Kondisi Umum New

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kota Denpasar, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan pelibatan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas. A. KEDUDUKAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Bappeda sebagai Lembaga teknis daerah

diposisikan

sebagai

institusi

yang

melaksanakan

pengelolaan

perencanaan

pembangunan daerah, terkait dengan konskuensi logis dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu Walikota Denpasar dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan serta penilaian atas hasil pelaksanaannya dilapangan. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi : a. Menyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). b. Menyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) c. Menyusunan Renacana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). d. Mengkoordinasi dalam hal perencanaan diantara Dinas/Instansi terkait, Kecamatan dan Badan Lain. e. Menyusunan Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan f.

Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan

g. Memonitoring persiapan dan perkembangan rencana pembangunan di Daerah h. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan petunjuk Walikota. C. STRUKTUR ORGANISASI Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi : a. Membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan instansi/satuan organisasi lain berdasarkan kewenangan yang ada. c. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris daerah. d. Mengkordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

e. Mengkoordinasikan perkembangan

dan

atau

pelaksanaan

mengadakan

rencana

monitoring

pembangunan

mengenai

daerah

untuk

persiapan

dan

penyempurnaan

perencanaan lebih lanjut. f.

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan. h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier. i.

Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program berikutnya. j.

Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya dibantu satu (1) Sekretariat dan empat (4) Bidang Perencanaan sebagai berikut : Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang-bidang dimaksud terdiri dari : a.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya

b. Bidang Perencanaan Perekonomian c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana d. Bidang Data dan Pelaporan Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari : a.

Sub Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual dan Pemerintahan

b.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

c.

Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi

d.

Sub Bidang Kependudukan

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari : a.

Sub Bidang Pertanian

b.

Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi

c.

Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi

d.

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana terdiri dari : a.

Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

b.

Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.

c.

Sub Bidang Tata Ruang.

d.

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari : a. Sub Bidang Pengumpulan Data b. Sub Bidang Pelaporan

c. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi d. Sub Bidang Analisis dan Penilaian

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dan adanya paradigma baru, maka Bappeda sebagai institusi perencana akan mampu mensinergikan antara kebijakan Pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sesuai motto

Bappeda “ Membangun Bersama

Masyarakat “.

D. KONDISI UMUM ORGANISASI BAPPEDA. 1. Sumber Daya Manusia. Jumlah tenaga staf di lingkungan Bappeda Kota Denpasar untuk Bidang-Bidang dan Sekretariat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya minimal dibutuhkan sejumlah 84 orang, namun yang tersedia saat ini berjumlah 56 orang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan minimal staf sesuai dengan Bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut : Kebutuhan minimal 12 orang S2 yang terdiri dari bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

dan

Kota,

bidang

Ilmu

pemerintahan/Ilmu

Sosial/Ilmu

Ekonomi

Pembangunan/Ekonomi Mikro/ Statistik/ Kependudukan. 25 orang sarjana yang terdiri dari bidang Teknik Mesin, Teknik arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Transportasi,Teknik Komputer, Statistik, Ilmu Pemerintahan, Sospol, Sastra Inggris, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Teknik Industri, pertanian, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, kesehatan masyarakat. Didukung dengan 19 staf dari SLTA, D1, D2, D3, D4 atau yang sejenisnya. Total kebutuhan tenaga minimal agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebanyak 84 orang dengan kualifikasi sebagaimana tersebut diatas. Bila dibandingkan dengan keadaan staf yang ada, maka dapat dilihat bahwa : a. Dari sisi tingkat pendidikan telah cukup memadai. b. Dari sisi penempatan sebagian masih belum sesuai dengan bidang keahliannya. c. Dari sisi jumlah masih belum mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban. 2. Sarana dan Prasarana. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Bappeda Kota Denpasar sebagai berikut : 1. Kendaraan Roda Empat sebanyak 3 Buah 2. Sepeda Motor sebanyak 10 buah 3. Komputer sebanyak 15 buah 4. Mesin Ketik 8 buah 5. Meja 71 buah, Kursi 98 buah Prasarana yang ada saat ini masih belum memadai, sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi dimasa yang akan datang maka kondisi prasarana ini perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya.

3. Gedung/Ruangan. Saat ini Bappeda Kota Denpasar menempati Gedung di Jalan Maruti Nomor 8 Denpasar dengan jumlah ruangan sebagai berikut : a. Ruang Kerja Kepala Bappeda

38,5

m2

b. Ruang Kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya

45

m2

c. Ruang Kerja Bidang Perencanaan EkoNomi

57,75 m2

d. Ruang Kerja Bidang Pendataan dan Pelaporan

60

m2

e. Ruang Kerja Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

52,5

m2

f. Ruang Kerja Sekretariat

95,72 m2

g. Ruang Rapat

77

m2

Ruangan yang tersedia saat ini masih belum memadai, sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi dimasa yang akan datang maka kondisi ruang kerja/gedung perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.