Kesuburan Perairan
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kesuburan Perairan as PDF for free.
More details
- Words: 28,325
- Pages: 133
BUKU I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15A/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………...
I
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN…..
1
LAPORAN KEUANGAN POKOK …………………………………………..
4
1. NERACA KOMPARATIF ……………..............................................
4
2. LAPORAN REALISASI APBD……………………………………...
6
3. LAPORAN ARUS KAS ...…………………………………………...
8
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……………………….
10
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN……………………………………..
38
LAMPIRAN – LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kepada para pengguna laporan keuangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa: 1. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 1.3 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatat saldo Aset Tetap seluruhnya sebesar Rp1.108.837.219.739,00 Terkait saldo aset tetap tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 417 buah dalam kondisi baik tetapi tidak memiliki nilai perolehan. b. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah sebanyak 1.130 bidang senilai Rp251.143.324.507,00. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 4. 2. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.2 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatat realisasi Belanja Barang seluruhnya sebesar Rp95.081.778.777,00. Jumlah tersebut termasuk bantuan ternak untuk kelompok ternak sebesar Rp1.575.500.000,00 yang direalisasikan melewati Tahun Anggaran 2007. Hal tersebut diatas diuraikan lebih lanjut dalam Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 5. Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) URAIAN
REF
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Deposito Berjangka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bag. Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD /Pem. Pusat/ Daerah Otonom dan Lembaga Internasional Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Piutang Lainnya Piutang Kompensasi PPh Pasal 21 Persediaan Jumlah Aset Lancar
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen INVESTASI NON PERMANEN TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah Aset Tetap
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Built Operating Transfer Piutang TGR Jangka Panjang Jumlah Aset Lainnya
1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
TOTAL ASET
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2007
2006
9.582.067.608,64 2.758.795.142,00 0,00 9.733.333,33
19.471.139.338,04 7.469.536.254,00 41.500,000,000,00 11.438.431,37
0,00 1.231.177.313,38 0,00 4.359.907.113,59 488.558.540,39 0,00 3.311.558.540,00 21.741.797.591,33
0,00 541.069.340,00 71.557.815,00 3.928.457.000,00 456.608.540,39 1.537.607.024,00 7.889.332.531,00 82.876.746.273,80
1.2 1.2.1 1.2.1.1
22.354.863.588,43
15.010.822.588,43
1.2.1.2
0,00
0,00
1.2.1.3 1.2.1.4
0,00 0,00 22.354.863.588,43 6.238.560.000,00 28.593.423.588,43
0,00 0,00 15.010.822.588,43
284.853.235.407,00 142.219.227.084,00 461.005.030.488,00 210.536.095.760,00 6.169.859.750,00 4.053.771.250,00 1.108.837.219.739.00
284.182.924.507.00 118.799.940.200,00 415.090.598.765,00 100.587.246.900,00 6.048.861.000,00 0,00 924.709.571.372,00
22.088.889,89 0,00 1.236.186.771,50 1.258.275.661,39
36.382.222,22 0,00 1.600.535.711,42 1.636.917.933,64
1.160.430.716.580,15
1.024.234.058.167,87
1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11
1.2.2
4
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Loan ADB Utang Bunga Loan ADB Utang Luncuran 2007 Utang Asuransi Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Luar Negeri Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Utang kepada BUMN/BUMD Utang kepada Bank/Lembaga Keuangan Utang Dalam Negeri Lainnya Utang Bunga Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
TOTAL KEWAJIBAN NET ASET EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Permanen Diinvestasikan Dalam Investasi Non Permanen Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN
3.2 3.2.1
3.1.5
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3
0,00 0,00 10.694.027.711,00 994.029.000,00 11.688.056.711,00
0,00 0,00 76.178.365.238,00 0,00 76.178.365.238,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.688.056.711,00 1.148.742.659.869,15
76.178.365.238,00 948.055.692.929,87
12.340.862.750,64 0,00 6.089.376.300,69 3.311.558.540,00
68.440.675.592,04 0,00 6.546.738.150,76 7.889.332.531,00
(11.688.056.711,00) 10.053.740.880,33
(76.178.365.238,00) 6.698.381.035,80
22.354.863.588,43
15.010.822.588,43
6.238.560.000,00 1.108.837.219.739,00 1.258.275.661,39 1.138.688.918.988,82 0,00
0,00 924.709.571.372,00 1.636.917.933,64 941.357.311.894,07 0,00
TOTAL EKUITAS DANA 1.148.742.659.869,15 948.055.692.929,87 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.160.430.716.580,15 1.024.234.058.167,87 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) URAIAN
REF
ANGGARAN
REALISASI
%
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 4.1 4.1.1 4.1.2
648.981.776.016,96 13.000,000,000,00 3.366.000,000,00 3.623.000,000,00
626.404.689.595,60 13.139.814.012,60 2.996.104.551,00 3.557.925.652,00
96.52% 101.08% 89.01% 98.20%
4.1.3
1.010,000,000,00
1.173.267.165.00
116.17%
4.1.4
5.001.000,000,00
5.412.516.644,60
108.23%
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
4.2
635.981.776.016,96
608.078.725.783,00
95.61%
4.2.1 4.2.1.1
600.962.000,000,00 26.372.000,000,00
587.488.343.783,00 27.839.691.623,00
97.76% 105.57%
4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4
32.628.000,000,00 495.346.000,000,00 46.616.000,000,00
17.686.652.160,00 495.346.000,000,00 46.616.000,000,00
54.21% 100.00% 100.00%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian
4.2.2 4.2.2.1
13.500,000,000,00 13.500,000,000,00
0,00 0,00
0.00% 0.00%
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.3 4.2.3.1
21.519.776.016,96 21.519.776.016,96
20.590.382.000,00 20.590.382.000,00
95.68% 95.68%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya
4.3 4.3.1
0,00 0,00
5.186.149.800,00 5.186.149.800,00
-
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5
713.572.451.609,00 508.768.137.577,43 346.717.650.795,00 101.674.593.909,43 4.696.400,000,00 13.695.400,000,00 41.984.092.873,00
679.154.502.437,00 489.487.333.253,00 336.487.835.603,00 95.081.778.777,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00 41.396.857.873,00
95.18% 96.21% 97.05% 93.52% 92.20% 89.01% 98.60%
5.2 5.2.1 5.2.2
202.254.314.03,.57 782.300,000,00 25.057.377.339,00
188.250.146.617,00 670.310.900,00 23.419.286.884,00
93.08% 85.68% 93.46%
5.2.3
52.019.541.310,00
49.861.473.223,00
95.85%
5.2.4 5.2.5
124.011.546.082,57 383.549.300,00
113.920.664.360,00 378.411.250,00
91.86% 98.66%
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga
5.3 5.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
2.550,000,000,00 2.550,000,000,00
1.417.022.567,00 1.417.022.567,00
55.57% 55.57%
(64.590.675.592,04)
(52.749.812.841,40)
81.67%
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
6 6.1
68.440.675.592,04
68.440.675.592,04
100.00%
6.1.1
68.440.675.592,04
68.440.675.592,04
100.00%
PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2
3.850.000.000,00
3.350.000.000,00
87.01%
6.2.1
3.850.000.000,00
3.350.000.000,00
87.01%
64.590.675.592.04
65.090.675.592,04
100.77%
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 12.340.862.750,64 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Dana Dari Pusat Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah Arus Kas Keluar
REF
2007
7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.1.1.6 7.1.1.7 7.1.1.8 7.1.1.9 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.2.4 7.1.2.5 7.1.2.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
2.996.104.551,00 3.557.925.652,00 1.173.267.165,00 5.412.516.644,60 45.526.343.783,00 495.346.000.000,00 46.616.000.000,00 20.590.382.000,00 5.186.149.800,00 626.404.689.595,60 336.487.835.603,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00 41.396.857.853,00 1.417.022.567,00 95.081.778.777,00 490.904.355.820,00 135.500.333.775,60
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
7.2
Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3
670.310.900,00 304.142.000,00 8.219.024.000,00
7.2.2.4 7.2.2.5
316.184.500,00 564.372.099,00
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8 7.2.2.9 7.2.2.10 7.2.2.11 7.2.2.12 7.2.2.13 7.2.2.14 7.2.2.15 7.2.2.16
0,00
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00
8
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah Arus Kas Keluar
7.2.2.17 7.2.2.18 7.2.2.19
90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00
7.2.2.20 7.2.2.21 7.2.2.22 7.2.2.23 7.2.2.24 7.2.2.25 7.2.2.26
28.748.900,00 1.396.975.350,00 49.861.473.223,00 95.130.000,00 283.281.250,00 6.000.000,00 148.630.000,00 188.250.146.617,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
(188.250.146.617,00) 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Masuk
(3.350.000.000,00) 7.4 7.4.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Masuk
7.4.1.1
Arus Kas Keluar
7.4.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
3.350.000.000,00 3.350.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
0,00
7.4.2.1
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00 0,00
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas (56.099.812.841,40) Saldo Awal Kas 68.440.675.592,04 7 Saldo Akhir Kas 12.340.862.750,64 Terdiri Dari : Kas di Kas Daerah 9.582.067.608,64 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.758.795.142,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Gambaran Umum tentang Pemerintah Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104018’ Lintang Selatan dan mempunyai luas wilayah 3.356,61 km2 dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: -
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
-
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
-
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
-
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
Tahun 2007 Kabupaten Tanggamus merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah periode 2003-2008 pada tanggal 15 Februari 2003. Pada tanggal 29 Desember 2007 masyarakat Tangamus telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang pertama kali dan hasil dari pada proses tersebut pada tanggal 15 Pebruari 2008 telah dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Bupati Hi. Bambang Kurniawan, ST dan Wakil Bupati Hi. Sujadi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18.34 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanggamus Provinsi Lampung dan Nomor 131.18.35 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tanggamus Propinsi Lampung untuk masa jabatan 2008-2013. Dalam
rangka
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, struktur Pemerintah Kabupaten Tanggamus ditahun 2007 terdiri dari dua sekretariat, yaitu Sekretariat Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lima Badan, yaitu Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah dan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 14 Dinas, yaitu Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Dinas
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pasar dan Kebersihan, Dinas Pendapatan dan Pengembangan Perusahaan Daerah, Dinas PMD, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga; dua Kantor, yaitu Kantor Litbang, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Serta 28 Kecamatan. 2. APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( P-APBD ) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp648.981.776.016,96 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Anggaran Pendapatan Pembiayaan (Akumulasi SiLPA) Anggaran Belanja : Belanja Tidak Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa. - Belanja Tak Terduga Belanja Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah Anggaran Belanja
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp
Nilai 648.981.776.016,96 68.440.675.592,04 717.422.451.609,00
Rp Rp Rp Rp
374.544.738.853,00 311.618.845.980,00 4.696.400.000,00 13.695.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
41.984.092.873,00 2.550.000.000,00 339.027.712.756,00 35.098.804.815,00 101.674.593.909,43 202.254.314.031,57 713.572.451.609,00
11
3. Pedoman Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu untuk Tahun Anggaran 2007, Bupati Kabupaten Tanggamus telah menerbitkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007. 4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ·
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
·
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
·
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
·
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah dengah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan
Pemerintah
Nomor
106
Tahun
2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. ·
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
·
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
5. Komponen Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Tanggamus meliputi: a. Neraca; b. Laporan Realisasi APBD; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. 6. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah.
7. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
di mana belanja daerah terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dirinci menurut jenis belanja meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Hibah,
Belanja
Bantuan
Sosial,
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Langsung dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja dan setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Konversi Penyajian Laporan keuangan sesuai PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberi amanat agar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus berusaha menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2007 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 untuk memenuhi ketentuan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dengan teknik konversi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 ke Laporan Keuangan berdasarkan SAP. Konversi penyajian laporan keuangan yang dilakukan mengacu kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Dasar Akuntansi Dasar Akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu Dasar Kas (cash basis) dan Dasar Akrual (accrual basis). Dasar Kas untuk
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi APBD. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang di setor dan masuk ke rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari rekening kas umum daerah dan atau telah dipertanggungjawabkan. Dasar Akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca yang berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saar terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 8. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi a. Kas dan Setara Kas Kas terdiri dari kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo simpanan di bank. Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan merupakan Saldo UUDP yang masih harus disetor oleh Pemegang Kas setelah tahun anggaran berakhir. Deposito dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan setelah penempatan diklasifikasikan juga sebagai “setara kas”. b. Piutang Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Untuk piutang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007 dinyatakan sebagai Bagian Lancar dari Piutang tersebut. Piutang yang jatuh tempo melebihi Tahun Anggaran 2007 dinyatakan sebagai Aset Lainnya, sedangkan piutang tahun 2006 yang belum tertagih masih dicatat sebagai Piutang tahun 2007. c. Persediaan Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dibukukan berdasarkan saldo buku per tanggal 31 Desember 2007 serta dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan terakhir, atau harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga wajar/estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh melalui donasi.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
15
d. Investasi Permanen Investasi permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Investasi permanen dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikannya yang sah atas investasi tersebut. e. Aset Tetap Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri atas: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi dalam Pengerjaan. Aset Tetap dinyatakan dalam neraca sebesar Nilai Belanja yang dikeluarkan atau Nilai Pasar atau Biaya Pengganti Baru Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost) untuk aset khusus yang tidak ada di pasaran. Harga perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya administrasi proyek, perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Semua Aset Tetap tidak disusutkan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang, dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan. f.
Aset Lainnya Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Lancar, Aset Tetap, dan Investasi Permanen. Aset lainnya meliputi piutang dari tagihan TPTGR, tagihan penjualan angsuran, built operate and transfer (BOT), Dana Cadangan, dan aset lain-lain. Dana Cadangan dinyatakan sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana yang tercantum dalam APBD ditambah dengan hasil yang diperolehnya.
g. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dinyatakan sebesar jumlah yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
h. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar meliputi saldo dana lancar, cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Saldo Dana Lancar Saldo Dana Lancar merupakan perkiraan ringkasan operasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Saldo Dana Lancar dinyatakan sama dengan jumlah saldo kas yang ada di Neraca. Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam Piutang Jangka Pendek. Cadangan ini dinyatakan sebesar saldo Piutang. Cadangan untuk Persediaan Cadangan untuk Persediaan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam Persediaan. Cadangan ini dinyatakan sebesar nilai Persediaan yang disajikan di Neraca. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek merupakan perkiraan lawan Ekuitas Dana Lancar. Oleh karena itu merupakan pengurangan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Hutang Jangka Pendek. i.
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan jumlah nilai Hutang Jangka Panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk Investasi Jangka Panjang. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai yang diinvestasikan dalam investasi permanen. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk Aset Tetap seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Aset Tetap bersangkutan. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Aset lainnya. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang merupakan perkiraan lawan ekuitas dana yang diinvestasikan. Oleh karena itu, merupakan pengurang kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Hutang Jangka Panjang. j.
Ekuitas Dana yang Dicadangkan Ekuitas Dana yang dicadangkan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai akumulasi dana yang dicadangkan dari setiap tahun anggaran.
k. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD, dan investasi lainnya, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). l.
Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan Dana Perimbangan merupakan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB), bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). m. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan. Lain-lain Pendapatan yang Sah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). Belanja n. Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga. o. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. p. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Transfer q. Transfer Keluar Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA PER 31 DESEMBER 2007 1 1.1
ASET ASET LANCAR
Rp
1.160.430.716.580,15
Rp
21.741.797.591,33
Kas
1.1.1
Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus terdiri dari: Kas di Kas Daerah Rp
9.582.067.608,64
Kas di Kas Daerah adalah uang Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ada di: a. PT.Bank Lampung Kota Agung: • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00001.2 (Rutin) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00002.2 (DAU) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00004.6 (Dana Perimbangan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00003.2 (DAK Pendidikan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00007.9 (DAK Kelautan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00006.3 (DAK Pertanian) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00009.5 (DAK Lingkungan Hidup) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00008.2 (DAK Infrastruktur) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00005.4 (DAK Kesehatan) Jumlah
Rp
171.137.992,13
Rp
5.233.631.841,51
Rp
81.332.414,00
Rp
135.726.240,00
Rp
482.412.146,00
Rp
177.837.025,00
Rp
37.319.454,00
Rp
0,00
Rp Rp
0,00 6.319.397.112,64
Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 534.500.362,00 1.632.749.886,00 977.420.248,00 3.144.670.496,00
Rp
118.000.000,00
b. PD. BPRS Kota Agung: • • • •
Rekening Rekening Rekening Rekening
No. 208.01.01.01. 000028 No. 208.01.01.01. 000025 No. 208.01.01.01. 000004 No. 208.01.01.01. 000008 Jumlah
c. Pinjaman pada Kas Daerah (Pinjaman pada kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Setda pada Tahun 2007 untuk keperluan dinas dan sampai dengan 31 Desember 2007 belum dikembalikan ke Kasda)
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
1.1.2
1.1.6
Kas di Bendahara
Rp
2.758.795.142,00
Kas di Bendahara adalah uang Pemerintah Kab. Tanggamus yang berada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sampai dengan tutup buku 31 Desember 2007: • Kas di Bendahara Pengeluaran (Lampiran 1) Rp Rp • Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Rp
2.758.795.142,00 0,00 2.758.795.142,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Rp
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo sampai dengan 31 Rp Desember 2007 (Lampiran 2) Piutang
9.733.333,33
9.733.333,33
Rp
6.079.642.967,36
Piutang Pajak
Rp
1.231.177.313,38
• Piutang Pajak Hotel. Restoran dan PPJ (Lampiran 3) • Piutang PBB (Lampiran 4)
Rp
1.015.348.515,00
Rp
215.828.798,38
Rp
4.359.907.113,59
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah
Rp Rp Rp
683.033.098,00 1.756.837.912,00 1.808.783.094,59
Rp
49.604.212,00
Rp Rp
61.648.797,00 4.359.907.113,59
Piutang Lainnya
Rp
488.558.540,39
• Piutang Bagi Hasil BMT Sabilimuttaqin • Piutang Kontribusi MTQ Tahun 2006 • Piutang KSO (Lampiran 5)
Rp Rp Rp
2.348.540,39 25.000.000,00 461.210.000,00
Piutang adalah piutang yang jatuh tempo dalam Tahun 2007 terdiri dari: 1.1.9
1.1.10
Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Dengan Rincian sbb: • • • •
1.1.11
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
21
1.1.13
1.2
Persediaan
Rp
3.311.558.540,00
Persediaan adalah persediaan obat-obatan, Serta hewan ternak dan alat kontrasepsi per 31 Desember 2007 dengan rincian: • Obat-obatan dan Alkes • Ikan • Alat Kontrasepsi Jumlah
Rp Rp Rp Rp
3.163.735.090,00 98.412.500,00 49.410.950,00 3.311.558.540,00
INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1
Investasi Permanen
1.2.1.1
