Konsep Dan Langkah Pengembangan Poskesdes.docx

KONSEP DAN LANGKAH PENGEMBANGAN POSKESDES Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Pada Mata Kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Disusun Oleh Kelompok 5: Aliya Zachra Chairunissa

NIM. P2.06.24.4.18.002

Asri Febriantini

NIM. P2.06.24.4.18.004

Rina Marlina

NIM. P2.06.24.4.18.028

Rukmini

NIM. P2.06.24.4.18.031

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI D.IV KEBIDANAN ALIH JENJANG CIREBON 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur selalu penyusun panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah “Konsep dan Langkah Pengembangan Poskesdes” untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Penyusun mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan-Nya kepada: 1. Hj Betty Suprapti, S.Kep, M.Kes. selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. 2. Hj Entin Jubaedah, SST, M.Keb. selaku Ketua Program Studi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmaya. 3. Ibu Suratmi, SST, M.Keb. selaku

Dosen wali Kelas A D4 Alih Jenjang

Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. 4. Neli Nurlina., SST, MPH. selaku Dosen Koordinator mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat D4 Alih Jenjang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. 5. Seluruh Staff

dan Dosen Pengajar Program D4 Alih Jenjang Poltekkes

Kemenkes Tasikmalaya, yang telah banyak membantu penyusun untuk mengetahui berbagai hal, terutama pengetahuan dalam asuhan kebidanan selama penyusun mengikuti perkuliahan. 6. Seluruh rekan-rekan D4 Kebidanan angkatan 2018 dan kerabat, yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Penyusun harap tugas kelompok ini ada manfaatnya, serta saran dan kritik yang bersifat membangun, penyusun nantikan sebagai perbaikan ke masa depan. Semoga Allah SWT, selalu memberikan limpahan rahmat dan taufiknya serta membalas semua kebaikan serta amal baikseluruh pihak yang telah mendukung untuk mendapatkan pahala dan memperoleh Ridho –Nya, Amin.

Cirebon, Februari 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................ ii DAFTAR ISI ............................................................................................... iii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................... 2 C. Tujuan ................................................................................. 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Poskesdes ..................................................... 3 B. Pengembangan Poskesdes ................................................... 6 C. Penyelenggaraan Poskesdes ................................................ 9 D. Pembinaan Poskesdes ......................................................... 14 E. Indikator Keberhasilan Poskesdes ...................................... 17

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................... 19 B. Saran .................................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

masyarakat

yang setinggi-tingginya,

sebagai

investasi

bagi

pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan. Namun, setiap orang juga tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012, khususnya dalam tujuan Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam, setiap pembangunan kesehatan,

serta

dapat

menjadi

penggerak

dalam

mewujudkan

pembangunan berwawasan kesehatan. Saat ini, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, masyarakat masih diposisikan sebagai objek dan belum sebagai subjek. Selain itu, masih banyak upaya kesehatan belum menyentuh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Untuk itu, perlu adanya Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), agar

upaya

kesehatan lebih mudah diakses (accessible), lebih terjangkau (affordable), serta lebih berkualitas (quality). Dalam Kepmenkes Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif disebutkan bahwa salah satu kriteria desa dan kelurahan siaga aktif adalah adanya kemudahan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya) dan pengembangan UKBM yang melaksanakan surveilans berbasis masyarakat.

Dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat sampai dewasa ini, telah tumbuh dan berkembang berbagai UKBM. Berbagai UKBM yang telah berkembang, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dll. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

pada akhirnya

diharapkan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa, agar dalam pelaksanaannya dapat berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ Tahun 2011 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di wilayahnya masingmasing sesuai dengan isi Pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar poskesdes? 2. Bagaimana langkah pengembangan poskesdes? 3. Bagaimana penyelenggaraan poskesdes? 4. Bagaimana pembinaan dan peningkatan poskesdes? 5. Apa yang dimaksud dengan indikator keberhasilan poskesdes?

