Keterbukaan Informasi Publik

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PELUANG DEMOKRASI

Nunung Prajarto Yogyakarta, 27 Januari 2009

Jean Jacques Rousseau Relasi antara NEGARA dan MASYARAKAT Derivasi HAK NEGARA atas MASYARAKAT REWARD dan PUNISHMENT (dan OPPORTUNITY) KUAT atau LEMAH DUKUNGAN dan PEMBANGKANGAN

Jurgen Habermas Ruang Publik Masyarakat diberdayakan secara fungsional Masyarakat mencerdaskan dirinya

Upaya Pencerdasan Media Sosial, Media Massa dan Media Baru Hak dan Tanggung Jawab Pertanggungjawaban atas hal-hal tertentu

Informasi menjadi Induk dengan: Proses Komunikasi yang bertanggung jawab Transaksi Informasi yang sepadan dan memadai

Informasi: 

Suatu hak yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi cermin atas penghargaan dan jaminan hak asasi manusia.



Wahana baku dan akar dari konsep penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan.



Bersifat kontributif untuk setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program dan langkah-langkah untuk menuju negara Indonesia yang demokratis.



Perluasan atas sikap dan langkah progresif serta proaktif beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang telah berhasil baik dalam menyusun peraturan daerah, pakta integritas atau bentukbentuk kesepakatan lain guna mencapai keterbukaan dan akuntabilitas kepemerintahannya.



Pengecualian (exemption) atas informasi publik tertentu merupakan suatu hal yang dapat diterima dan diatur dalam perundangundangan yang lain.

Namun demikian 1. Dipertentangkan dengan Undang-Undang tentang Kerahasiaan Negara dan Undang-Undang tentang Intelijen. 2. Dikhawatirkan sebagai kebebasan tanpa batas yang justru dapat bersifat kontra-produktif terhadap kebijakan, program dan langkahlangkah Pemerintah. 3. Dikawatirkan akan terjadi penyalahgunaan hak untuk kebebasan informasi publik ini oleh kelompok dan individu tertentu.

Padahal, 1. secara filosofis, merupakan jaminan atas hak asasi manusia dan hak sipil warga negara untuk mendapatkan informasi; 2. merupakan prasyarat demokrasi dan kunci penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; 3. perlu dilakukan di Indonesia untuk kepentingan negara secara menyeluruh; 4. layak menjadi Undang-Undang yang berlaku di wilayah hukum Indonesia yang mengatur tentang penghargaan, jaminan dan penggunaan hak kebebasan atas informasi publik; dan 5. diskusi publik dapat dilakukan terutama dalam kaitannya dengan kejelasan tentang batasan kebebasan informasi (freedom of information), informasi publik (public information), dan pengecualian (exemption)

Jaminan Hak Asasi Manusia, Hak Sipil Warga negara dan Konstitusi Secara filosofis tercermin pada Universal Declaration of Human Rights pasal 19 dan pasal 27 (1) dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen Article19:  Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Article 27 (1):  Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. pasal 28 F Amandemen Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



Tujuan utama adalah pengakuan atas hak manusia dalam mendapatkan informasi sehingga dapat  menggunakan informasi itu untuk diolah menjadi suatu pendapat,  untuk mengekspresikan pendapat  serta untuk mempertahankan pendapatnya itu.  Pada ranah ini, informasi yang dimaksud tentunya adalah informasi yang dapat berasal dari sumber manapun.



Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk  kebebasan untuk mencari,  menerima dan 

memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau media lain sesuai dengan pilihannya.

Hak sipil warga negara (civil rights) diperoleh dalam bentuk transparansi dan kebebasan memperoleh informasi dari lembaga penyelenggara negara. Secara mendasar, arti dari hak sipil warga negara adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang bersifat publik dan informasi yang semestinya menjadi milik publik. Dibatasi oleh kepentingan negara yang selanjutnya jamak dan dapat dikategorikan ke dalam pengecualian (exemption) secara bertanggung jawab.

Demokrasi, Good and Clean Governance dan Akuntabilitas Tujuh hal mendasari rasionalisasi ini. 1. Kekuatan yang mampu meningkatkan tercapainya tujuan-tujuan, untuk menimbang dan berpikir jernih, memberi peluang terciptanya ruang komunikasi (space of communication) sehingga keragaman pendapat, kejujuran, keinginan dan keberatan serta pertimbangan atas rasionalitas dan kemustahilan memperoleh kemahfuman secara bertanggung jawab. Muara dari terselenggaranya ruang komunikasi adalah pendewasaan proses demokrasi, tata pemerintahan yang baik dan bersih serta diakuinya pemerintahan yang akuntabel. Tiadanya informasi “negatif” yang sengaja ditutup-tutupi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hasil selanjutnya tentu justru dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara negara dengan reputasinya sebagai penyelenggara negara yang akuntabel baik di mata warga negara maupun di kalangan internasional.

