Ekonomi Koperasi

  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Ekonomi Koperasi as PDF for free.

More details

  • Words: 1,334
  • Pages: 5
Ekonomi Koperasi Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badanbadan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Jika dimaknai apa yang tersurat dan tersirat mengenai pemahaman koperasi, pertama, koperasi sebuah badan usaha, kedua, orang-seorang, ketiga, badan hukum. Dari ketiga hal tersebut merefleksikan perwujudan sebuah nilai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan dapat diartikan tumbuh dengan sendirinya atau gerakan yang dipacu untuk bergerak. Kalau demikian, maka koperasi memiliki jati dirinya sendiri dalam membangun orang-orang yang memilkki dinamika dan karakteristik tersendiri, jatidirinya pun dapat dipengaruhi dari latar belakang budaya dan kemajemukan budaya keanggotaannya, dan kemampuan intelektualitas keanggotaannya, sehingga membangun koperasi juga membangun mental dan moral orang-seorang sebagai anggota koperasi. Jatidiri koperasi yang sesungguhnya adalah koperasi didirikan karena ada kepentingan bersama anggota untuk mengangkat dari jerat dan belenggu kemiskinan, hidup bergotongroyong, kebersamaan, kekeluargaan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia. - Landasan Idiil = Pancasila - Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri - Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 A. Fungsi Koperasi / Koprasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia 2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia 3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia 4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi 1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia 2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia 3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada Perpustakaan Online Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: · Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya · Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat · Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya

Manfaat kolektivitas Tujuan koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggotaanggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Kolektivitas adalah kekuatan koperasi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan. Betapapun umumnya perekonomian rakyat berukuran dan bermodal kecil, jika mereka bersatu maka mereka akan kuat. Manfaat yang paling mudah terlihat dari kolektivitas itu adalah penghematan. Misalnya, anggota koperasi konsumen, pasti mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk memperoleh suatu barang dibandingkan ia membelinya dari luar koperasi. Manfaat lainnya adalah peningkatan nilai tambah. Contoh, suatu barang yang harganya rendah kemudian bertambah nilainya karena penggunaan alat produksi tertentu. Dalam keadaan

sendiri-sendiri para produsen tidak bisa mengadakan alat produksi itu karena harganya tidak terjangkau. Tapi setelah berkoperasi, mereka mampu mengadakannya, karena harga alat produksi yang mahal itu menjadi terjangkau dengan ditanggung bersama. Kedua, keadilan, bahwa distribusi manfaat ekonomi di kalangan anggota harus sesuai dengan kekerapan si anggota menggunakan jasa koperasi, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi. Dengan kata lain, dalam koperasi, setiap orang memperoleh hasil ekonomi sesuai dengan usahanya. Semakin sering anggota memanfaatkan jasa koperasinya, artinya semakin rajin ia bekerja, maka semakin besar hasil ekonomi yang diperolehnya. Anggota yang pasif tidak akan mendapat apa-apa. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip kapitalis yang berbasis pada kumpulan modal.

Bentuk dari pada Koperasi Bentuk Koperasi Sekunder, secara normatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyebutkan, Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 15 bahwa ”Koperasi Sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi.” Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun koperasi berbagai jenis atau tingkatan. Pendirian Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan selama ini dikenal dengan sebutan (1) Pusat, (2) Gabungan, dan (3) Induk. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur tentang syarat pembentukan Koperasi Sekunder, yakni Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Berdasarkan definisi dan syarat pembentukan tersebut, secara formal Koperasi Sekunder yang telah ada memiliki hierarki organisasi vertikal yang berbeda-beda antara Koperasi Sekunder yang satu dengan yang lainnya. Sebagian Koperasi Sekunder merupakan bentuk integrasi vertikal dengan tiga hierarki (Koperasi Primer, Pusat Koperasi dan Induk Koperasi), dan sebagian lainnya dengan dua hierarki (Koperasi Primer dan Pusat atau Gabungan Koperasi). Koperasi-koperasi Sekunder ini terdiri atas sekumpulan Koperasi Primer dari beragam jenis. Beberapa diantaranya dikenal dengan sebutan INKOPOL, INKOPAR, IKPRI, IKOPDIT, INKUD, IKPI, GKBI, GKSI, PUSKUD, PUSKOPDIT, PUSKOPTI, PUSKOPKAR, PUSKSP, dan lain-lain. Secara konseptual, Koperasi Sekunder adalah sebuah bentuk kelembagaan koperasi yang terintegrasi dengan beberapa fungsi dan peran umum koperasi. Fungsi dan peran umum tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah : (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, dan (2) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Berdasarkan fungsi dan peran tersebut maka kehadiran sebuah koperasi akan menciptakan berbagai manfaat di dalam perekonomian. Secara normatif, fungsi sebuah Koperasi Sekunder yakni untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi koperasi anggotanya. UU 25/1992 : tentang perkoperasian Pasal 15 Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Penjelasan Pasal 15 Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Verdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini yang dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 3 Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. ayat 4 Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi DEFINISI Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. NILAI-NILAI Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan don kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain.

Prinsip Koperasi dan Badan Usaha 12. Dalam pikiran UU 12/1967 secara eksplisit memang memberikan pandangan bahwa prinsip koperasi hanya bisa dijalankan oleh koperasi. Tetapi dalam UU 25/1992 pernyataan seperti itu tidak ada, yang ada adalah ekstensifikasi koperasi dari organisasi koperasi menuju quasi organisasi bisnis terbatas. Hal dapat dilihat pada pengaturan yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas, penyertaan modal dan pengakuan eksplisit koperasi sebagai badan usaha. Memang hal ini menimbulkan kekosongan akan pengaturan organisasi social/pemberdayaan quasi bisnis yang akhirnya mendorong munculnya keinginan UU LKM tersendiri dengan segala kepentingan free rider yang tidak dapat dihindarkan. Tujuan kopma: mengembangkan kemampuan berbisnis kalangan intelektual dan mengubah alur pikir mahasiswa yang selama ini selalu berfokus sebagai pencari pekerjaan…. Terlaksananya program pembelajaran pemberdayaan masyarakat melalui kkn atau kegiatan serupa, sehingga berkembangnya program pengembangan jasa layanan usaha, dan kewirausahaan di setiap daerah, kerja sama antara sector swasta, peguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Nilai-Nilai Koperasi Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995, tentang Jatidiri koperasi, Nilai-nilai Koperasi dirumuskan sebagai berikut: Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai a. Nilai-nilai organisasi (1) Menolong diri sendiri (2) Tanggungjawab sendiri (3) Demokratis (4) Persamaan (5) Keadilan (6) Kesetiakawanan b. Nilai-nilai etis (1) Kejujuran (2) Tanggung jawab sosial (3) Kepedulian terhadap orang lain.

Related Documents

Ekonomi Koperasi
June 2020 25
Koperasi
November 2019 63
Koperasi
April 2020 45
Koperasi
November 2019 55