Konsep Pengorganisasian Masyarakat (tara).docx

KONSEP PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Diajukan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

OLEH KELOMPOK 3: 1.

Eli Yuliani

P2.06.24.4.18.007

2.

Fitri Sundari Nusantara

P2.06.24.4.18.012

3.

Maelan Adzima

P2.06.24.4.18.020

4.

Popong Sumiati

P2.06.24.4.18.026

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN ALIH JENJANG CIREBON 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kiranya tak ada kata yang lebih pantas untuk diucapkan selain ucapan syukur yang penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang tetap istiqomah memegang agama ini. Makalah yang berjudul “Konsep Pengorganisasian Masyarakat” ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat di Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Tidak sedikit pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan makalah ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa walaupun penulis telah berusaha untuk menulis makalah ini dengan sebaik-baiknya, namun dalam penulisannya masih jauh dari kesempurnaan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian, penulis tetap berharap makalah ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT meridhoi segala amal perbuatan kita dan memberikan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat nanti.

Cirebon,

Maret 2019

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Rumusan Masalah .....................................................................

2

C. Tujuan Penyusunan Kajian .......................................................

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...............................................................

3

A Konsep Dasar Pengorganisasian Masyarakat. ..........................

3

B. Perencanaan Pengorganisasia Masyarakat ..............................

6

C. Peran Petugas Dalam Pengorganisasian Masyarakat ............

7

D. Pendekatan Dalam Pengorgasisasian Masyarakat... ...............

8

BAB III PENUTUP ...................................................................................

12

A. Simpulan .....................................................................................

12

B. Saran ............................................................................................

12

DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I PENDAHUALAN

A. Latar Belakang Masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam berdirinya suatu negara. Negara yang makmur, merupakan tanda bahwa negara tersebut memiliki masyarakat yang juga makmur. Kemakmuran ini didukung oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kesehatan lingkungan masyarakat di suatu negara tersebut.

Kesehatan masarakat adalah ilmu yang bertujuan untuk

mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui

usaha-usaha

pengorganisasian

masarakat.

Salah

satunya

pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini dan pengobatan. (IAKMI , 2012). Kesehatan lingkungan adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua aspek dari alam dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan didefinisi-kan oleh World Health Organization sebagai: aspek-aspek kesehatan manusia dan penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam lingkungan. Hal ini juga mencakup pada teori dan praktek dalam menilai dan mengendalikan faktorfaktor dalam lingkungan yang dapat berpotensi mempengaruhi kesehatan. Kesehatan lingkungan mencakup efek patologis langsung bahan kimia, radiasi dan beberapa agen biologis, dan dampak (sering tidak langsung) di bidang kesehatan dan kesejahteraan fisik yang luas, psikologis, sosial dan estetika lingkungan termasuk perumahan, pembangunan perkotaan, penggunaan lahan dan transportasi. (Pirenaningtyas, 2007) Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang essensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. (Pirenaningtyas, 2007) Salah satu faktor dalam lingkungan yang menyebabkan aspek-aspek kesehatan

1

manusia terganggu dan munculnya penyakit

adalah tingkat pendidikan

masyarakat di suatu daerah tempat mereka tinggal. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat makalah tentang pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Sebab sebagai unsur utama suatu negara, kita perlu melakukan pembenahan agar terwujud kesehatan lingkungan yang diharapkan, serta menjadikan masyarakat lebih produktif dan berprestasi.

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar pengorganisasian masyarakat ? 2. Bagaimana perencanaan pengorganisasian masyarakat ? 3. Apa saja pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat ? 4. Apa peran petugas dalam pengorganisasian masyarakat ?

