Koran Tempo 12mei09 Bl C2 Banjir Pembangunan Infrastruktur Banjir Gagal

  • Uploaded by: lp3y.org
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Koran Tempo 12mei09 Bl C2 Banjir Pembangunan Infrastruktur Banjir Gagal as PDF for free.

More details

  • Words: 276
  • Pages: 1
KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Pembangunan Infrastruktur Banjir Gagal Penyerapan anggaran masih rendah. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai pembangunan infrastruktur pengendalian banjir banyak tak terealisasi. Serapan anggaran untuk proyek-proyek tersebut juga rendah. Penilaian itu terungkap dalam rapat paripurna rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2008 di gedung DPRD DKI kemarin. Dalam paparannya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto menyatakan, pembangunan infrastruktur banjir yang tak terlaksana adalah pengerukan kali dan waduk. "Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum maksimal," tutur Sayogo sa membacakan rekomendasi komisi yang ia pimpin. Sejumlah proyek itu di antaranya proyek pembebasan tanah di Kali Banglio senilai Rp 2 miliar, pembebasan tanah di kali Sunter Hulu R 2 miliar, lahan saluran Warung Jengkol Rp 6 miliar, lahan ring kanal dan Waduk Pluit Rp 11,5 miliar, serta pengadaan waduk pengenda banjir Kelapa Gading senilai Rp 40 miliar. Selain itu, proyek yang dinilai serapan anggarannya rendah antara lain pembebasan tanah Waduk Pondok Rangon. Sebab, dari anggar Rp 25 miliar, yang terealisasi hanya sebesar Rp 34,483 juta. Demikian pula dengan program Kanal Banjir Timur 2008. Dari anggaran daerah yang dialokasikan Rp 300 miliar, yang terserap hanya 33,16 persennya atau Rp 99,494 miliar. Komisi D meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan yang tak terealisasi atau tertunda, termasuk masalah keterlambatan penyelesaian pembebasan tanah. "Perlu langkah terobosan untuk mengatasi kendala itu," tutur Sayogo. Menanggapi pandangan Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan seluruh masalah itu merupakan konsekuensi dari pengesahan anggaran daerah yang berlarut-larut. Dampaknya, tak ada waktu yang cukup untuk pelaksanaan. "Misalnya konsekuensi terjadi pada keterlambatan waktu pelelangan, tak ada waktu cukup sehingga program tertunda," tuturnya. FERY FIRMANSYAH

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/05/12/Metro/krn.20090512.164949.id.ht ... 5/14/2009

Related Documents