Kom Keputusan02

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM DAN PAJAK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa untuk menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Palangka Raya dipandang perlu membuat Keputusan tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional di Daerah b. Bahwa, untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilyah Kota Palangka Raya Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; d. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya; e. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya; f. Tarif biaya adalah besarnya biaya yang dipungut atas proses administrasi tiap-tiap ijin yang dikeluarkan; g. Registrasi adalah pendaftaran ulang Surat Ijin Jasa Konstruksi (IUJK); h. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya dengan atas nama Walikota; i. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. BAB II SYARAT-SYARAT IJIN USAHA KONSTRUKSI Pasal 2 (1)Badan Usaha Nasional ayau Perorangan yang ingin memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya. (2)Bagi Badan Usaha seperti pada ayat 1 (satu) diatas yang lulus Sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi B, M1 dan M2. Mempunyai Kantor dengan ruang minimal 30 m2 kecuali kualifikasi K3, K2, dan K1 diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan luas ruangan minimal 15 m2. (3)Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Konsultan) Kualifikasi K, M dan B wajib mempunyai Kantor Minimal 30 M2. BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK Dengan nama Biaya Administrasi dan Registrasi Pemberian Ijin Usaha Konstruksi (IUJK) sebagai pembayaran atas diterbitkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Badan usaha atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Usaha jasa konstruksi dan Konsultasi. Pasal 4

Objek Biaya Administrasi dan Registrasi meliputi Permohonan Ijin Usaha, memperpanjang Ijin Usaha dan Perubahan Data Perusahaan, Pembukuan Cabang Perwakilan Perusahaan dan Registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 5 Subjek Biaya Administrasi dan Badan Usaha atau Perorangan yang mendapat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Pengesahan Pembukuan Cabang/Perwakilan dan Registrasi Ulang Ijin Usaha Jasa Konstruksi. BAB IV BESAR PENGGUNAAN BIAYA ADMINISTRASI DAN REGISTRASI IJIN USAHA KONSTRUKSI (IUJK) Pemungutan biaya administrasi dan registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan/ pembinaan dan pelaporan. Pasal 7 Besarnya tariff biaya administrasi dan registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai berikut : a. Bidang Kontraktor (pemborong). Penerbitan IUJK baru, memperpanjang dan mengubah data dengan kualifikasi : - K3 = Rp. 500.000,- K2 = Rp. 600.000,- K1 = Rp. 750.000,- M2 = Rp. 2.000.000,- M1 = Rp. 3.000.000,- B = Rp. 5.000.000,b. Bidang Konsultasi (Konsultan) Penerbitan IUJK baru, memperpanjang dan mengubah data dengan Kualifikasi : - K = Rp. 500.000,- M = Rp. 750.000,- B = Rp. 1.000.000,c. Registrasi Badan Usaha Oemborongan (Kontraktor) / Konsultasi (Konsultan) : - K = Rp. 150.000,- M = Rp. 500.000,- B = Rp. 1.250.000,d. Registrasi IUJK Badan Usaha Perwakilan Bidang PEmborongan dan Konsultasi tidak melihat klas dengan biaya Rp. 1.000.000,BAB V TATA CARA PEMBAYARAN (1)Pembayaran tariff biaya termasuk denda sebagaimana Pasal 12 Poin (3) dilakukan ke Bendaharawan Penerimaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota palangka Raya. (2)Setiap akhir bulan bendaharawan penerima biaya administrasi dan registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) wajib menyetor ke Kas Daerah Kota Palangka Raya pada bank yang ditentukan dan membuat laporan pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan pada Dinas

Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 9 (1) Kepada instansi yang melanggarkan administrasi dan Registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dan realisasi penerimaan pungutan yang disetor ke Kas Daerah guna menunjang penyelenggaraan administrasi ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). (2)Pungutan uang penyelenggaraan administrasi dan registrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, diatur seperlunya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1)Bagian badan usaha atau perorangan yang telah memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebelum keputusan ini berlaku tidak dikenakan Biaya Administrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. (2)Setiap Badan Usaha atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang melakukan perubahan dikenakan biaya administrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 11 (1) Surat ijin Usaha Konstruksi Badan Usaha Perorangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota palangka raya adalah berlaku selama 3 (tiga) tahun. (2) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi wajib melakukan registrasi ulang ke Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangka Raya pada setiap tahun. (3) Badan usaha atau Perorangan yang melakukan registrasi ulang Ijin Usaha Konstruksi dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf c. Pasal 12 (1) Apabila Badan Usaha atau Perorangan yang telah memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) melakukan Registrasi Ulang sekaligus mengadakan Perpanjangan atau Perubahan Data dikenakan biaya Registrasi sesuai Pasal 7 Poin a, b dan c. (2) Ijin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha atau perorangan harus menyampaikan Permohonan Perpanjangan Perubahan data dan registrasi selambat-lambatanya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya. (3)Badan Usaha atau Perorangan yang mengajukan PErmohonan Perpanjangan, Perubahan Data dan registrasi Ulang setelah habis masa berlakunya seperti pada poin 2 diatas pasal ini, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap-tiap hari

keterlambatan diatas Konstruksi (Kontraktor) a. Kualifikasi K = Rp. b. Kualifikasi M = Rp. c. Kualifikasi B = Rp.

1 (satu) bulan dan seterusnya baik Jasa maupun Jasa Konsultasi (Konsultan) : 750.000,1.050.000,1.250.000,Pasal 13

(1)Ijin Jasa Konstruksi Bdan Usaha Perorangan dapat diterbitkan setelah lulus registrasi kualifikasi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan Surat Kelulusan. (2)Penulisan Bidang Pekerjaan pada Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan sesuai dengan Surat Rekaman Kartu tenaga Teknik Perusahaan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota palangka Raya. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 01 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 01 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 01

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH, PREMIUM DAN MINYAK SOLAR UNTUK BEBERAPA TEMPAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang jual Eceran Bahan Minyak Dalam Negeri dan Surat Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor : 541/214/SJ tanggal 23 Januari 2002 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)mMinyak tanah, Solar dan Premium untuk beberapa tempat di wilayah Kota Palangka Raya perlu disesuaikan dengan situasi kondisi setempat. c. Bahwa, untuk menyesuai harga eceran minyak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH, PREMIUM DAN MINYAK SOLAR UNTUK BEBERAPA TEMPAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: j. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah minyak tanah, premium dan minyak solar; k. Agen Minyak tanah (AMT) yaitu stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Tanah tang ditunjuk oleh Pemerintah dan PERTAMINA untuk disalurkan kepada rumah tangga dan usaha kecil melalui Pangkalan Minyak Tanah.

l. Agen Premium dan Minyak Solar yaitu stasiun pengisi bahan baker premium dan minyak solar untuk umum yang ditunjuk oleh Pemerintah dan PERTAMINA m. Pangkalan Minyak Tanah (PMT) adalah tempat melayani pembelian eceran Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil. n. Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak tanah adalah harga jual eceran tertinggi Bahan Bakar Minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil. o. Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 2 Harga Eceran Tertinngi (HET) Minyak tanah, Premium dan Minyak Solar ditetapkan sebagai berikut : (1)Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak tana setiap liter pada Agen Minyak Tanah untuk Kecamatan Pahandut ditetapkan Rp. 820,(delapan ratus dua puluh rupiah) dan untuk Kecamatan Bukit Batu ditetapkan Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah); (2)Harga Eceran Tertinggi (HET) premium setiap liter pada Agen Premium dan Minyak Tanah ditetapkan Rp. 1.725,- (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). (3)Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Solar setiap liter pada Agen Premium dan Minyak Solar ditetapkan Rp. 1.325,- (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). (4)Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak Tanah setiap liter pada Pangkalan minyak tanah ditetapkan Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), untuk Kecamatan Pahandut dan Rp. 950,- (Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Kecamatan Bukit Batu. Pasal 3 Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar dengan perincian komponen penetapannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini. Pasal 4 Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran dan pengeceran Minyak tanah, Premium dan Minyak Solar dilakukan bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi terkait lainnya dengan membentuk satuan tugas yang dikoordinir oleh DInas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pasal 5 Apabila terjadi kelangkaan minyak tanah di Kota Palangka Raya, maka agen minyak tanah melakukan operasi pasar bekerja sama dengan PERTAMINA dengan koordinasi Pemerintah Kota. Pasal 6 Agen Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar dan Pangkalan Minyak tanah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan ini,

dikenakan sanksi sesuai undangan yang berlaku.

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

Pasal 7 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Palangka raya Nomor : 89 Tahun 2001 tentang Penetapan harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah, Solar dan Premium untuk beberapa tempat di Wilayah Kota Palangka raya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikota Palangka Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 07 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 07 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 02

SALUNDIK GOHONG

LAMPIRAN 1

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 02 TAHUN 2002 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2002

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA N o

Lokasi

Harga sesuai Kepres No 9 Tahun 2002 Setiap Liter (Rp)

Keuntungan Agen/Penyal ur Setiap Liter (Rp)

1

2

3

1 2

No

1

Kec. Pahandut Kec. Bukit Batu

Lokasi

Kota Palangka Raya

Harga Eceran Tertinggi Agen ke Pangkalan Setiap Liter (Rp) 6

Keuntunga n Pangkalan Setiap liter (Rp)

4

Ongkos Angkutan Melalui Alur Sungai Setiap Liter (Rp) 5

7

Harga Eceran Tertinggi Pangkalan Setiap Liter (Rp) 8

600,-

45,-

175,-

820,-

80,-

900,-

600,-

45,-

225,-

870,-

80,-

950,-

Haga sesuai Kepres No 9 Tahun 2002 Setiap Liter (Rp.) Premium M. Solar 1.550,-

1.150,-

Ongkos Angkutan melalui Alur Sungai Setiap Liter (Rp) Premium M. Solar 175,-

175,-

Harga Eceran Tertinggi Pangkalan Setiap Liter (Rp.) Premium

M. Solar

1725,-

1.325,-

WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 07 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 02

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BENGKEL KERJA (WORKSHOP) PEEBAIKAN KENDARAAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN PARKIR KOTA PALANGKA RAYA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2001 Pasal 5 dan 6 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tahun 2001 Dinas Pengelolaan Pasar, kebersihan dan Parkir dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor jasa bengkel dan perawatan kendaraan roda empat maupun berupa peralatan berat seperti tractor, excavator dan lain-lain, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis bengkel Kerja (NET WORK SHOP) pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan parker Kota Palangka Raya. d. Bahwa, untuk pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 11.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 13.Peraturan Daerah kota palangka raya Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar, kebersihan dan parker Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 24).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BENGKEL KERJA (WORK SHOP) PERBAIKAN KENDARAAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN PARKIR KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: p. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya; q. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; r. Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir adalah Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir Kota Palangka Raya; s. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bengkel Kerja (Work Shop) adalah Unit pelaksana Teknis Bengkel Kerja (Work Shop) kota Palangka Raya BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Harga Eceran Tertinngi (HET) Minyak tanah, Premium dan Minyak Solar ditetapkan sebagai berikut : (1)UPT Bengkel Kerja (Work Shop) adalah UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir Kota palangka Raya; (2)UPT Bengkel Kerja (Work Shop) dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki kualifikasi teknis. Pasal 3 UPT Bengkel Kerja (Work Shop) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang pemeliharaan, perwatan, pengembangan, perbaikan dan pengadaan barang dan peralatan terhadap sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, dan melayani masyarakat umum yang berminat, dan biaya kan diatur/ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya atas dasar persetujuan DPRD Kota Palangka Raya. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas-tugas pada Pasal 3 Keputusan ini, UPT engkel Kerja (Work Shop) Kota Palangka Raya mempunyai tugas : a. Melaksanakan Urusan Tata Usaha/Administrasi UPT Bengkel Kerja (Work Shop) Kota palangka Raya. b. Melaksanakan pemeliharaan, perwatan, pengembangan, perbaikan dan pengadaan barang dan peralatan terhadap sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah Kota palangka Raya c. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan terhadap peralatan berat milik Pemerintah Daerah

d. Melaksankaan, berminat.

menerima

order

dari

masyarakat

umum

yang

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Susunan Organisasi UPT Bengkel Kerja (Work Shop) terdiri dari : a. Kepala UPT b. Urusan Bagian Tata Usaha dan Quality Control c. Urusan Seksi Bengkel Kerja (Work Shop) d. Urusan Seksi Operasional Peralatan Bengkel Kerja (Work Shop) Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 6 1. Urusan Tata Usaha dan Quality Control mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Administrasi kepegawaian, keuangan dan umum ketertiban surat menyurat serta pelaporan. 2. Urusan Tata Usaha dan Quality Control dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 keputusan ini, Urusan Tata Usaha dan Quality Control mempunyai fungsi : a. Menyusun dan merencanakan program serta langkah-langkah kegiatan pada urusan Tata Usaha serta menyediakan data/informasi yang sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi UPT. b. MEnyelenggarakan administrasi perlengkapan dan inventarisasi barang yang berada di bawah pengelolaan UPT. c. Menyusun dan membuat laporan yang tertulis mengenai pemasukan dari pelaksanaan pekerjaan Bengkel Kerja (Work Shop) pada setiap akhir bulan yang bersangkutan. d. Memeriksa/mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja staf pelaksana yang berada di lingkungan/urusan pekerjaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, guna menghindari kesalahan dan kekliruan. e. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan UPT disertai saran atau pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Ketiga SEKSI BENGKEL KERJA (WORK SHOP) Pasal 8 1. Melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atau kelancaran dan terselenggaranya aktivitas (work shop).