C. Tujuan 1. Untuk mengetahui konsep dasar pengorganisasian masyarakat. 2. Untuk mengetahui perencanaan pengorganisasian masyarakat. 3. Untuk mengetahui pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. 4. Untuk mengetahui peranan petugas dalam pengorganisasian masyarakat.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengorganisasian Masyarakat 1. Pengertian Pengorganisasian Pengertian pengorganisasian berasal dari kata Organizing yang mempunyai arti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Adapun beberapa definisi dari pengorganisasian yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, antara lain sebagai berikut: a) Pengorganisasian

adalah

aktivitas

menyusun

dan

membentuk

hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. b) Menurut George R. Terry, pengorganisasian sebagai kegiatan mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok

kerja

dan

menetapkan

wewenang

tertentu

serta

tanggungjawab masing-masing yang bertanggung jawab untuk setiap komponen dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan tepat. c) Menurut Siagian berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugastugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari

pengertian

di

atas,

dapat

ditarik

kesimpulan

bahwa

pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan orangorang dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang kesemuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

3

2. Aspek penting dalam Pengorganisasian a. Proses. 1) Merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak. 2) Dalam proses ditemukan unsur-unsur kesukarelaan. 3) Kesukarelaan timbul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya 4) Kesukarelaan juga terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok atau masyarakat. 5) Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya. b. Masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai : 1) Kelompok

yang mempunyai

batas-batas

geografis:

Desa,

kelurahan, kecamatan, dst 2) Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar. 3) Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar. 4) Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. c. Berfungsinya Masyarakat. Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalahmasalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

4

3. Melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut.

3. Pengertian Pengorganisasian Masyarakat Pengorganisasian

rakyat

atau

yang

lebih

dikenal

dengan

pengorganisasian masyarakat itu sendiri mengandung makna yang lebih luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekedar mengacu pada perkauman (community) yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (society) pada umumnya. Pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil. Mc. Millan Wayne (1947) mengatakan bahwa community organizing dalam pengertian umum adalah suatu usaha yang ditujukan untuk membantu kelompok-kelompok dalam mencapai kesatuan tujuan dan tindakan. Hal ini merupakan praktek yang tujuannya adalah untuk mencapai sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh dua atau lebih kelompok-kelompok yang ada. G. Ross Murray juga mengatakan bahwa community organizing ialah suatu proses dengan mana suatu masyarakat menemukan kebutuhankebutuhan dan tujuannya adalah untuk menciptakan teoritis diantara kebutuhan-kebutuhan, juga menemukan sumber-sumber baik sumber informal (dari masyarakat sendiri) maupun sumber eksternal (dari luar masyarakat) agar masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek cooperative didalam masyarakat (Agus Suriadi, dalam buku diktat kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2005: 5). Melihat dari beberapa definisi di atas, di dalam pengorganisasian masyarakat tidak bisa lepas dari makna pengembangan masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam definisi pengorganisasian masyarakat yang banyak menekankan kepada pengembangan kapasitas masyarakat dan juga mengajarkan masyarakat untuk mandiri. Dalam definisi-definisi tentang

5

pengorganisasian

masyarakat

mengajarkan

bagaimana

masyarakat

mengorganisir dirinya untuk melakukan serangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dan mendukung apa yang mereka lakukan di dalam menghadapi tekanan yang mereka hadapi.

B. Perencanaan Pengorganisasian Masyarakat Secara keseluruhan terdapat enam tahapan pokok pengorganisasian masyarakat antara lain: 1. Persiapan Dilakukan persiapan yang bersifat intern petugas dan pesiapan sosial untuk masyarakat. Persiapan petugas berupa teknis-administratif dan bersifat strategis pendekatan. Pada pesiapan sosial, perlu mulai dilakukan pengenalan masyarakat, pengenalan masalah dan selanjutnya

diikuti

dengan upaya penyadaran. 2. Perencanaan Secara bersama disusun rencana untuk mengatasi masalah uang dihadapi dan cara-cara penerapan rencana tersebut dalam tahap pelaksanaan. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun 4. Pemantauan Dilakukan selama pelaksanaan secara berkala 5. Evaluasi Untuk melihat melihat pencapaian tujuan 6. Perluasan Merupakan pengembangan kegiatan yang dilakukan dan dapat dilakukan dengan dua cara yakni kuantitatif dan kualitatif. Kuantitafif yakni perluasan dengan menambah jumlah kegiatan yang dilakukan baik pada wilayah setempat maupun wilayah lainnya. Kualitatif yakni perluasan dengan

6

meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat yang dilayani.

