan dilapangan, petugas LSM Masih bersinggungan (digaruk) oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.  Maka diperlukan kerjasama yang baik antara LSM-LSM pendamping dengan Aparat Penegak Hukum.

Lalu Apa Hak-Hak Tersangka Jika Melakukan Pelanggaran dan Kejahatan thd UU? (Ps 50-68 KUHAP)



Sgr diperiksa Penyidik – pengadilan (Ps.50)



Berhak tahu ttg apa yg didakwakan (Ps.51) Memberi keterangan bebas (Ps.52) Dapat juru bahasa (Ps.53) Dapat bantuan hukum-pilih sendiri (54 & 55) Wajib dapat bantuan hukum jika diancam penjara diatas 5 tahun-hukuman mati. (56) Jika ditahan berhak hub. Phnya/ WNA hub perwakilan negaranya (57)

    

Lanjutan Hak Tersangka:           

Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak

terima kunjungan dokter pribadi (58) diberitahu ttg penahanan dirinya (59) hub.kel./lainnya untuk jaminan (60) terima kunjungan kel. (61) terima/kirim surat (62) hub & terima rohaniawan (63) diperiksa peradilan terbuka (64) ajukan saksi (65) tidak dibebani pembuktian (66) upaya hukum (67) Gantirugi & rehabilitasi (68)

SECARA UMUM HAK ASASI MENURUT KUHAP 1. HAK BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA. PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) PADA DASARNYA ADALAH SUATU PERAMPASAN SEBAGIAN HAM OLEH APARAT YG BERWENANG DALAM RANGKA MELINDUNGI ATAU MENEGAKKAN KEPENTINGAN UMUM ASAS BAGI HAK TERSANGKA / TERDAKWA 

ASAS BAGI HAK TERSANGKA / PERLAKUAN YANG SAMA SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM



TANGKAP, TAHAN, GELEDAH DAN SITA ATAS PERINTAH TERTULIS



ASAS PRADUGA TAK BERSALAH



GANTI RUGI DAN REHABILITASI



PENGADILAN CEPAT, MUDAH, MURAH, JUJUR DAN TAK MEMIHAK



MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM



MEMBERITAHUKAN HAK SEJAK DI TANGKAP/ DITAHAN



TERDAKWA HARUS HADIR DLM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

LAMANYA PENAHANAN : 





PENYIDIK : 20 HARI , DAPAT DIPERPANJANG 40 HARI ( 2 X 20 HARI ) PENUNTUT UMUM : 20 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 30 HARI HAKIM PN : 30 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 60 HARI

Pelanggaran thd Perda Nomor 7/ 1999 ttg “Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya” adalah termasuk Tindak Pidana Ringan, maka secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (TiPiRing) Pasal 205 KUHAP : (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.  dan penghinaan ringan misal 364 KUHP (pencurian ringan tidak lebih Rp 250,-).  Pelanggar Perda tersebut di atas dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Pasal 6:1 Perda 7/1999). 

Tata Cara ACARA PEMERIKSAAN CEPAT : 



 

Yang menghadapkan Terdakwa dalam sidang adalah Polisi, bukan JPU (dalam 3 hari menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti); Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat I dan terakhir, kecuali divonis penjara maka dapat banding; Pemeriksaan pada hari tertentu dalam 7 hari (bulan); Saksi tidak mengucapkan Sumpah atau janji kecuali jika perlu.

Hak Tersangka Pelanggaran TiPiRing : Pemerintah kota Surabaya berwenang melakukan pembinaan dapat berupa:    

Pembinaan bidang mental/rohani/agama; Pembinaan bidang olahraga dan kesehatan; Pembinaan bidang pendidikan/ketrampilan/wirausaha; Pembinaan bidang sosial dan budaya;

Sanksi Lain dari Perbuatan Asusila : 

Dosa, Stigma dan Diskriminasi, Mengapa? Karena, dianggap melakukan Perbuatan Asusila :  Perbuatan asusila, adalah Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan normanorma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu syawatnya tetapi tidak kerikat dalam status perkawinan. (Pasal 1 (e).  Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan ditempat umum dengan maksud menyuruh/mempengaruhi/mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara langsung maupun terselubung, Pasal 1 (f):

Makna Norma

Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial

Macam2 Norma & Sanksinya : Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sanksinya: mendapat dosa Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk. Sanksinya: menyesal, akan dikucilkan orang lain Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat . Sanksinya: akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan . Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturanperaturan oleh pemerintah. Sanksinya: dipenjara atau denda.

Korban Salah Tangkap dlm Melakukan Razia : 

Maka korban dapat menggunakan haknya mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri setempat serta rehabilitasi dan juga tuntutan ganti rugi;  Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undangundang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;  UU 39/1999 : Pasal 9 menyebutkan ”Tak Seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”.