C. Tujuan 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep dasar poskesdes? 2. Mengetahui bagaimana langkah pengembangan poskesdes? 3. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan poskesdes? 4. Mengetahui bagaimana pembinaan dan peningkatan poskesdes? 5. Mengetahui apa yang dimaksud dengan indikator keberhasilan poskesdes?

BAB II PEMBAHASAN

I.

KONSEP DASAR POSKESDES A. Pengertian Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan. Pengertian “Desa” atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Terwujudnya masyarakat sehat yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. 2. Tujuan Khusus a. Terselenggaranya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan. b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan) dan kader kesehatan.

c. Terselenggaranya pengamatan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit

menular

dan

penyakit

yang

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) serta faktorfaktor risikonya (termasuk status gizi dan ibu hamil yang berisiko). C. Ruang Lingkup kegiatan Ruang lingkup kegiatan Poskesdes meliputi upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan. Kegiatan Poskesdes, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak dan pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan

di Poskesdes

didukung dengan pencatatan dan

pelaporan. Poskesdes merupakan pendorong dalam menumbuhkembangkan terbentuknya UKBM lain di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan

dilakukan

berdasarkan

pendekatan

edukatif

atau

kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh forum desa siaga aktif atau forum kesehatan lainnya yang sudah ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. D. Fungsi Poakesdes 1. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. 3. Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

E. Prioritas Pengembangan Mengingat Poskesdes merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan

kesehatan

pemberdayaan

dasar

masyarakat

yang bidang

sekaligus kesehatan

menjadi

wahana

maka

prioritas

pengembangannya adalah: 1. Desa yang tidak terdapat atau yang sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit). 2. Desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. F.

Manfaat 1. Bagi Masyarakat Desa a. Permasalahan kesehatan di desa dapat dideteksi secara dini, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan diselesaikan, sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada. b. Masyarakat desa dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar (KIA/KB, peningkatan gizi masyarakat khususnya balita dan maternal, imunisasi termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit

menular

dan

tidak menular, upaya mewujudkan

lingkungan sehat, dan pengobatan sederhana termasuk trauma, didukung

dengan

penyediaan

obat-obat

esensial)

serta

pengetahuan dan keterampilan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kesiapsiagaan serta penanggulangan masalah kesehatan. c. Masyarakat

dapat

mengaktualisasikan

diri

dalam

kegiatan

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 2. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan) a. Tenaga kesehatan (bidan) dapat mengaktualisasikan dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. b. Tenaga kesehatan (bidan) dapat

lebih mudah

pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

memberikan

c. Tenaga kesehatan (bidan) mendapatkan informasi secara cepat tentang permasalahan kesehatan di masyarakat

dan upaya

kesehatan bagi masyarakat. 3. Bagi Kader kesehatan a. Kader kesehatan mendapatkan informasi lebih awal di bidang kesehatan. b. Kader

kesehatan

dapat

mengaktualisasikan

dirinya

dalam

membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. c. Kader dapat menjadi teladan bagi masyarakat desanya. 4. Bagi Puskesmas a. Memperluas

jangkauan

pelayanan

Puskesmas

dengan

mengoptimalkan sumber daya yang ada. b. Optimalisasi

fungsi

Puskesmas

sebagai

pusat

penggerak

pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. 5. Bagi Sektor lain Dapat memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. G. Pengorganisasian Prinsip

pengorganisasian

Poskesdes

adalah

dikelola

oleh

masyarakat yang dalam hal ini kader kesehatan dengan bimbingan tenaga kesehatan. 1. Tenaga Poskesdes Agar Poskesdes dapat terselenggara, maka perlu didukung dengan tenaga sebagai berikut: a. Kader Kesehatan Kader kesehatan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang telah mendapatkan pelatihan/orientasi.

b. Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskesdes minimal 1 (satu) orang bidan. Pemenuhan tenaga kesehatan Poskesdes awalnya dilakukan

atas

dapat

bantuan Pemerintah daerah setempat, dan

selanjutnya dilakukan secara bertahap oleh masyarakat sendiri. Diharapkan tenaga kesehatan yang akan membantu Poskesdes berdomidili di desa setempat. 2. Kepengurusan Poskesdes Kepengurusan Poskesdes dipilih melalui musyawarah dan mufakat masyarakat desa atau forum desa siaga aktif setempat, serta ditetapkan oleh Kepala Desa. Struktur pengurus minimal terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Susunan

pengurus

Poskesdes bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan setempat. 3. Hubungan Koordinasi dan Pembinaan Hubungan koordinasi dan pembinaan antara Poskesdes dan unitunit serta masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut: a.

