Konsep Desa Siaga Aktif Dan Rr.ppt

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Jl. Piere Tendean 24 Semarang 1

SEHAT: -KARUNIA TYME -HAK AZAZI -INVESTASI

MASALAH KESEHATAN

-AKI/AKB - PENYAKIT MENULAR & PTM - GIZI BURUK - DLL

DESA SIAGA

BENCANA ALAM

2

DESA SEHAT

RESPONS PEMERINTAH YG TERKOORDINIR KEBIJAKAN PUBLIK

RESPONS MASYARAKAT YG TERKOORDINIR

LP &LS

C S R

MASY, LSM, ORMAS

Desa Siaga – Desa Sehat JATENG SEHAT Mayoritas penduduk hidup dalam : - lingk yg sehat - ber PHBS, terjangkau oleh yankes yg bermutu secara adil dan merata.

PENGERTIAN DESA SIAGA

III. TUJUAN UMUM :

Mengembangkan kepedulian dan kesiap-siagaan masyarakat desa dlm mencegah & mengatasi masalah kes, bencana & kegawat-daruratan kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan desa sehat.

TUJUAN KHUSUS : 1. Optimalisasi peran PKD/sejenis dlm pemberdayaan masy & mendorong pembangunan kes di desa, rujukan pertama pelayanan kesehatan bermutu bagi masy. 2. Terbentuk forum kes desa yg berperan aktif menggerakkan pembangunan kes di tingkat desa. 3. Berkembang kegiatan pemberdayaan masy dlm mencegah & mengatasi masalah kes. 4. Berkembang upaya kes baik promotif, preventif, kuratif, & rehabilitatif yg dilaksanakan oleh masy. 5. Berkembang pengamatan & pemantauan oleh masy dlm deteksi dini, kewaspadaan dini, & kesiapsiagaan thd masalah kes. 6. Berkembang kemandirian masy dlm pembiayaan kes.

KERANGKA PIKIR DESA SIAGA LINTAS SEKTOR / LSM

P U UKBM : S -UKK K -POSYD E - POSKESTREN PKD S -DANA SHT -POD M -dll A S

KEG GOTONG ROYONG MASY UPAYA KESEHATAN SURVEILANS PEMBIAYAAN MASYARAKAT

LINTAS SEKTOR / LSM

DESA SIAGA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

DESA SEHAT

INDIKATOR DESA SIAGA PROSES 1. PKD /tenaga kes profesional aktif, membina, sbg rujukan masy 2. Forum aktif 3. Gerakan bersama oleh masy dlm atasi masalah kes & FR 4. UKBM berkualitas 5. Pengamatan & pemantauan oleh masy utk masalah kes & faktor resiko. 6. Pengembangan pembiayaan kes oleh masy .

OUTPUT

OUTCOME

1. Strata UKBM

1. Strata PHBS dan Lingkungan sehat 2. Penurunan kasus /masalah kes. 3. Peningkatan gizi masyarakat

meningkat 2. Cakupan yankes meningkat. 3. Penurunan faktor

resiko penyakit dan bencana. 4. Pembiayaan kes utk prom, prev, kuratif terpenuhi

IMPACT

• Desa sehat • Tercapainya kesejahteraan masy

KOMPONEN DESA SIAGA KOMPONEN UTAMA DESA SIAGA 1. POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD) 2. FORUM KESEHATAN DESA (FKD) 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GOTONG ROYONG) 4. UPAYA KESEHATAN 5. SURVAILANS 6. PEMBIAYAAN KESEHATAN

PEMBERDAYAANMASYARAKAT Pengertian upaya pemberdayaan:  Upaya meningkatkan kesadaran & kemauan, kemampuan masy (secara sistematis) utk:  Mempunyai daya/kekuatan (mampu bertahan  mampu mengembangkan diri  mampu mandiri)  Memberikan kesempatan & kemauan bersuara  Kemampuan dan hak utk memilih.  Upaya meningkatkan peran aktif masyarakat mencegah & mengatasi masalah dg kegiatan dari, oleh, untuk masy.  Upaya fasilitasi non instruktif utk:  Meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan.  Identifikasi masalah, pengambilan keputusan, merencanakan, pecahkan masalah.  Kembangkan potensi masy, gotong royong & kemitraan.  Mendorong kemandirian masyarakat.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan  Menumbuh kembangkan kemampuan masy  Menumbuh kembangkan peran serta masy  Mengembangkan semangat gotong royong  Bekerja bersama masy  Menggalang kemitraan dg berbagai pihak  Penyerahan pengambilan keputusan pd masy Potensi yang dimiliki masy :  Tokoh masy, kader, TOGA, dll  Organisasi kemasyarakatan  Dana, sarana dan material yang dimiliki masy  Pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masy  Kegiatan dan sistem yang berkembang di masy