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lampiran 6) • Penyertaan modal berupa saham seri A Prioritas pada PT Bank Lampung per tanggal 31 Desember 2007 • Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah per tanggal 31 Desember 2007 (Sesuai Perda Kab. Tanggamus • Penyertaan modal pada PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya per tanggal 31 Desember 2007 (Sesuai Perda Kab. Tanggamus No. 09 Tahun 2005) • Penyertaan modal pada PDAM Way Agung per tanggal 31 Desember 2007 Jumlah
1.2.2
1.3
Rp
22.354.863.588,43
Rp
22.354.863.588,43
Rp
6.388.648.061,43
Rp
7.126.761.882,00
Rp
6.392.702.594,00
Rp Rp
2.446.751.051,00 22.354.863.588,43
Rp
6.238.560.000,00
Investasi Dana Bergulir berupa Hewan Ternak pada Kelompok Tani (Lampiran 7) Rp
6.238.560.000,00
Investasi Non Permanen
ASET TETAP (Lampiran 8)
1.3.1
Tanah
Rp
284.853.235.407,00
1.3.2
Peralatan dan Mesin
Rp
142.219.227.084,00
• • • • • • • • • •
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
95.152.246.200,00 27.436.405.500,00 564.372.099,00 1.024.347.350,00 10.631.253.435,00 796.348.500,00 500.000,00 6.187.993.000,00 271.131.000,00 154.630.000,00 142.219.227.084,00
Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat kantor & Rumah Tangga Alat Studio & Komunikasi Alat Ukur Alat Kedokteran & Kesehatan Alat Laboratorium Alat Persenjataan/Keamanan Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
28.593.423.588,43
Rp
1.108.837.219.739,00
22
1.3.3
Gedung dan Bangunan
Rp
461.005.030.488,00
• • • •
Rp Rp Rp Rp Rp
447.874.946.620,00 26.713.250,00 4.981.250,00 13.098.389.368,00 461.005.030.488,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp
210.536.095.760,00
• • • •
Rp Rp Rp Rp Rp
171.958.358.160,00 37.152.013.350,00 28.748.900,00 1.396.975.350,00 210.536.095.760,00
Aset Tetap Lainnya
Rp
6.169.859.750,00
• Perpustakaan/Buku • Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga • Barang Hewan Ternak dan Tanaman Jumlah
Rp
5.588.068.000,00
Rp Rp Rp
335.424.000,00 246.367.750,00 6.169.859.750,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Lampiran 9)
Rp
4.053.771.250,00
Bangunan dan Gedung Monumen Tugu Peringatan Bangunan Lainnya Jumlah
1.3.4
1.3.5
1.3.6 1.4
Jalan dan Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah
ASET LAINNYA
1.4.1
Tagihan Penjualan Angsuran (Lampiran 10)
Rp
22.088.889,89
1.4.2
Piutang TGR Jangka Panjang (Lampiran 11)
Rp
1.236.186.771,50
2 2.1 2.1.3
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Luncuran 2007 Rp Hutang Luncuran terdiri atas: a. Utang atas penyelesaian pekerjaan Tahun 2007 kepada Pihak III yang belum dilunasi sehingga diluncurkan pada APBD Tahun 2008 (Lampiran 12). dengan perincian : Rp • Dinas Pekerjaan Umum b. Utang Retensi (Lampiran 13) dengan rincian: Rp • Dinas Pendidikan Rp • Dinas Kesehatan Rp • RSUD Pringsewu Rp • Dinas Pekerjaan Umum Rp • Bappeda Rp • Dinas Perhubungan Rp • Dinas Pertambangan Rp • Dinas Pasar Rp • Dinas Pendapatan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
1.258.275.661,39
Rp
11.688.056.711,00
Rp
11.688.056.711,00
10.694.027.711,00
6.290.122.300,00 438.760.350,00 159.796.250,00 24.127.050,00 3.368.924.060,00 2.101.950,00 86.877.550,00 71.967.551,00 12.216.250,00 2.900.000,00 23
• Dinas Pertanian • Dinas Kelautan • Dinas Pariwisata Jumlah 2.1.4 3 3.1 3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.5
Utang Asuransi
Rp Rp Rp Rp
109.538.500,00 102.039.400,00 24.656.500,00 4.403.905.411,00
Rp
994.029.000,00
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Terdiri dari: SILPA Rp Cadangan Piutang Rp Cadangan untuk Persediaan Rp Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Tahun 2007 Rp Rp Jumlah
3.2
EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah
TOTAL EKUITAS DAN HUTANG
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
1.148.742.659.869,15
Rp
10.053.740.880,33
Rp
1.138.688.918.988,82
Rp
1.160.430.716.580,15
12.340.862.750,64 6.089.376.300,69 3.311.558.540,00 (11.688.056.711,00) 10.053.740.880,33
Rp 22.354.863.588,43 Rp 6.238.560.000,00 Rp 1.108.837.219.739,00 Rp 1.258.275.661,39 Rp 1.138.688.918.988,82
24
PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI APBD TA 2007 4 4.1 4.1.1
4.1.2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian: • Pajak Hotel Lainnya • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame Papan • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
626.404.689.595,60
Rp
13.139.814.012,60
Rp
2.996.104.551,00
Rp
3.557.925.652,00
20.875.000,00 30.443.000,00 5.100.000,00 67.435.265,00 2.627.912.286,00 244.339.000,00 2.996.104.551,00
Retribusi Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: a. Retribusi Jasa Umum Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Retribusi Pelayanan Kesehatan − Pelayanan Kesehatan Dasar (Dinas Kesehatan) − Retribusi Pemerikasaan Kesehatan Calon Mempelai − Retribusi Asuransi Kesehatan − Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan − Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (RSUD Pringsewu) − Retribusi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Ternak − Retribusi Penanganan Rabies − Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur 1 Hari (DOC) • Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil − Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP − Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Capil − Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga • Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
2.697.989.361,00
Rp
729.506.066,00
Rp
355.661.550,00
Rp Rp Rp
21.052.000,00 22.385.350,00 22.869.600,00
Rp
278.526.450,00
Rp Rp
3.560.000,00 700.000,00
Rp
24.751.116,00
Rp
86.180.000,00
Rp Rp
250.820.000,00 100.000.000,00
Rp
142.770.000,00
Rp
8.050.000,00
Rp Rp Rp
37.350.000,00 121.810.000,00 126.119.770,00 25
• Retribusi Jasa Umum Lainnya − Administrasi/Karcis − Tindakan/Operasi − Rawat Jalan − Rawat Inap Umum − Obat-obatan − PHB/Askes − Laboratorium − Radiologi − Ambulance − Jasa Konsultasi Medik − Retribusi RSUD Kota Agung − Retribusi Hasil Pertambangan Umum b. Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Sewa Tanah/Toko) • Retribusi Tempat Pelelangan • Retribusi Terminal • Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • Retribusi Rumah Potong Hewan • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga • Retribusi Usaha Lainnya − Retribusi Jasa Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan c. Retribusi Perizinan tertentu • Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan • Retribusi Ijin Ganguan/Keramaian • Retribusi Ijin Trayek • Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat • Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah • Retribusi Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan • Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) • Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) • Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya − Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta − Retribusi Lain-lain (Izin Tanda Industri/ TDI) − Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) − Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.346.203.525,00 13.068.000,00 35.175.500,00 16.565.250,00 165.724.000,00 262.772.325,00 340.644.700,00 30.403.250,00 5.109.000,00 5.676.000,00 95.823.000,00 20.542.500,00 354.700.000,00
Rp
227.996.787,00
Rp Rp Rp
78.720.000,00 53.786.787,00 64.750.000,00
Rp
3.800.000,00
Rp Rp Rp Rp
400.000,00 20.840.000,00 4.350.000,00 1.350.000,00
Rp
1.350.000,00
Rp Rp Rp Rp
631.939.504,00 118.861.360,00 45.101.710,00 5.140.000,00
Rp Rp
20.020.000,00 6.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
385.795.434,00 18.230.000,00 2.730.000,00 6.030.000,00 23.631.000,00
Rp
15.900.000,00
Rp Rp Rp
3.505.000,00 3.726.000,00 500.000,00
26
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp
1.173.267.165,00
Rp
5.412.516.644,60
Rp Rp
608.078.725.783,00 587.488.343.783,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada: − PT. Bank Lampung − Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus Jumlah 4.1.4
Rp Rp Rp
1.057.267.165,00 116.000.000,00 1.173.267.165,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: a. Penerimaan Jasa Giro
Rp
994.551.551,00
• Jasa Giro Kas Daerah Rp • Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Rp • Jasa Giro Dana Cadangan/Tabungan Wadiah Rp
754.283.733,00
b. Pendapatan Bunga Deposito
Rp
719.824.174,00
Rp
719.824.174,00
Rp
252.878.336,00
Rp
252.878.336,00
Rp Rp Rp
25.590.881,00 25.519.401,00 71.480,00
e. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rp • Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Rp
4.800.000,00 4.800.000,00
• Rekening Deposito pada PT Bank Lampung c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) • Kerugian Uang Daerah d. Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Pekerjaan
Keterlambatan
• Bidang Pekerjaan Umum • Bidang Pertanian
f. Pendapatan Lain-lain • Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga • Penerimaan Uang Nikah dan Rujuk • TASPEN • Pengolahan KSO/17 Unit Hand Tractor • Penerimaan dari Balai Benih Pertanian • Bagi Hasil Usaha Ternak Gaduhan • Penerimaan dari Balai Benih Perikanan • Penerimaan Lainnya 4.2 4.2.1
133.237.637,00 107.030.181,00
Rp
3.414.871.702,60
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.562.671,10 10.863.000,00 46.370.912,00 50.800.000,00 8.750.000,00 25.489.800,00 11.250.000,00 3.226.785.319,50
PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb:
4.2.1.1
a. Bagi Hasil Pajak • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
27.839.691.623,00
Rp
23.619.917.842,00
27
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp • Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25, dan 29) Rp 4.2.1.2
4.2.1.3
b.Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam • Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan • Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi • Bagi Hasil Sumber Daya Alam Lainnya Dana Alokasi Umum Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Alokasi Umum Jumlah
4.2.1.4
Dana Alokasi Khusus Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Jalan dan Irigasi) • Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan • Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan • Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan • Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian • Dana Alokasi Khusus Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Jumlah