Poskesdes

berada di bawah

pengawasan dan

bimbingan

Puskesmas setempat. Pelaksana Poskesdes wajib melaporkan kegiatannya kepada Puskesmas ataupun kepada sektor terkait. Laporan kegiatan

yang menyangkut pelayanan kesehatan

disampaikan

kepada

Poskesdes.

Adapun

Puskesmas laporan

oleh

tenaga

yang

kesehatan menyangkut

pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa selaku Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Desa. b.

Jika di wilayah desa tersebut terdapat Puskesmas Pembantu maka Poskesdes berkoordinasi dengan Puskesmas Pembantu tersebut.

c.

Poskesdes

di bawah

pembinaan Kabupaten/Kota melalui

Puskesmas. Pembinaan dalam aspek upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Apabila Poskesdes tidak

mampu memberikan pelayanan, perlu melakukan rujukan ke Puskesmas, antara

lain pelayanan kegawatdaruratan.

Pada

keadaan tertentu Poskesdes dapat melakukan rujukan langsung ke Rumah Sakit dengan sepengetahuan Puskesmas. d.

Poskesdes berkoordinasi dengan Forum Desa Siaga Aktif dalam upaya penemuan dan penanganan penderita penyakit melalui Survei Mawas Diri (SMD). Hasil SMD ini akan dibahas dalam forum desa, untuk selanjutnya disampaikan ke Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan. Koordinasi ini dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Desa sampai Tingkat Pusat.

II.

PENGEMBANGAN POSKESDES Poskesdes merupakan penggerak dalam pengembangan Desa Siaga Aktif sehingga pengembangan Poskesdes terintegrasi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah pengembangan Poskesdes sebagai berikut. A. Pendekatan Internal Langkah ini merupakan awal kegiatan, tujuan pendekatan internal adalah mempersiapkan petugas kesehatan dan aparat desa setempat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Poskesdes, dalam upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Persiapan ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan dan pelatihan/orientasi yang bersifat konsolidasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat. B. Pendekatan Eksternal Tujuan pendekatan eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya

tokoh

masyarakat

sehingga

bersedia

mendukung

penyelenggaraan Poskesdes. Untuk ini, perlu dilakukan berbagai pendekatan dengan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah setempat.

Jika di daerah tersebut telah terbentuk Forum Desa Siaga Aktif atau Forum Peduli Kesehatan lainnya, pendekatan eksternal ini juga dilakukan bersama dan atau mengikutsertakan forum- forum tersebut. Dukungan yang diharapkan adalah dukungan moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana,

tempat

penyelenggaraan serta peralatan Poskesdes. C. Survey Mawas Diri (SMD) Tujuan SMD adalah menimbulkan rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) melalui penemuan sendiri masalah kesehatan di wilayahnya serta memecahkan masalahnya sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki. SMD dilakukan oleh kader Poskesdes yang merupakan masyarakat setempat bersama tokoh masyarakat serta anggota Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati dengan bimbingan dari tenaga kesehatan setempat. Hasil SMD dicatat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan orientasi anggota masyarakat yang dinilai mampu melakukan SMD, seperti guru, anggota Pramuka, kelompok dasawisma, PKK, anggota karang taruna, murid sekolah, atau kelompok potensial lainnya yang ada di desa. Hasil dari SMD adalah data tentang

masalah kesehatan serta potensi

masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di desa. D. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tujuan penyelenggaraan MMD ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan pada saat SMD dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki desa. MMD diselenggarakan oleh semua pengurus Forum Desa Siaga Aktif bersama seluruh masyarakat. Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, terutama adala dafta masala kesehatan, data sumber daya, serta skala prioritas kebutuhan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas

