Komite Penyelamat Kehormatan

KOMITE PENYELAMAT KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT INDONESIA (KPKPAI) Bahwa berdasarkan AKTE PERNYATAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Nomor : 30 Hari Kamis, tanggal 8 September 2005 Oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SE., SH., MH Notaris di Jakarta. Para Pendiri yang bertindak dan mewakili adalah sebagai berikut : 1. a. Otto Hasibuan, SH., MM Ketua Umum Ikadin b. DR. H. Teguh Samudera, SH., MH Sek Jen Ikadin 2. a. Denny Kailimang, SH., MH Ketua Umum AAI b. Teddy Soemantri, SH Sek Jen AAI 3. a. H. Indra Sahnun Lubis, SH Ketua Umum IPHI b. M. Luthfie Hakim, SH Sek Jen IPHI 4. a. Drs. Jimmy Budi Harijanto, SH, MBA Ketua Umum HAPI b. Hj. Elza Syarief, SH., MH Sek Jen HAPI 5. a. Trimedya Panjaitan, SH Ketua Umum SPI b. Sugeng Teguh Santoso, Sek Jen SPI 6. a. Frederik B.G. Tumbuan, SH., Li P Sekretaris/Caretaker Ketua AKHI b. Hoesein Wiriadinata, SH., LLM Bendahara/Caretaker Ketua AKHI 7. a. Soemarjono Soemarsono, SH Ketua Umum HKHPM b. Harry Ponto, SH., LLM Sekretaris umum HKHPM 8. a. Drs. Taufik, CH., MH Ketua Umum APSI b. Drs. Nur Khoirin Yudha., Magister Agama Sekretaris Umum APSI Dasar Pendirian : Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 5 April 2003 LN No. 4282 Pasal 28 ayat (1) : Organisasi Advokat merupakan satu – satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pasal 32 ayat (3) : Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. Pasal 32 ayat (4) : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang – Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 telah dideklarasikan berdirinya PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Oleh para Advokat Indonesia yang bergabung dalam IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI (8 Organisasi Pendiri). Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 telah dilakukan pembahasan atas draft Anggaran Dasar PERADI ini dengan Pengurus DPN sebagai berikut : Ketua Umum : Otto Hasibuan, SH., MM Wakil Ketua Umum : H. Indra Sahnun Lubis, SH Ketua : Denny Kailimang, SH., MH Drs. Jimmy Budi Harijanto, SH, MBA Trimedya Panjaitan, SH Frederik B.G. Tumbuan, SH., Li P Soemarjono Soemarsono, SH Drs. Taufik, CH., MH Sekretaris Jenderal : Harry Ponto, SH., LLM Wakil Sek Jen : H. Abdul Rahim Hasibuan, SH DR. H. Teguh Samudera, SH., MH Hj. Elza Syarief , SH., MH Hasanuddin Nasution, SH Hoesein Wiriadinata, SH., LLM Bendahara Umum : M. Luthfie Hakim, SH Wakil Bedum Julius Rizaldy, SH., Bsc., MM Sugeng Teguh Santoso, SH Drs. Nur Khoirin Yudha., Magister Agama

Bahwa KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) tidak berwenang untuk menjalankan UU No. 18/2003, khususnya Ujian Profesi Advokat karena hal – hal sebagai berikut : 1. Pasal 1 ayat (1) : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang ini. 2. Pasal 1 ayat (4) : Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang – Undang ini. 3. Pasal 2 ayat (1) : Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. 4. Pasal 2 ayat (2) : Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. 5. Pasal 3 ayat (1) : Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Huruf f : Lulus ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. 6. Pasal 28 ayat (1) : Organisasi Advokat merupakan satu – satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 7. Pasal 32 ayat (3) : Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI (8 Organisasi Pendiri). 8. Pasal 32 ayat (4) : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang – Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Pasal 6 : Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan : a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan Kliennya; b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang – undangan, atau pengadilan; d. Berbuat hal – hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan atau perbuatan tercela; f. Melanggar sumpah,/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Undang – Undang Nomor 8/1981 Tentang KUHAP tanggal 31 Desember 1981 LN Nomor 76 Pasal 108 ayat (1) : Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Ayat (2) : Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Pasal 378 : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda…….. Pasal 378 : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 266 : Pemalsuan surat