HAKEKAT PEMBERDAYAAN Menjadi berdaya (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan)

Mampu

Mau

Voice & Choice Kemandirian

Partisipasi aktif Siapa yang harus diberdayakan • Aparat Pemerintah (Pemda, DPRD, Linsek •

Tokoh masyarakat (guru, Toma, Toga •

Kelompok masy, PKK, LSM

Masyarakat (individu  keluarga  kelp masy)

BAGAIMANA PROSES PARTISIPATIF  Partisipatif  Proses belajar bersama

SEJAK Identifikasi masalah Pengambilan keputusan Perencanaan Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Evaluasi Pemanfaatan hasil kegiatan Tidak partisipatif Inisiatif dari pihak luar

Partisipatif Inisiatif dari masy

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SIKLUS PEMECAHAN MASALAH

FASILITASI

MEMANTAU & EVALUASI UTK BINA KELESTARIAN

FASILITASI

BAMBANG H

MENGIDENTIFIKASI MASALAH & PENYEBABNYA PROSES PEMBELAJARAN MASY DESA (SPIRAL PEMECAHAN MASALAH) MENETAPKAN & MELAKSANAKAN PEMECAHAN

FASILITASI

MERUMUSKAN ALTERNATIF2 PEMECAHAN

FASILITASI

PKD

:Maksud dan tujuan PKD  Mendorong pembangunan berwawasan kes di desa  Mendorong pemberdayaan masyarakat  Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan. Pengelola:  Tenaga profesional (bidan/perawat)  Tenaga sanitarian & tenaga administrasi Indikator keberhasilan: 1. Cakupan yankes sesuai kewenangan, upaya deteksi dini penyakit/kes lainnya. 2. Pemanfaatan; persalinan nakes 100% 3. Upaya deteksi dini penyakit/kewaspadaan masalah kes lain 4. Peningkatan strata posyandu dan UKBM lainnya. 5. Ada forum yg membahas pembangunan kes di desa Desa/kelurahan tidak ada PKD  tenaga kes profesionaj yg siap sbg pembina ds/kelurahan, laksanakan tugas PKD.

FORUM KESEHATAN DESA (Legalitas SK Kepala desa/Kelurahan) TERDIRI :  Kepala desa & perangkatnya (termasuk RT, RW)  Badan perwakilan desa dg fungsi elemennya  TP PKK sebagai organisasi masyarakat  Lembaga sosial / swadaya masyarakat  Kader, tokoh masyarakat, tokoh agama  Perwakilan kelompok tertentu sesuai potensi desa (unsur pemuda, tenaga kes di desa, dunia usaha, dll) FUNGSI: Sebagai wadah:  mengembangkan sistem kes desa (tu: pemberdayaan masy, upaya kes, pengamatan & pemantauan kes, pembiayaan kes)  merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan di desa

Tugas Forum Kes Desa • Menyusun kebijakan • Mengumpulkan informasi dan menggali potensi. • Memadukan potensi & kegiatan di desa • Merencanakan (identifikasi masalah & sebab masalah serta potensi, susun pemecahan masalah), menetapkan. • Koordinasi dan Penggerak kegiatan, • Monitoring evaluasi kegiatan desa. • Penghubungan berbagai kepentingan. Indikator keberhasilan  Forum yg melaksanakan tugas.  Kebijakan bid kes  Rencana pembangunan kes hasil SMD & MMD (min 1 th)  Kegiatan rapat rutin  Kegiatan terlaksana  Dukungan scr berkelanjutan