masalah yang akan ditindak lanjuti, dukungan dan kontribusi apa yang dapat

disumbangkan

oleh

masing-

masing

individu/organisasi

kemasyarakatan (ormas)/sektor yang diwakilinya, serta langkah-langkah pemecahan masalah untuk pengembangan Poskesdes. E. Pembentukan Poskesdes Secara operasional pembentukan Poskesdes dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan Pengurus dan Kader kesehatan Poskesdes. Pemilihan pengurus dan kader kesehatan Poskesdes dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan, pengelola, dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang disepakati, dengan fasilitasi Puskesmas. Jumlah kader kesehatan untuk setiap Poskesdes minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan kemampuan serta potensi desa setempat. 2. Pelatihan/Orientasi Kader Kesehatan. Pengelola dan kader kesehatan terpilih sebelum melaksanakan tugasnya, perlu diberikan pelatihan atau orientasi tentang pengelolaan Poskesdes. Pelatihan/orientasi dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman pelatihan/orientasi yang berlaku. Pada waktu menyelenggarakan pelatihan/orientasi, sekaligus disusun rencana kerja (Plan of Action) Poskesdes yang akan dibentuk, lengkap dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para pelaksana dan pembagian tugas serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi pelatihan/orientasi antara lain mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di Poskesdes, meliputi: a. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya, yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kesehatan anak. b. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan

kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. c. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). d. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi. 3. Pemenuhan/Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. a. Pemenuhan/penempatan tenaga kesehatan, terutama Bidan sebagai penyelenggara Poskesdes awalnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan untuk pengembangan selanjutnya, pemenuhan dapat dilakukan oleh masyarakat. b. Pelatihan tenaga kesehatan Sebelum melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan diberi pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang harus dimiliki serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya oleh institusi yang berwenang di wilayahnya. F. Pengembangan Jejaring Kerjasama Mengingat

permasalahan kesehatan sangat

kompleks, maka

pemecahannya perlu melibatkan berbagai pihak baik yang ada di wilayah desa maupun dukungan dari mitra yang ada di luar desa, seperti individu/organisasi kemasyarakatan/institusi/sektor. Untuk memajukan Poskesdes, perlu adanya pembentukan dan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna terlaksananya aktivitas Poskesdes yang optimal. Aktualisasi dari pengembangan jejaring Poskesdes, dapat dilakukan melalui temu jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau temu jejaring antar-Poskesdes, serta temu jejaring antartenaga kesehatan. Untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat dijadikan wahana untuk saling bertukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang ada di wilayah setempat dan dihadapi bersama. Selain jejaring program untuk proses pemberdayaan dibutuhkan juga dukungan kemitraan dari

pihak

lain. Untuk

mendapatkan

dukungan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/ CSR) serta dukungan media massa untuk publikasi yang kelak mempercepat penyampaian informasi yang diharapkan desa sekitar terpapar informasi dan terpacu untuk mengembangkan upaya bidang

kesehatan di

wilayahnya.

III.

PENYELENGGARAAN POSKESDES Penyelenggaraan Kegiatan Poskesdes secara rutin dilaksanakan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut dengan bimbingan Puskesmas setempat dan sektor terkait. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif (pengobatan) sesuai dengan kompetensi petugas kesehatan yang ada di Poskesdes. A. Kegiatan Kegiatan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat

desa

yang

dilaksanakan di Poskesdes adalah: 1. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas a. Pemeriksaan kehamilan, meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri, pengukuran lingkar lengan

atas, pengukuran tinggi

badan,

penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah serta pendeteksian dini tanda-tanda bahaya pada kehamilan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K). b. Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) untuk mencegah tetanus pada saat proses persalinan. c. Pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk mencegah timbulnya anemia/kurang darah. d. Penyuluhan atau konseling tentang gizi dan kehamilan serta KB setelah persalinan. e. Penyelenggaraan kelas ibu hamil. f. Penanganan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).