2. Seksi Bengkel Kerja (work shop) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Bengkel Kerja (Work Shop) Kota palangka Raya. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 keputusan ini, Urusan Seksi Bengkel (Work Shop) mempunyai fungsi : a. Melakukan pengumpulan, mengolah/menyusun dan merencanakan program serta langkah-langkah kegiatan ataupun teknis operasional pelaksanaan jenis penanganan dan pemeliharaan peralatan serta sarana dan prasarana dinas. b. Menyusun laporan / data-data yang telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Menginventarisir semua komponen peralatan yang mengalami kerusakan sebelum dilakukan perbaikan. d. Menjaga keamanan dan pemeliharaan peralatan agar tetap dalam kondisi operasional dan siap dipakai. e. Mendistribusikan tugas kepada staf yang berada langsung dibawahnya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. f. Melakukan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna kelancaran pelaksanaan tugas. g. Memeriksa/mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja pelaksana yang berada di lingkungan/urusan pekerjaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, guna menghindari kesalahan dan kekeliruan. h. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan, disertai saran atau pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. i. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan. Bagian Keempat SEKSI OPERASIONAL PERALATAN Pasal 10 (1)Urusan Seksi Operasional peralatan mempunyai tugas pokok pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan milik Pemerintah Kota Palangka raya. (2)Urusan Seksi Operasional peralatan dipimpin oleh seorang kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 10 Keputusan ini, Seksi Operasional Peralatan mempunyai tugas : a. Menyusun dan membuat rencana kerja operasional peralatan yang berada di bawahnya, guna pencapaian target retribusi pemakaian alat berat. b. Melakukan/melaksanakan kegiatan operasional/operator peralatan. c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang berada langsung dibawahnya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. d. Melakukan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna kelancaran pelaksanaan tugas e. Memeriksa/mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja staf pelaksana yang berada dilingkungan/ urusan pekerjaanya sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang berlaku, guna menghindari kesalahan dan kekeliruan. f. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan, disertai saran atau pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. g. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan. BAB IV BAGAN ORGANISASI Pasal 12 (1)Bagan Organisasi UPT Pemeliharaan dan Perawatan Bengkel kerja (Work Shop) Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. (2)Lampiran tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 13 (1)Kepala UPT pemeliharaan dan Perawatan Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir diangkat dan diberhenyikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir. (2)Urusan Tata Usaha, Urusan Seksi (Work Shop) dan Urusan Seksi Operasional Peralatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir. Pasal 14 (1)Pembinaan urusan kepegawaian UPT pemeliharaan dan perawatan (Work Shop) Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Parkir dilaksanakan oleh Walikota. (2)Pembinaan teknis dilakukan oleh instansi teknis. BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1)Kepala UPT Pemeliharaan dan Perawatan (work shop), Urusan Bagian Tata Usaha, Urusan Seksi (Work Shop), Urusan Operasional Peralatan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik-baiknya. (2)Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan Workshop berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berada pada lingkup tugasnya. (3)Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkup unit organisasi berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi bertanggung jawab mengadakan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas menurut jabatan masing-masing. Pasal 16 (1)Setiap pimpinan pada lingkup UPT pemeliharaan dan Perawatan (Work Shop) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing serta mengajukan laporan berkala tepat pada waktunya. (2)Setiapa laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Jenjang dan kepangkatan serta jenjang kepegawaian pada lingkup UPT Pemeliharaan dan Perawatan Dinas Pengelolaan Pasar, Kebesihan dan Parkir ditetapkan Walikota. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 30 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 30 April 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 04

LAMPIRAN 1

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 73 TAHUN 2002 TANGGAL : 30 APRIL 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BENGKEL KERJA (WORK SHOP) KENDARAAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN PARKIR PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KADIS

KEPALA UPT

URUSAN/QUALITY CONTROL

URUSAN WORK SHOP

URUSAN PERALATAN

WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 30 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 04

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 108 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN SASARAN PRODUKSI PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Pemenuhan Kebutuhan Pangan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat. e. bahwa, dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan sasaran produksi pangan; f. bahwa, untuk menjamin tercapainya maksud huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Palangka Raya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; 22.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 23.Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 24.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.2310/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;

25.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan; 26.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.107/1999 tentang penunjukan BUMN sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program; 27.Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 997/Kpts/OT.210/9/1999 tentang Pedoman Penerapan Teknologi/Paket Teknologi Pertanian dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi; 28.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/OT.530/8/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Skim Kredit Ketahanan Pangan; 29.Peraturan Daerah Kota Palangka RayaNomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN SASARAN PRODUKSI PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2002 Pasal 1 Sasaran Produksi Pangan di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002 terdiri dari : a. Sasaran Produksi Pangan Pertanian di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya; b. Sasaran Produksi Pangan Peternakan di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya; c. Sasaran Produksi Pangan Perikanan di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya; d. Sasaran Produksi Pangan Perkebunan di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya; Pasal 2 Ketentuan pokok penyelenggaraan Pencapaian Sasaran Produksi Pangan di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Pasal 3 Koordinasi Pelaksanaan Kebijaksanaan Pencapaian Sasaran Produksi pangan hendaknya berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan; Pasal 4 Tata cara dan tata laksana pencapaian sasaran produksi bagi masingmasing instansi teknis diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis yang bersangkutan; Pasal 5

Materi tata cara dan tata laksana Tugas Fungsional sebagaimana dictum KELIMA disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan; Pasal 6 Camat selanjutnya merinci dan menjabarkan pencapaian sasaran produksi pangan serta menetapkan pedoman pelaksanaan pencapaian sasaran produksi pangan bagi kelurahan masing-masing; Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 20 Juni 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 20 Juni 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 05

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 108 TAHUN 2002 TANGGAL 20 JUNI 2002 KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PENCAPAIAN SASARAN PRODUKSI PANGAN PRODUKSI PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2002 (Periode Januari-Desember 2002) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Lampiran Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,

bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. 2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, merata dengan harga terjangkau. 3. Koperasi Tani adalah badan usaha yang beranggotakan anggota kelompok tani yang bergerak di sektor pertanian dan tumbuh berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi. 4. Kredit Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut KKP untuk sektor pertanian adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, kelompok (tani dan peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, peternak sapi potong, ayam buras, itik dan mina padi. 5. Bank pemberi kredit usaha tani selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1998. 6. Koperasi Primer yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tanhun 1992 tentang Perkoperasian. 7. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik melalui peningkatan Indek Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 dan IP 200 menjadi IP 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan, maupun pemanfaatan lahan bukan baru. 8. Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) adalah berbagai kegiatan yang dimaksudkan agar mampu mendorong petani/kelompok tani memperkuat kelembagaan dan atau kegiatan usaha lainnya sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas. 9. Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu, yang susunan melalui musyawarah anggota kelompok tani yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani seperti: sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas lain-lain. 10.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang susunan berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta kodal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani serta yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga lain. 11.Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat TA adalah waktu tanam selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002

Pasal 2 Pokok-Pokok Kebijaksanaan 1. Penyediaan pangan bagi masyarakat merupakan tugas bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pencappaian sasaran produksi dan penyediaan pangan menjadi komitmen bersama yang perlu didukung sepenuhnya. 2. Pencapaian sasaran produksi pangan masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pangan. 3. Penetapan sasaran produksi pangan merupakan manifestasi program Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tahapan yang ingin dicapai setiap tahun. 4. Untuk meningkatkan daya saing produk pangan dilakukan melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi, mutu kualitas dan promosi. 5. Dalam rangka pengembangan sumbar daya alam secara optimal, efisien dan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan mutu budidaya melalui peningkatan penerapan teknologi produksi dalam rangka pengembangan industri pangan masyarakat. 6. Sasaran produksi pangan disusun berdasarkan perencanaan dari Tingkat Desa, Kecamatan , Kabupaten, Propinsi dan Musyawarah Tingkat Nasional mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional. 7. Untuk memenuhi kebutuhan pangan menuju ketahanan pangan nasional maupun daerah, diupayakan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dengan harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. 8. Untuk memantapkan ketahanan pangan nasional, diterapkan sistem pemantuan situasi produksi dan ketersediaan pangan melalui Sistem Ketersediaan Pangan dan Gizi (SKPG) sektor pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. 9. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi pangan pertanian di Kota Palangka Raya, dilaksanakan melalui Penambahan Areal Tanam (PAT) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), penjabaran operasional lebih lanjut sasaran PAT dan PMI TA. 2002 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. 10.Dalam rangka pencapaian sasaran produksi pangan ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2002 dilaksanakan melalui upaya peningkatan produksi daging dan telur. Operasional lebih lanjut di daerah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya melalui Subdin Pengembangan Peternakan. 11.Dalam rangka pencapaian sasaran produksi perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penangkapan dan usaha budidaya. Operasional

kegiatan lebih lanjut di daerah akan diterbitkan petunjuk teknis oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya melalui Subdin Pengembangan Perikanan. 12.Dalam rangka pencapaian sasaran produksi pangan perkebunan di Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui upaya peningkatan produksi kelapa dan kelapa sawit Ta. 2002. Operasional kegiatan lebih lanjut di daerah akan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya melalui Subdin Pengembangan Perkebunan. Pasal 3 Lingkup Kegiatan Pencapaian sasaran produksi pangan di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan: 1. Gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Dewan Bimas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan/Instruksi/Surat Edaran yang dikeluarkan. 2. Gerakan pembinaan, penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani oleh instansi terkait agar petani mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan. 3. Pengadaan dan penyaluran saran produksi pertanian serta penyaluran dan pengembalian kredit yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 4. Pembinaan dalam kegiatan pra panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil pangan dan distribusinya dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. 5. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pencapaian sasaran produksi pangan dilaksanakan pada berbagai tingkatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis. BAB II SASARAN Pasal 4 1. Guna meningkatkan produksi pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, sasaran produksi pangan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002 (Periode Januari-Desember 2002) adalah sebagai berikut: a. Sasaran Produksi Pangan Pertanian sebesar: - Sasaran produksi Padi 440 ton GKG - Sasaran produksi Jagung 1.800 ton Pipilan Kering - Sasaran produksi Kedelai 110 ton Biji Kering - Sasaran produksi Ubi Kayu 330 ton Umbi Basah - Sasaran produksi Ubi Jalar 242 ton Umbi Basah - Sasaran produksi Kacang Tanah 118 ton Biji Kering

- Sasaran produksi Kacang Hijau Kering - Sasaran produksi Holtikultura: * Sayuran * Buah-buahan b. Sasaran Produksi Pangan Peternakan: - Sasaran produksi Daging - Sasaran produksi Telur c. Sasaran Produksi Pangan Perikanan - Sasaran produksi Hasil Penangkapan - Sasaran produksi Hasil Budidaya d. Sasaran Produksi Pangan Perkebunan - Sasaran produksi Kelapa - Sasaran produksi Ubi Jalar

-

ton

Biji

2.795 ton 1.099 ton 1.296.745 Kg 63.138 Kg 2.495 ton 2.250 ton 245 ton 49.070 butir - ton TBS

2. Rincian sasaran luas panen, produktivitas dan produksi pangan pertanian tercantum pada nomor 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k dan 1l. 3. Rincian sasaran produksi pangan peternakan tercantum pada daftar nomor 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f. 4. Rincian sasaran produksi pangan Perikanan tercantum pada daftar nomor 5 dan 6. 5. Rincian sasaran produksi pangan perkebunan sebagaimana daftar nomor 7. BAB III USAHA TANI Pasal 5 Pengelolaan Usaha Tani 1. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan, indek pertamanan dioptimalkan melalui pengaturan pola tanam, jadwal tanam/tangkap yang tepat terutama bagi pemilihan komoditas, varietas dan musim. 2. Dalam rangka pengembangan wawasan agrobisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan petani, dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan off farm secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pangan. 3. Untuk mewujudkan off farm uyang dinamis, diarahkan penumbuhan koperasi tani atau asosiasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan taraf mandiri oleh instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan. Pasal 6 Pengendalian Organisme Pengganggu 1. Pada dasarnya perlindungan tanaman/hewan dan ikan dari organisme pengganggu menjadi tanggung jawab petani/peternak/pekebun dan nelayan di lahan usaha taninya sendiri. Dalam hal terjadi eksplosi dan atau serangan organisme pengganggu yang membahayakan dan

tidak dapat ditangani oleh petani/peternak/pekebun dan nelayan, maka pemerintah dapat membantu menanggulanginya. 2. Pengamatan dan pengendalian oragnisme pengganggu dilaksanakan oleh petani/peternak/pekebun dan nelayan dibantu oleh petugas Pengendalian Hama dan Penyakit (PHP) sehingga petani lebih mudah dalam mengantisipasi perkembangan organisme pengganggu di lahan usahanya 3. Dalam mengantisipasi secara dini akan timbulnya serangan organisme pengganggu di setiap wilayah, maka perlu diberdayakan regu-regu pengendalian hama penyakit tanaman (PHP) yang ada dan dibantu petugas lapangan. Dalam upaya pengendalian, agar tetap mengacu pada Konsep Pengendalian Hama Terapadu (PHT). 4. Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) harus memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomis, social budaya masyarakat dan ekologis, serta dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait. 5. Pemnafaatan sumber daya ikan yang cenderung merusak keseimbangan ekosistem perlu dilakukan pencegahan melalui pengawasan, pemantauan dan pemasangan rambu-rambu larangan pada daerah rawan sumbaer daya ikan. Pasal 7 Panen, Pasca Panen dan Pemasaran 1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan. 2. Untuk memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah bagi petani/peternak/pekebun dan nelayan serta meningkatkan mutu hasil pangan perlu dilakukan pengolahan hasil yang tepat. 3. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra. 4. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kulitas, kuantitas dan kuntinuitas dengan harga yang layak. 5. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan mempertahankan konsumsi 40 kg/capital/tahun, pengembangan penangkapan ikan terus digalakkan terutama pada daerah potensial. 6. Guna mempermudah pemasaran ikan hasil tangkapan dan budidaya perlu dikembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat penampungan dan distribusi ikan. 7. Untuk menjamin daging yang sehat dan aman akan dikembangkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis dan memadai. 8. Dalam upaya meningkatkan produksi peternak perlu dikembangkan rumah potong dan ternak unggas.

BAB IV SARAN PRODUKSI DAN PERMODALAN Pasal 8 Pengairan 1. Seluruh areal atau daerah irigasi terjamin airnya baik irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi sederhana (desa) di semua tipologi lahan baik tadah hujan, pasang surut maupun rawa lebak agar dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam usaha pengembangan pangan. 2. Pemanfaatan/penggunaan air irigasi bagi komoditi pangan secara bijaksana sehingga tidak mengganggu ketersediaan air bagi komoditi pangan prioritas spesifik lokasi. 3. Dalam rangka optimasi pemanfaatan air, terutama pada musim kemarau yang diperkirakan mengalami kekurangan pasok air agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Di setiap daerah irigasi agar menyusun pola tanaman yang sesuai dengan ketersediaan pasok air. b. Apabila pasok air mengalami penurunan, maka panitia irigasi berkewajiban menyusun jadwal giliran pembagian air, sehingga terpenuhi asas adil dan merata, dengan mengembangkan budaya hemat air. c. Panitia irigasi bersama-sama mengurus P3A berkewajiban memantau pelaksanaan rencana pola dan jadwal pergiliran pembagian air yang telah ditetapkan dan apabila terjadi hambatan supaya segera ditata ulang. d. Pemanfaatan air larian (running water), air hujan, air sungai melalui pengembangan pompanisasi. e. Pengelolaan sarana dan prasarana irigasi disesuaikan dengan pola tanaman sehingga air irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Pasal 9 Benih 1. Penggunaan benih dalam rangka pencapaian sasaran produksi pangan sebagai berikut: a. Petani/peternak/pekebun dan nelayan diupayakan menggunakan benih/bibit unggul, khusus untuk padi, jagung, kedelai agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru. b. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi, dikembangkan penggunaan benih/bibit unggul yang direkomendasi sesuai dengan daerah pengembangannya. c. Untuk benih kelapa sawit menggunakan benih dan produsen yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. b. d.Untuk benih kelapa dalam menggunakan benih unggul local yang berasal dari blok penghasil tinggi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. 2. Guna memenuhi kebutuhan benih ikan, akan dikembangkan pasar benuh terapung sebagai pusat penampungan dan distribusi benih untuk keperluan nelayan.