Contoh Struktur Jejaring Forum Kes Desa & kader

Struktur masing2 desa sesuai kebutuhan & kelancaran kegiatan

Camat, TP PKK

Puskesmas

Kep Desa, TP PKK BPD, LSM Forum Kes Desa Koord Kader Gotong royong

Ketua kader RW 1 Kader 1

Koord Kader Upaya Kesh

Koord Kader Pengamatan&Pemantauan

Ketua kader RW 2 Kader 1

PKD (Bidan desa)

Ketua kader RW 3 Kader 1

M A S Y A R A K A T

Koord kader Pembiayaan Kesh

Ketua kader RW 4 Kader 1

Bentuk kegiatan gotong royong  Gerakan kebersamaan perbaikan lingkungan.

Pembangunan air bersih  Jumat bersih, PSN atau Gerakan 3 M  Pembuatan SPAL  Jambanisasi, Perbaikan rumah sehat, dll Gerakan dukung kelp rentan (bumil resti, balita resti,dll) Ambulan desa. Penggalangan donor darah. Pemanfaatan masy pd upaya kes yg ada (persalinan nakes di PKD, datang ke Posyandu, dll) Paguyuban penderita Tb Penggalakan TOGA Pengendalian faktor resiko penyakit dan masalah kes Pengendalian bencana dan faktor resikonya. Dan lain-lain sesuai spesifik daerah 

        

Indikator keberhasilan kegiatan gotong royong  Ada kegiatan dari, oleh, untuk masyarakat.  Ada kesinambungan kegiatan.  Ada peningkatan kegiatan gotong royong

masyarakat.

UPAYA KESEHATAN Pengertian: = Upaya kes promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yg dilaksanakan oleh masy, untuk masy. Bentuk kegiatan Upaya kesehatan  Penyuluhan kes sesuai kebutuhan masy desa  Posyandu utk penimbangan & pemantauan kes balita.  Pemantauan kes scr berkala (balita, bumil, remaja, usila, dll)  Upaya kes Mesjid (UKM) atau tempat ibadah.  Pemantauan ABJ, abatisasi, kaporisasi sumur  Deteksi dini kasus & faktor resiko (maternal,balita, peny)  PPPK dan kegawatdaruratan, serta sistem Rujukan  Pemberian obat: Imunisasi Polio, Fe, Vit A, Oralit,  PMT penyuluhan dan pemulihan  Dukungan penyembuhan, perawatan (seperti: PMO Kasus Tb, dukungan psikis penderita Tb).  Dan lain-lain.

Indikator keberhasilan upaya kesehatan oleh masyarakat  Ada kegiatan UKBM  Kader aktif dan mampu melaksanakan upaya

kesehatan dg baik.  Kegiatan UKBM berjalan rutin/ berkesinambungan  Peningkatan rujukan masy pada pelayanan kesehatan yang ada (hasil deteksi dini, persalinan nakes di PKD).  Peningkatan cakupan UKBM.

Pengamatan dan Pemantauan (Surveilans) oleh masyarakat

Langkah yang perlu dilakukan:  Informasi yang dibutuhkan:   

Kejadian/kasus Faktor risiko Kegiatan: Pemberdayaan, upaya kesehatan (kes ibu, Balita, penyakit tertentu), pembiayaan.

 Sumber informasi:  Sistem Pencatatan :  Mekanisme analisis, upaya pemantauan, dan

rencana tindak lanjut.

Bentuk catatan yg ada/perlu ada di desa          

Buku KIA di keluarga Sistem Informasi Posyandu (SIP) Ibu Hamil, Bayi, Balita. Catatan kasus / kejadian / kegawat-daruratan kesehatan Rujukan kasus oleh kader (dapat gunakan DS1, DS2, DS3) Catatan Pendataan PHBS di RT/ PKK Catatan kondisi rumah & lingkungan di RT / PKK Catatan Keluarga miskin di RT/Desa Catatan ABJ Catatan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan dll

Indikator keberhasilan • Ada catatan dan pelaporan •Ada penanggung jawab pengamatan dan pemantauan •Ada pemanfaatan catatan dan informasi

PEMBIAYAAN KESEHATAN Pengertian pembiayaan kes:  = pengumpulan dana dari, oleh, untuk masy, dlm rangka mencegah

dan mengatasi masalah kesehatan yang meliputi: upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif

Bentuk-bentuk pembiayaan kesehatan: Tabulin / dasolin Arisan jamban, kusen pintu, jendela, ventilasi. Dana sehat, JPKM Dana posyandu (PMT, kegiatan utk posyandu) BAZIS utk kes, jimpitan, dana sosial dawis Dana peduli kes (sumbangan, iuran yasinan/jum’atan, inatura, dana pengemb lingk sbg kompensasi industri)  P2KP (program pengentasan kemiskinan perkotaan)  Alokasi dana pembangunan kesehatan desa (APKD).  dll      

Yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan kes:  Pengalokasian/pemanfaatan pembiayaan kes.  Sumber dana  Pengelolaan dan pembelanjaan

Indikator keberhasilan Pembiayaan kes:  Dana terhimpun, masyarakat yang berpartisipasi dalam

pembiayaan kesehatan meningkat,  Pengalokasian tepat sasaran sesuai berbagai kebutuhan

kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)  Pengelolaan dan pemanfaatan tertib, mudah, lancar  Berkesinambungan kegiatan

PERAN MASING-MASING TINGKAT Peran Kabupaten:  Mendukung kebijakan desa siaga  Kesiapan & pemantapan tim kab (LP dan LS)  Kesiapan sumberdaya untuk desa siaga  Kesiapan pelatihan fasilitator kec & desa (paham desa siaga, mampu fasilitator/pemberdayaan, SMD, MMD)  Kesiapan unit rujukan untuk kasus kedaruratan  Fasilitasi teknis kes & pemberdayaan masy  Monev pelaksanaan desa siaga Peran Kecamatan  Pemantapan tim kec dan desa  Kesiapan fasilitator kec untuk fasilitasi desa siaga  Pelatihan fasilitator desa  Fasilitasi teknis kes & pemberdayaan masy  Monev pelaksanaan desa siaga

PEMBERDAYAAN MASY Preventif & Promotif

PREVENTIF & FAKTOR

PROMOTIF RISIKO

Penemuan kasus

Pusk Lintas Batas

PELAYANAN KESEHATAN

PERAWATAN

KESEMBU HAN REHABILITASI

PEMULIHAN

SEHAT

DETEKSI DINI

YG BERPERAN:

RUJUKAN I/II (PKD / PUSK)

RUJUKAN III

( RS KLAS D/C/B/A )

YANG BERPERAN :

YANG BERPERAN :

Kel, Masy, FKD, PKK, Aparat Desa, TOMA, TOGA.

PKD, Pusk, RS, DKK, Dinsos, Binsos.

Kel, Masy, FKD, PKK, Aparat Desa, TOMA, TOGA, PKD, DINSOS, BAPERMADES

 MENDAGRI, MENKES GUBERNUR DINAS KESEHATAN PROV

RSUD TIPE A / B

BUPATI CAMAT

DINAS KESEHATAN KAB/ KOTA RSUD TIPE B / C PUSKESMAS/ PUSTU

KADES/ LURAH Komite/ Forum Kesehatan Desa Lurah/ Kades BPD PKK, LSM, Kader Organisasi Desa

Desa siaga 1. Gotong royong 2. Upaya Kesehatan 3. Pengamatan & Pemantauan 4. Pembiayaan kes

Poliklinik Kesehatan Desa Bidan/Paramedis/Asisten Dokter Mendorong Pembang Kes Pemberdayaan masy Pelayanan kes

KESEHATAN MASYARAKAT/ KELUARGA

“ 4 Pillar ” Desa Sehat DESA/KELURAHAN SEHAT 2010 - Lingkungan Sehat - Perilaku Sehat - Yankes bermutu dan merata

Pembiayaan kes dari,oleh, utk masy

Pengamatan & pemantauan oleh masy

Upaya kes oleh masy

Pemberdayaan masy

D E S A S I A G A (kepedulian & kesiapsiagaan masyarakat)

Forum kes desa + PKD Paradigma sehat ( Pola pikir, Pola sikap, Pola tindak )

PROSES DESA SIAGA  DESA SEHAT K E M I T RAAN Surveillance berbasis masyarakat

• Kesehatan Ibu & Anak • Perbaikan Gizi • Pencegahan Penyakit (PM dan PTM) • PHBS