g. Pertolongan persalinan aman, termasuk pencegahan infeksi. h. Kunjungan ibu nifas. i. Rujukan

ke

Puskemas/rumah

kehamilan/persalinan/ nifas

sakit

untuk

yang tidak dapat

kasus

ditangani

di

Poskesdes. 2. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui a. Penyuluhan tentang cara menyusui dan perawatan bayi yang benar. b. Penyuluhan tentang gizi bagi ibu menyusui dan KB setelah persalinan. c. Penyuluhan tentang penanganan permasalahan kesehatan bayi dan anak balita. 3. Pelayanan kesehatan untuk anak a. Perawatan bayi baru lahir. b. Pemeriksaan kesehatan anak. c. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita. d. Pemberian lima imunisasi dasar lengkap. e. Penyuluhan gizi pada anak. f. Penanganan permasalahan kesehatan pada anak. 4. Penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), serta penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. b. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). c. Kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

bencana

kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi.

dan

B. Waktu Penyelenggaraan Sesuai dengan fungsi Poskesdes

sebagai

fasilitas pelayanan

kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat maka pelayanan dilaksanakan setiap hari. C. Tempat Penyelenggaraan Poskesdes perlu memiliki

tempat

pelayanan kesehatan dasar.

Pelayanan kegiatan Poskesdes dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan: 1. Gedung Polindes yang ada, yang dikembangkan menjadi Poskesdes. 2. Sarana gedung yang tersedia, seperti Balai Desa, Balai Pertemuan Desa, dan lain-lain. Selain memanfaatkan gedung tersebut, pengadaan tempat dan pembangunan

Poskesdes

dapat

diupayakan

dengan

alternatif

pembiayaan melalui swadaya masyarakat, donatur/ dunia usaha/swasta, dan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah). Pembangunan Poskesdes dengan fasilitasi pemerintah diperuntukkan bagi desa yang belum memiliki bangunan poskesdes, dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Kriteria Umum a. Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya. b. Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau bukan lahan sengketa c. Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain: 1) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga. 2) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). 3) Keamanan petugas kesehatan terjamin. 4) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. d. Adanya kesepakatan dalam pembangunan poskesdes yang didasari oleh musyawarah masyarakat desa. 2. Kriteria Teknis a. Luas Bangunan 1) Luas

ruangan/bangunandisesuaikanketersediaanlahan

dan

memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/ kegiatan dan hal-hal

yang

berkaitan

pemenuhan

kebutuhan,

baik

perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat. 2) Jumlah ruangan dan kebutuhan sarana disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. 3) Pembangunan

Poskesdes

yang

baru

diprioritaskan

menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat. 4) Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan dengan model rumah adat setempat. b. Denah tata ruang Rancangan

tata ruang/bangunan

Poskesdes disesuaikan

dengan fungsi sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, baik perempuan maupun

laki-laki,

termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam Poskesdes, ruangan atau tempat yang ada dapat berfungsi sebagai: 1) Tempat pendaftaran 2) Tempat tunggu 3) Ruang pemeriksaan 4) Ruang tindakan (persalinan) 5) Ruang rawat inap persalinan 6) Ruang petugas 7) Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dll) 8) Tempat obat 9) Ruang Laktasin 10) Kamar mandi dan toilet D. Peralatan Poskesdes Poskesdes perlu dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut. 1. Peralatan a. Peralatan Medis disesuaikan pelayanan yang disediakan.

dengan kebutuhan dan

jenis

b. Peralatan non medis disesuaikan kebutuhan, seperti meubelair, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana transportasi, media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan lain-lain. c. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Pemenuhan peralatan Poskesdes dapat dilaksanakan melalui: a. Pemanfaatan alat yang telah ada di Polindes. b. Swadaya masyarakat di bawah pengawasandan pembinaan Puskesmas. c. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat. d. Pengadaan alat Poskesdes dengan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah). 2. Obat-obatan Jenis dan jumlah obat-obatan yang perlu disediakan Poskesdes sesuai dengan

jenis

pelayanan yang diselenggarakan,

penetapannya

berkoordinasi

dengan

Puskesmas

yang

setempat.

