Kewajiban Hukum

KEWAJIBAN HUKUM

MENGHABISKAN LABA BERSIH DARI SEKIAN FEE AUDIT UNTUK SUATU TUNTUTAN

ORANGE & RANKLE

KASUS

PERUSAHAAN SOFTWARE

LINGKUNGAN HUKUM YANG BERUBAH PROFESIONAL AUDIT MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB DIBAWAH HUKUM UNTUK : qMemenuhi apa yang telah di cantumkan di dalam kontrak dengan klien . qBila ada kegagalan dan/atau ketidak mampuan melaksanakan kontrak sehingga gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan. qDalam keadaan tertentu bertanggung jawab terhadap pihak diluar klien (pihak ketiga).

 Timbul dari kekurang pahaman para pemakai laporan keuangan  Menyebabkan adanya tuntutan kepada perusahaan akuntan publik

 Kesalahan Usaha

Terjadi bila usaha tersebut tidak dapat mengembalikan kepada para peminjam atau tidak dapat memenuhi harapan pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaaan usaha.  Kesalahan Audit

Terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada “standar audit yang dapat diterima.  Resiko Audit

Memperlihatkan resiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor yang tidak bermutu sudah diterbitkan, tetapi pada kenyataanya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi

Konsep Hukum yang Menyebabkan “Kewajiban”  Jika Akuntan Publik gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya,

klien dapat menuntut.

 Konsep kehati-hatian (Prudent Person Concept)  Standar kehati-hatian dimana auditor diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya

 Kewajiban atas tindakan rekan lain  Jika seorang karyawan terbukti tidak tepat dalam menjalankan audit, partner dianggap

bertanggungjawab terhadap hasil karyawan tsb.

 Tidak ada komunikasi yang rahasia

 Akuntan Publik tidak mempunyai hak menurut (common law) untuk menahan informasi

dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tsb. rahasia

 Syarat hukum yang berpengaruh terhadap

“kewajiban” Akuntan Publik  Dapat dilihat dalam tabel 5-1

 Sumber kewajiban hukum  4 sumber kewajiban hukum auditor

KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN  Tanggung jawab auditor kepada klient :

- kesalahan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati - pembatalan proses audit yang tidak bertanggungjawab - kegagalan menemukan kecurangan (pencurian harta perusahaan) - melanggar syarat audit yang kerahasiaanya harus dijaga • Pembelaan auditor terhadap klien - Tidak adanya kewajiban melaksanakan jasa pelayanan - Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja - Kelalaian kontribusi

KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT COMMON LAW (HUKUM ADAT) q Sebuah KAP mungkin berkewajiban kepada pihak ke tiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan  Doktrin (kasus) Ultramares

 Contoh kasus untuk pertama kali terjadi kewajiban pada pihak ke

tiga.

 Pemakai yang dapat ditentukan sebelumnya

 Merupakan anggota dari pemakai jasa yang dapat diandalkan oleh

auditor dalam hal laporan keuangan. Contoh kasus : Credit Alliance  Restatement od Torts 

 Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga :  tidak adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan (lebih disukai)  Kelalaian kontribusi (tidak berlaku)  Ketiadaan hubungan timbal balik (tidak adanya hubungan

antara pemakai laporan dengan laporan keuangan)  Keterbatasan tugas

KEWAJIBAN PERDATA MENURUT HUKUM SEKURITAS FEDERAL Securitas Act-tahun 1933 (Hukum Sekuritas)

• Securitas exchange act of 1934 (Perubahan Hukum Sekuritas – tahun 1934) • Pasal 10b-5 dari securitas exchange act of 1934 • Auditor defenses -1934 act (Pembelaan Auditor -1034) • Sangai SEC • Racketeer influenced and corrupt organization act • Foreign corrupt practises act tah 1977

KEWAJIBAN KRIMINAL

Cara terakhir para Akuntan Publik dianggap bertanggungjawab memaksa praktisi untuk sangat peduli dan menggunakan itikas baik dalam kegiatannya Kasus US vs Simon (lihat Gambar 5-9) Menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu

Melindungi Masing-masing Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum  Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas  Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka

dengan pantas  Mengikuti standar profesi  Mempertahankan independensi  Memahami usaha klien  Melaksanakan audit yang bermutu  Mendokumentasikan pekerjaan dengan memadai  Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan  Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia  Perlunya asuransi yang memadai  Mencari bantuan hukum  Pilihlah jenis organisasi dengan kewajiban terbatas  Melatih “rasa tidak percaya/keragu-raguan” yang profesional