Kesiap-siagaan masyarakat mengatasi masalah kes & kedaruratan

• Kesehatan lingkungan • Yankes dasar oleh tenaga profesional • Kegiatan sesuai kebutuhan

PE M B E R DAYAAN

Masyarakat - Peduli - Tanggap - Sehat

STRATEGI PENGEMBANGAN • Advokasi: buat kebijakan kepedulian dan tindakan dengan didukung oleh masyarakat

• Binasuasana: Ormas,,LSM, Pers, Toma,Toga untuk pemahaman tindakan-keterlibatan  Gerakan pemberdayaan

Gerakan pemberdayaan keluarga & lingkungan untuk kemampuan perilaku kemandirian; Gerakan pemberdayaan masyarakat: tindakan kebersamaan untuk bentuk suatu gerakan hidup sehat kodrat

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA

Dukungan stakeholder belum optimal a. Komitmen stakeholder kurang b. Advokasi dan Sosialisasi kurang c. Keterpaduan LS & LP yang kurang 2. Dukungan anggaran terbatas a. Advokasi dan Sosialisasi kurang khususnya ke Legislatif 1.

Lanjutan 3. Pemahaman Peran Provider masih kurang a. Belum adanya wadah koordinasi LP & LS b. Kurangnya koordinasi LP & LS c. Belum adanya keterpaduan LP & LS 4. Dukungan Sarana & Prasarana untuk PKD yang masih kurang a. Banyak rusak / tidak terpelihara b. Spesifikasi tidak sesuai sikon c. Kelengkapan

Lanjutan 5. Peran dan Fungsi FKD belum optimal : a. Dukungan & Komitmen Kepala Desa b. Pemahaman, Kemampuan dan Ketrampilan FKD kurang c. Pembinaan kurang d. Peran bidan desa kurang e. Anggaran terbatas

Lanjutan 6. Dukungan LP, LS dan Swasta belum optimal a. Sosialisasi dan advokasi kurang b. Koordinasi dan sinkronisasi kurang c. Belum adanya jejaring kemitraan

PENENTUAN STRATA DESA SIAGA AKTIF

Pengertian DESA SIAGA AKTIF

Kep. Menteri Kesehatan RI No. 1529/MENKES/SK/X/2010

DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF





Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. Memiliki upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan upaya survailans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.

STRATA PRATAMA 

      

Sudah memiliki tenaga profesional kesehatan (dokter/ perawat/bidan) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan sesuai kewenangan. Sudah ada pelayanan kesehatan dasar, tetapi belum setiap hari. Sudah memiliki FKD/FKK, tetapi belum berjalan. Sudah memiliki kader kesehatan minimal 2 (dua) orang. Sudah ada partisipasi/peran aktif masyarakat di bidang kesehatan minimal 1 (satu) kegiatan. Sudah memiliki kegiatan UKBM minimal Posyandu Pencapaian rumah tangga sehat (strata utama dan paripurna) kurang dari 20 % Sudah ada penyediaan dana untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan faktor risiko yang bersumber dari Anggaran Desa.

STRATA MADYA 







 

Sudah memiliki tenaga profesional kesehatan (dokter/ perawat/bidan) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan sesuai kewenangan serta memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui FKD/FKK untuk kegiatan ( SMD, MMD). Sudah ada PKD/sarana kesehatan lain/tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan dasar setiap hari. Sudah memiliki FKD/FKK yang sudah melakukan kegiatan SMD, MMD dan mempunyai rencana kerja bidang kesehatan. FKD/FKK sudah melakukan rapat koordinasi minimal 6 bulan sekali. Sudah memiliki kader kesehatan 3 - 5 orang. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa/kelurahan

STRATA MADYA (lanjutan) 

    

Sudah ada partisipasi/peran aktif masyarakat di bidang kesehatan minimal 2 (dua) kegiatan. Sudah ada peran aktif dari minimal 1 (satu) organisasi masyarakat (ormas). Sudah memiliki kegiatan UKBM Posyandu, dan 2 (dua) jenis UKBM lainnya aktif. Pencapaian rumah tangga sehat (strata utama dan paripurna) 20 % s/d 30 %. Sudah melaksanakan 1 (satu) jenis kegiatan surveilans Sudah ada penyediaan dana untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan faktor risiko yang bersumber dari Anggaran Desa, dan dari swadaya masyarakat atau dunia usaha.