Penyediaan obat Poskesdes dapat dilaksanakan dengan: a. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan Puskesmas. b. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta

dengan pengawasan

dan

pembinaan Dinas Kesehatan setempat. c. Fasilitasi pemerintah (Pusat atau Daerah) melalui Puskesmas. d. Tugas dan Tanggungjawab Para Pelaksana Terselenggaranya pelayanan Poskesdes melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Poskesdes sebagai berikut. 3. Tenaga Poskesdes a. Tugas masing-masing pelaksana sesuai dengan kompetensi, kemampuan dan kewenangannya. 1) Bidan:

a) Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. b) Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. c) Melakukan penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta penyakit tidak menular dan faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). d) Melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana serta kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi. e) Melakukan

pencatatan

pelaporan

terkait

pelayanan

kesehatan dasar yang diberikan. 2) Kader Kesehatan: a) Membantu Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. b) Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. c) Menggerakkan

partisipasi

masyarakat

dalam

mengembangkan Poskesdes. d) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan. 3) Tenaga pelaksana Poskesdes Tenaga pelaksana poskesdes baik tenaga kesehatan maupun

kader kesehatan, terlebih dahulu mendapatkan

pelatihan/orientasi tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dari institusi yang berwenang.

4) Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Poskesdes minimum satu kali dalam sebulan. Peran petugas Puskesmas sebagai berikut. a) Memberikan bimbingan dan pembinaan kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Poskesdes. b) Menyelenggarakan pelatihan atau penyegaran atau orientasi bagi kader kesehatan dan tenaga kesehatan Poskesdes. c) Melakukan analisis hasil kegiatan Poskesdes, menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Poskesdes bekerja sama dengan Forum Desa. d) Menerima konsultasi/rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pelaksana Poskesdes. e) Mendukung pemenuhan/pengadaan alat dan obat-obatan yang dibutuhkan Poskesdes (jika diperlukan). f) Melakukan konsultasi kepada Dinas Kesehatan setempat mengenai permasalahan yang dihadapi di Poskesdes baik dari segi tenaga, peralatan dan sarana lain serta dana. E. Pembiayaan 1. Sumber Biaya Pembiayaan Poskesdes berasal dari berbagai sumber, antara lain: a. Masyarakat 1) luran pengguna/pengunjung Poskesdes. 2) luran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat. 3) Sumbangan/donatur

dari

perorangan

atau

kelompok

masyarakat. 4) Mobilisasi dana sosial lainnya. b. Swasta/dunia usaha peran aktif swasta/dunia usaha juga diharapkan dapat menunjang pembiayaan Poskesdes. Bantuan yang diberikan

dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Poskesdes. c. Hasil Usaha Pengelola dan kader kesehatan Poskesdes dapat melakukan usaha mandiri, yang

hasilnya

disumbangkan

untuk biaya

pengelolaan Poskesdes. d. Pemerintah Bantuan dari pemerintah terutama diharapkan pada tahap awal pembentukan, yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan prasarana Poskesdes. 2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana a. Pemanfaatan Dana Dana yang diperoleh Poskesdes, digunakan untuk membiayai kegiatan Poskesdes, antara lain untuk: 1) Biaya operasional Poskesdes. 2) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. 3) Modal usaha. b. Pengelolaan Dana Pengelolaan

dana dilakukan oleh pengelola

dan kader

kesehatan Poskesdes. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader kesehatan yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab. 3. Pola Tarif Penetapan

tarif pelayanan di Poskesdes dilakukan melalui

musyawarah masyarakat desa dengan fasilitasi Puskesmas, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Desa. Prinsip yang perlu dipegang adalah bahwa besaran tarif tidak membebani masyarakat dan dapat digunakan untuk operasional Poskesdes.

F.

