Kol Adis Banjere

PENTINGNYA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA Selat Malaka adalah salah satu selat paling strategis. Selat ini menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Sekitar seperempat perdagangan dunia, termasuk minyak, melintasi selat ini. Selat ini pun telah lama dikenal sebagai selat yang berbahaya karena sering terjadi 200 kasus perompakan dan tindakan kejahatan lainnya menimpa kapal-kapal dagang yang melewati selat ini. Korban yang paling banyak adalah kapal-kapal yang relatif kecil.Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam upaya mengamankan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka sudah dimulai sejak tahun 1971. Waktu itu ketiga negara menandatangani suatu pernyataan bersama yang menegaskan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka. Kesepakatan ini kemudian diikuti oleh kesepakatan lanjutan lainnya, seperti penentuan jenis kapal (maksimum) yang dapat melewati selat, persyaratan kapal, dan alat navigasi. Masalah utama lahirnya kontroversi siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka. AS berpendirian, terorisme dan kejahatan di perairan internasional adalah ancaman terhadap masyarakat internasional. Dalam hal ini, negara-negara tidak dapat menanggulangi masalah ini sendiri-sendiri. Perlu upaya multinasional atau multilateral untuk menanganinya. Dasar hukum AS ada benarnya. Dalam hukum internasional, perompakan (piracy) dan terorisme tergolong ke dalam kejahatan internasional (international crime). Artinya, yurisdiksi yang berlaku terhadap kejahatan itu adalah yurisdiksi universal atau kewenangan tiap negara yang berkepentingan. Namun, yurisdiksi terhadap perompakan dan terorisme di selat Malaka tidak dapat digolongkan sebagai yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal terhadap perompakan atau terorisme di wilayah laut hanya berlaku di perairan internasional, khususnya di laut lepas. Status Selat Malaka adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (strait used for international navigation). Karena itu, posisi RI dan Malaysia yang menyatakan bahwa Selat Malaka berada pada tanggung jawab atau kewenangan (yurisdiksi) negara pantai adalah tepat. Menurut hukum internasional, kewenangan negara atas pantai akan terkait di dalamnya tanggung jawab negara tersebut atas keselamatan dan keamanan berlayar di perairannya.Tanggung jawab menurut hukum internasional memiliki makna penting. Suatu negara yang memiliki tanggung jawab, dalam hal ini RI, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Artinya, kelalaian atau kegagalan untuk

melaksanakan tanggung jawab akan melahirkan pertanggungjawaban internasional. Kelalaian atau kegagalan itu adalah kelalaian atau kegagalan RI menjaga atau memelihara keamanan dan keselamatan pelayaran internasional di Selat Malaka. Di sisi lain, tampak adanya tanggung jawab RI di Selat Malaka. Kita maklumi, Angkatan Laut RI belum maksimal. Maraknya kasus pencurian ikan, misalnya, adalah salah satu hal yang dapat memberi gambaran betapa sulitnya menjaga keamanan di perairan Indonesia. Dengan banyaknya kasus kejahatan atas kapal-kapal yang berlayar di sekitar Selat Malaka, tidak tertutup kemungkinan akan timbul gugatan atau tekanan terhadap negara pantai, termasuk RI, untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka. Untuk mengurangi tanggung jawab internasional ini sebenarnya RI dapat memperkuat prinsip sharing responsibility atau tanggung jawab renteng atas Selat Malaka. Selama ini memang prinsip ini telah dilaksanakan sejak tahun 1971 dengan Malaysia dan Singapura. Namun, selama ini pula prinsip tersebut ternyata tidak menyusutkan angka kejahatan di Selat Malaka. Prinsip sharing responsibility tampaknya perlu ditingkatkan Adis banjere