STRATA PURNAMA Sudah

memiliki tenaga profesional kesehatan (dokter/ perawat/bidan) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan sesuai kewenangan serta memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui FKD/FKK untuk kegiatan SMD, MMD dan UKBM.  Sudah ada PKD/sarana kesehatan lain/tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan dasar setiap hari. Sudah memiliki FKD/FKK yang sudah melakukan kegiatan SMD, MMD dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja bidang kesehatan. Sudah melaksanakan kegiatan SMD dan MMD minimal 1 (satu) tahun sekali. FKD/FKK sudah melakukakan rapat koordinasi 3 (tiga) bulan sekali. Sudah memiliki kader kesehatan 6 - 8 orang. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa/kelurahan tentang kesehatan dan terealisasi.

STRATA PURNAMA (lanjutan)     



Sudah ada partisipasi/ peran aktif masyarakat di bidang kesehatan minimal 3 (tiga) kegiatan. Sudah ada peran aktif dari 2 (dua) organisasi masyarakat (ormas). Sudah memiliki kegiatan UKBM Posyandu, dan 3 (tiga) jenis UKBM lainnya aktif. Pencapaian rumah tangga sehat (strata utama dan paripurna) lebih dari 30 % s/d 40 %. Sudah melaksanakan 2 (dua) jenis kegiatan surveilans Sudah ada penyediaan dana untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan faktor risiko yang bersumber dari Anggaran Desa, dari swadaya masyarakat dan dari dunia usaha.

STRATA MANDIRI 

 

  

Sudah memiliki tenaga profesional kesehatan ( dokter / perawat / bidan) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan sesuai kewenangan serta memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui FKD/FKK untuk kegiatan SMD, MMD,UKBM dan surveilans. Sudah ada PKD/sarana kesehatan lain/tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan dasar setiap hari. Sudah memiliki Forum Kesehatan Desa/Kelurahan (FKD/FKK) yang sudah melakukan kegiatan SMD, MMD dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja bidang kesehatan. Sudah melaksanakan kegiatan SMD dan MMD 1 (satu) tahun sekali dan jika ada masalah kesehatan. FKD/FKK sudah melakukakan rapat koordinasi lebih dari 8 kali. Sudah memiliki kader kesehatan 9 orang atau lebih.

STRATA MANDIRI (lanjutan)       

Sudah memiliki peraturan di tingkat desa/kelurahan tentang kesehatan dan terealisasi. Sudah ada partisipasi/peran aktif masyarakat di bidang kesehatan lebih dari 3 (tiga) kegiatan. Sudah ada peran aktif lebih dari 2 (dua) organisasi masyarakat. Sudah memiliki kegiatan UKBM minimal Posyandu, dan lebih dari 3 (tiga) jenis UKBM lainnya aktif. Pencapaian rumah tangga sehat (strata utama dan paripurna) lebih dari 40 %. Sudah melaksanakan lebih dari 2 (dua) jenis kegiatan surveilans Sudah ada penyediaan dana untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan faktor risiko yang bersumber dari Anggaran Desa, dari swadaya masyarakat, dari dunia usaha dan sumber lainnya.

N0

Kriteria

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

1

Nakes Profesional

+

+ Pemberdayaan

+ Pemberdayaan

+ Pemberdayaan

2

Yankesdas

+

+ Setiap hr

+ Setiap hr

+ Setiap hr

3

FKD

+ -

+ aktif

+ Aktif Renc kerja Peraturan desa

+ Aktif Renc kerja Peraturan desa

4

Kader

2 or

3-5 or

6-8 or

> = 9 or

5

PSM

+ 1 keg

+ 1 keg Ormas

+ 3 keg 2 Ormas

+ 3 keg 2 Ormas

6

UKBM

Posy

Posy 2 UKBM

Posy 3 UKBM

Posy 3 UKBM

7

PHBS (RT Sehat)