4.2.3
2.065.743.120,00
Rp
17.686.652.160,00
Rp
44.655.269,00
Rp Rp Rp
399.980.033,00 16.903.435.069,00 338.581.789,00
Rp
495.346.000.000,00
Rp Rp
495.346.000.000,00 495.346.000.000,00
Rp
46.616.000.000,00
Rp Rp Rp
14.366.000.000,00 8.854.000.000,00 15.683.000.000,00
Rp Rp
2.646.000.000,00 4.263.000.000,00
Rp Rp
804.000.000,00 46.616.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • • • •
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah 4.3
2.154.030.661,00
Rp Rp Rp
5.016.777.000,00 4.383.418.000,00 10.961.912.000,00
Rp
66.140.000,00
Rp Rp
162.135.000,00 20.590.382.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan (Dana dari Pusat) Rp Jumlah Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
20.590.382.000,00
Rp
5.186.149.800,00
5.186.149.800,00 5.186.149.800,00 28
5 5.1 5.1.1
BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Gaji dan Tunjangan • Tambahan Penghasilan PNS • Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH • Biaya Pemungutan Pajak Daerah • Belanja Beasiswa Pendidikan PNS • Honorarium/Upah/Insentif • Uang Lembur • Belanja Kursus.Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS • Belanja Perawatan dan Pengobatan • Bantuan Kesejahteraan dan Uang Duka Jumlah
5.1.2
Jumlah
3.080.400.000,00 721.361.769,00 297.300.000,00 21.375.974.450,00 377.468.500,00
Rp Rp Rp Rp
2.803.152.000,00 4.298.084.428,00 3.876.303.995,00 336.487.835.603,00
Rp Rp Rp Rp
Rp
2.101.500.000,00
Rp
647.500.000,00
Rp Rp
1.581.036.000,00 4.330.036.000,00
Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
489.487.333.253,00
Rp
336.487.835.603,00
Rp
95.081.778.777,00
Rp
4.330.036.000,00
Rp
12.190.825.000,00
Rp
41.396.857.873,00
11.261.325.000,00 929.500.000,00 12.190.825.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/ Kelurahan Rp • Belanja Bantuan PILKADA Rp Jumlah Rp
679.154.502.437,00
74.548.220.257,00 13.642.329.300,00 6.891.229.220,00 95.081.778.777,00
Belanja Bantuan Sosial Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan • Belanja Bantuan Partai Politik Jumlah
5.1.5
Rp Rp Rp Rp Rp
Belanja Hibah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat • Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta • Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat /Perorangan Jumlah
5.1.4
294.359.540.461,00 5.298.250.000,00
Belanja Barang Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan
5.1.3
Rp Rp
Rp
23.089.450.000,00 18.307.407.873,00 41.396.857.873,00 29
5.2 5.2.1
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Modal Tanah Jumlah
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Alat-alat Berat • Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor • Belanja Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor • Belanja Alat-alat Bengkel • Belanja Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan • Belanja Peralatan Kantor • Belanja Perlengkapan Kantor • Belanja Komputer • Belanja Mebeulair • Belanja Peralatan Dapur • Belanja Alat-alat Studio • Belanja Alat-alat Komunikasi • Belanja Alat-alat Ukur • Belanja Alat-alat Kedokteran • Belanja Alat-alat Laboratorium • Belanja Alat-alat Persenjataan/ Keamanan • Belanja Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Bangunan Gedung Kantor • Belanja Bangunan Rumah Dinas • Belanja Gedung Gudang • Belanja Bangunan Monumen • Belanja Tugu Peringatan • Belanja Bangunan Lainnya Jumlah
Rp Rp
304.142.000,00 8.219.024.000,00
Rp Rp
316.184.500,00 564.372.099,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00 6.000.000,00
Rp Rp
148.630.000,00 23.419.286.884,00
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
670.310.900,00
Rp
23.419.286.884,00
Rp
49.861.473.223,00
Rp
113.920.664.360,00
34.172.871.155,00 2.200.669.300,00 360.968.900,00 23.593.250,00 4.981.250,00 13.098.389.368,00 49.861.473.223,00
Belanja Modal Jalan.Irigasi dan Jaringan Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Jalan • Belanja Jembatan • Belanja Jaringan Air • Belanja Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota • Belanja Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah
188.250.146.617,00
670.310.900,00 670.310.900,00
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
Rp Rp Rp
90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00
Rp Rp Rp
28.748.900,00 1.396.975.350,00 113.920.664.360,00 30
5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Buku/Kepustakaan • Belanja Hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah
5.3 5.3.1
Rp Rp Rp
Rp
6.1 6.1.1 6.2
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Penggunaan Sisa Anggaran (SiLPA)
Lebih
Rp
1.417.022.567,00
Rp
(52.749.812.841,40)
Rp
65.090.675.592,04
Rp
12.340.862.750,64
1.417.022.567,00
Surplus/Defisit 6
378.411.250,00
95.130.000,00 283.281.250,00 378.411.250,00
Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga
Rp
Rp
68.440.675.592,04
Rp
68.440.675.592,04
Rp
3.350.000.000,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
1.000.000.000,00
Rp Rp Rp Rp
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 350.000.000,00 3.350.000.000,00
Perhitungan
Pengeluaran Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb:
6.2.1
Penyertaan Modal Penyertaan modal terdiri : • PT. Bank Lampung • Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus • PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya • PDAM Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
31
PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2007 7.1 7.1.1 7.1.1.1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C Jumlah
7.1.1.2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
626.404.689.595,60
Rp
2.996.104.551,00
Rp
3.557.925.652,00
20.875.000,00 30.443.000,00 5.100.000,00 67.435.265,00 2.627.912.286,00 244.339.000,00 2.996.104.551,00
Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : • Retribusi Pelayananan Kesehatan − Pelayanan Kesehatan Dasar (Dinas Kesehatan) − Retribusi Pemerikasaan Kesehatan Calon Mempelai − Retribusi Asuransi Kesehatan − Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan − Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (RSUD Pringsewu) − Retribusi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Ternak − Retribusi Penanganan Rabies − Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur 1 Hari (DOC) Jumlah • Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Catatan Sipil • Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor • Retribusi Jasa Umum Lainnya − Administrasi/Karcis − Tindakan/Operasi − Rawat Jalan − Rawat Inap Umum − Obat-obatan − PHB/Askes
Rp
729.506.066,00
Rp
355.661.550,00
Rp Rp Rp
21.052.000,00 22.385.350,00 22.869.600,00
Rp
278.526.450,00
Rp Rp
3.560.000,00 700.000,00
Rp Rp
24.751.116,00 729.506.066,00
Rp
86.180.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250.820.000,00 37.350.000,00 121.810.000,00 126.119.770,00 1.346.203.525,00 13.068.000,00 35.175.500,00 16.565.250,00 165.724.000,00 262.772.325,00 340.644.700,00
32
− Laboratorium − Radiologi − Ambulance − Jasa Konsultasi Medik − Retribusi RSUD Kota Agung − Retribusi Hasil Pertambangan Umum Jumlah • Retribusi Jasa Usaha − Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Sewa Tanah/Toko) − Retribusi Tempat Pelelangan − Retribusi Terminal − Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa − Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus − Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan − Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga − Retribusi Usaha Lainnya − Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan Jumlah • Retribusi Perizinan tertentu − Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan − Retribusi Ijin Ganguan/Keramaian − Retribusi Ijin Trayek − Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan − Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah − Retribusi Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan − Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) − Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) − Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) − Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Retribusi Lain-lain (Izin Tanda Industri/ TDI) Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.403.250,00 5.109.000,00 5.676.000,00 95.823.000,00 20.542.500,00 354.700.000,00 1.346.203.525,00
Rp
227.996.787,00
Rp Rp Rp
78.720.000,00 53.786.787,00 64.750.000,00
Rp
3.800.000,00
Rp
400.000,00
Rp Rp
20.840.000,00 4.350.000,00 1.350.000,00
Rp Rp
1.350.000,00 227.996.787,00
Rp
631.939.504,00
Rp Rp Rp
118.861.360,00 45.101.710,00 5.140.000,00
Rp
20.020.000,00
Rp
6.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
385.795.434,00 18.230.000,00 2.730.000,00 6.030.000,00 23.631.000,00
Rp
15.900.000,00
Rp Rp Rp Rp
3.505.000,00 3.726.000,00 500.000,00 631.939.504,00
33
7.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada: • PT. Bank Lampung Rp • Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus Rp Jumlah Rp
Rp
994.551.551,00
Rp Rp
754.283.733,00 133.237.637,00
Rp Rp
107.030.181,00 994.551.551,00
• Bunga Deposito Rp • Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Rp • Pendapatan Denda atas Keterlambatan Rp Pelaksanaan Pekerjaan
719.824.174,00 252.878.336,00
− Jasa Giro Kas Daerah − Jasa Giro Pemegang Kas − Jasa Giro Dana Cadangan/Tabungan Wahdiah Jumlah
− Bidang Pekerjaan Umum − Bidang Pertanian
25.519.401,00 71.480,00 25.590.881,00
Rp
4.800.000,00
Rp
3.414.871.702,60
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.562.671,10 10.863.000,00 46.370.912,00 50.800.000,00 8.750.000,00 25.489.800,00 11.250.000,00 3.226.785.319,50 3.414.871.702,60
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp • Dana Bagi Hasil Pajak
27.839.691.623,00
• Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan • Penerimaan Lain - Lain − Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga − Penerimaan Uang Nikah dan Rujuk − TASPEN − Pengelolaan KSO/17 Unit Hand Tractor − Penerimaan dari Balai Benih Pertanian − Bagi Hasil Usaha Ternak Gaduhan − Penerimaan dari Balai Benih Perikanan − Penerimaan Lainnya Jumlah 7.1.1.5
− Pajak Bumi dan Bangunan − BPHTB − PPh Orang Pribadi dan PPh. Pasal 21 Jumlah • Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam − PSDH PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
5.412.516.644,60
Rp
45.526.343.783,00
25.590.881,00