3. Penggunaan benig/bibit dalam satu wilayah binaan penyuluh disesuaikan dengan rekomendasi teknologi anjuran spesifik lokasi. 4. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih/bibit menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 10 Pupuk dan Pestisida 1. Pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida secara umu dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan khususnya pupuk urea, pengadaan dan penyaluran pupuk urea hendaknya berpedoman kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 93/MPP/Kep/3/2001 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea untuk sektor pertanian. 2. Selain pupuk urea, TSP/SP-36, ZA dan KCL, Petani/peternak/pekebun dan nelayan dapat menggunakan pupuk lainnya sesuai dengan rekomendasi teknologi setempat. 3. Pemerintah Propinsi danKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memantau dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida agar terjamin efektivitas sehingga memenuhi criteria 6 tepat yaitu: tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat dan tepat harga. Pasal 11 Permodalan 1. Petani/peternak/pekebun dan nelayan dapat memanfaatkan sumbersumber permodalan yang tersedia. 2. Bagi petani/peternak/pekebun dan nelayan yang membutuhkan tambahn modal dapat memanfaatkan fasilitas program melalui Ketahanan Pangan (KKP). Dalam rangka pemanfaatan KKP hendaknya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Fasilitas KKP diberikan kepada petani/peternak/pekebun dan nelayan umtuk membiayai komoditi padi, kedelai dan jagung, ubi kayu, ubi jalar, intab, insapp, intik, budidaya/penangkapan ikan dan pengadaan pangan. b. KKP disalurkan oleh Bank-Bank Umum yang ditunjuk/disetujui Departemen Keuangan yaitu sebagai berikut: - PT. BRI sebagai koordinator bank pelaksana kredit program KKP. - Bank Umum lainnya sebagai pelaksana. c. KKP disalurkan bank kepada petani/peternak/pekebun dan nelayan yang bergabung dalam kelompok tani hamparan. d. Persyaratan dan ketentuan penyaluran KKP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, ditetapkan oleh Departemen Keuangan. 3. KKP disalurkan oleh Bank Pelaksana dalam satu tahun penyediaan melalui koperasi yang besarnya didasarkan pada kebutuhan nyata petani/kelompok tani sesuai dengan RDKK.

4. Besarnya plaplond dana dan kebutuhan indikasi KKP/hektar untuk masing-masing komoditi ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kebutuhan indikatif KKP/hektar merupakan pedoman maksimum pemberian kredit oleh bank pelaksana kepada petani/peternak/pekebun/nelayan. 6. Petani/peternak/nelayan/kelompok tani yang tidak memanfaatkan KKP dapat menggunakan sumber modal sendiri, tabungan kelompok tani atau kredit lainnya. BAB V DUKUNGAN KELEMBAGAAN Pasal 12 Kelompoktani 1. Kelompoktani diberdayakan dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, kemandirian dan kerjasama baik dalam kelompok maupun antar kelompoktani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompoktani. 2. Agar kelompoktani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka kelompoktani terus ditingkatkan dan diberdayakan kepada hal-hal berikut: a. Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompotani dalam perencanaan usaha dari bawah secara musyawarah melalui kegiatan perencanaan partisifatif. b. Peningkatan kemampuan menyusun RDK/RDKK dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompoktani. c. Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usaha tani termasuk kegiatan off farm secara mengusahakan kerjasama usaha tani. d. Peningkatan kemampuan kelompoktani dalam mengembangkan agrobisnis dan menjalin kemitraan dengan koperasidan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, membutuhkan dan menguatkan. e. Peningkatan kemampuan kelompoktani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi tempat pelayanan koperasi (TPK). f. Peningkatan kemampuan kelompoktani untuk mengembangkan fungsi kelompok seperti tempat belajar, wahana usaha kelompok usaha. g. Penumbuhan kelompoktani menjadi koperasi usaha. h. Pemberdayaan kelompoktani untuk mewujudkan lumbung desa. Pasal 13 Koperasi 1. Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diberdayakan untuk dapat: a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi koperasi sebagai pelayanan sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil. b. Meningkatkan peranan koperasi dalam peningkatan skala usaha.

c. Meningkatkan kemampuan pengurus manajemen dan administrasi.

koperasi

dalam

aspek

Pasal 14 Kelembagaan Penyuluh 1. Meningkatkan kinerja penyuluhan melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan (BPP/BIPPK/BIPPKP)yang dilakukan sebagai berikut: a. Mempercepat pembenahan pengelolaan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan fungsinya terutama dalam peningkatan sumber daya menusia dan alih teknologi pangan di tingkat lapangan. b. BPP/BIPPK/BIPPKP bertanggung jawab di bidang dukungan penyelenggaraan penyuluhan produksi pangan di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan program dari dinas dan instansi terkait lainnya. c. BPP merupakan instansi/sarana BIPP/BIPPK/BIPPKP untuk menunjang penyelanggaraan penyuluhan pangan di tingkat kecamatan. Pengelolaan BPP dilakukan oleh koordinator penyuluh bersama-sama dengan kelompok tani nelayan. d. BPP difungsikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh, dengan menerapkan sistem pembinaan di wilayah kerjanya, serta memonitor pengembangan usaha tani. e. Menjadikan BPP sebagai pusat informasi tentang pangan serta sebagai instalasi/sarana kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa. 2. Peran dan fungsi dalam pencapaian sasaran produksi pangan meliputi: a. Meningkatkan partsipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah). b. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan RDK dan RDKK. c. Membimbing kelompok tani dalam penyusunan RDKK dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK. d. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi. e. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam mengamalkan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani. f. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan koperasi, serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra. g. Membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat. h. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan (kabupaten/kota dan BPP) dan menyusun rencana kerja penyuluhan. i. Menyiapkan rencana kerja pada tingkat wilayah binaan penyuluh. BAB IV TATA LAKSANA Pasal 15 Tata Kerja di Kota Palangka Raya

1. Sasaran produksi pangan Tahun Anggaran 2002 yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota agar dijabarkan lebih lanjut ke dalam Keputusan Camat. 2. Rencana indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kabupaten/Kota agar dijabarkan lebih lanjut oleh Camat sampai ke tingkat lapangan. 3. Instansi terkait dalam wadah Dewan Bimas Ketahanan Pangan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat, sehingga setiap sub sistem Ketahanan Pangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII DUKUNGAN ANGGARAN Pasal 16 Pembiayaan 1. Dukungan pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pencapaian sasaran produksi pangan di Kota Palangka Raya dibebankan pada Anggaran APBN dan APBD yang ada pada masingmasing instansi terkait. 2. Dukungan pembiayaan dimaksud pada angka 1 diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan pelaksanaan, penggerakkan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. BAB VIII PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan berdasarkan musyawarah dengan anggota. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 20 Juni 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 20 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 05

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 111 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IJIN PENELITIAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. Bahwa Kota Palangka Raya sebagai daerah otonomi memungkinkan sebagai lokasi atau objek kegiatan penelitian baik oleh perorangan maupun badan hukum. b. Bahwa sebagai kemungkinan menjadi lokasi atau objek penelitian akan membawa dampak kepada masyarakat lingkungan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota. c. Bahwa bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Diklat Litbag Kota disamping mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan juga melakukan pelayanan pemberian ijin penelitian bagi orang atau bafdan hukum yang melakukan penelitian di wilayah Kota Palangka Raya. d. Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan dalam bentuk pemberian iji penelitian kepada orang atau badan hukum perlu membuat petunjuk teknis pemberian ijin penelitian di wilayah Kota Palangka Raya dengan Keputusan Walikota Palngka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IJIN PENELITIAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Palangka Raya; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Badan Diklat Litbang adalah Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya; 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya; 6. Kantor Kesbang adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya; 7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya; 8. Peneliti adalah orang Indonesia dan orang asing atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, survey, riset pengambilan foto dan pembuatan film dokumenter atau kegiatan sejenisnya; 9. Penelitian adalah rangkaian kegiatan orang atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, survey, riset pengambilan foto dan pembuatan film dokumenter atau kegiatan sejenisnya; 10.Objek penelitian adalah sasaran yang dijadikan objek penelitian yang meliputi data, informasi, dokumen dan atau yang sejenis baik berupa fisik dan non fisik dari semua bentuk kehidupan yang ada di daerah Kota Palangka Raya. 11.Ijin adalah legalitas kepada orang melakukan penelitian di daerah.

atau

badan

hukum

untuk

BAB II PERIJINAN Pasal 2 Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Palangka Raya wajib memperoleh ijin dari Walikota Pasal 3 Untuk memperoleh ijin sebagaimana Pasal 2 tersebut di atas orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Walikota Up. Kepala Badan Diklat dan Litbang Kota Palangka Raya. Pasal 4

Permohonan ijin sebagaimana maksud pasal 3 harus melampirkan dokumen antara lain: a. Proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan penelitian, objek dan subjek penelitian serta manfaat penelitian. b. Surat Keterangan atau Rekomendasi dari badan yang menugaskan melakukan penelitian. c. Biodata peneliti. d. Jadwal lokasi penelitian. Pasal 5 Walikota berhak menolak memberi ijin penelitian sepanjang peneliti tidak melengkapi dokumen sebagaimana maksud pasal 4 BAB III RUANG LINGKUP TUGAS Pasal 6 Semua bentuk kegiatan penelitian seluruhnya yang menyangkut prosedur pemberian ijin penelitian dilaksanakan oleh Badan Diklet Litbang kecuali penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan atau didampingi oleh orang asing, ijin penelitian dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya. Pasal 7 Peneliti dalam pelaksanaan penelitian dapat didampingi oleh staf bidang penelitian dan atau instansi terkait. Khususnya penelitian yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah, peneliti wajib didampingi oleh staf bidang Penelitian dan Pengembangan atas ijin Kepala Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya. Semua biaya yang menyangkut kegiatan penelitian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti pendamping sebagaimana dimaksud pasal 7 dapat atas permintaan peneliti dan atau tugas Walikota. Pasal 8 Pendamping sebagaimana pasal 7 dapat atas permintaan peneliti dan atau tugas Walikota. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Dinas, Instansi, Lembaga yang belum ditetapkannya Keputusan ini mengolah dan atau menangani pemberian ijin penelitian agar menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Diklat Litbang Kota Palangka Raya. Pasal 10 Selambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Keputusan ini penyerahan pengelolaan sebagaimana maksud pasal 14 sudah dilaksanakan. Pasal 11 Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan atau Kepala Badan Diklat dan Litbang Kota Palangka Raya.

Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 10 Juli 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 10 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 06

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 132 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi, perlu tindak lanjut pengaturan Tata Perijinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi. b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 2070); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3031); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negaran RI Nomor 3952); 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas dan Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya. 5. Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Perorangan atau Badan Usaha. 6. Ijin adalah kewenangan yang diberikan kepada Perorangan atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Pengusaha Minyak dan Gas Bumi. 7. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Perorangan atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Pengusaha Minyak dan Gas Bumi. 8. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Perorangan atau Badan usaha sebagai syarat mendapatkan ijin. 9. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Kota Palangka Raya. 10.Bentuk Usaha Tetap adalah usaha yang didirikan dan berbadan hokum dan melakukan kegiatan di Wilayah Kota Palangka Raya. 11.Perusahaan Jasa Penunjang adalah Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi. Ijin pembukuan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.

12.Agen adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak dan atau Penyalur LPG (Liquid Petroleum Gas) yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah bersama Pertamina untuk menyalurkan Bahan Bakar minyak dan LPG dalam kapasitas tertentu kepada konsumen atau rumah atau usaha kecil melalui pangkalan. 13.Pangkalan adalah tempat atau lokasi yang telah ditentukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah sebagai penumpukan dan penjualan Bahan Bakar minyak dan LPG dalam kapasitas tertentu kepada konsumen dan rumah tangga atau usaha kecil. BAB II PENATAAN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 1. Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain dalam kegiatan minyak dan gas bumi. 2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.

hutan

untuk

3. Ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di derah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) laut. 4. Ijin pembukuan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi. 5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang. 6. Ijin pendirian depot lokal. 7. Ijin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 8. Ijin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah. 9. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas. 10.Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi. 11.Ijin pendirian agen. 12.Ijin pendirian pangkalan. BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU Pasal 3 Pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas

Bumi dan Gubernur Kalimanta Tengah dengan melampirkan sekurangkurangnya: a. Biodata perusahaan. b. Peta lokasi. c. Ijin lokasi. d. Data mengenai pemanfaatan lokasi e. Jaminan menaati ketentuan teknis. 2. Apabila diperlukan, Badan Usaha wajib melaksanakan presentase teknis. 3. Walikota memberikan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 4. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor. 5. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melampirkan sekurang-kurangnya: a. Biodata perusahaan b. Data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan c. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan d. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor 2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota melakukan penelitian administratif dan evaluasi. 3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Walikota memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan ijin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi. Pasal 5 Pemberian ijin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha atau Bentuk Tetap mengajukan permohonan ijin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Walikota dilengkapi sekurangkurangnya:

a. Gambar konstruksi gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak. b. Gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak. c. Peta situasi wilayah kerja. d. Jenis, berat serta ukran peti/box bahan peledak yang akan disimpan. e. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah. f. Rekomendasi Surat Pernyataan Tidak Kebertan dari Kapolda Kalimantan Tengah. 2. Atas permohonan dimaksud, administratif dan evaluasi.

Walikota

melakukan

penelitian

3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Walikota memberikan ijin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasional daratan dan di aderah operasi 12 (dua belas) mil laut. 4. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Pemberian ijin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan ijin pembukaan Kantor Perwakilan kepada Walikota disertai alasannya dengan melampirkan sekuarang-kurangnya: a. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate atau sejenis dari negara asal). b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, Nama Pemilik dan Dewan Direksi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat d. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia. e. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan/Realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan) f. Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2. Atas permohonan dimaksud, Walikota melakukan penelitian dan evaluasi. 3. Berdasarkan penelitian dan evaluasi, Walikota mengeluarkan ijin pembukaan Kantor Perwakilan. BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR Pasal 7 Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang kepada Walikota dengan melampirkan sekurang-kurangnya: a. Biodata Perusahaan b. Peta lokasi c. Kapasitas produksi d. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja 2. Atas permohonan dimaksud, Walikota melakukan penelitian dan evaluasi. 3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Walikota mengeluarkan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang. 4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan/perudang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Pemberian ijin mendirikan Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekuarng-kurangnya: a. Biodata perusahaan b. Peta lokasi c. Data mengenai kapasitas penyimpanan. d. Data perkiraan penyaluran. e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan. f. Rekomendasi dari Pertamina. 2. Atas permohonan dimaksud, administratif dan evaluasi.