<20%

20%-30% 1 Surveilans

30%-40% 2 Surveilans

> 40% 2 Surveilans

8

Dana

Anggaran desa

Anggaran Desa, Swadaya 46

Anggaran Desa, Swadaya, CSR

Anggaran Desa, Swadaya, CSR

KELEMBAGAAN DESA SIAGA AKTIF 1. SK Gubernur No : 440/92 tahun 2012 (Agustus 2012)

tentang Forum Komunikasi Pengembangan Desa Siaga Aktif 2. SK Asisten Kesra No : 640/Ass III/Dinkes (September 2012) tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Pengembangan Desa Siaga Aktif

FORUM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF PROVINSI JAWA TENGAH JABATAN/INSTANSI

KEDUDUKAN

Gubernurn Jawa Tengah

Pembina

Asisten Kesra

Ketua

Kepala Dinas Kesehatan

Wakil Ketua

Kepala Bapermasdes

Sekretaris

Rektor UNDIP

Anggota

Kepala Bappeda

Anggota

Kepala Dinas Sosial

Anggota

Kepala Dinas Pendidikan

Anggota

Kepala BP3AKB

Anggota

Kepala BLH

Anggota

Kepala BKKBN

Anggota

Kepala Biro Binsos

Anggota

Kepala Biro Pemerintahan

Anggota

Kepala Sekretariat BPBD

Anggota

48

STRUKTUR POKJANAL PENGEMBANGAN DESI/KELURAHAN AKTIF Lampiran SK ASISTEN KESRA NO:640/ASS III/DINKES 05 SEPTEMBER 2012

KETUA KEPALA BAPERMADES WAKIL KARO TAPEM SETDA

SEKRETARIS KABID K2PK DINKES

BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG YANKESDAS

KABID PKSB BAPERMASDES

KASI KESGA GIZI DINKES

ANGGOTA

ANGGOTA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KASI PKSB BAPERMASDES

ANGGOTA

BIDANG PHBS KASI PMK DINKES

ANGGOTA

49

PERMASALAHAN CAPAIAN STRATA DESA SIAGA AKTIF 50

CAPAIAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF STRATA MANDIRI RELATIF RENDAH DISEBABKAN : 1. FKD TIDAK AKTIF PROGRAM KERJA TIDAK ADA PERTEMUAN TIDAK ADA KEBIJAKAN MASALAH KES MENGKOORDINIR UKBM NOTULEN/DOKUMEN KEGIATAN TIDAK ADA ADMINISTRASI FKD RATA-RATA BELUM ADA. SARANA PENDUKUNG (PAPAN NAMA, SEKRETARIAT, PETA FR DLL)

TUGAS BELUM DIKETAHUI PERAN & FUNGSI BELUM OPTIMAL

2. PKD BELUM BERJALAN SESUAI HARAPAN 51  SARPRAS KURANG MEMADAI  KEBIJAKAN DAERAH YANG KURANG MENDUKUNG PKD  PENEMPATAN BIDAN  HARI BUKA PKD RELATIF MINIM 3. PERAN BIDAN DESA KURANG  PENGETAHUAN/KONSEP DESI KURANG  KOORDINASI KURANG  KINERJA KURANG

4. KOMITMEN KEPALA DESA BELUM OPTIMAL  PENGETAHUAN/KONSEP DESI KURANG  TUGAS KESEHATAN

5. DUKUNGAN LINTAS PROGRAM BELUM OPTIMAL  KETERPADUAN PROGRAM, KETERLIBATAN PROGRAM DI PUSKESMAS 6. DUKUNGAN ANGGARAN SANGAT KECIL

UPAYA PEMECAHAN 53

 ADVOKASI DAN SOSIALISASI  MENINGKATKAN KOORDINASI LP DAN LS

MELALUI FORKOM DAN POKJANAL DESI AKTIF  FASILITASI TEKNIS INTENSIF  MENGEMBANGKAN UPAYA INOVATIF DALAM KELEMBAGAAN DAN TEKNIS PELAYANAN