Rp Rp Rp
Jumlah
1.173.267.165,00
1.057.267.165,00 116.000.000,00 1.173.267.165,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Penerimaan Jasa Giro Kas
Rp
Rp Rp Rp Rp
23.619.917.842,00 2.154.030.661,00 2.065.743.120,00 27.839.691.623,00
Rp
17.686.652.160,00
Rp
44.655.269,00 34
− Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan − Penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi − Penerimaan dari Sumber Daya Alam Lainnya Jumlah
Rp
399.980.033,00
Rp
16.903.435.069,00
Rp Rp
338.581.789,00 17.686.652.160,00
7.1.1.6
Dana Alokasi Umum
Rp
495.346.000.000,00
7.1.1.7
Dana Alokasi Khusus
Rp
46.616.000.000,00
Rp
20.590.382.000,00
Rp
5.186.149.800,00
Rp
490.904.355.820,00
• • • • • •
7.1.1.8
Bidang Infrastruktur Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Jumlah
7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.2.4 7.1.2.5 7.1.2.6
Rp Rp
804.000.000,00 46.616.000.000,00
Rp Rp
5.016.777.000,00 4.383.418.000,00
Rp
10.961.912.000,00
Rp
66.140.000,00
Rp Rp
162.135.000,00 20.590.382.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah • Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan
7.1.2
14.366.000.000,00 8.854.000.000,00 15.683.000.000,00 2.646.000.000,00 4.263.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak • Pajak Kendaraan bermotor • BBN-KB • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah
7.1.1. 9
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
5.186.149.800,00
ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp
336.487.835.603,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00
Rp Rp Rp Rp
41.396.857.873,00 1. 417.022.567,00 95.081.778.777,00 490.904.355.820,00
35
7.2 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.2.2.4 7.2.2.5 7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8 7.2.2.9 7.2.2.10 7.2.2.11 7.2.2.12 7.2.2.13 7.2.2.14 7.2.2.15 7.2.2.16 7.2.2.17 7.2.2.18 7.2.2.19 7.2.2.20 7.2.2.21 7.2.2.22 7.2.2.23 7.2.2.24 7.2.2.25 7.2.2.26
7.3 7.3.2.1 7.3.2.1 7.4 7.4.1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah Belanja Alat-Alat Berat Belanja Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Alat-Alat Bengkel Belanja Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Peralatan Kantor Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Komputer Belanja Meubelair Belanja Peralatan Dapur Belanja Alat-Alat Studio Belanja Alat-Alat Komunikasi Belanja Alat-Alat Ukur Belanja Alat-Alat Kedokteran Belanja Alat-Alat Laboratoruium Belanja konstruksi Jalan Belanja Konstruksi Jembatan Belanja Konstruksi Jaringan Air Belanja Penerangan Jalan Belanja Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Buku/Kepustakaan Belanja Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Alat-Alat Persenjataan/Keamanan Belanja Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran
Rp Rp Rp
670.310.900,00 304.142.000,00 8.219.024.000,00
Rp Rp
316.184.500,00 564.372.099,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00 90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00 28.748.900,00 1.396.975.350,00 49.861.473.223,00 95.130.000,00 283.281.250,00 6.000.000,00
Rp
148.630.000,00
Rp
188.250.146.617,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
26.132.958.161,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS KELUAR KAS Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS MASUK KAS
7.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Lampiran 14)
7.4.2
ARUS KELUAR KAS
Rp Rp
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00
7.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rp
26.132.958.161,00
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp (Rp56.099.812.841,40)
36
SALDO AWAL KAS
Rp
68.440.675.592,04
SALDO AKHIR KAS
Rp
12.340.862.750,64
Saldo Akhir Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah R/K di Bank Lampung R/K di Bank PD. BPRS Tanggamus Peminjaman Kas Daerah Kas di Pemegang Kas
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
9.582.067.608,64
Rp Rp Rp Jumlah Rp
6.319.397.112,64 3.144.670.496,00 118.000.000,00 9.582.067.608,64
Rp
2.758.795.142,00
37
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Pasal 23 E Perubahan Ketiga Dasar 1945; b. Pasal 31 ayat (2) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Pasal 56 ayat (3) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Pasal 2 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Pasal 184 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; f.
Pasal 81 ayat (1)
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g. Pasal 1 Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan; h. Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsipprinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas: a.
Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
38
c.
Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2007;
d.
Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Laporan Arus Kas TA 2007 sesuai dengan SAP;
e.
Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi : a.
Keberadaan dan keterjadian;
b.
Kelengkapan;
c.
Hak dan Kewajiban;
d.
Penilaian dan Alokasi;
e.
Penyajian dan Pengungkapan.
4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK RI Tahun 2007 dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. 5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2007 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : a.
Perencanaan Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya 3) Penentuan Tingkat Materialitas 4) Penentuan Metode Uji Petik
b.
Pelaksanaan Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Pengujian Analitis 2) Pengujian Pengendalian 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
39
4) Penyelesaian Penugasan c.
Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Waktu Pemeriksaan Waktu pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung berlangsung dari tanggal 27 April 2008 s.d. 31 Mei 2008.
7. Objek Pemeriksaan Objek pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 meliputi: a. Neraca per 31 Desember 2007 b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2007 c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007 d. Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 8. Kendala Pemeriksaan
Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memahami sepenuhnya penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan pada waktu pemeriksaan terjadi perubahan struktur pemerintahan sehingga dokumen sumber dan pendukung tidak diberikan tepat waktu.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
40
Lampiran 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SISA KAS DI PEMEGANG KAS PER 31 DESEMBER 2007 (Setelah Audit) Penyetoran No.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dinas/kantor
2 DPRD Sekretariat Kab Humas Hukum Tapem Pekon Ekobang Sosbud Umum BAWASDA BAPPEDA BAKEUDA Pos Bantuan BKD Cat. Sipil & KB Kantor Litbang Kantor Pol PP KESBANG PERTANIAN PERIKANAN Pertambangan HUTBUN Perindustrian PASAR DISPENDA PMD KESEHATAN RSUD Pringsewu RSUD Kota Agung Pendidikan
Sisa Kas Tahun 2007 3 5,101,620,314 28,463,231 16,055,000 44,895,000 54,573,700 94,543,200 60,000 220,000 8,028,876 15,775,837 21,670,312 617,835,842 977,900,000 1,109,677,733 122,101,669 70,116,489 75,228,671 3,390,650 58,291,520 43,393,965 9,452,953 12,010,014 67,439,923 22,297,995 362,188,838 95,563,834 266,900,445 650,360,434 435,125,416 947,638,491
Disetor Sebelum Disetor Setelah 31 31 Desember 2007 Desember 2007 4 4,789,260,444 23,831,196 16,055,000 1,758,400 14,318,100 55,353,200 220,000 8,028,876 10,599,567 6,657,586 576,113,424 694,900,000 1,063,624,333 107,211,259 62,052,400 66,710,671 3,349,000 19,845,000 36,513,442 9,542,453 10,606,740 13,588,827 22,177,995 324,811,735 79,995,671 99,494,824 77,548,901 425,955,116 34,984,914
5 312,379,870 43,136,600 40,255,600 39,190,000 60,000 5,176,270 15,062,726 41,722,418 283,000,000 46,325,800 14,890,410 8,064,089 8,518,000 41,650 38,446,520 6,880,523 1,403,274 53,851,096 120,000 37,377,103 15,568,163 167,675,621 572,811,533 9,170,300 912,653,577
Jumlah 6=(4+5) 5,101,640,314 23,831,196 16,055,000 44,895,000 54,573,700 94,543,200 60,000 220,000 8,028,876 15,775,837 21,720,312 617,835,842 977,900,000 1,109,950,133 122,101,669 70,116,489 75,228,671 3,390,650 58,291,520 43,393,965 9,542,453 12,010,014 67,439,923 22,297,995 362,188,838 95,563,834 267,170,445 650,360,434 435,125,416 947,638,491
Sisa Kas Belum Disetor
Jumlah Sisa Kas Yang Belum di Setor Per 31 Desember 2007
7=(3-6)
8=(3-4)
(20,000) 4,632,035 (50,000) (272,400) (89,500) (270,000) -
312,359,870 4,632,035 43,136,600 40,255,600 39,190,000 60,000 5,176,270 15,012,726 41,722,418 283,000,000 46,053,400 14,890,410 8,064,089 8,518,000 41,650 38,446,520 6,880,523 1,403,274 53,851,096 120,000 37,377,103 15,568,163 167,405,621 572,811,533 9,170,300 912,653,577
1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
2 Dinas PU Perhubungan PARIWISATA KOTA AGUNG WONOSOBO Talang Padang Pulau Panggung PAGELARAN PUGUNG PRINGSEWU SUKOHARJO GADINGREJO PARDASUKA CUKUH BALAK SEMAKA Pematang Sawa SUMBEREJO ULU BELU ADILUWIH KELUMBAYAN AMBARAWA BANYUMAS LIMAU GUNUNG ALIP GISTING Kota agung timur Kota Agung Barat Jumlah
3 61,320,599 13,627,742 17,192,807 398,670 3,105,135 3,032,000 9,700 735,250 1,272,691 234,185 290,363 503,625 1,270,000 2,400,000 1,340,645 600,000 619,000 284,235 3,600,000 776,500 396,660 97,230 3,144,535 11,449,071,924
4 6,204,832 13,582,742 7,490,067 162,915 41,445 32,000 9,700 732,000 1,129,049 59,915 290,363 503,625 1,500,000 2,400,000 118,625 151,000 284,235 116,500 396,660 19,835 261,700 8,690,596,282
5 55,115,767 45,000 9,702,740 235,755 3,063,690 3,000,000 3,250 143,642 174,270 1,222,020 600,000 468,000 3,600,000 660,000 77,939 2,882,835 2,754,776,051
6=(4+5) 61,320,599 13,627,742 17,192,807 398,670 3,105,135 3,032,000 9,700 735,250 1,272,691 234,185 290,363 503,625 1,500,000 2,400,000 1,340,645 600,000 619,000 284,235 3,600,000 776,500 396,660 97,774 3,144,535 11,445,372,333
7=(3-6) (230,000) (544) 3,699,591
8=(3-4) 55,115,767 45,000 9,702,740 235,755 3,063,690 3,000,000 3,250 143,642 174,270 1,222,020 600,000 468,000 3,600,000 660,000 77,395 2,882,835 2,758,795,142
Lampiran 2
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR RINCIAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS SECARA ANGSURAN PER 31 DESEMBER 2007
No.