Walikota

melakukan

penelitian

3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Walikota mengeluarkan ijin mendirikan Depot Lokal. 4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan kesaelamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Pemberian ijin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekurang-kurangnya: a. Biodata perusahaan. b. Peta lokasi. c. Data mengenai kapasitas penyimpanan. d. Data perkiraan penyaluran. e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan. f. Rekomendasi dari Pertamina.

2. Atas permohonan dimaksud, administratif dan evaluasi.

Walikota

melakukan

penelitian

3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Walikota mengeluarkan ijin mendirikan SPBU. 4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelopran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Pemberian ijin pemasaran Bahan Bakar Khusus yang merupakan bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah sebgaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Usaha mengajukan permohonan ijin kepada Walikota dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekurang-kurangnya: a. Biodata perusahaan. b. Peta lokasi. c. Surat Keterangan Domisili. d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). e. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan. 2. Apabila diperlukan, Badan Usaha wajib melakukan presentase teknis. 3. Atas permohonan dimaksud, administratif dan evaluasi.

Walikota

melakukan

penelitian

4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan/perundang-undangan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V BIAYA ADMINISTRASI PERIJINAN Pasal 15 Pungutan Biaya Administrasi Perijinan dan biaya lain-lain yang sah terhadap perijinan sebagaimana pasal 3 sampai dengan pasal 14 keputusan ini meliputi biaya penelitian, perencanaan, pencetakan blanko, bimbingan dan pembinaan, pengolahan data, pengawasan dan pelaporan serta biaya dokumentasi. Pasal 16 Tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sebagai berikut: a. Pemberian persetujuan penggunaan Wilayah kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor Rp. 250.000,b. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi Rp. 250.000,-

c. Pemberian ijin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak Rp. 250.000,d. Pemberian ijin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan-Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Rp. 350.000,e. Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang Rp. 250.000,f. Pemberian ijin pendirian Depot Lokal Rp. 300.000,g. Pemberian ijin mendirikan SPBU dengan kapasitas penyimpanan sebagai berikut: - Di bawah 500 kilo liter Rp. 300.000,- Di atas 500 kilo liter Rp. 400.000,- Di atas 1000 kilo liter Rp. 500.000,h. Pemberian ijin pemasaran Bahan Bakar Khusus Rp. 150.000,i. Pemberian ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Rp. 150.000,j. Pemberian Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang Rp. 100.000,k. Pemberian ijin mendirikan agen dengan kapasitas penyimpanan sebagai berikut: - Sampai dengan 500 kilo liter/bulan Rp. 200.000,- Di atas 500 kilo liter/bulan Rp. 350.000,- Di atas 1000 kilo liter/bulan Rp. 550.000,- Khusus gas LPJ di atas 1500 kg dalam tabungan LPJ Rp. 350.000,l. Pemberian ijin mendirikan pangkalan dengan kapasitas penyimpanan sebagai berikut: - Sampai dengan 15 kilo liter/bulan Rp. 50.000,- Di atas 15 kilo liter s.d 30 kilo liter/bulan Rp. 100.000,- Di atas 30 kilo liter/bulan Rp. 250.000,- Khusus gas LPJ s.d 1500 kg dalam tabungan LPJ Rp. 250.000,Pasal 17 (1)Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam. (2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan oleh Dinas yang bersangkutan untuk biaya operasional dalam rangka peningkatan sebesar 20% (dua puluh persen). BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18

(1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 keputusan ini harus dilakukan sekaligus untuk 1 (satu) kali perijinan. (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan berlaku untuk setiap perpanjangan ijin dalam tahun berikut. (3) Formulir/blanko perijinan dan formulir/blanko guna bahan penagihan biaya secara resmi dan sah sebagaiman dimaksud pada pasal 16, 17, dan 18 keputusan ini merupakan lampiran tak terpisahkan dari keputusan ini. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 Bagi Pengusaha yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Walikota ini dan ketentuan Harga Eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi dengan membayar 5 % dari tariff yang telah ditentukan dan atau Pencabutan Ijin. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi atau Pengusaha Elpiji di Wilayah Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh Walikota Palangka Raya, Cq. Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. (2) Badan Usaha yang mendapat ijin, rekomendasi dan persetujuan berdasarkan Keputusan Walikota ini, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Cq. Dinas Pertambangan dan Energi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (2) Terhadap perijinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Keputusan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perijinan atau rekomendasi atau persetujuan tersebut dan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 24 September 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 30 September 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 16 Lampiran 2: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 132 TAHUN 2002 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2002 Contoh: Permohonan Ijin Pendirian pangkalan BBM Palangka Raya, Kepada : Yth. Bapak

Nomor : Lampiran Palangka Raya Perihal : Permohonan Ijin Mendirikan Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : - Nama : - Tempat/Tanggal Lahir (umur) - Pekerjaan : - Alamat Tempat Tinggal - Alamat Pangkalan :

Walikota

di – Palangka Raya

: :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin mendirikan Pangkalan Penjualan Bahan Bakar Minyak (*Minyak tanah, Premium, Solar, Minyak pelumas) di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini kami sampaikan (dalam rangkap 2) sebagai berikut: 1. Biodata Pemohon + fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Peta lokasi tempat pendirian Pangkalan yang disetujui oleh pihak bersangkutan, diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat. 3. Fotocopy Ijin Tempat Usaha (SITU). 4. Fotocopy Ijin Gangguan Usaha (HO). 5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 6. Fotocopy Sertifikat/Surat Keterangan Tanah dilegalisir oleh yang berwenang. 7. Data kapasitas penyimpanan BBM dalam ukuran kilo liter (KL). 8. Daftar peralatan penunjang Pangkalan yang digunakan.

9. Rekomendasi Kelurahan setempat. 10.Rekomendasi Camat. 11.Surat Keterangan Identitas Pangkalan. 12.Fotocopy Ijin Domisili Badan Usaha, dilegalisir yang berwenang (bagi penguasa berbadan hukum) Demikian permohonan ini kami sampaikan, persetujuannya diucapkan terima kasih.

atas

perhatian

serta

Hormat kami yang bermohon , Materai Rp.6.000,*)= Coret yang tidak perlu. Lampiran 3: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 132 TAHUN 2002 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2002 Contoh: Surat Ijin Mendirikan Pangkalan BBM KOP WALIKOTA SURAT IJIN MENDIRIKAN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK NOMOR Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi. Kepada yang namanya tersebut di bawah ini : Nama : Pekerjaan : Nama Usaha/Perusahaan : Jenis Usaha : Alamat Usaha/Perusahaan :

Tahun 2002

I. I. Dengan telah terpenuhinya persyaratan dari ketentuan yang berlaku, diberikan Ijin Mendirikan Pangkalan Bahan Bakar Minyak. II. Jenis Bahan Bakar Minyak yang dijual/disalurkan pada Pangkalan tersebut di atas adalah *) Minyak tanah, Premium, Solar, Minyak pelumas. III. Ketentuan-ketentuan yang harus ditaati pemegang ijin sebagai berikut: 1. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal…sampai dengan tanggal… dan dapat diperpanjang dengan permohonan baru apabila pendirian Pangkalan masih dilanjutkan dalam tahun berikutnya. 2. Pemegang Surat Ijin ini diwajibkan membayar Retribusi Ijin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebelum Surat Ijin ini dikeluarkan dan bersedia mentaati ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Pemegang Surat Ijin ini diwjibkan menjaga keselamatan lingkungan dari bahaya kebakaran dan lain-lain, keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Pemegang Surat Ijin dilarang menjual BBM palsu atau memalsukan, dengan mencampur BBM dengan bahan lain yang mengurangi kadar keaslian BBM. 5. Ijin sewaktu-waktu dapat dicabut/dibatalkan apabila ternyata Pemegang Surat Ijin ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 6. Permohonan ijin dapat ditolak apabila:

a. Permohonan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b. Terhadap gugatan/keberatan dari pihak lain dengan alasanalasan yang sah. c. Tidak memenuhi ketentuan asas keadilan dan pemerataan. 7. Untuk memperpanjang berlakunya Surat Ijin ini, Pemegang Ijin diharuskan membuat permohonan baru kepada Walikota Palangka Raya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya Surat Ijin ini. IV. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Ijin Mendirikan Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Palangka Raya Pada tanggal WALIKOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 171 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan. b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia pTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 10.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kota Palngka Raya Tahun 2000 Nomor 04); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 07). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Kas adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya; 6. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan anam dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; 7. Retribusi Ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan umtuk mengumpulkan atau memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan;

8. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan; 10.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disngkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan retribusi yang terutang; 12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripad retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 14.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang dilanjutkan oleh wajib retribusi; 15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 16.Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan meliputi: a. Rotan; b. Gaharu; c. Getah Jelutung; d. Getah Karet dan Getah Hutan; e. Gondo Rukem;

f. Kemiri; g. Kenari; h. Kemenyan; i. Asam; j. Minyak Kayu Putih; k. Kulit, Akar dan Daun Kayu; l. Bambu; m. Sarang Burung Walet; n. Tikar; o. Atap; p. Lilin Tawon; q. Nibung Bulat; r. Sagu; s. Nipah (Nira, Gula); t. Ijuk; u. Buah Tengkawang; v. Madu; w. Damar; x. Purun; y. Kulit Binatang; z. Bulus; aa.Jukung (Perahu); (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah: a. Pengambilan kayu baker; b. Pengambilan Hasil Hutan ikutan Pemegang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani Pasal 4 Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh mengumpulkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Perkebunan.

ijin

untuk

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi ijin pengumpulan juga diatur berdasarkan volume Hasil Hutan Bahan Kayu dan Hasil Perkebunan digolongkan sebagai retribusi Perijinan untuk diambil. BAB IV BESARNYA PUNGUTAN Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diatur berdasarkan volume Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diijinkan untuk mengumpulkan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin pengumpulan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya transport dalam rangka pemeriksaan, monitoring dan pembinaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan suatu dan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diambil; (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam perseratus); (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: (Tabel….) No . 1 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa

JENIS HASIL HUTAN

SATUAN

TARIF/SATUAN

2

3 Ton Ton Ton Ton

4 1,5% per ton 5% per ton 3% per ton 1,5% per ton

Rotan Gaharu Getah Jantung Getah Karet dan Getah Hutan Gondo Rukem Kemiri Kenari Kemenyan Asam Minyak Kayu Putih Kulit, Akar dan Daun Kayu Bambu Sarang Burung Walet Tikar Atap Lilin Tawon Nibung Bulat Batang Sagu Nipah (Nira, Gula) Ijuk Buah Tengkawang Madu Damar Purun Kulit Binatang Bulus/Labi-labi sejenisnya Perahu (Jukung)

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

5% 5% 5% 5% 5% 5% 2%

per per per per per per per

ton ton ton ton ton ton ton

Batang Kg Lbr Lbr Kg Batang Kg Kg Ton Ton Liter Kg Ikat Lbr Kg

5% per batang 5% per kg 5% per lbr 5% per lbr 5% per kg 5% per kg 5% per kg 1.5 per ton 5% per ton 5% per ton 5% per liter 5% per kg 5% per ikat 5% per lbr 5% per kg

Buah

5% per buah

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disetor seharusnya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dalam waktu 1 x 24 jam. (5) Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digunakan oleh Dinas yang bersangkutan untuk biaya operasional dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VII CARA MENGHITUNG RETRIBUSI Pasal 9 (1) Besarnya retribusi yang terhitung dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dengan volume; (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada haraga satuan yang ditetapkan oleh Walikota. BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut daerah tempat ijin pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan diberikan.. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa retribusi asdalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 12 BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 13 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD; (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selanjutnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota; BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan

BAB XIV KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SKRD; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD, kecuali bila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1) Walikota dalam jangka waktu yang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Kebertan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;

dapat

(2) Walikota dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) labgsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan retribusi; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

retribusi

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 22 (1) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pajak/Retribusi (SKP/SKR); (2) Apabila kelebihan pengambilan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi;

pengurangan,

keringanan

dan

(2) Pemberian cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterima Surat Teguran; b. Ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX Pasal 25 (1) Tanggung jawab operasional Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis yang akan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. Pasal 27 Keputusan ini mulai berlaku pula pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

SALUNDIK GOHONG

TAHUN 2002 NOMOR : 23

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 172 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU KELUAR DAERAH KOTA PALANGKA RAYA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan Kayu Keluar kDaerah Kota Palangka Raya. b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848); 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Propinsi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 10.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi; 11.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pungutan Kayu Keluar Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 05); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 08). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU KELUAR DAERAH KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini dimaksud dengan: 17.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 18.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 19.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 20.Pungutan Daerah adalah pungutan atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan yang disahkan sebagaimana sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; 21.Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang bebas cabang atau ranting-ranting mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas; 22.Kayu Olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau kayu bulat kecil atau BBS atau limbah pembalakan menjadi veneer, kayu lapis/panel, kayu gergaji dan serpih/chip;

23.Limbah Pembalakan adalah sisa pembagian batang, termasuk RKT, HPH, dengan ukuran 30 cm dan 120 cm tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah; 24.Cerucuk adalah bagian dari kelompok kayu sortimen khusus dengan ukuran diameter kurang dari 20 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya; 25.Kas adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya; 26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 27.Penyidikan tindak pidanan di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN Pasal 2 (1) Dalam daerah dilakukan pungutan atas pengangkutan kayu yang telah mempunyai dokumen yang sah keluar daerah; (2) Pungutan dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain yang sah sebagai sumber penerimaan lain-lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 3 (1) Objek Pungutan adalah Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang diangkut keluar daerah berasal dari RKT, HPH, HPHH, IPK, IPKH/L dan pengangkutan dan keluar Daerah Kota Palangka Raya; (2) Pungutan dikenakan hanya satu kali terhadap satu partai Kayu Bulat dan Kayu Olahan kepada mereka yang melakukan pengangkutan dan keluar Daerah Kota Palangka Raya. Pasal 4 (1) Subjek pungutan adalah orang atau badan yang pengangkutan kayu keluar Daerah Kota Palangka Raya;

melakukan

(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pungutan: a. Untuk perorangan adalah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya; b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. BAB III BESARNYA PUNGUTAN Pasal 5 (1) Tarif pungutan atas pengangkutan kayu bulat dan kayu olehan keluar Daerah Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut:

No

JENIS

SATUAN

2 KAYU BULAT Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran Cerucuk limbah KAYU OLAHAN I. Gergaji Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran

3

BESARNYA TARIF (Rp) 4

M3 M3 M3

5.000 9.000 4.000

Btg M3

250 2.100

M3 M3 M3

10.000 15.000 7.500

1 2 3

II. Dowel Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran

M3 M3 M3

15.000 17.000 10.000

1 2 3

III. Moulding Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran

M3 M3 M3

15.000 17.500 10.000

1 2 3

IV. Plywood Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran

M3 M3 M3

17.500 10.000

1 2 3

V. Veneer Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran.

M3 M3 M3

15.000 17.500 10.000

1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3

KET. 5

(2) Tarif pungutan atau pengangkutan kayu hutan olahan keluar Daerah melalui Daerah Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut: No 1 A 1 2 3 4 5

JENIS 2 KAYU BULAT Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran Cerucuk limbah

SATUAN 3

BESARNYA TARIF (Rp) 4

M3 M3 M3 Btg M3

3.000 5.000 2.000 250 1.500

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

II. Dowel Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran III. Moulding Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran IV. Plywood Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran V. Veneer Kelompok Meranti Kelompok Kayu Indah Kelompok Kayu Rimba Campuran.