C. Peran Petugas Dalam Pengorganisasian Masyarakat Peran petugas dalam pengorganisasian masyarakat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai: 1.

Guide (Pembimbing) Petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakt sendiri dengan cara yang efektif, tetapi pihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas.

2.

Enabler Petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki.

3.

Expert (Ahli) Petugas berperan mmberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

Adapun persyaratan menjadi petugas antara lain: a.

Mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka dan mengajaknya untuk kerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat.

b.

Mengetahui dengan baik sumber-sumber daya alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli yang dapat dimintakan bantuan.

c.

Mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan metode dan teeknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti, dan diamalkan oleh masyarakat.

d.

Mempunyai kemampuan profesional tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu.

e.

Mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya.

7

f.

Mempunyai pengetahuan dasar mengenai keterampilan (skills) tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mennyeluruh

g.

Mengetahui keterbatasannya sendiri.

D. Pendekatan Dalam Pengorganisasian Masyarakat 1.

Pendekatan Direktif Pada suatu pendekatan yang direktif, petugaslah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini memang prakarsa dan pengambilan keputusan berada ditangan petugas. Dalam praktiknya petugas memang mungkin menanyakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi suatu masalah, tetapi jawaban yang muncul dari masyarakat selalu diukur dari segi baik dan buruk menurut petugas. Dengan pendekatan ini memang banyak hasil yang telah diperoleh, tetapi terutama untuk hal- hal yang bersifat tujuan jangka pendek, atau yang bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan seperti ini menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang atau untuk memperoleh perubahan-perubahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku. Penggunaan pendekatan direktif sebetulnya juga mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan menimbulkan kecenderungan untuk tergantung kepada petugas.

2.

Pendekatan Non Direktif Pada pendekatan non-direktif, petugas tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat,untuk membuat analisa dan mengambil keputusan untuk masyarakat atau menetapkan cara-cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini petugas berusaha untuk merangsang

tumbuhnya

suatu

8

proses

penetapan

sendiri

(self

determination) dan kemandirian (self-help). Tujuannya adalah agar masyarakat memeperoleh pengalaman belajar untuk pengembangan diri dengan melalui pemikiran dan tindakan oleh masyarakat sendiri. Adapun peran petugas dalam pendekatan non direktf antara lain: a.

Menumbuhkan keinginan untuk bertindak dengan merangsang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.

b.

Memberikan informasi, jika dibutuhkan tentang pengalaman kelompok lain dalam mengorganisasi diri untuk menghadapi hal yang serupa.

c.

Membantu diperolehnya kemampuan masyarakat untuk membuat analisa situasi secara sistimatik tentang hakekat dan penyebab dari masalah yang dihadapi masyarakat.

d.

Menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi mereka, sebagai tambahan dari sumber-sumber yang memang sudah dimiliki masyarakat.

Keuntungan Pendekatan Non-direktif Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari pendekatan non direktif a.

Memungkinkan

diperolehnya

hasil

yang

lebih

baik

dalam

keterbatasan sumber yang ada. Pada dasarnya memang selalu ada keterbatasan dana, tenaga maupun teknologi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga swasta. Dibukanya kesempatan keada masyarakat untuk mengorganisasi kegiatan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada akan memberikan kesempatan kepada pemerintah/lembaga untuk membantu lebih banyak kegiatan di tempat-tempat lainnya. Selain itu kesempatan untuk megorganisasi diri juga memungkinkan digalinya potensi setempat yang semula tidak terlihat. b.

Membantu

perkembangan

masyarakat.

Dengan

diperolehnya

pengalaman belajar maka kemampuan masyarakat akan berkembang

9

diikuti dengan tumbuhnya rasa percaya diri akan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah. c.