1.

Memudahkan pencapaian pemenuhan kebutuhan bersama karena ditentukan berdasar kesepakatan atas sasaran, dasar pemenuhan sasaran dan aktor pelaksana untuk mencapai sasaran itu. Warga negara akan lebih mudah dalam melakukan - evaluasi diri (self-evaluation), - analisis kekuatan-kelemahan-ancaman-peluang serta - penyikapan atas akar permasalahan nyata di dalam masyarakat - penentuan sasaran prioritas secara logis dan proporsional Layak dicatat bahwa usaha-usaha strategis seperti yang termuat di dalam konsep Millenium Development Goals (MDGs) justru harus ditempatkan pada kebutuhan nyata dan berdasar pada pertimbangan masyarakat sendiri untuk memenuhi self-fulfillmentnya.

3. Membuka akses bagi publik untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan langkahlangkah Pemerintah dalam membangun Indonesia. Sebagai contoh, terlihat bahwa keterbukaan informasi publik dapat dipakai sebagai sarana untuk mendukung: - pemberantasan korupsi - menghilangkan penyalahgunaan wewenang. - mendukung upaya penegakan hukum, - pengakuan hak-hak asasi manusia dan - pemaksimalan semangat desentralisasi serta otonomi daerah

1.

Proses pembuatan kebijakan dan kualitas kebijakan serta hasil pelaksanaan kebijakan Pemerintah pun dapat diharapkan menjadi lebih berkualitas. Perlu disepakati bahwa kualitas kebijakan Pemerintah pada dasarnya ditentukan oleh proses penyusunan kebijakan, keketatan dalam pelaksanaan kebijakan, peniadaan peluang penyelewengan serta nilai manfaat dari kebijakan itu.

4.

Memiliki kemampuan untuk mendukung meningkatnya partisipasi publik di dalam penegakan demokrasi secara alami. Inti dari hal ini adalah munculnya motivasi, rasa tanggung jawab, serta keinginan untuk terlibat dalam setiap proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

•

Membuka peluang tawar yang seimbang antara keinginan serta kebutuhan warga negara dan kesediaan serta kebijakan Pemerintah (between people being governed and the Government). Keinginan dan kebutuhan warga negara sangatlah beragam dan kebijakan Pemerintah kadang kala harus mampu menjembatani kepentingan warga negara yang beragam. Keberagaman ini yang harus dapat dipahami Pemerintah dan pemilik kepentingan-kepentingan lainnya.

5.

Runtutan dari rasionalisasi ini pada tingkat individu adalah pemberdayaan kapasitas individu warga negara jika harus berhubungan dengan suatu kebijakan Pemerintah.

Partisipasi Warga negara Demokrasi hakiki tidak akan pernah ada tanpa partisipasi warga negara. Di satu sisi, partisipasi warga negara bisa maksimal bila apresiasi terhadap partisipasi mendapatkan jaminan dalam penyelenggaraan negara. Di sisi yang lain, keengganan warga negara untuk berpartisipasi disebabkan oleh ketidaksediaan warga negara, dan peluang yang kurang terbuka lebar.

Keterbukaan informasi publik dapat ditempatkan sebagai cara yang mumpuni dalam membangkitkan partisipasi. Pada tataran ini warga negara memperoleh jaminan kebebasan terhadap informasi yang diinginkan dan dalam mengakses informasi. Pada tataran selanjutnya, dipakai warga negara untuk menentukan sikap dan pandangannya, menyatakan pendapatnya baik berupa dukungan, keberatan maupun catatan-catatan tertentu lainnya. Pada tataran lebih lanjut, segala bentuk tanggapan atau respon dari penyelenggara negara akan terus dipandang oleh warga negara sebagai bentuk apresiasi penyelenggara negara terhadap pendapat mereka.

Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yang mengatur secara tegas ketentuan tentang:  



 

Meningkatkan akses publik pada data dan informasi yang ada pada penyelenggara negara. Upaya penegakan demokrasi dengan memberi kepastian pada kebenaran data dan informasi, pada penggunaan data dan informasi serta pada akses publik untuk mendapatkan dan menggunakan data dan informasi yang ada. Upaya peningkatan kapasitas (capacity building) lembaga penyelenggara negara dengan mematuhi secara benar pengelolaan data dan informasi dan mematuhi jangka waktu kedaluarsa yang ada pada manfaat data dan informasi itu. Upaya untuk memaksimalkan pengelolaan serta penggunaan data dan informasi secara bersih, jelas dan akuntabel. Benang merah dari uraian di atas adalah bila warga negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kebebasan memperoleh informasi publik ini harus benar-benar menjadi hak warga negara yang dijamin dan dihormati dalam suatu undangundang.

Terima kasih