M3 M3 M3

15.000 17.500 10.000

M3 M3 M3

15.000 17.500 10.000

M3 M3

17.500 10.000

M3 M3 M3

15.000 17.500 10.000

(3) Besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan tarif dimaksud ayat (1) dengan volume (M3) kayu yang akan diangkut keluar daerah sesuai jumlah yang tertera dalam dokumen angkutan kayu; (4) Hasil pungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dalam waktu 1 x 24 jam; (5) Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) digunakan oleh Dinas yang bersangkutan untuk biaya operasional dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 6 1. Surat Perintah Pembayaran terhadap pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan ke luar daerah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota; 2. Jangka Waktu Pelunasan Surat Perintah Pembayaran ditetapkan bagi dokumen kayu yang diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari; 3. Penyetoran Pungutan daerah yang dikenakan dari pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan ke luar daerah dimaksud pasal 5 disetorkan oleh subjek pungut langsung ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Pasal 7

1. Bukti pembayaran pungutan dimaksud pasal 5 dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya dokumen angkutan kayu; 2. Bukti setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini disampaikan kepada: a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya untuk bahan penerbitan dokumen pengangktan kayu berikutnya; b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke Kas Daerah.

Pasal 8 Bagi dokumen kayu yang diterbitkan, penagihan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan dokumen anggkutan yang disampaikan ke Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Tanggung jawab operasional Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis yang akan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pula pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

SALUNDIK GOHONG

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 24

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 173 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PENERBITAN PUNGUTAN HASIL HUTAN DI KOTA PALANGKA RAYA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penertiban Pungutan Hutan di Kota Palangka Raya. b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848); 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Propinsi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan

Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 11.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi; 12.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tahun 2000 tentang Penertiban Pungutan Hasil Hutan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 06); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 09). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PENERBITAN PUNGUTAN HASIL HUTAN DI KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini dimaksud dengan: 28.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 29.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 30.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 31.Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic/nilai fisik dari hutan yang dipungut dari hutan negara;

32.Dana Reboisasi (DR) adalah danan yang dipungut dari pemegang HPH/HPHH/IPK/ISL kdari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan; 33.Lelang di Tempat adalah kegiatan pelelangan hasil hutan di tempat ditemukannya hasil hutan; 34.Pungutan Daerah adalah pungutan terhadap produksi dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang berasal dari kayu lelang; 35.Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang bebas cabang atau ranting-ranting mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas; 36.Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan; 37.Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah milik rakyat dan perkebunan dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dengan panjang dari 120 cm yang akan digunakan untuk keperluan industri pulp atau keperluan lain tidak termasuk kayu mewah dan indah; 38.Kayu Olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau kayu bulat kecil atau BBS atau limbah pembalokan menjadi venner, kayu lapis/panel, kayu gergaji dan serpih/chip; 39.Mengamankan Hasil Hutan adalah tindakan melarang hasil hutan untuk dipindahkan dari tempat semula sampai dilaksanakannya proses pelelangan dan pemenuhan kewajiban; 40.Pemungutan adalah kegiatan yang meliputi, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

penyaradan,

BAB II PENERTIBAN Pasal 2 (1) Dalam Daerah dilakukan Penertiban atas Pungutan Hasil Hutan; (2) Penertiban sebagaiman dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kehutanan dibantu instansi terkait; (3) Tim Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas: a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan dan dokumennya; b. Mangukur, menghitung dan menetapkan jumlah dan jenis hasil hutan dan dituangkan dalam Berita Acara; c. Mengamankan Hasil Hutan; d. Mempersiapkan Pelelangan; (4) Menghitung dan menetapkan pengenaan Pemungutan Punguta Daerah sebagai Pendapatan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh instansi yang berwenang;

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ayat (3) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. BAB III OBJEK PENERTIBAN Pasal 3 1. Objek Penertiban Hasil Hutan adalah: a. Hasil Hutan Bukan Kayu yang diangkut tidak dilengkapi/disertai/bersama-sama dokumen angkutan kayu; b. Kelebihan volume fisik kayu yang dibandingkan dengan dokumen angkutan kayu yang diterbitkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; 2. Subjek Pungutan adalah pemenang lelang; 3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran adalah: c. Untuk perorangan adalah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya; d. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. BAB IV BESARNYA PUNGUTAN Pasal 4 (1) Tarif Pungutan daerah ditetapkan berdasarkan konversi kayu bulat yang besarnya: a. Kelompok jenis Meranti………………… Rp. 10.000,per M3 b. Kelompok Rimba Campuran……………. Rp. 7.500,per M3 c. Kelompok Kayu Indah………………….. Rp. 15.000,per M3 d. Cerucuk (diameter <20 cm, panjang sesuai penggunaan) Rp. 250,- per batang e. Limbah………………………………….. Rp. 2.500,per M3 (2) Hasil Lelang disesuaikan dengan hasil pelelangan yang bersangkutan; (3) Pungutan Daerah untuk Kayu Olahan ditetapkan sebesar dua kali volume kayu olahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Keputusan ini; (4) Perubahan besarnya Tarif Pungutan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (5) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu 1 x 24 jam; (6) Retribusi disebut sebagaimana ayat (1) dan ayat (5) pasal ini digunakan oleh Dinas yang bersangkutan dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen). BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 5

(1) Pelunasan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Surat Perintah Pembayaran Pungutan Daerah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; (3) Jangka waktu pelunasan surat perintah pembayaran dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari; (4) Penyetoran Hasil Lelang Pungutan daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; (5) Rislah lelang dan bukti setor atas pembayaran disampaikan kepada: a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya, untuk bahan penerbitan dokumen pengangkutan. b. Dinas Pendapat Daerah Kota Palangka untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke Kas Daerah. BAB VI PELAPORAN Pasal 6 (1) Tim membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota dengan tembusan: a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan hasil lelang pembayaran PSDH, DR dan Pungutan Daerah secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada: a. Kepala Bagian Keruangan Setda Kota Palangka Raya. b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya membuat dan menyampaikan secara berkala laporan penerbitan dokumen angkutan kayu kepada Walikota dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah; (4) Laporan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikut. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 Dalam hal subjek pungutan sebagaimana dimaksud pasal 5 Keputusan ini tidak dapat dibayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Tanggung jawab operasional Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya;

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis yang akan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pula pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 25

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 174 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI (BADAN HUKUM) WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum); b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusidan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum) (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 10). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI (BADAN HUKUM) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini dimaksud dengan: 41.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 42.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 43.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 44.Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 45.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 46.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan; 47.Badan Hukum adalah Surat Keputusan Pengesahan Akat Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 48.Pengesahan Akata Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Anggaran Dasar yang diberikan kepada Koperasi; 49.Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah; 50.Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kota Palangka Raya; 51.Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 52.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan

Keputusan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

berdasarkan

53.Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengaturan tentang Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum) dimaksud untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan Retribusi dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pengesahan Akta Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam, Pengesahan Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi (2) Pengaturan dimaksud ayat (1) pasal ini persetujuan agar pelaksanaan tentang Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Usaha) dapat tertib dan berjalan dengan baik. BAB III JENIS RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN PENGESAHAN AKTA KOPERASI SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Pasal 3 Jenis Retribusi: 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. 2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 4. Keputusan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam. 5. Pengesahan Akta Penggabungan/Amalgamasi Kopersi. 6. Pendaftaran Koperasi yang memperoleh Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar. Pasal 4 Subjek Retribusi meliputi Koperasi yang memperoleh: 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi; 2. Keputusan tentang Pembukaan Kantor Koperasi Simpan Pinjam yang berlokasi di luar wilayah hukum domisili/usaha yang telah disahkan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Anggaran Dasarnya. BAB IV PRINSIP DASAR, GOLONGAN DAN PENETAPAN BESAR RETRIBUSI Pasal 5 (1) Prinsip dalam penetapan Retribusi adalah sebagai kontribusi dalam pelayanan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

(2) Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi digolongkan sebagai jasa umum yang dipungut pada waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta didaftarkan Buku Daftar Umum Koperasi; (3) Ketentuan besar Retribusi adalah sebagai berikut: a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebesar Rp. 300.000,b. Pengesahan Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebesar Rp. 250.000,c. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 500.000,d. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 250.000,e. Pengesahan Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi sebesar Rp. 300.000,f. Biaya Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada Buku Daftar Umum Koperasi sebesar Rp. 50.000,(4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. BAB V DAERAH PUNGUTAN Pasal 6 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Palangka Raya sebagai daerah tempat pelayanan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Pendaftaran Koperasi pada Buku Daftar Umum Koperasi. BAB VI TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Pemungutan Retribusi atas Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Akta Pendirian Koperasi, Penerbitan Keputusan tentang Pembukuan Kantor Cabang serta Pendaftaran Koperasi dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya dan tidak dapat diborongkan; (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dengan suatu alat bukti pembayaran dan penerimaan yang sah lainnya. (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dan harus dibayar sekaligus dan selambat-lambatnya pada saat diterbitkannya Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi dan Keputusan tentang Pembukuan Kantor Koperasi serta Pendaftaran Koperasi pada Buku Daftar Umum Koperasi. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 8

Apabila Retribusi tidak dibayar setelah permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Penggabungan Koperasi serta Pembukaan Kantor Cabang Koperasi lengkap diterima, maka Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi dan Akta Penggabungan Koperasi tidak dapat diterbitkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pula pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 26

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 175 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan dipandang perlu menetapkan teknis pelaksanaannya. b. Bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya

8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Perdagangan. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 54.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 55.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 56.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 57.Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya;

Dinas

58.Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 59.Retribusi adalah besarnya biaya yang administrasi tiap-tiap ijin yang dikeluarkan;

dipungut

atas

proses

60.Perubahan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang meliputi perubahan anam perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama; 61.Registrasi adalah pendaftaran ulang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 62.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; 63.HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual; 64.Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 65.Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha; 66.Perusahaan Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan diterbitkannya Surat Ijin Usaha Perdagangan kepada Badan atau perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan. Pasal 3 Objek retribusi adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan, Pengesahan Pembukaan Cabang dan Perwakilan Perusahaan, Registrasi dan Penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah Badan atau perorangan yang mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan, Pengesahan Pembukaan Cabang dan Perwakilan Perusahaan, Registrasi dan Penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan. BAB III DASAR PUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 5 (1) Setiap Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan membayar Retribusi Ijin Usaha Perdagangan; (2) Dasar tarif Retribusi Ijin Usaha Perdagangan, mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya administrasi/pencetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan pelaporan Pasal 6 Besarnya Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai berikut: a. SIUP Perusahaan Kecil (PK): Rp. 50.000,b. SIUP Perusahaan Menengah (PM): Rp. 100.000,c. SIUP Perusahaan Besar (PB): Rp. 200.000,-

d. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Kecil: Rp. 50.000,e. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Menengah: Rp. 100.000,f. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Besar: Rp. 200.000,g. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Kecil: Rp. 50.000,h. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP : Rp. 100.000,i. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Besar: Rp. 200.000,j. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Perusahaan Kecil: Rp. 50.000,k. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Menengah: Rp. 100.000,l. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Besar: Rp. 200.000,m. Registrasi SIUP Kecil: Rp. 50.000,n. Registrasi SIUP Menengah: Rp. 100.000,o. Registrasi SIUP Besar: Rp. 200.000,BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 7 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh subjek Surat Ijin Usaha Perdagangan ke Bendaharawan Pembentu Penerima yang ditunjuk oleh Walikota; (2) Bendaharawan Penerima Biaya Administrasi dan Registrasi SIUP wajib menyetor ke Kas Daerah Kota Palangka Raya dalam waktu 1 x 24 jam. Pasal 8 Penerima sebagaimana dimaksud pasal 6 seluruhnya disetor ke Kas Daerah. BAB V SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Pasal 9 Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan retribusi sebagaimana pasal 5 dan pasal 6. Pasal 10 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari: a. SIUP Kecil b. SIUP Menengah c. SIUP Besar Pasal 11

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 12 SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan. Pasal 13 (1) Perusahaan uang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil; (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah; (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Pasal 14 Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pasal 15 (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah: a. Cabang/Perwakialan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan memperoleh SIUP Perusahaan Pusat; b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan dan, 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat dekat. c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan. Pasal 16 Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP Pasal 17 (1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 diajukan kepada Walikota cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran ini. (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan. Pasal 18 (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pasal 11 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas - Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan; - Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Mneteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas; - Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; - Copy NPWP Perusahaan; dan - Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan gangguan (HO); - Neraca Perusahaan. b. Perusahaan Berbentuk Koperasi - Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang; - Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi; - Copy NPWP Perusahaan; - Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kota bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO); - Neraca Perusahaan. c. Perusahaan yang tidak terbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi: 1. Perusahaan Persekutuan: a. Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Koperasi c. Copy NPWP Perusahaan; d. Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undangundang Gangguan (HO); e. Neraca Perusahaan. 2. Perusahaan Perorangan: a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan; b. Copy NPWP;

c.

d.

Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undangundang Gangguan (HO), dan Neraca Perusahaan.

