Konsultasi Ke Kemenpan.docx

1. Saat ini sedang mencoba mengatasi masalah mereka yang terkena imbas PP 18 kena masalah di jenjang, batas usia pengangkatan kembali. (hrs kembali ke jenjang sebelumnya) 2. Dasar penilaian angka kredit selama pembebasan sementara tapi melakukan tugas jabatan bisa dihitung sebagai angka kredit termasuk sebagai kepala puskesmas (bagi dokter dan dokter gigi), pengembangan profesi, tugas jabatan, Diklat yg relevan dan hasil-hasil pekerjaan harian bisa dihitung sebagai angka kredit 3. PNS yang sudah pernah jabfung harus kembali menjabat jabfung sebelumna, setelah 1 tahun dapat mengusulkan kenaikan jenjang (sesuai angka kredit terakhir +angka kredit yang dikumpulkan selama tidak JF tapi relevan) 4. Jika belum jabfung maka disarankan nakes tersebut menjadi PLT kepala puskesmas selama masa proses pengusulan menjadi jabfung. 5. D3 nutrisionis, sekolah SKM menjadi kapus, (kembali lagi ke jabatan asal, kemudian alih jenjang menjadi adminkes). 6. 5 tahun tdk bisa mengumpulkan angka kredit, berhenti sementara diberi waktu 1 tahun untuk mengumpulkan angka kredit, jika dia tdk bisa mengumpulkan juga maka harus berhenti dari jabfung. 7. Pembinaan JF tidak berhenti saat JF ditempatkan tapi tetap terus dipantau. 8. A. yang sdh jabfung diangkat kembali sesuai dengan jenjang dan angka kredit 9. Selama masa pembebasan sementara, kegiatan profesi bisa di akomodir untuk menghitung angka kredit (minimal 1 tahun dalam masa jabatan) di tahun ke 2 sdh bisa mengurus kenaikan jenjang 10. Pindah kategori JF lebih mudah. Dari keterampilan ke keahlian bukan alih jenjang tapi pindah kategori. 11. Syarat utama inpassing atau kembali ke JF adalah harus sesuai formasi 12. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan harus dilakukan sesuai dg regulasi yang berlaku saat ini 13. Ketentuan pelaksanaan mengenai mutasi pindah dsb bisa berlaku selama peraturan yang baru belum ada 14. Kemenkes bisa mengajukan perubahan sebagian atas permenpan terutama soal pengangkatan kembali ke dlm jabfung 15. Jumlah keanggotaan tim penilai yang 5 orang sudah standar. Ketua tidak harus jabfung. anggo

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal

: Jumat/18 Mei 2018

Tempat

: Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selat

Agenda

: Pertemuan koordinasi dalam rangka revisi Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) tentang Fungsional Kesehatan

Menteri Jabatan

1. Solusi Dampak PP 18 th 2016 terhadap Kepala UPTD Kesehatan di daerah a. Saat ini sedang mencoba mengatasi masalah mereka yang terkena imbas PP 18 kena masalah di jenjang, batas usia pengangkatan kembali. (hrs kembali ke jenjang sebelumnya) b. Dasar penilaian angka kredit selama pembebasan sementara tapi melakukan tugas jabatan bisa dihitung sebagai angka kredit termasuk sebagai kepala puskesmas (bagi dokter dan dokter gigi), pengembangan profesi, tugas jabatan, Diklat yg relevan dan hasil-hasil pekerjaan harian bisa dihitung sebagai angka kredit c. PNS yang sudah pernah jabfung harus kembali menjabat jabfung sebelumna, setelah 1 tahun dapat mengusulkan kenaikan jenjang (sesuai angka kredit terakhir +angka kredit yang dikumpulkan selama tidak JF tapi relevan) d. Jika belum jabfung maka disarankan nakes tersebut menjadi PLT kepala puskesmas selama masa proses pengusulan menjadi jabfung. e. Pembinaan JF tidak berhenti saat JF ditempatkan tapi tetap terus dipantau. f. Selama masa pembebasan sementara, kegiatan profesi bisa di akomodir untuk menghitung angka kredit (minimal 1 tahun dalam masa jabatan) di tahun ke 2 sdh bisa mengurus kenaikan jenjang g. Pindah kategori JF lebih mudah. Dari keterampilan ke keahlian bukan alih jenjang tapi pindah kategori. h. Syarat utama inpassing atau kembali ke JF adalah harus sesuai formasi i. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan harus dilakukan sesuai dg regulasi yang berlaku saat ini j. Ketentuan pelaksanaan mengenai mutasi pindah dsb bisa berlaku selama peraturan yang baru belum ada k. Kemenkes bisa mengajukan perubahan sebagian atas permenpan terutama soal pengangkatan kembali ke dlm jabfung 2. UU Pendidikan Kedokteran No 20 th 2013 dan hubungan nya dengan Dokter Pendidik Klinis Kemenkes sebaiknya membuat kajian terhadap UU Dikdok dan hubungannya dg Dokdisnis untuk melihat apakah Unit Pembina adalah Kemenkes atau Dikti. Akan lebih mudah jika mengetahui siapa inisiator UU Dikdok. Jika amanah UU maka harus dilaksanakan. Di dalam kajian nanti akan terlihat apakah sebaiknya hanya menambahkan kalimat ….. “Dokter Pendidik Klinis yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Kedokteran. Atau membuat regulasi baru/nomenklatur baru.

3. Inpassing Penata Anastesi dan Asisten Penata Anastesi sudah bisa dilakukan asalkan sudah ada pedoman penyusunan formasi. Tidak harus menunggu juknis dan juklah disahkan. Cek kembali apakah perpres tunjangan JF nya sudah selesai atau belum 4. Tim Penguji Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang a. Kemenkes bisa membuat regulasi dalam bentuk surat edaran tentang Tim Penguji. Yang berisi antara lain bahwa jika tidak ada di kota tersebut bisa bergabung dengan kota terdekat, jika tidak ada bisa ke propinsi. Dan pengiriman ke pusat adalah langkah terakhir. b. Kemenkes harus memiliki Database yang memuat Tim Penguji yang ada di daerah. Sehingga ketika ada berkas yang dikirim ke pusat dapat dikembalikan ke daerah yang terdekat untuk melaksanakan uji. c. Tim penguji minimal harus ada 1 jabfung yaitu ketua merangkap anggota. Sekretaris dan anggota boleh siapa saja.

Notulis

Desy Apriana, SKM, MKM NIP 197904162005012002