Nama Pembeli
Merk Type
No. Polisi
Thn
Harga Jual
Tgl Penetapan Penjualan Aset
1
2
3
4
5
6
7
Tgl/Bln/Thn Angsuran Terakhir 8
Bagian Lancar Angsuran penjualan Per 31 Des 2007 9
1
Drs. Laleng Sanip
Toyota Kijang
BE 2036 VZ
1997
24,000,000.00
3-Sep-04
24-Agst-10
4,000,000.00
2
Ir. Hedy Endar
Daihatsu Hi-Line BE 1017 VZ
1997
34,400,000.00
3-Sep-04
10-Agst-10
5,733,333.33
JUMLAH
58,400,000.00
9,733,333.33
Lampiran 3 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PER 31 DESEMBER 2007
No
Wajib Pajak
Periode
1
2
3
Piutang Tahun 2005 dan 2006 Piutang yang belum tahun 2007 dibayar 3
4
Jumlah Piutang
Keterangan
5
6
PAJAK HOTEL PRINGSEWU 1
Hotel Balong Kuring
Desember 2006
320,000
-
320,000
2
Hotel Soponyono
Agustus s/d Desember '05, Desember '06
810,000
-
810,000
3
Hotel Borobudur
Agustus s/d Desember '05, Des '06,Nov,Des 07
330,000
150,000
480,000
-
300,000
300,000
630,000
350,000
980,000
-
225,000
225,000
3,420,000
2,070,000
5,490,000
5,510,000
3,095,000
8,605,000
200,000
-
200,000
GISTING 1
Hotel '21'
Desember 2007
2
Hotel VIP
Desember 2006.Desember 07
3
Hotel Hosana
Desember 2007
KOTA AGUNG 1
Hotel Setia
Feb s/d Agst dan Okt,Nov '05, Jan s/d Des '06, Jan s/d Des 2007 Jumlah Piutang Pajak Hotel
PAJAK RESTORAN Kec. Gading Rejo 1
Suminah
Agustus s/d Oktober '05, Okto '06
2
Buyung
Juni s/d Oktober '05, Okto '06
75,000
-
75,000
3
Kamang
Juni s/d Oktober '05, Okto '06
87,500
-
87,500
1
2
3
3
4
5
6
Kec. Pringsewu 1
Lesehan Bang Akbar
Agustus s/d Desember '05
600,000
-
600,000
2
Sate Ibu Mul
Juli s/d Desember '05
1,225,000
-
1,225,000
3
Ayam Bkr Mas Pendek I
Agustus s/d Desember '05
600,000
-
600,000
4
Sahabat Baru
Agustus s/d Desember '05, Okto'06,Sept 07
360,000
60,000
420,000
5
Pagi Sore
Agustus s/d Desember '05, Okto'06,Sept 07
910,000
130,000
1,040,000
6
Mie Ayam Teluk
Agustus s/d Desember '05
750,000
-
750,000
7
RM. Khas Lampung
Sep, Nov, & Des '06,Maret s/d Des 07
480,000
500,000
980,000
Kec. Sukoharjo 1
RM. Novi
Feb, Jul, Agst '05,
90,000
-
90,000
2
Dedi
Feb, Mar, Agst '05
60,000
-
60,000
3
Sederhana
Jan '06
75,000
-
75,000
4
Minten
Agustus '05
100,000
-
100,000
5
Muria
Jan, Feb, April s/d Des '05, Nov s/d Des '06
480,000
-
480,000
6
RM. Sunda
Jan s/d Maret & Jul, Agst '05, Maret '06
90,000
-
90,000
Kec. Pagelaran 1
RM. Bambu
Feb, Jul '05,
100,000
-
100,000
2
Sella
Jan, Feb, Jul, Agst '05, Feb '06, Sept 07
400,000
150,000
550,000
3
Wr. Lahana
Februari s/d Desember '05
110,000
-
4
Samsidar
Jan, Jul, Agst '05, Des '06,Jan s/d Des 07
100,000
300,000
400,000
77,000
15,000
92,000
110,000 Tutup 2006
Kec. Tlg Padang & Gisting 1
Simp. Gunung Batu
Des'06,Sept 07
2
Satiyem (Gisting)
Feb s/d April, Jul, Agst '05,
375,000
-
375,000
3
Sate Setia (Gisting)
Jan,Feb, Jul & Agst '05
188,000
-
188,000
4
Bu Nur (Gisting)
Jan, Feb, Jun s/d Okto '05, Des'06
156,000
-
156,000
5
Sunaryo (Gisting)
Agst, Nov, Des '05, Des '06
100,000
-
100,000
1
2
3
3
4
5
6
Kec. Kota Agung & Wonosobo 1
Ayam Bkr Mas Pendek II
Jul, Agst, Okto, Nov '05, Okto '06
170,000
-
170,000
2
Pondok Bambu
Agust, Okto '05, Okto '06
150,000
-
150,000
3
Selera Bundo
Jul, Agst, Nov '05, Des '06,Sept 07
350,000
70,000
420,000
4
Bahari
Juli & Okto '05, Des '06,Sept 07
400,000
100,000
500,000
5
Ridwan
Jan, Jul,Agst, Okto & Des '05
180,000
-
180,000 Tutup 2006
6
RM. Simpang Raya
900,000
-
900,000 Tutup 2006
675,000 Tutup 2006
Komplek Pemda 1
BU Nur/ Pak pur
Feb s/d April, Jun s/d Des '05
675,000
-
2
Suwarsih
Jan, Feb & Mei s/d Okt '05, Jun s/d Sept, Nov & Des '06,Sept 07
350,000
25,000
375,000
3
Iwan (Robusta)
Jan, Feb & Okt '05, Agst, Sept, Nov & Des '06,Sept 07
700,000
100,000
800,000
4
Parsiman
Jan, Feb, Jul s/d Okt '05, Maret s/d Sept '06,Sept 07
520,000
40,000
560,000
5
Kantin Tanggamus
Jan s/d Maret, Agst, Okto, Des '05, Maret s/d Sept, Nov & Des '06
1,080,000
225,000
1,305,000
1,200,000
300,000
1,500,000
820,000
40,000
860,000
Sept, Nov & Des 07 6
Pak Cek
Jan s/d Maret, Sept s/d Nov '05, Feb s/d Sept, Nov & Des '06,Sept s/d Des 07
7
Agus BKD
Jan s/d Maret, Mei, Jul, Agust & Okto '05, April s/d Sept, Nov, Des '06 Sept 07
8
Sumadi
Jan s/d Maret, Okto & Des '05, April s/d Sept, Nov, Des '06
790,000
-
9
Kantin Kimprasda
Jan s/d Maret, Jul s/d Des '05, April s/d Sept 06, Sept 07
385,000
25,000
Jan s/d Mar, Mei s/d Des '05
275,000
-
Jan s/d Maret, Jul s/d Okto '05, Mei s/d Sept '06, Sept 07
300,000
25,000
12 Roni
Jan s/d Mar, Mei s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup 2006
13 Kamto (Wonosobo)
Jan, Jun s/d Agust, Okto s/d Des '05
210,000
-
210,000 Tutup
14 Gunarso(Wonosobo)
Jan, Juni s/d Agust, Okto s/d Des '05
210,000
-
210,000 Tutup
15 Musri
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
16 Pak Dirun
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
17 Pak Kowo
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
10 Kantin pengadilan Agama 11
Kantin Agung
790,000 Tutup 2006 410,000 275,000 Tutup 2006 325,000
1
2
18 Ibu Sari
3 Jan s/d April, Jul s/d Okto, Des '05, Mei s/d Sept, Nov & Des '06
3
4
5
6
480,000
15,000
495,000
275,000
25,000
300,000
300,000
-
90,000
10,000
100,000
Sept 07 19 Ibu Susi
Jan s/d Feb, Apr, Jul s/d Agst, Okto '05, Juli s/d Sept, Nov & Des '06 Sept 07
20 RM Pinda P & K
Jul s/d Sep, Nov s/d Des '06
21 Barniah Pariwisata
Desember '06, Sept 07
22 Kantin Kesehatan
September 2007
-
25,000
25,000
23 Kantin Pertambangan
September 2007
-
15,000
15,000
24 Kantin Pol PP
September 2007
-
20,000
20,000
19,698,500
2,215,000
21,913,500
-
984,830,015
984,830,015
-
984,830,015
984,830,015
25,208,500
990,140,015
1,015,348,515
Jumlah Piutang Pajak Restoran
300,000 Tutup 2006
PPJ 1
Penerangan Jalan Umum
2007 Jumlah Piutang PPJ
TOTAL JUMLAH PIUTANG PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN PPJ
Lampiran 4 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PIUTANG PBB, BPHTB PER 31 DESEMBER 2007
No. 1
Wajib Pajak
Piutang Tahun 2006 Yang Belum Dibayar
Piutang Tahun 2007
Jumlah Piutang
Keterangan
2
3
4
5
6
1
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-
12,521,667.50
12,521,667.50
2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
-
10,499,600.88
10,499,600.88
3
Upah Pungut PBB
-
192,807,530.00
192,807,530.00
-
215,828,798.38
215,828,798.38
JUMLAH
Lampiran 5 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS Daftar Rincian KSO Hand Tractor Per 31 Desember 2007 No.