(2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman, Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka Pemohon SIUP cukup melampirkan copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP; (3) Terhadap Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Menteri Kehakiman kepada Walikota cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut; (4) Terhadap Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada. (5) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan setempat; (6) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai. Pasal 19 (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Walikota cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan melampirkan: - Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab, dan - Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat. (2) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dapat diberikan (SIUP) apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat; (3) Copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai. Pasal 20

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPSIUP Model A yang dilampiri dokumen secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Koperasi menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Koperasi menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Warna putih untuk SIUP Kecil; b. Warna biru untuk SIUP Menengah; c. Warna kuning untuk SIUP Besar. BAB VII PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 21 (1) Perusahaan Pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan di Kota Palangka Raya wajib melapor secara tertulis kepada Walikota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi; (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut: a. Copy SIUP Perusahaan Pusat; b. Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukuan Kantor Cabang Perusahaan; c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan; d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat); e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO). (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Walikota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mencatat/mendaftar dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang?Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/perwakilan Perusahaan. BAB VIII PERUBAHAN PERUSAHAAN Pasal 22 (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Walikota Palangka Raya Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan; (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut:

a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP; b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk mengajukan perubahan SIUP. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah?Besar Model A; (4) Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP. (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang menerbitkan Siup yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh; (6) Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dengan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP telah diperoleh. Pasal 23 (1) Apabila SIUP yang diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru; (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan sesuai ketentuan pasal 11 dan pasal 12; b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang; c. Melampirkan SIUP asli yang rusak. (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota Palangka Raya Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

Setiap badan atau perorangan yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan registrasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya untuk jangka 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Pasal 25 (1) Badan atau perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) melakukan registrasi sekaligus mengadakan perubahan dikenakan retribusi sesuai pasal 6 huruf (d) dan atau (e) dan atau (f); (2) Bagi badan atau perorangan yang melakukan penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) karena hilang atau rusak dikenakan retribusi sesuai pasal 6 huruf (a) dan atau (b) dan atau (c). Pasal 26 Lembaran tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP). Pasal 27 Mekanisme pemberian SIUP mengikuti standard an ketentuan yang berlaku. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28 (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila: a. Perusahaan yang membuka Kantor Cabang/Perwakilan tidak melapor secara tertulis kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa mata dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; c. Tidak mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan; d. Tidak melakukan registrasi ulang sesuai pasal 9 Peraturan Daerah ini. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tentang waktu 1 (satu) bulan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP. Pasal 29 (1) (SIUP) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila: a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1); b. sedang diperiksa di siding pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan pasal 13 ayat (1).

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan; (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP. (4) Jangka waktu pembekuan bagi Perusahaan sebagaimana pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. (5) Pembekuan SIUP dilakukan mengeluarkan SIUP;

oleh

Pejabay

yang

berwenang

(6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan: a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; b. Dinyatakan tidak terbukti tidak melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 30 (1) SIUP dapat dicabut: a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan; b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan; c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana lainnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pencabutan SIUP mengeluarkan SIUP.

dilakukan

oleh

Pejabat

yang

berwenang

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Tanggung jawab teknis operasional pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pasal 33 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 27 LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 175 TAHUN 2002 TANGGAL 19 APRIL 2002

====================================== MODEL A Diisi oleh Pemohonan Persetujuan: Nomor : Tanggal : Kepada Yth: Bapak Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan Dan Koperasi Kota Palangka Raya DiPalangka Raya Kadis Peridagkop Kota Palangka Raya (…………………….) pangkat NIP. SURAT PERMINTAAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN KECIL/ MENENGAH/BESAR *(SP-SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)* DIISI HURUF CETAK Nomor…………. Tanggal………… I. Maksud permohonan ijin: 1. Memperoleh SIUP. 2. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih. 3. Perubahan Pemilik Perusahaan.

4. 5. 6. 7.

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

Kedudukan. Nama Perusahaan. Bentuk Perusahaan. Kelembagaan.

II. Identitas Perusahaan: 1. Nama Perusahaan :……. 2. Bentuk Perusahaan : Perorangan Terbatas (PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan:……. 3. Merek (milik sendiri/lisensi) :…… 4. a. Alamat Perusahaan: Jalan/Lorong dan Nomor RT dan RW: Kelurahan/Desa: Pahandut/…… Kabupaten: Palangka Raya…… Propinsi Kalimantan Tengah…… b. Lokasi Perusahaan (bila Perusahaan berada di pusat pertokoan/ perbelanjaan/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan). c. Nomor telepon/fax…… d. Status Tempat Usaha: (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):….. III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama Lengkap :……………….. 2. Tempat Tanggal Lahir :……………….. 3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :……………….. 4. Nomor Telepon :……………….. 5. Suami/Istri*) a. - Nama :……………….. b. - Kewarganegaraan :……………….. IV. Legalitas Perusahaan 1. Perusahaan berbentuk PT a. Akta Notaris 1. Nama Nota :………………….. 2. Nomor/Tanggal Akta Notaris (Lampiran Copy Akta Notaris):…... 3. Nomor/Tanggal Pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman: 4. Data Akta Pendirian Perseroan Nomor (Lampiran Copy) dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses Pengesahan Badan Hukum dar Dep. Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum. b. Ijin yang dimiliki:……….. 2. Perusahaan berbentuk Koperasi a. Akta Pendirian 1. Nomor/Tanggal Akta :………… 2. Nomor/Tanggal Pengesahan dari Instansi yang berwenang:… …. b. Ijin yang dimiliki 3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi a. Akta Pendirian 1. Nomor/Tanggal Akta :………… 2. Nomor/Tanggal Pengesahan dari Pengadilan Negeri (apabila berbentuk Perusahaan Persekutuan):……. b. Ijin yang dimiliki:……… Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Rp……….

Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. V. Kegiatan Usaha; **) 1. Kelembagaan : Retailer………… 2. Bidang Usaha (sesuai KLUI) : Perdagangan…… KLUI ………… ………… ………… 3. Jenis barang/jasa dagangan utama : 1……………… 2……………… VI. Hubungan dengan Bank (1) Bank dalam negeri: 1. a. Nama :………… b. Alamat :………… 2. a. Nama b. Alamat

:………… :…………

3. a. Nama :………… b. Alamat :………… (2) Bank luar negeri: 1. a. Nama :………… b. Alamat :………… 2. a. Nama :………… b. Alamat :………… 3. a. Nama :………… b. Alamat :………… Demikian surat permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ternyat keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil/Menengah/Besarnya dan atu dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Palangka Raya, ………………..200.. Tanda Tangan Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan, Materai Rp6.000,……………………………. Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar 1. Lembar Pertama : Pejabat Perbit SIUP 2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan 3. Lembar Ketiga : Dinas Perindagkop tempat kedudukan perusahaan Catatan * Coret yang tidak perlu ** Apabila ruang pada formulir tidak cukup, ditulis pada lembar dibaliknya.

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 175 TAHUN 2002 TANGGAL 19 APRIL 2002

====================================== MODEL B KOP SURAT DINAS SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: /15-05/DAG-1/PK-PR/XII/2002 1. Nama Perusahaan : 2. Merk (milik sendiri/lisensi) : 3. Alamat Kantor Perusahaan : 4. Nama Pemilik Penanggung Jawab : 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : 8. Kegiatan Usaha : 9. Kelembagaan : 10. Bidang Usaha : 11. Jenis Barang/Jasa Dagangan : SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan : PERTAMA: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. KEDUA: Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan Usaha Perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. KETIGA: Tidak Berlaku untuk Perdagangan Berjangka Komoditi. KEEMPAT: Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. Dikeluarkan di Palangka Raya Pada Tanggal…. Desember 200.. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PALANGKA RAYA,…….. (……………………………………) PANGKAT Nip. LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 175 TAHUN 2002 TANGGAL 19 APRIL 2002

====================================== MODEL G

Nomor Lampiran Perihal

KOP SURAT DINAS :………………… :………………… : Persetujuan Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar Kepada Yth …………………. …………………. di……………….

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor……… Tanggal………. Perihal Laporan Perubahan Perusahaan………………. Dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan tersebut sebagai berikut: Lama Baru ……………………. ……………………… ……………………. ……………………… ……………………. ……………………… persetujuan perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor…………..Tanggal…………… Dikeluarkan di Pada tanggal

: …………….. :…………....... Kepala Dinas, (…………..) Pangkat NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 176 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha. b. Bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 12). MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 67.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 68.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 69.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 70.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 71.Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber-sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan juga kelestarian lingkungan; 72.Ijin Tempat Usaha yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan; 73.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili); 74.Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha; 75.Retribusi adalah pemasukan uang bagi daerah karena pemberian Ijin Tempat Usaha oleh Daerah; 76. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mecari keuntungan; 77.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Tempat Usahaatau Ijin Domisili;

78.Surat Ketetapan Retribusi atau yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang; 79.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 80.Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 81.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. BAB II OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 (1)Obyek Izin Tempat Usaha adalah Tempat Usaha yang ada di Daerah Kota Palangka Raya (2)Subyek Izin Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan usaha atau badan hokum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah Kota Palangka Raya. BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Penggolongan Retribusi Izin Tempat Usaha (Izin Domisili) digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu. BAB IV SYARAT-SYARAT IZIN TEMPAT USAHA Bagian Pertama Persyaratan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pasal 4 (1) Setiap bangunan ruang yang digunakan untuk tempat usaha memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi sesuai fungsinya; (2) Setiap bangunan/tempat usaha bersifat umum harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar teknis yang berlaku, meliputi : a. Sarana pencegah bahaya kebakaran b. Tempat Parkir c. Toilet umum dan tempat buang sampah Bagian Kedua Tata Cara Pengujian Tempat Usaha Pasal 5 (1) Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya Up. Kepala Dinas Tata Kota Palangka Raya dengan melampirkan

keterangan tentang Rencana Tempat Usaha yang digunakan, antara lain meliputi : a. Surat Permohonan; b. Jenis/Bidang Usaha; c. Luas ruangan/bangunan yang dipergunakan untuk tempat usaha; d. Jumlah karyawan tetap yang menangani bidang usaha dimaksud. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi juga dengan : a. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Tanda Lunas Pembayaran Pajak Reklame; c. Tanda Lunas Pembayaran Retribusi Pasar (Untuk Toko); d. Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usahanya; e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum; f. Foto copy KTP Pemohon/Pemilik Badan Usaha; g. Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai dengan Tahun berjalan; h. Materai Rp. 6.000,- (satu lembar); i. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (3) Ijin tempat usaha akan diterbitkan setelah ketentuan ayat (2) terpenuhi dan sesuai peruntukan kawasan; (4) Apabila persyaratan yang diberikan oleh permohon sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ternyata tidak benar maka Surat ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut. Bagian Ketiga Masa Berlaku Ijin Tempat Usaha Pasal 6 (1)Jangka waktu berlakunya Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama 3 (tiga) tahun; (2)Khusus usaha yang bersifat hiburan seperti permainan ketangkasan, Bilyard, Karaoke PUB, Klab Malam, Diskotik dan Video Game jangka waktu ditetapkan selama 1 (satu) tahun; (3)Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Hergestrasi) setiap satu tahun sekali; (4)Daftar ulang (Hergestrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo Hergestrasi; BAB V MASA BERLAKU IJIN Pasal 6 (1)Jangka waktu berlakunya Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama 3 (tiga) tahun; (2)Khusus usaha yang bersifat hiburan seperti Bilyard, Karaoke PUB, Klub Malam, Diskotik dan Video Game jangka waktu ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; (3)Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Hergestrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali; (4)Daftar ulang (Hergestrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo Hergestrasi; Pasal 7

Bilamana pemegang Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Walikota. Pasal 8 Bilamana terjadi perubahan jenis atau penambahan kegiatan usaha maka Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Walikota. Pasal 9 Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Pemegang Ijin menghentikan Perusahaan; b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota; c. Tidak melaksanakan Hergestrasi; d. Usaha karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 10 (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili); (2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak blanko, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian di lapangan. BAB VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 (1)Untuk setiap Ijin Tempat Usaha dikenakan pungutan; (2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk usaha yang berbentuk Badan Usaha atau Badan Hukum dikenakan tarif dengan pungutan retribusi sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) per jenis Ijin. b. Untuk perorangan dikenakan tariff pungutan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jenis Ijin. Pasal 12 Biaya Hergestrasi untuk Ijin Tempat Usaha sebagai berikut: a. Untuk usaha yang berbentuk Badan Usahan atau Badan Hukum dikenakan tariff dengan pungutan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun per jenis ijin. b. Untuk perorangan dikenakan tarif pungutan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun per jenis Ijin. Pasal 13

Untuk Surat Ijin Tempat Usaha yang rusak atau hilang sepanjang bisa dibuktikan dapat diberikan penggantian (Duplikat) dengan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Ijin yang pernah ditetapkan. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 Pembayaran Retribusi Terutang harus dilunasi sekaligus melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar dan atau kurang membayar, setelah 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) dikeluarkan/diterbitkan dikenakan sanksi denda administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) dari total ketetapan yang harus dibayar. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Bagi setiap Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan ini masih tetap berlaku sampai habis masa waktu yang telah ditentukan dan setiap pemegan Ijin Tempat Usaha setelah berlakunya Keputusan ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (3) Tanggung jawab operasional Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Tata Kota Palangka Raya; (4) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian Tata Kota Palangka Raya. Pasal 19 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Tedmpat Usaha ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 19 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 28

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 180 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan; c. Bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21); 18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16); MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 82.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 83.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 84.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 85.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 86.Daftar Perusahaan adalah Catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya dan atau menurut hal-hal yang Wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disyahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya selaku Kepala Kantor Pendaftar Perusahaan Kota Palangka Raya; 87.Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat Data Perusahaan diisi dan ditanda tangani oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab untuk mendapat TDP; 88.Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya selaku Kepala Kantor Pendaftar Perusahaan Kota Palangka Raya kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP; 89.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau badan; 90.Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan; 91.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,

bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negera Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 92.Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut; 93.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya; 94.Agen Perusahaan adalah Perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian; 95.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor perusahaanuntuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan; 96.Kantor Pembantu Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat dan cabangnya; 97.Perusahaan perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seseorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung atau tidak merupakan suatu badan hokum atau suatu persekutuan. 98.Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Palangka Raya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggaraan dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Kota Palangka Raya. BAB II OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 (3)Dengan Nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sebagai Pembayaran atas Jasa Pemberian Tanda Daftar Perusahaan Kepada Badan atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. (4)Obyek retirbusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (5)Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha. BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN Pasal 3 (1)Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah kota palangka Raya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan serta agen-agen dan perwakilan dari perusahaan itu, wajib di daftar dalam Daftar Perusahaan. (2)Tata Cara dan syarat-syarat Pengajuan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

