Komite Kerja Advokat Indonesia

Ayeng Mapatda Putri Tka 0801082033

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat. c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat. f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. BAB II KEPRIBADIAN ADVOKAT Pasal 2 Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Pasal 3 a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis

kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat. g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN Pasal 4 a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a. j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT Pasal 5 a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula. f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut. BAB V TENTANG SEJAWAT ASING Pasal 6 Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini. BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA Pasal 7 a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ". b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan. c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan. d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK Pasal 8 a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini. b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan. c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat. d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat. e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat. g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

KODE ETIK PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBUKAAN Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengemban fungsi kepolisian di bidang Penyidikan yang melaksanakan tugas pokok penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, memerlukan komitmen dan ikatan moral berupa kode etik profesi. Keberhasilan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar diberbagai Instansi Pemerintahan pusat/daerah, dengan kualitas pengetahuan serta ketrampilan teknis yang

tinggi dibawah koordinasi Penyidik Polri sangat ditentukan oleh perilaku yang terpuji di lingkungan masyarakat. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan dalam rangka menyatukan Visi dan Misi untuk Penegakan Hukum Nasional. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. BAB I ETIKA PENGABDIAN Pasal 1 Setiap anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku : 1a. Mengamalkan dan menghormati agama, kepercayaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas 2b. Menjalankan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud nyata amal ibadahnya 3c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Panca Prasetya Korpri Pasal 2 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan selalu menunjukkan sikap perilaku terpuji dengan: 1a. Mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi. 2b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga negara. 3c. Menyelamatkan aset – aset negara Pasal 3 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan wajib jujur dan bertanggungjawab dengan: 1a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; 2b. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi; 3c. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan; 4d. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak terkait dengan perkara; 5e. Mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; 6f. Menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; 7g. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian. 1 Pasal 4 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa: 1a. Memberikan pelayanan terbaik;

2b. Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit; 3c. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap arogan karena kewenangan; 4d. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang; 5e. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan dan transparan; 6f. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuh yang mengisyaratkan meminta imbalan atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Pasal 5 a. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilainilai kemanusiaan; b. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Pasal 6 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa: 1a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; 2b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur kerja; 3c. Bersikap mencari-cari kesalahan; 4d. Mempersulit orang yang terkait dengan penyidikan; 5e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; 6f. Merendahkan harkat dan martabat manusia. BAB II ETIKA KELEMBAGAAN Pasal 7 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. 3 Pasal 8 1a. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; 2b. Setiap atasan penyidik tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya; 3c. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlindungan hukum; 4d. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan perintah penyidikan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugasnya kepada atasan langsung serta kepada pelapor tentang perkembangan proses penyidikan; 5e. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh dipengaruhi dan/atau diintervensi oleh siapapun. Pasal 9 a. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi; b. Dalam pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tunduk pada keputusan tersebut; c. Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi mendesak.

Pasal 10 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan yang rapi dan sopan dengan memakai atribut tanda kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajiban kepada institusi dan masyarakat. Pasal 11 Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil senantiasa menampilkan rasa setia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan bathin yang tulus atas dasar kesadaraan bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip: 1a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang dalam melaksanakan tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberikan bantuan; 2b. Merupakan teladan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya; 3c. Merupakan kewajiban norma bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya; 4d. Menyadari sepenuhnya bahwa atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai sepadan dengan bawahannya;

4 1e. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada orang lain bukan anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bab III PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI Pasal 12 Setiap pelanggaran terhadap Kode etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral berupa: 1a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dengan kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka; 2b. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; 3c. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 13 1a. Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi PPNS; 2b. Keputusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi PPNS berupa rekomendasi kepada atasan langsung PPNS yang bersangkutan; 3c. Penegakan Kode Etik Profesi tidak menghapus proses tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS. Pasal 14 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diatur lebih lanjut mengenai tata cara Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bab IV PENUTUP Pasal 15 Merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menghayati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

KODE ETIK GURU Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa Pendidikan adalah merupakan suatu bidang Pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya dan …….Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945 . Maka Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai Guru dengan mempedomani dasar –dasar sebagai berikut : 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila 2. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing –masing . 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik , tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan . 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik –baiknya bagi kepentingan anak didik 5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan . 6. Guru secara sendiri – sendiri dan atau bersama – sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya . 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan . 8. Guru bersama –sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengapdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.