KELOMPOK TANI
KETUA
KECAMATAN
JUMLAH KSO
Bulan Lalu
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2007 1 Karya Darma M. Nasir Ikhsan Wonosobo 2 Al Islah IV Kodriansyah Kota Agung 3 Karya Jaya Faizulloh Kota Agung Timur 4 Karya Baru Robbil Gunung Ulip 5 Karya Maju Anton Suryadi Talang Padang 6 Seganti Muhtaridi Pulau Panggung 7 Sri Basuki Jumadi Pagelaran 8 Mandiri Sugito Pringsewu 9 Tunas Maju Bejo Banyumas 10 Budi Karya Saijo Gading Rejo JUMLAH TAHUN 2007
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 180,000,000
2,500,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,900,000
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2006 1 SENTOSA Agus Yulianto Gading Rejo 2 TANI MUKTI I Kurtubi Talang Padang 3 SUMBER SARI Suharjo Sukoharjo 4 HARAPAN MAJU Abdul Rojak/Suryana Pugung 5 PAYUNG JURAI Alimi Sahyan Pulau Panggung 6 LESTARI Daslim Ulu Belu 7 BINA SEJAHTERA Efrantoni saladin Pulau Panggung 8 BENAWANG INDAH Johansyah Kota Agung 9 KILU ANDAN Dedi Efriansyah Kota Agung Timur JUMLAH TAHUN 2006
18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 164,250,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 2,000,000 3,900,000 3,900,000 3,000,000 3,900,000 3,000,000 31,400,000
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2003 1 Mekar Jaya II Baswar Tarmizi Kota Agung 2 Angon Saka Hasan Suni 3 Muda Karya Syahrin Chalik 4 Sinar Harapan Kodrat W. Wonosobo 5 Sidomaju Ali Sadikin Semaka 6 Insan Cita Firnando Talang Padang 7 Sido Rukun Masno 8 Sejati Wahyono Pardasuka 9 Sudi karya Mujiono 10 Beringin Jaya Tugiman Pringsewu 11 Makmur Widi Winarno 12 Utama Dasino Gading Rejo 13 Panca marga II Sukarman 14 Tresno Maju E. Suwito Pagelaran 15 Karya Subur Sarjono 16 Umbul Jeruk I Habibi Pugung 17 Bina Sejahtera Sumpena JUMLAH TAHUN 2003
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 306,000,000 650,250,000
TOTAL REALISASI SETORAN 2003, 2006 DAN 2007
SETORAN Bulan ini
Jumlah
Sisa KSO
-
2,500,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,900,000
15,500,000 15,600,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 155,100,000
-
3,900,000 3,900,000 3,900,000 2,000,000 3,900,000 3,900,000 3,000,000 3,900,000 3,000,000 31,400,000
14,350,000 14,350,000 14,350,000 16,250,000 14,350,000 14,350,000 15,250,000 14,350,000 15,250,000 132,850,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,990,000 8,000,000 1,600,000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 9,500,000 3,500,000 12,200,000 6,000,000 13,450,000 3,500,000 5,500,000 13,500,000 132,740,000
-
1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,990,000 8,000,000 1,600,000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 9,500,000 3,500,000 12,200,000 6,000,000 13,450,000 3,500,000 5,500,000 13,500,000 132,740,000
17,000,000 17,000,000 17,000,000 10,010,000 10,000,000 16,400,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 8,500,000 14,500,000 5,800,000 12,000,000 4,550,000 14,500,000 12,500,000 4,500,000 173,260,000
189,040,000
-
189,040,000
461,210,000
Lampiran 6
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PENYERTAAN MODAL PER 31 DESEMBER 2007
NO
NAMA PERUSAHAAN
SALDO AWAL (01/01/2007) (Rp)
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO AKHIR (31/12/2007) (Rp)
KETERANGAN
1
PT. BPD LAMPUNG
5,388,648,061.43
1,000,000,000.00
0.00
6,388,648,061.43
2
PT. BPRS TANGGAMUS
5,562,674,527.00
1,564,087,355.00
0.00
3
PT. ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA
4,059,500,000.00
2,333,202,594.00
0.00
4
PDAM WAY AGUNG
0.00
2,446,751,051.00
0.00
7,126,761,882.00 Sesuai Perda no. 03 Tahun 2003 6,392,702,594.00 Sesuai Perda no. 09 Tahun 2005 2,446,751,051.00
15,010,822,588.43
7,344,041,000.00
0.00
JUMLAH
22,354,863,588.43
Lampiran 7
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR INVESTASI DANA BERGULIR HEWAN TERNAK PER 31 DESEMBER 2007 NO 1 I 1
2
3
4
5
KECAMATAN/PEKON 2 Sumber Dana APBD II Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Atas - Pekon Gisting Bawah - Pekon Purwodadi - Pekon Campang - Pekon Kuta Dalom - Pekon Banjar Manis
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Anak Bibit 10 11
8 1 3 3 0 0
81 15 98 173 49 1
89 16 101 176 49 1
6 2 0 68 0 0
8 0 0 91 2 0
14 2 0 159 2 0
Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Sapi FH
73,600,000 13,100,000 81,700,000 141,700,000 39,200,000 4,500,000
5,600,000 800,000 0 63,600,000 800,000 0
Kecamatan Gunung Alip - Pekon Banjar Negeri - Pekon Sukamernah - Pekon Ciherang - Pekon Way Halom
2 9 2 0
15 77 87 49
17 86 89 49
4 7 5 0
5 8 15 0
9 15 20 0
Kambing Kambing Kambing Kambing
14,200,000 71,500,000 71,800,000 39,200,000
3,600,000 6,000,000 8,000,000 0
Kecamatan Sumberejo - Pekon Margoyoso - Pekon Argo Mulyo - Pekon Sumber Mulyo
0 0 2
85 50 24
85 50 26
13 0 4
15 0 5
28 0 9
Kambing Kambing Sapi PO
68,000,000 40,000,000 111,800,000
11,200,000 0 31,000,000
Kecamatan Kota Agung Timur - Pekon Kampung Baru - Pekon Batu Keramat - Pekon Tanjung Anom - Pekon Batu Keramat
3 4 2 1
47 87 95 15
50 91 97 16
0 46 39 0
0 37 34 0
0 83 73 0
Kambing Kambing Kambing Sapi PO
40,900,000 74,000,000 78,200,000 68,500,000
0 33,200,000 29,200,000 0
Kecamatan Kota Agung Barat - Pekon Kali Miring - Pekon Negara Batin
3 0
70 24
73 24
0 0
0 0
0 0
Kambing Kambing
59,300,000 19,200,000
0 0
NO
KECAMATAN/PEKON
1
2
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
Kecamatan Pardasuka - Pekon Sukanegara - Pekon Napal - Pekon Sukorejo
1 2 1
37 40 19
38 42 20
6 3 0
5 5 0
11 8 0
Kambing Kambing Sapi PO
30,700,000 34,200,000 85,300,000
4,400,000 3,200,000 0
Kecamatan Talang Padang - Pekon Way Halom - Pekon Sinar Petir - Pekon Sukabumi - Pekon Talang Padang - Pekon Negeri Agung
2 3 3 3 3
49 50 45 50 50
51 53 48 53 53
6 4 0 0 0
6 5 0 0 0
12 9 0 0 0
Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing
41,400,000 43,300,000 39,300,000 43,300,000 43,300,000
4,800,000 3,600,000 0 0 0
Kecamatan Pugung - Pekon Babakan - Pekon Tanjung Heran - Pekon Tangkit Serdang
2 2 6
47 46 100
49 48 106
17 8 0
38 10 0
55 18 0
Kambing Kambing Kambing
39,800,000 39,000,000 86,600,000
22,000,000 7,200,000 0
Kecamatan Pulau Panggung - Pekon Gunung Meraksa - Pekon Sumber Mulyo
2 3
48 50
50 53
2 0
2 0
4 0
Kambing Kambing
40,600,000 43,300,000
1,600,000 0
10 Kecamatan Banyumas - Pekon Banyuwangi - Pekon Sukamurya
3 3
50 50
53 53
4 0
21 0
25 0
Kambing Kambing
43,300,000 43,300,000
10,000,000 0
12 Kecamatan Adi Luwih - Pekon Sukoharum
3
48
51
9
9
18
Kambing
41,700,000
7,200,000
13 Kecamatan Limau - Pekon Tanjung Siom
3
45
48
4
6
10
Kambing
39,300,000
4,000,000
14 Kecamatan Ambarawa - Pekon Kresno Mulyo
54
846
900
0
0
0
Itik
36,000,000
0
6
7
8
9
NO
KECAMATAN/PEKON
1
2
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
15 Kecamatan Gadingrejo - Pekon Tulung Agung - Pekon Wonodadi - Pekon Bulurejo - Pekon Wonosari - Pekon Mataram - Pekon Bulurejo - Pekon Blitarejo - Pekon Yogyakarta
95 45 40 2 2 2 2 2
1,000 480 470 50 50 50 50 30
1,095 525 510 52 52 52 52 32
0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 0 2 0 1 0
0 0 0 2 2 0 3 0
Itik Itik Itik Kambing Kambing Kambing Kambing Sapi PO
43,800,000 21,000,000 20,400,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 137,000,000
0 0 0 800,000 800,000 0 1,200,000 0
16 Kecamatan Wonosobo - Pekon Soponyono - Pekon Bandarsukabumi
40 50
369 250
409 300
0 0
0 0
0 0
Itik Itik
16,360,000 12,000,000
0 0
18 Kecamatan Semaka - Pekon Bangunrejo
100
1,000
1,100
0
0
0
Itik
44,000,000
0
522
6,611
7,133
261
330
591
-
2,387,460,000
263,800,000
SUB TOTAL I ( APBD II ) II
Sumber Dana APBD I
1
Kecamatan Pulau Panggung - Pekon Sinar Mulyo
2
24
26
16