A. Pengambilan dan pengisian formulir Pendaftaran Perusahaan a. Pemilik atau Pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang akan mendaftarakan perusahaannya diberikan formulir pendaftaran perusahaan 1 (satu) eksemplar yang telah bernomor seri, dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor atau Identitas lain dari pemilik atau pengurus/penanggung jawab perusahaan. b. Petugas mencatat pengambilan formulir pendaftaran perusahaan pada Buku Pemerintahan Formulir Pendaftaran Perusahaan c. Petugas pelayanan pendaftaran perusahaan memberikan petunjuk tata cara pengisian formulir, memberitahukan persyaratan pendaftaran perusahaan. d. Pemilik atau pengurus/penanggung jawab mengisi formulir secara benar dan lengkap, kemudian memphoto copy 1 (satu) rangkap dan selanjutnya formulir asli dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), ditanda tangani dan stempel perusahaan. Sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya cukup ditanda tangani dan stempel perusahaan. e. Formulir Asli bermaterai diperuntukkan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, photo copy untuk perusahaan yang bersangkutan. B. Pengambilan Formulir Pendaftaran Perusahaan a. Formulir pendaftaran perusahaan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai bentuk perusahaannya, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Palangka Raya. b. Petugas pelayanan pendaftaran perusahaan menerima formulir pendaftaran yang telah diisi dan memiliki kelengkapan persyaratan pendaftaran. Apabila persyaratan telah lengkap, maka diberikan tanda terima. Syarat-Syarat Pendaftaran Perusahaan A. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) : a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan b. Data Akte Pendirian Perusahaan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman. c. Photo copy Perubahan Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada) d. Photo copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum e. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab. f. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. g. Photo copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). h. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. B. Perusahaan Berbentuk Koperasi : a. Photo copy Akte Pendirian Koperasi b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus c. Photo copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat berwenang d. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. e. Photo copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). f. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. C. Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) : a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan

b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus. c. Photo copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat berwenang d. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. e. Photo copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). f. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. D. Perusahaan Berbentuk Persekutuan Firma (Fa) : a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus. c. Photo copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat berwenang d. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. e. Photo copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). f. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. E. Perusahaan Berbentuk Perorangan : a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus. b. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. e. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. F. Bentuk-bentuk Usaha dan Perusahaan Lainnya (BUL): a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada) b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus. c. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. e. Photo copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). f. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. G. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada) b. Photo copy Surat Penunjukkan/Penanggung Jawab c. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. d. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. H. Perusahaan Asing: a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus. c. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman d. Photo copy Perubahan Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada) e. Photo copy Surat Ijin Penanaman Modal Asing f. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku. g. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. I. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Perwakilan Perusahaan dan Unit: a. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada) atau Surat Penunjukkan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Perwakilan dan Unit. b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus c. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha yang masih berlaku

d. Photo copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (3) Masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila mesa berlakunya berakhir. (4) Pendaftaran ulang (perpanjangan/pembaharuan) sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 4 1) Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan bentuk Perusahaan. 2) Klasifikasi dan Bentuk Perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu: a. Perseroan Terbatas (PT) b. Koperasi (KOP) c. Persekutuan Komanditer (CV) d. Firma (FA) e. Perusahaan Perorangan (PO) f. Bentuk-bentuk Usaha Perusahaan lainnya (BUL) g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) h. Perusahaan Asing i. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Perwakilan Perusahaan dan Unit. (3)Untuk penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) digunakan blanko Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk masing-masing bentuk Perusahaan: a. TDP PT, BUMN, BUMD, PMA, dan BUL: berwarna merah muda b. TDP Koperasi: berwarna krem c. TDP CV dan Firma: berwarna biru muda d. TDP Perseorangan: berwarna putih (4)Pengecualian Pendaftaran: a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan anggota kekeluargaannya. b. Perusahaan yang telah diwajibkan memiliki ijin atau surat keterangan. c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk suatu keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya d. Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Perusahaan. Pasal 6 Perusahaan atau yang bergerak di luar bidang ekonomi dan sifat serta tujuannya untuk semata-mata mencari keuntungan dan atau laba tidak dikenakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai berikut : a. Pendidikan Formal (Jalur Sekolah) dalam segala jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tindak dalam bentuk Badan Usaha. b. Pendidikan Non Formal yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tindak dalam bentuk Badan Usaha. c. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultasi Hukum. d. Rumah Sakit yang tidak dikelola Badan Hukum. e. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola Badan Hukum.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 7 Pungutan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian, dan perencanaan, biaya administrasi/pencetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengelolaan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan. Pasal 8 (1) Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya wajib membayar retribusi dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan. (2) Besarnya retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagai berikut: 1. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 100.000,2. Koperasian Rp. 25.000,3. Persekutuan Komanditer Rp. 50.000,4. Firma Rp. 50.000,5. Perusahaan Perseorangan Rp. 25.000,6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. 50.000,7. Perusahaan Asing, Kantor Cabang/Pembantu, Anak Perusahaan Asing yang bekerja dan masuk wilayah hokum Biaya Administrasi sebesar Rp. 250.000,8. Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,9. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,Pasal 9 (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh subjek Tanda Daftar Perusahaan ke Bendaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Walikota. (2) Bendaharawan Pembantu Penerima wajib menyetor seluruh hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah Kota Palangka Raya dalam waktu 1 x 24 jam. Pasal 10 Retribusi dipungut di wilayah Hukum Kota Palangka Raya. BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh subjek Tanda Daftar Perusahaan dengan cara disetor melalui Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya yang ditunjuk oleh Walikota. BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.

Dinas

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan batas waktunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan Perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan. (2) Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sejak diberlakukannya Otonomi Daerah Kota Palangka Raya pada bulan Februari 2001, merupakan penerimaan Asli Daerah sesuai pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan ini. (3) BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (5) Tanggung jawab operasional Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; (6) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

SALUNDIK GOHONG

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2000 NOMOR : 32

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 181 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka perlu penetapan ketentuan lebih lanjut tentang Pemungutan Retribusi atas Ijin Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; d. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 19. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 20. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 21. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 21) telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 22); 26.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2000 tentang Ijin Industri Kayu dan Barang dari Kayu (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 03); 27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 17); MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 99. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 100.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 101.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 102.Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 103.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan Industri. 104.Perusahaan Industri adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha industri; 105.Ijin Usaha Industri (IUI) adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan yang investasinya Rp. 200.000.000,- ke atas (di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha); 106.Ijin Perluasan adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan lebih 30% dari kapasitas yang diijinkan. 107.Tanda Daftar Industri (TDI) adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan industri yang nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) yang disamakan dengan Ijin Usaha Industri (IUI); 108.Registrasi adalah pendaftaran ulang Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 109.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. BAB II KETENTUAN PERIJINAN Pasal 2 (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan atau mengoperasikan/menjalankan Industri wajib mempunyai Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. (2) Untuk memperoleh Surat Ijin Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya disertai data sebagai berikut: a. Untuk Perusahaan Perorangan, Pemilik harus melampirkan Foto Copy: a.1. Ijin Domisili a.2. H.O./Ijin Gangguan a.3. KTP Pemilik Perusahaan a.4. NPWP a.5. Syarat-syarat lain yang ditetapkan b. Untuk Perusahaan Badan Usaha: b.1. Ijin Domisili b.2. H.O./Ijin Gangguan b.3. KTP Penanggung Jawab Perusahaan b.4. NPWP b.5 Akte Badan Usaha BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI/TANDA DAFTAR INDUSTRI Pasal 3 (1) Setiap pendirian dan atau pengoperasionalan Perusahan Industri Kayu yang nilainya investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI). (2) Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya yang disertai dengan data sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 ini dan Surat Pernyataan UKL/UPL dan persyaratan lainnya. (3) Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip. (4) IUI yang melakukan tahap persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku antara lain, Ijin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Amdal, UKL/UPL dan telah selesai membangun pabrik dan saran produksi serta telah siap berproduksi. (5) Bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan Industri/kawasan Brikat yang memiliki ijin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah melalui ketentuan yang berlaku di kawasan Industri/kawasan Brikat tetapi wajib membuat surat pernyataan dengan menggunakan formulir SP-1

dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI dengan menggunakan formulir SP.II yang diserahkan pada saat permintaan IUI diajukan. (6) Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar maka Penanggung Jawab Perusahaan/Pemohon wajib menyetor Retribusi IUI Non Kayu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan IUI Kayu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima. (7) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulis SP.I, SP.II secara lengkap dan benar, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya a.n. Walikota wajib memberikan IUI dengan menggunakan formulir SP.VI Pasal 4 (1) Terhadap permintaanIUI yang diterima dan telah diperiksa tetapi ternyata belum memenuhi/ melengkapi isian persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan tersebut dengan disertai alasanalasannya dan kepada Perusahaan Industri diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari melengkapinya. (2) Terhadap Perusahaan yang tidak melengkapi persyartaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Palangka Raya a.n. Walikota menerbitkan surat penolakan. Pasal 5 (1) Dalam hal permohonan memenuhi syarta administrasi maka Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya a.n. Walikota memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan yang meliputi : a. Mesin Peralatan; b. Kapasitas terpasang; c. Perijinan bangunan; d. Pengelolaan linfgkungan. (2) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); (3) Kepala DInas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya a.n. Walikota menerbitkan surat penolakan permohonan apabila hasil laporan pemeriksaan lapangan tidak sesuai dengan dengan isian formulir permohonan yang bersangkutan. Pasal 6 (1) Apabila setelah pemeriksaan maka penanggung jawab perusahaan/pemohon wajib menyetor Retribusi IUI dan atau TDI sebagai berikut : 1. Izin Usaha Industri (kayu) sebesar Rp. 3.000.000,2. Izin Usaha Industri (non kayu) sebesar Rp. 500.000,3. Tanda Daftar Industri (Kayu dan barang dari kayu) Rp. 250.000,4. Tanda Daftar Industri (non kayu) 4.1. Investasi di bawah Rp. 5.000.000,Rp. 30.000,4.2. Investasi Rp. 5.000.000,- --- Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000,4.3. Investasi diatas Rp. 25.000.000,- --- Rp. 50.000.000,- Rp. 100.000,-

4.4. Investasi diatas Rp. 50.000.000,- --- Rp. 100.000.000,-Rp. 150.000,4.5. Investasi diatas Rp. 100.000.000,--- Rp. 150.000.000,Rp. 200.000,4.6. Investasi diatas Rp. 150.000.000,--- Rp. 200.000.000,Rp. 250.000,Kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima. (2) Perushaan Industri yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya a.n. Walikota menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) dan atau tanda Daftar industri (TDI). BAB IV TATA CARA PENERBITAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PERLUASAN Pasal 7 (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh ijin perluasan; (2) Setiap perluasan industri yang telah memiliki IUI melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup; (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memenuhi IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya besar-besaran 30% diatas kapasitas produksi yang diizinkan; (4) Setiapa Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Walikota, c/q Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya untuk disahkan. Pasal 8 (1) Pengajuan permintaan izin perluasan diajukan oleh perorangan atau badan usaha yang bersangkutan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar maka penanggung jawab Perusahaan/Pengusaha wajib menyetor Retribusi Izin Perluasan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Industri Kayu (IUI) Rp. 1.000.000,2. Industri Non Kayu (IUI) Rp. 250.000,3. Industri Kayu (TDI) Rp. 150.000,4. Industri Non Kayu (TDI) 4.1.Investasi Rp. 5.000.000,- --- Rp. 25.000.000,- Rp. 25.000,4.2.Investasi diatas Rp. 25.000.000,- --- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000,4.3.Investasi diatas Rp. 50.000.000,- --- Rp. 100.000.000,- Rp. 75.000,-

4.4.Investasi diatas Rp. 100.000.000,4.5.Investasi diatas Rp. 150.000.000,-

--- Rp. Rp. --- Rp. Rp.

150.000.000,100.000,200.000.000,120.000,-

BAB V TATA CARA REGISTRASI IUI/TDI DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI REGISTRASI Pasal 9 Registrasi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diwajibkan terhadap : 1. Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri dan tanda Daftar Industri sebelum diundangkannya Perda Nomor 17 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri. 2. Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri atau tanda Daftar Industri dan diterbitkan setelah diundangkannya Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda daftar Industri serta IUI dan TDI tersebut sudah berusia 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Pasal 10 (1) Pelaksanaan Registrasi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftra Industri sebagaimana pasal 13 ayat (1) sebagai berikut : a. Pengusaha/Penanggung jawab Perusahaan mengisi permohonan permintaan retribusi IUI dan atau TDI sebagaimana lampiran 1 bermaterai Rp. 6.000,- dengan dilampiri : 1. Foto Copy syah IUI/TDI 2. IUI atau TDI asli 3. Foto Copy KTP Penanggung Jawab 4. Informasi Industri tahun yang bersangkutan b. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar Pengusaha/Penanggung Jawab perusahaan wajib menyetor retribusi registrasi kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dengan ketentuan sebagai berikut (2) Setelah dipenuhi ketentuan sebagaimana pasal 14 ayat (1) huruf (b) maka kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota palangka raya a.n. Walikota menerbitkan Surat Keterangan Registrasi Izin Usaha Industri dan atau TDI seperti pada lampiran 2. (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) seharusnya disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan SK Walikota ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks Usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan-bahan, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan usaha tersebut. Pasal 12

Bentuk/model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Walikota. Pasal 13 IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum diundangkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkannya mendaftar ulang (registrasi). BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Tanggung jawab Teknis Operasional Pelaksanaan Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota palangka Raya; (2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2000 NOMOR : 33

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 182 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN DAN IZIN PENANGKAPAN IKAN, PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa, sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Izin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Hasil Perikanan yang diperdagangkan Keluar Daerah dan Karantina Ikan di Kota Palangka Raya. e. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 28. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 29. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 30. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Izin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Hasil

Perikanan yang diperdagangkan Keluar Daerah dan Karantina Ikan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 18); MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN DAN IZIN PENANGKAPAN IKAN, PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 110.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 111.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 112.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 113.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya; 114.Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya; 115.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; 116.Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; 117.Pejabat tertentu adalah Pegawai/Pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Walikota; 118.Retribusi adalah pungutan atas imbalan jasa Pemerintah Darah terhadap Perorangan dan atau Badan Hukum yang melakukan usahanya dibidang perikanan; 119.Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perorangan dan atau Badan Hukum yang melakukan usahanya di bidang perikanan; 120.Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat dengan IPI adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha dibidang perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan, pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan di wilayah Kota Palangka Raya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP; 121.Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat tertentu untuk memeriksa mutu dan jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan/ diperdagangkan oleh para pedagang/pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum, sehingga masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan kesehatan. 122.Retribusi hasil perikanan yang dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah adalah hasil penangkapan atau budidaya di wilayah Kota Palangka Raya oleh para pengusaha/pedagang baik perorangan maupun Badan hokum untuk dipasarkan/diperdagangkan keluar Daerah kota Palangka Raya.