Pencatatan dan Pelaporan 1. Pencatatan Pencatatan dilakukan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang ada, antara lain: a. Buku catatan sasaran Poskesdes, yang mencatat jumlah seluruh warga dan masyarakat sekitarnya. b. Buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan Poskesdes. c. Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Poskesdes. d. Buku catatan kegiatan usaha, apabila Poskesdes menyelenggarakan kegiatan usaha. e. Buku pengelolaan keuangan. f. Dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan kebutuhan Poskesdes yang bersangkutan. 2. Pelaporan Kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Poskesdes, tetap harus dilaporkan oleh tenaga Poskesdes dengan mengacu format pelaporan Puskesmas disesuaikan dengan kegiatan diPoskesdes. Pelaporan dilakukan minimal satu bulan sekali pada saat diselenggarakannya Lokakarya Mini Puskesmas. Setiap Puskesmas harus menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes. Berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, Poskedes melaporkan kepada Pengurus Poskesdes dan Kepala Desa.

IV.

PEMBINAAN POSKESDES Pembinaan Poskesdes dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor. Pembinaan teknis kesehatan dilakukan oleh Puskesmas, sedangkan hal-hal non-teknis kesehatan dilakukan oleh Pemerintahan Desa, Forum Desa Siaga Aktif dan lintas sektor di tingkat Kecamatan.

Pembinaan Poskesdes meliputi peningkatan pengetahuan baik petugas kesehatan, kader kesehatan, pembinaan administrasi, termasuk pengelolaan keuangan. Pembinaan ini ditujukan untuk keberlangsungan operasional dan berfungsinya Poskesdes. Pembinaan tersebut ditujukan pada pengelolaan sumberdaya Poskesdes, yang terdiri dari dana, sarana penunjang, dan sumberdaya manusia. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai pusat oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Adapun peran pembina Poskesdes tersebut sebagai berikut. 1. Kepala Desa a. Memberikan produk hukum guna kelancaran operasionalPoskesdes. b. Menggalang Kader kesehatan dan tenaga PKK. c. Mengupayakan infrastruktur Poskesdes. d. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan swasta. e. Menggalang

dan

mengalokasikan

dana

anggaran

desa

untuk

pengembangan Poskesdes serta desa dan kelurahan siaga aktif. f. Memasukkan

perencanaan

Poskesdes

yang

termasuk

dalam

perencanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam musyawarah rencana pembangunan desa. g. Membahas secara musyawarah bersama dengan warga, Forum Desa Siaga Aktif serta pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa. h. Melaksanakan pembinaan administrasi. 2. Lintas Sektor di Desa a. Mengkoordinasikan

program/kegiatan

sektor

dengan

program/kegiatan Poskesdes. b. Ikut menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pelaksanaan Poskesdes.

3. Petugas Puskesmas

a. Melaksanakan monitoring, pembinaan, dan evaluasi berkaitan dengan teknis medis (pelatihan, supervisi, dsb). b. Melaksanakan advokasi kepada pejabat dan kelompok potensial lainnya. c. Menggalang informasi kesehatan dari hasil pelaporan. d. Melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan apabila diperlukan. 4. Camat a. Mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada. b. Mengupayakan infrastruktur Poskesdes. c. Menggalang dana untuk operasional Poskesdes serta pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. d. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan forum desa tingkat kecamatan serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh forum dan kelurahan siaga aktif tingkat desa. e. Menggalang kader kesehatan dan tim penggerak PKK. f. Melaksanakan pembinaan administrasi. 5. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a. Mengembangkan

komitmen

dan

kerjasama

Tim

di

tingkat

kabupaten/kota dalam rangka pengembangan Poskesdes. b. Optimalisasi fungsi Puskesmas (dan jaringannya) sehingga mampu melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. c. Optimalisasi fungsi Rumah Sakit sehingga mampu melaksanakan pelayanan rujukan dengan baik. d. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan. e. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan Poskesdes. f. Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskesdes. g. Menyediakan

dukungan

anggaran

dan

sumberdaya

bagi

kesinambungan dan kelestarian Poskesdes dan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

h. Memasukkan

perencanaan

Poskesdes

yang

termasuk

dalam

perencanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam musyawarah rencana pembangunan Kabupaten/Kota. i. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Desa dan kelurahan siaga

aktif tingkat

Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh forum desa dan kelurahan siaga aktif tingkat kecamatan. 6. Peran Dinas Kesehatan Provinsi a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Poskesdes. b. Membantu dinas