TINDAKAN PENEGAK HUKUM YG DIANGGAP MERUGIKAN TERSANGKA DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN/ PRAPERADILAN, SEWENANG-WENANG

AGAR

JANGAN

TERHADAP

BERTINDAK

TERSANGKA/

TERDAKWA. ➽

SYARAT FORMAL : KELENGKAPAN ADMINISTRASI

➽

SYARAT MATERIIL : SYAH TIDAKNYA PENANGKAPAN, PEMAHAMAN,

PENGHENTIAN

PENYIDIKAN

/

PENUNTUTAN. ➽

GANTI

RUGI

YG

PERKARANYA

DIHENTIKAN

TAHAP PENYIDIKAN / PENUNTUTAN.

PADA

Praperadilan diadakan demi tegaknya : HAK AZASI MANUSIA : Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1 : Hak Asasi Manusia adaläh : “seperangkat hak yang melekat pada hakikát dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindunganharkat dan martabat manusia”.

Hak-hak Asasi Manusia itu dapat dibeda-bedakan Menjadi : 

 

 



Hak-hak asasi pribadi (personal rights), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dankebebasan bergerak Hak-hak asasi ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hák-hak asasi politik (political rights), yaltu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partal politik. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata-cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Penindakkan Indisipliner POLRI : Indisipliner Petugas / Pembinaan Internal

Penyalahguna an senjata api

Penggunaan dan peredaran narkoba

Beking Tempat Perjudian

Pertikaian anggota Polri dan TNI

Suap di jalan raya

Pelanggaran HAM oleh POLRI : Pelanggaran HAM

Penembakan terhadap warga

Salah tangkap dan aksi pemukulan

Intimidasi dan penghilangan orang

Penahanan semena-mena

Perusakan dan perampasan harta benda

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**]

16

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**]

17

DPR

memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*]

anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**)

Fungsi, Wewenang, dan Hak Antara lain tentang:

 memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan     

fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ; pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;

 persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;  pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;

 pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;

 persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;

 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;

 pengajuan tiga orang calon anggota hakim

Kronologi Advokasi Penanganan Kasus Titis Supriyadi :

Kronologi Advokasi : 



1.1. Pelimpahan Kuasa : Dilakukan oleh Bapak Korban (Paiman) dengan LBPH KORGORO, sehingga Ketua LBPH Kosgoro menugaskan Sudiro Husodo, SH dan Fara Ajah P, SH., M. Hum menjadi kuasa hukum. 1.2. Melakukan Investigasi kasus a. Mencari data-data saksi di LIPONSOS, terdapat 9 WPS yang bersama korban ketika ditangkap aparat. b. Kerjasama dengan LSM Genta untuk melakukan penjangkauan 9 WPS di lokalisasi krian, porong dan prambon.

1.3. Hasil Investigas : – Dugaan kuat kalau yang membawa saudara Titis S adalah dari Aparat Polwiltabes Surabaya (Samapta). – Bahwa penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dan terjadi pemukulan. – Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa ketika berada di Polwiltabes saudara Titis S dalam keadaan sehat jasmani-rohani. – Dari keterangan saksi-saksi bahwa saudara Titis S memang sengaja kabur ketika perjalanan ke Liponsos.

1.4. Melakukan Advokasi Litigasi-Non Litigasi : – Membuat laporkan ke Polres Surabaya Selatan. – Membuat laporkan ke Polwiltabes Surabaya. – Membantu Polres Surabaya Selatan untuk menghadirkan saksi-saksi. – Membuat Laporan ke Divisi Propam Polda Jatim dan menghadirkan saksi-saksi. – Membuat pengaduan ke Komnas Ham RI. – Melakukan komunikasi ke Mabes POLRI.

1.5. Koordinasi dengan Polres Surabaya Selatan dan Div. Propam Polda Jatim.  Selalu

melakukan koordinasi dengan kanit dan kasat reskrim Polres Surabaya Selatan, dalam ditemukannya faktafakta baru.  Koordinasi dan menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan oleh Div. Propam Polda Jatim.

1.6. Hasil Penyidikan Polres Surabaya Selatan dan Div. Propam Polda Jatim. 



Belum ditemukan cukup bukti kalau sdr Titis S meninggal sebab penganiayaan, dan disimpulkan cidera karena lompat dari kendaraan ketika menuju Liponsos. Telah diperiksa 14 orang (Polwiltabes, dan beberapa Saksi lain) oleh Div Div. Propam Polda Jatim, dan memberi sanksi pada 4 orang anggota POLRI dengan sanksi Administratif.

2. Kendala-Kendala/Hambatan : – –

Tidak adanya dukungan dana sama sekali. Tidak adanya dukungan NGO lokal dan Komunitas LGBT di Surabaya – Sidoarjo sebagai perwujudan solidaritas.

Matur Kasuwun

Terima Kasih