PENINGKATAN KUALITAS DESI AKTIF

KELEMBAGAAN

KERJASAMA LINTAS PROGRAM

KEMITRAAN

FORKOM/POKJANAL

PERAN FKD/K

LSM, SWASTA

•ADVOKASI •PEMBINAAN • KOORDINASI

• AKI/AKB • GIBUR • P2 (TB, KUSTA, DBD) •PASUNG/JIWA

DESA SIAGA AKTIF MANDIRI 54

• PKK • DIKNAKES • PB NU/Fatayat NU • DU : CSR

PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA SIAGA  1. PELAKSANAAN KEGIATAN DESA /

KELURAHAN SIAGA AKTIF  2. STRATIFIKASI DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF.  3.ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. PELAKSANAAN KEGIATAN DESA / KELURAHAN SIAGA AKTIF 



 

Jenis dokumen yang diperlukan dalam pencatatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif antara lain : rekapitulasi hasil surveilans mulai dari tingkat dasa Wisma sampai dengan tingkat desa, Kesepakatan rencana intervensi sebagai hasil MMD, Rencana kegiatan , hasil SMD yang dibuat dalam bentuk peta serta pencatatan lain sesuai kebutuhan. Surveilans dilakukan secara berkala, terus menerus sesuai dengan permasalahan kesehatan serta faktor risiko yang diamati. SMD dilakukan minimal satu tahun sekali sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan. Semua pencatatan dilakukan dan diarsipkan oleh FKD/FKK

STRATIFIKASI DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF. 

 



 



Pendataan/penetapan strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif dapat dilakukan oleh FKD/FKK maupun Bidan Desa menggunakan instrumen pendataan terlampir. Pendataan dilaksanakan satu tahun sekali setiap bulan September. Petugas Kesehatan Desa / Bidan Desa melaporkan hasil penetapan Strata Desa / Kelurahan Siaga Aktif ke Puskesmas paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Petugas Puskesmas merekap hasil pendataan dari semua desa/ kelurahan di wilayahnya sesuai format terlampir dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota paling lambat minggu ke 3 bulan Oktober. Tembusan Laporan dari Puskesmas dikirimkan kepada Tim Pembina Desa/kelurahan siaga aktif Tingkat Kecamatan. Petugas Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota merekap laporan pendataan semua Desa di wilayah kabupaten/kota sesuai format terlampir dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat minggu ke 4 bulan Oktober. Tembusan laporan dari Dinas Kesehatan kabupaten/Kota dikirimkan kepada Tim pembina Desa/kelurahan siaga aktif tingkat kabupten/Kota.

. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN : alur pelaporan

DINKES PROV

: koordinasi/tembusan

Tim Desi Kab

DKK

PUSKESMAS TIM Desi Kec

FKD

Pengelola PKD/Bidan Desa

LAMPIRAN .............  REKAPITULASI HASIL SURVEILANS MASALAH

       

KESEHATAN (FAKTOR RISIKO) TINGKAT DAWIS/RT REKAPITULASI HASIL SURVEILANS MASALAH KESEHATAN (FAKTOR RISIKO) TINGKAT RT/RW REKAPITULASI HASIL SURVEILANS MASALAH KESEHATAN (FAKTOR RISIKO TK DESA KESEPAKATAN RENCANA INTERVENSI MASALAH/FAKTOR RISIKO TK DESA RENCANA KEGIATAN FKD/FKK TAHUN ……… BUKU KEGIATAN FKD/FKK TAHUN ……… NOTULEN FKD/FKK BUKU INVENTARIS FKD/FKK TAHUN ……… BUKU KEUANGAN (KAS UMUM) FKD/FKK

KEGIATAN 2015 APBD 1. PENINGKATAN KUALITAS DESA SIAGA (pendampingan SMD dan MMD selama 2 tahun ) 2. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI FKD/FKK DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN - AKI/AKB - GIZI BURUK - TB PARU - MALARIA, DBD, - KUSTA - PASUNG/JIWA, DLL 3. PENINGKATAN KUALITAS STRATA DESI MELL PENGAKTIFAN FKD

APBN 61

1. PERTEMUAN POKJANAL TK PROVINSI 2. PERTEMUAN KOORDINASI POKJANAL

KAB/KOTA , KECAMATAN 3. ORIENTASI KADER DAN TOMA DESI 4. PENINGKATAN KEMITRAAN (CSR) 5. PERTEMUAN KEMITRAAN ORMAS, LSM, DLL

Sekian Terimakasih