Koran Tempo_31mrt09_bl_b2_media_parpol Membuat Radio Ilegal Untuk Kampanye

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 31 Maret 2009

Parpol Membuat Radio Ilegal untuk Kampanye Komisi Penyiaran menyita peralatan siaran. SEMARANG - Sejumlah partai memanfaatkan radio siaran yang tak berizin untuk kegiatan kampanye. Komisi Penyiaran Indonesia Jaw Tengah menemukan 12 radio ilegal yang menyiarkan kampanye. "Banyak caleg yang menggunakan radio ilegal itu," ujar Zainal Abidin, Kepala Divisi Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, kemarin. Ketua KPID Jawa Tengah Amiruddin memastikan radio itu tidak memiliki izin. "Mereka mengampanyekan kampanye partai dan caleg tertentu," tutur Amiruddin. Radio ilegal itu ditemukan di beberapa wilayah Jawa Tengah, terutama di Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Kebanyakan radio itu mengudara pada frekuensi di atas 107,7 megahertz. Menurut Zainal, radio tak resmi itu adalah Garuda Sakti FM dan Radio PPD. Kedua radio itu ada di Blora. Radio Garuda Sakti FM belum resmi karena belum memiliki izin siaran radio dan izin penyelenggaraan penyiaran. Zainal menuturkan, radio itu digunakan untuk kampanye Partai Gerindra. KPID sudah meminta Garuda FM menghentikan kegiatan itu sejak 25 Maret lalu. Sedangkan Radio PPD adalah radio ilegal di Kecamatan Todanan, Blora, yang digunakan untuk kampanye Partai Persatuan Daerah (PPD). "Nama radio sama dengan nama partainya," ujar Zainal. Radio itu milik ketua pengurus anak cabang PPD Todanan, Agus Suprihanto, yang juga calon legislator. KPID mengirimkan surat guna meminta Radio PPD menghentikan siarannya kemarin. Tempo belum bisa mengkonfirmasi kasus ini kepada pihak Garuda Sakti FM dan Radio PPD. Zainal menambahkan, calon legislator tak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk beriklan di radio. "Kadang hanya bayar dengan ditrak bakso," tuturnya. Pekan lalu, KPID bersama dengan Badan Monitoring Frekuensi Radio sudah menyita alat-alat yang digunakan untuk mencari frekuensi milik mereka. "Sekarang sudah tutup semua," ujar Zainal. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Blora Wahono menyatakan pelaksanaan siaran radio di daerah memang sangat amburadul "Mereka tidak menaati aturan yang ada," katanya. Wahono mencontohkan, dalam aturan Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu, ada batasan durasi pada iklan kampanye di radio, yakni tidak lebih dari 60 detik. "Tapi siaran kampanyenya rata-rata lebih dari 120 detik," tuturnya. Wahono mengaku telah mengklarifikasi pemilik radio tidak resmi itu. "Kami sudah menyusun berkas administrasinya dan kami serahkan ke KPID Jawa Tengah," kata dia. Sesuai dengan aturan, yang berhak menegur atau memberikan sanksi adalah KPID. Untuk membasmi radio ilegal tersebut, KPID telah menertibkan frekuensi ilegal. KPID pun berkoordinasi dengan Balai Monitoring Radio Frekuensi Radio Wilayah II Semarang. "Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak polisi," kata dosen Universitas Diponegoro, Semarang, itu. Bahkan KPID telah memberikan sanksi kepada para pemilik radio ilegal itu. ROFIUDDIN

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/03/31/Berita_Utama-Jateng/krn.20090331.1610 ... 4/2/2009