123.Karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai tertentu untuk memeriksa kesehatan setiap produk hasil perikanan yang akan dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah Kota palangka Raya oleh para pengusaha/pedagang baik perorangan maupun Badan Hukum agar terhindar dari penyakit yang dapat merugikan masyarakat konsumen maupun produsen itu sendiri. BAB II NAMA OBYEK SAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama REtribusi izin Usaha Perikanan dan Izin penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Retribusi Hasil perikanan yang diperdagangkan keluar daerah dan karantina ikan. Pasal 3 Obyek Retribusi dan Biaya Administrasi meliputi : i. IUP ii. IPI iii. Pengujian Mutu Hasil Perikanan iv. Retribusi Hasil Perikanan yang diperdagangkan keluar daerah v. Karantina Ikan Pasal 4 Subyek Retribusi adalah PErorangan atau Badan Hukum yang melakukan aktifitas di bidang usaha perikanan. BAB III PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN IZIN PENANGKAPAN IKAN Pasal 5 Pemberian Izin Usaha Perikanan dan Penangkapan Ikan adalah untuk : 1. Mengendalikan para pengusaha di bidang Perikanan agar dapat melakukan usahanya/kegiatannya secara teratur sehingga sumber daya ikan dan perairan dapat tetap terjaga kelestariannya. 2. Memberi perlindungan kepada nelayan kecil (tradisioanal) yang tingkat operasional penangkapannya masih menggunakan peralatan sederhana; 3. Menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan usaha perikanan dengan memanfaatkan sumber daya ikan yang mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan, petani ikan dan para pengusaha itu sendiri. BAB IV PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Pasal 6 Pengujian mutu hasil perikanan dimaksud : 1. untuk pencapaian pemanfaatan potensi perikanan secara maksimal; 2. untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang dapat metugikan kesehatan, paraktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen yang beritikad tidak baik;

3. membina produsen yang beritikad tidak baik untuk meningkatkan mutu hasil perikanan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

BAB V RETRIBUSI HASIL PERIKANAN Pasal 7 Retribusi hasil perikanan yang dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah kota Palangka Raya dimaksud : 1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen; 2. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang berasal dari perikanan. BAB VI KARANTINA IKAN Pasal 8 Karantina ikan dimaksud : 1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen; 2. Menghindari penularan penyakit yang kemungkinan dapat ditularkan melalui produk hasil perikanan berasal; 3. Menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat baik produsen maupun konsumen. BAB VII WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN IZIN PENANGKAPAN IKAN (1) Semua usaha perikanan yang dilakukan untuk tujuan komersil dalam batas wilayah Perairan Daerah kota Palangka Raya wajib memiliki IUP dari Walikota; (2) Semua usaha penangkapan ikan/hasil perikanan termasuk kegiatan pengangkutan pengumpulan/penampungan dan pengolahan yang menggunakan alat angkutan, selain wajib memiliki IUP juga harus dilengkapi IPI dari Walikota; (3) IUP dan IPI diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang berdomisili di daerah ini. Pasal 10 (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian IUP dan IPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian izin dimaksud kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. (2) Bentuk IUP dan IPI ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. Pasal 11 (1) Untuk memperoleh IUP dan IPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pihak-pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan

secara tertulis diatas kertas dan diberi materai secukupnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; (2) Bentuk surat permohonan dan persyaratan lainnya ditetapkan lebih lanjut Walikota, dan atau Pejabat yang ditunjuk itu. BAB VIII KETENTUAN JENIS TARIF DAN RETRIBUSI Pasal 12 Tarif yang dikenakan kepada para pengusaha perikanan adalah : 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) : a. Untuk perorangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)/tahun b. Untuk Badan Usaha sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah)/tahun c. Untuk perorangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)/tahun d. Untuk Badan Usaha sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah)/tahun e.

ribu ribu ribu ribu

Pasal 13 Tariff retribusi hasil perikanan yang dikenakan kepada para pengusaha perikanan adalah : 1. Untuk hasil perikanan yang berkualitas tinggi sebesar 5% x harga pasar setempat/Kg; 2. Untuk hasil perikanan yang berkualitas sedang sebesar 4% x harga pasar setempat/Kg; 3. Untuk hasil perikanan yang berkualitas rendah sebesar 3% x harga pasar setempat/Kg; 4. Untuk ikan hias sebesar 5 % harga pasar setempat/ekor. Pasal 14 Harga Pasar setempat ditetapkan secara periodic oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan usul Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. Tarif pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dikenakan kepada para pengusaha perikanan adalah : 1. Untuk jenis hasil perikanan segar/hidup sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)/Kg; 2. Untuk jenis produk olahan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)/Kg; 3. Untuk jenis produk Ikan Hias adalah sebagai berikut : a. Sampai dengan 100 ekor sebanyak 1 (satu) contoh; b. 101 ekor s/d 200 ekor sebanyak 2 (dua) contoh; c. 201 ekor s/d 500 ekor sebanyak 3 (tiga) contoh; d. 501 ekor s/d 1.000 ekor sebanyak 4 (empat) contoh; e. 1.001 ekor s/d 2000 ekor sebanyak 5 (lima) contoh; f. 2.001 ekor s/d 3.500 ekor sebanyak 6 (enam) contoh; g. 3.501 ekor s/d 5.000 ekor sebanyak 7 (tujuh) contoh; h. 5.001 ekor s/d 7.500 ekor sebanyak 8 (delapan) contoh; i. 7.501 ekor s/d 10.000 ekor sebanyak 9 (sembilan) contoh; j. 10.001 ekor atau lebih sebanyak 10 (sepuluh) contoh;

Pasal 16 Besarnya biaya Pengujian Mutu Hasil Perikanan untuk diperdagangkan/dipasarkan keluar daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap contoh. Pasal 17 Retribusi karantina ikan yang dikenakan pada para pengusaha perikanan untuk setiap produk hasil perikanan yang diperdagangkan/dipasarkan keluar daerah Kota Palangka Raya adalah sebsesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/Kg. Pasal 18 Penerimaan Retribusi seluruhnya di setor ke kas daerah. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 (1) Pungutan retribusi Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Ikan, hasil Perikanan yang diperdagangkan keluar daerah dan karantina ikan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; (2) Untuk melaksanakan pungutan tersebut atas usul Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya diangkat para petugas pemungut, tasan langsungnya dan bendaharawan khusus penerima, dengan Keputusan Walikota; (3) Besarnya pungutan retribusi harus berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Sertifikat Mutu Lokal (SML) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; (4) Petugas pemungut diwajibkan untuk menetapkan, menagih, menerima dan menyetorkan uang retribusi hasil perikanan yang diterimanya kepada bendaharawan khusus penerima; (5) Bendaharawan khusus penerima bertugas dan berkewajiban untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan uang retribusi hasil perikanan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pungutan uang retribusi hasil perikanan yang dikelolanya kepada Walikota Palangka Raya c.q. Kepala Dinas Pertanian Palangka Raya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (3) Tanggung jawab Teknis Operasional Pelaksanaan Keputusan ini berada pada Kepala Dinas Pertanian Kota palangka Raya; (4) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.

Pasal 22 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2000 NOMOR : 34 LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 182 TAHUN 2002 TANGGAL 5 MEI 2002

Contoh Sertifikat Mutu Lokal KOP SURAT DINAS SERTIFIKAT MUTU LOKAL Nomor Menerangkan bahwa : 1. Nama Barang : 2. Berat Bersih : 3. Berat Kotor : 4. Jumlah Kemasan : 5. Tipe Kemasan : 6. Nama Perusahaan : 7. Alamat Perusahaan : 8. Nama Perusahaan Penerimaan : 9. Alamat Perusahaan Penerimaan : 10.Nilai Mutu Organoleptik : 11.Tanggal Pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diambil tanggal………… memenuhi persyaratan Standar Mutu Lokal. Sertifikat Mutu Lokal ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sebagai Lampiran Surat Keterangan Asal (SKA) inetrinsulair.

Palangka Raya,… ……. …….. Penguji Mutu Lokal, Cap/Ttd Nama Terang Nip. LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 182 TAHUN 2002 TANGGAL 5 MEI 2002

Contoh Permohonan Permintaan SIUP/IPI Kepada Yth. Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya diPalangka Raya Nomor : Lampiran : Perihal : Mohon diberikan SIUP/IPI Yang bertanda tangan di bawah ini : - Nama : - Tempat/Tanggal Lahir : - Pekerjaan : - Alamat : Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sebagaimana perihal tersebut di atas dengan bidang usaha………………. sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan: I. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas diucapkan terima kasih. Palangka Raya,… ……. …….. Hormat Pemohon, CV/PT Materai Rp. 3.000,Cap/Ttd Nama Terang Pimpinan LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 182 TAHUN 2002 TANGGAL 5 MEI 2002

Contoh SIUP KOP SURAT DINAS SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP) NOMOR Setelah meneliti secara seksama atas syarat-syarat permohonan ijin usaha di bidang perikanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan/perorangan di bawah ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2002 dengan memperhatikan Surat Permohonan Ijin Usaha di bidang Perikanan dari…

………. Nomor………………. Tanggal……………. Memberikan ijin usaha di bidang perikanan kepada: 1. Nama Perusahaan :…………….. 2. Alamat Perusahaan :…………….. 3. Nama Pimpinan Perusahaan :…………….. 4. Akte Pendirian Perusahaan : - Notaris :………….. - Nomor :………….. - Tanggal :………….. 5. Jenis Usaha : a. Penangkapan :………….. b. Budidaya :………….. c. Pengumpulan dan Penangkapan : ………. 6. Daerah Usaha : a. Daerah Penangkapan :………. 7. Pelabuhan Pangkalan :…………….. 8. Kapal yang dipergunakan : a. Jumlah Kapal :………….. b. Tonase Kapal :………….. 9. Alat yang dipergunakan :…………….. 10.Ijin diberikan untuk jangka waktu : 1 (satu) tahun 11.Ketentuan yang harus dipatuhi: a. Dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan bahan terlarang lainnya; b. Memberikan laporan tentang kegiatan usaha termasuk data produksinya minimal sekali setiap 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan SIUP ini kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya (pemberian ijin); c. Surat ijin tidak dapat dipindah tangankan; d. Agar dalam melakukan setiap aktivitasnya harus dilengkapi dengan salinan/fotokopi SIUP yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya (pemberian ijin); e. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dikenakan pencabutan SIUP secara oleh pemberian ijin. 12.Ketentuan-ketentuan lain: - SIUP ini berlaku sejak tanggal……………s/d……………. - Harus memenuhi kewajiban meminta Surat Keterangan Asal (SKA) dan Sertifikat Mutu Lokal bagi setiap pengiriman produk hasil perikanan keluar wilayah Kota Palangka Raya. Palangka Raya,… ……. …….. Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya Cap/Ttd Nama Terang Nip. Tembusan: 1. Yth. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 2. Yth. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. 3. Yth. Camat………………. 4. Arsip.

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 183 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPAT KOTA PALANGKA RAYA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa, dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2002, Pemberian Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 10 Nopember 2002, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; f. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 34. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 35. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 36. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pemberian Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 25). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 124.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 125.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 126.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 127.Upah Pungut adalah uang yang merupakan prosentase dari Penerimaan Asli Daerah lyang diberikan kepada Dispenda guna meningkatkan gairah kerja. BAB II BESARNYA PROSENTASE UANG PERANGSANG DAN PERHITUNGANNYA Pasal 2 Upah Pungut dimaksud Pasal 1 huruf d, Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut: a. Sebesar 5 % (lima perseratus) dari seluruh Penerimaan Pajak yang disetor baik langsung maupun tidak langsung melalui Bandaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. b. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lainnya yang disetor baik langsung maupun tidak langsung melalui Bandaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. Pasal 3 (1) Upah Pungut dimaksud dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya sekali tiap 1 (satu) triwulan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kota Palangka Raya. (2) Upah Pungut yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 bukan merupakan uang atau honorarium tapi merupakan uang jasa. (3) Atas pembayaran Upah Pungut tersebut kepada Dinas Pendapatan maupun kepada aparat yang dilakukan oleh Bendaharawan dikenakan pemotongan pajak sebesar 15% (lima belas perseratus). BAB III PEMBAGIAN UANG PERANGSANG Pasal 4 (1) Dinas/Instansi, Unit Kerja yang berhak memperoleh pembagian upah pungut adalah semua Dinas/Instansi yang terkait dengan Pemungutan Daerah dan bagi Dinas/Instansi yang sebelum Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 ini berlaku, sudah mempunyai ketentuan tersendiri tentang upah pungut atau sejenisnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini. (2) Dinas/Instansi, Unit Satuan Kerja dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu: a. Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. b. Dinas/Instansi, Unit Satuan Kerja yang terkait dengan Pemungutan Penerimaan PAD. c. Kepala Daerah. d. Sekretaris Daerah. e. Asisten-asisten Sekretaris Daerah. f. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. g. Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Pasal 5

Besarnya prosentase pembagian upah pungut dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Keputusan ini ditentukan dan diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing Dinas/Instansi/Badan, Unit Satuan Kerja. Pasal 6 Dari jumlah prosentase uang pemberian upah pungut yang ditetapkan dalam pasal 2 huruf a dan b Keputusan ini yang diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang ikut melaksanakan pemungutan selain Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: a. Dari Upah Pungut Pajak diberikan sebesar 3% (tiga perseratus). b. Dari Upah Pungut Retribusi dan Penerimaan lain-lain diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Semua Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam Wilayah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Pemungutan Daerah tidak diperkenankan membuat ketentuan lain/baru tentang Upah Pungut selain yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pemberian Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya dan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (5) Tanggung jawab teknis pembagian/pengaturan Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya selaku Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah; (6) Dengan berlakunya keputusan ini maka semua Keputusan terpadu yang mengatur masalah yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pemberian Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002

WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2000 NOMOR : 35

SALUNDIK GOHONG

WALIKOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 184 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI UNIT SWADANA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang

:

a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Puskesmas di wilayah Kota Palangka Raya sebagai Unit Swadana; g. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 37. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 38. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 39.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya; 40. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 06); 41. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Puskesmas di Wilayah Kota Palangka Raya sebagai Unit Swadana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 21). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI UNIT SWADANA BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 128.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 129.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 130.Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 131.Unit Swadana adalah satuan kerja daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan Penerimaan Fungsionalnya secara langsung; 132.Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh satuan Kerja Daerah dalam melaksanakan fungsionalnya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya. BAB II UNIT SWADANA DAERAH Pasal 2 (1) Puskesmas di wilayah Kota Palangka Raya sebagai Unit Swadana perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya; (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana sebagaimana ayat (1) maka Puskesmas tersebut diberi wewenang untuk menggunakan Penerimaan Fungsionalnya secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Kriteria Puskesmas menjadi Unit Swadana adalah sebagai berikut: a. Puskesmas dengan tempat tidur atau Puskesmas tanpa tempat tidur. b. Mempunyai penerimaan fungsional yang memadai ( sekitar minimal 40% dari total kebutuhan di luar gaji pegawai, belanja investasi dan obat inpres). c. Mempunyai tenaga yang memadai (dokter umum lebih dari satu, dokter gigi satu, dua orang bendaharawan penerima dan pengeluaran, Puskesmas Perawatan: Perawat dua, Bidan satu) d. Masyarakat di wilayah kerjanya mempunyai kemampuan ekonomi yang baik (jumlah penduduk yang mampu >50%) e. Mempunyai Manajemen Puskes yang baik f. Sudah melaksanakan tertib “Tata Usaha” keuangan g. Akan melaksanakan program jaga mutu pelayanan kesehatan h. Akan merintis Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 (7) Dengan berlakunya keputusan ini maka semua Keputusan terpadu yang mengatur masalah yang sama dinyatakan tidak berlaku. (8) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Puskesmas di Wilayah Kota Palangka raya sebagai Unit Swadana dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka raya. Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 5 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

H. BADJURI. B LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2000 NOMOR : 36

SALUNDIK GOHONG