kesehatan kabupaten/kota

mengem- bangkan

kemampuan melalui pelatihan/orientasi. c. Membantu

dinas

kesehatan

kabupaten/kota

mengembangkan

kemampuan Puskesmas (dan jaringannya) dan rumah sakit dalam rangka pengembangan Poskesdes. d. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) pada tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Poskesdes. e. Bersama dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskesdes. f. Menyediakan dukungan sumberdaya dan stimulan. g. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Provinsi serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh Pokjanal dan kelurahan siaga aktif tingkat Kabupaten/Kota. 7. Peran Kementerian Kesehatan a. Memfasilitasi

pengembangan

sistem

surveilans,

sistem

informasi/pelaporan, serta sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. b. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi. c. Menyediakan dukungan sumberdaya dan stimulan. d. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

e. Membahas

perencanaan Poskesdes bersama

Pokjanal Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang. 8. Peran pemangku kepentingan (Stakeholder) a. Pejabat Pemerintah Daerah 1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk penyelenggaraan Poskesdes. 2) Mengkoordinasikan

penggerakan

masyarakat

untuk

memanfaatkan pelayanan Poskesdes. 3) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Poskesdes. 4) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Poskesdes secara berkesinambungan dan lestari. b. Tim Penggerak PKK 1) Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes. 2) Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan Poskedes. 3) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam mendukung kegiatan Poskesdes. c. Tokoh Masyarakat 1) Menggali sumberdaya untuk kesinambungan dan kelangsungan penyelenggaraan Poskesdes. 2) Menaungi dan membina Poskesdes. 3) Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Posksedes. d. Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Dunia Usaha/Swasta 1) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Poskesdes. 2) Memberikan dukungan sarana serta dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes.

V.

INDIKATOR KEBERHASILAN POSKESDES Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Poskesdes, dapat dilihat dari komponen sistem Poskesdes, yaitu input dan output menurut tujuan, sasaran, fungsi, dan pelayanan yang diberikan. Indikator yang ditetapkan harus mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Adapun indikator tersebut adalah: 1. Input a. Jumlah kader aktif. b. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. c. Tersedianya sarana (alat dan obat). d. Tersedianya tempat pelayanan. e. Tersedianya dana operasional Poskesdes. f. Tersedianya data (catatan jumlah bayi di imunisasi, jumlah kematian). 2. Output a. Cakupan ibu hamil yang dilayani (K4). b. Cakupan persalinan yang dilayani (Linakes). c. Cakupan kunjungan neonatus (KN2). d. Cakupan bayi yang mendapatkan ASI ekslusif. e. Cakupan BBLR yang dirujuk. f. Jumlah bayi dan anak balita BB tidak naik (T) ditangani. g. Cakupan imunisasi. h. Cakupan pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam. i. Cakupan keluarga yang dibina sadar gizi. j. Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular tertentu yang menjadi masalah setempat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Poskesdes adalah suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta factor-faktor risikonya penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan dsar, sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan rutin poskesdes diselenggarakan dan dimotori oleh tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut dan kader poskesdes dengan bimbingan puskesmas setempat dan sector terkait. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh poskesdes meliputi promitif, preventif, dan kuratif (pengobatan) sesuai dengan kompetensi. Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan.

B. Saran Mahasiswa kebidanan diharapkan memahami dengan baik konsep dan langkah pengembangan poskesdes beserta implementasinya agar terwujudnya masyarakat sehat yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah Hilyatul Husna, (2015). Makalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam http://hilyatulhusnaazizah.blogspot.com/2015/11/makalah-poskesehatan-desa-poskesdes.html Diakses Tanggal 15-02-2019 Kemenkes RI, (2012). Buku Petunjuk Teknis Poskesdes dalam http://promkes.kemkes.go.id/petunjuk-teknis-poskesdes diakses tanggal 15-02-2019 Sulistyawati, Cahyo., dkk, (2010). Posyandu dan Desa Siaga Panduan untuk Bidan dan Kader. Nuha medika. Bantul