Menumbuhkan

rasa

kebersamaan

(we-feeling).

Pengalaman

bekerjasama diantara sesama anggota masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah bersama akan meningkatkan pengenalan diri diantara mereka sehingga dapat dirasakan tumbuhnya rasa kebersamaan. Keterbatasan Pendekatan Non-direktif Beberapa keterbatasan pendekatan Non-Direktif yaitu: a) Petugas tidak dapat sepenuhnya menetapkan isi dan proses kegiatan serta tidak dapat menjamin bahwa hasil akhir akan sesuai dengan keinginannya. b)

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pendekatan direktif cenderung tidak menyukai pendekatan yang non-direktif karena dengan pendekatan ini masyarakat "dipaksa" untuk terlibat secara aktif dan ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang ditetapkan.

Menurut Ross Murray dalam Pengorganisasian Masyarakat, terdapat 3 Pendekatan yang digunakan, yaitu : a.

Spesific Content Objective Approach Pendekatan baik perseorangan ( Promokesa ), Lembaga swadaya atau Badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengajukan suatu proposal / program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi

kebutuhan

masyarakat

tersebut.

Contoh

:

Program

penanggulangan sampah. b.

General Content Objective Approach Pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu. Misalnya : Program Posyandu, yang melaksanakan 5 – 7 upaya kesehatan yang dijalankan sekaligus.

10

c.

Process Objective Approach Pendekatan yang lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, menyusun perencanaan penaggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan

;

dimana

masyarakat

sendiri

yang

mengembangkan

kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah Partisipasi masyarakat / Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kegiatan.

11

BAB III PENUTUP

A. Simpulan Pengorganisasian

rakyat

atau

yang

lebih

dikenal

dengan

pengorganisasian masyarakat itu sendiri mengandung makna yang lebih luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekedar mengacu pada perkauman (community) yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (society) pada umumnya. Pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil. Secara keseluruhan terdapat enam tahapan pokok pengorganisasian masyarakat antara lain persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perluasan. Peran petugas dalam pengorganisasian masyarakat antara lain sebagai pembimbing, enabler, dan ahli. Pendekatan yang dilakukan dalam pengorganisasian masyarakat antara lain pendekatan direktif dan nondirektif. Sedangkan menurut Ross Murray pendekatan dibagi menjadi tiga antara lain spesific content objective approach, general content objective approach , process objective approach.

B. Saran Sebagai bidan perlu mempelajari konsep pengorganisasian masyarakat karena peran bidan tidak hanya sebagai care provider tetapi juga pengelola serta mmemilki peranan penting dalam terciptanya partisipasi masyarakat. Sehingga pendekatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

12

DAFTAR PUSTAKA

Nurrocchmi, Endang. 2016. Modul Pengorganisasian dan Pengembangan Massyarakat. Cirebon: Politeknik Kemenkes Tasikmalaya. Hurairah, A. 2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat;Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Kurniati, Desak Putu Yuli.2015. Bahan Ajar Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Denpasar: Promkes Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Notoatmodjo, 2010. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Rineka Cipta.Jakarta. Ross, Murray G. 1956. Community Organization: Theory, Principles, And Practice. New York: Harper and Row. Sarwono, Sarlito; Atmosiswoyo, Subyakto; Sasongko. Adi.1979. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.Jakarta: FKMUI Suharto, E. 2009. Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat. Makalah ini disampaikan pada Pemebekalan Mahasiswa Peserta KKN-Subang,STKS Bandung http://wiki.fasilitator-masyarakat.org/index.php?title=Pengembangan_Masyarakat, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 http://ellyaniabadi.blogspot.com/2014/10/pengorganisasian-danpengembangan.html diakses pada tanggal 27 februari 2019 pukul 10.30 http://rasifirdani.blogspot.com/2013/03/tujuan-pengorganisasian-dan-syarat.html diakses pada tanggal 27 februari 2019 pukul 19.30