16
32
Sapi PO
111,800,000
112,000,000
Kecamatan Sumberejo - Pekon Argopeni
0
22
22
0
0
0
Sapi PO
92,400,000
0
Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Atas
0
8
8
1
1
2
Sapi Perah
36,000,000
7,000,000
Kecamatan Pardasuka - Pekon Pardasuka - Pekon Pardasuka - Pekon Pardasuka
4 11 3
34 30 13
38 41 16
1 6 0
9 3 0
10 9 0
Kambing Kambing Kambing
31,600,000 36,100,000 13,700,000
4,000,000 3,600,000 0
2
3
4
NO 1 5
6
7
8
III 1
3
4
5
6
KECAMATAN/PEKON 2 Kecamatan Air Naningan - Pekon Way Harong - Pekon Way Harong
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
13 12
79 81
92 93
13 10
68 66
81 76
Kambing Kambing
77,500,000 78,000,000
32,400,000 30,400,000
Kecamatan Gisting - Pekon Kuta Dalom - Pekon Kuta Dalom
0 0
89 54
89 54
14 0
18 0
32 0
Kambing Kambing
71,200,000 43,200,000
12,800,000 0
Kecamatan Sukoharjo - Pekon Pandan Surat
0
26
26
0
0
0
Kambing
20,800,000
0
SUB TOTAL II ( APBD I )
0 0 0 45
90 90 206 640
90 90 206 685
0 0 0 61
0 0 0 181
0 0 0 242
Kambing Kambing 0 -
72,000,000 72,000,000 164,800,000 756,300,000
0 0 0 202,200,000
Sumber Dana APBN / BLM Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Bawah
0
16
16
4
3
7
Sapi FH
72,000,000
24,500,000
Kecamatan Pagelaran - Pekon Pagelaran - Pekon Pasir Ukir - Pekon Giri Tunggal
0 1 0
53 49 87
53 50 87
0 0 1
0 0 20
0 0 21
Sapi PO Sapi PO Sapi PO
222,600,000 211,300,000 365,400,000
0 0 64,000,000
Kecamatan Gadingrejo - Pekon Parerejo - Pekon Bulurejo
0 0
16 9
16 9
0 0
0 0
0 0
Sapi PO Sapi PO
67,200,000 37,800,000
0 0
Kecamatan Sumberejo - Pekon Sidomulyo - Pekon Simpang Kanan - Pekon Wonoharjo - Pekon Sidomulyo
8 6 10 10
84 74 100 100
92 80 110 110
29 15 0 3
26 38 0 5
55 53 0 8
Kambing Kambing Kambing Kambing
76,000,000 65,800,000 91,000,000 91,000,000
22,000,000 21,200,000 0 3,200,000
Kecamatan Gisting - Pekon Campang - Pekon Campang
0 0
237 75
237 75
12 38
15 43
27 81
Kambing Kambing
189,600,000 60,000,000
10,800,000 32,400,000
Kecamatan Sumberejo - Pekon Argopeni - Pekon Dadapan
NO 1 7
IV 1 2 3
KECAMATAN/PEKON 2 Kecamatan Kota Agung Timur - Pekon Kampung Baru
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
6
101
107
5
0
5
Kambing
SUB TOTAL III ( APBN / BLM )
41
1,001
1,042
107
150
257
-
Sumber Dana Ex - Ifad Kecamatan Wonosobo Kecamatan Pagearan Kecamatan Sukoharjo
6 6 7
71 67 61
77 73 68
5 10 5
8 19 12
13 29 17
Sapi Sapi Sapi
SUB TOTAL IV ( EX - IFAD )
19
20
39
59
-
199 218 Jumah I + II + III + IV
JUMLAH TOTAL
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11 87,400,000
2,000,000
1,637,100,000
180,100,000
231,000,000 219,000,000 204,000,000
35,100,000 77,500,000 45,000,000
654,000,000 5,434,860,000
157,600,000 803,700,000 6,238,560,000
Lampiran 8
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DAFTAR RINGKASAN AKTIVA TETAP PER 31 DESEMBER 2007
NO
URAIAN ASET
SALDO AWAL (01/01/2007) (Rp)
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO AKHIR (31/12/2007) (Rp)
1
TANAH Tanah
284,182,924,507.00 284,182,924,507.00
670,310,900.00 670,310,900.00
0.00 0.00
2
PERALATAN DAN MESIN Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikas Alat Ukur Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Laboratorium Alat Peraga Alat Persenjataan / Keamanan
118,799,940,200.00 94,848,104,200.00 18,901,197,000.00 0.00 0.00 4,927,584,000.00 110,725,000.00 0.00 0.00 12,330,000.00 0.00 0.00
23,419,286,884.00 304,142,000.00 8,535,208,500.00 564,372,099.00 1,024,347,350.00 5,703,669,435.00 685,623,500.00 500,000.00 6,187,993,000.00 258,801,000.00 0.00 154,630,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
GEDUNG & BANGUNAN Bangunan dan Gedung Monumen Tugu Peringatan Bangunan Lainnya
415,090,598,765.00 415,087,478,765.00 3,120,000.00 0.00 0.00
45,914,431,723.00 32,787,467,855.00 23,593,250.00 4,981,250.00 13,098,389,368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
JALAN, IRIGASI & JARINGAN Jalan & Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon
100,587,246,900.00 79,008,824,900.00 21,578,422,000.00 0.00 0.00
109,948,848,860.00 92,949,533,260.00 15,573,591,350.00 28,748,900.00 1,396,975,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461,005,030,488.00 447,874,946,620.00 26,713,250.00 4,981,250.00 13,098,389,368.00 0.00 210,536,095,760.00 171,958,358,160.00 37,152,013,350.00 28,748,900.00 1,396,975,350.00
5
ASET TETAP LAINNYA Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahrag Barang Hewan Ternak dan Tanaman
6,048,861,000.00 5,492,938,000.00 335,424,000.00 220,499,000.00
120,998,750.00 95,130,000.00 0.00 25,868,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6,169,859,750.00 5,588,068,000.00 335,424,000.00 246,367,750.00
6
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan
4,053,771,250.00 4,057,771,250.00
0.00 0.00
4,053,771,250.00 4,057,771,250.00
184,127,648,367.00
0.00
1,108,837,219,739.00
JUMLAH
0.00 0.00 924,709,571,372.00
284,853,235,407.00 284,853,235,407.00 0.00 142,219,227,084.00 95,152,246,200.00 27,436,405,500.00 564,372,099.00 1,024,347,350.00 10,631,253,435.00 796,348,500.00 500,000.00 6,187,993,000.00 271,131,000.00 0.00 154,630,000.00
Lampiran 9
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2007 No. 1
2
3 4
1
Nama Kegiatan/Pekerjaan
Rekanan
Uang Muka
3,306,887,000.00
661,377,400.00
1,322,752,800.00
PT KARYA GAMA SAKTI
1,819,037,000.00
363,807,400.00
-
PT. TALANG BATU BERSERI
1,346,356,000.00
269,271,200.00
3,404,821,000.00
Dinas PU Pembukaan Badan Jalan dan PT. GERMEJAK Peningkatan s.d Onderlaagh Jl. Way Nipah Pembangunan Jembatan Way Panas I (Way Belu) Bentang P: 25m L: 6m Kanyangan-Air Panas Pembangunan Jembatan Way Handak Bentang : 2,0 ML : 6m
PT WIRA YUDA Pembukaan Badan Jalan dan MARGA TARA Peningkatan s.d Onderlaagh Jl. Tanjung Raja - Umbar Kecamatan Cukuh Balak Jumlah Dinas Pariwisata Renovasi Gedung
CV. KALIBENING TEHNIK
Jumlah
2
Retensi/ Luncuran
Nilai Kontrak
Dinas Pendidikan Pembangunan RKB SDN 3 Kuripan CV. MELAWAI AGUNG Jumlah
Termyn I
Sisa Kontrak 1,322,756,800.00
50
-
1,455,229,600.00
20
467,881,850.00
-
609,202,950.00
50
680,964,200.00
-
-
2,723,856,800.00
20
9,877,101,000.00
1,975,420,200.00
1,790,634,650.00
298,049,000.00
89,414,700.00
89,414,700.00
298,049,000.00
89,414,700.00
89,414,700.00
155,416,000.00
46,624,800.00
62,262,200.00
155,416,000.00
46,624,800.00
62,262,200.00
Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2007
-
Ket. (%) Nilai Konstruksi Keu Fisik dalam pengerjaan
-
-
-
65
1,984,130,200.00
363,807,400.00
65
737,153,050.00 680,964,200.00
6,111,046,150.00
3,766,054,850.00
119,219,600.00
178,829,400.00
119,219,600.00
178,829,400.00
46,529,000.00
108,887,000.00
46,529,000.00
108,887,000.00 4,053,771,250.00
Lampiran 10
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN PER 31 DESEMBER 2007
No.
Nama Pembeli
Merk Type
No. Polisi
Thn
Harga Jual
Tgl Penetapan Penjualan Aset
1
2
3
4
5
6
7
Tgl/Bln/Thn Angsuran Terakhir 8
Tagihan Angsuran penjualan Per 31 Des 2007 9
1
Drs. Laleng Sanip
Toyota Kijang
BE 2036 VZ
1997
24,000,000.00
3-Sep-04
24-Agst-10
6,800,000.00
2
Ir. Hedy Endar
Daihatsu Hi-Line BE 1017 VZ
1997
34,400,000.00
3-Sep-04
10-Agst-10
15,288,889.89
Jumlah
58,400,000.00
22,088,889.89
Lampiran 11
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PERHITUNGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH ( TPTGR ) PER 31 DESEMBER 2007 No 1 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 PDAM Way Agung
2
PMD Kessos & Naker Syarif Uzen
3
Dinas HUTBUN Burhanuddin
4
Dinas Kesehatan Apandi,SE
5
SMKN 1 Talang Padang Kadir,s.Pd
6
Dinas Perhubungan Amri
7
Dispenda Hasanah ,Amd
Uraian Kasus
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
3
4
5
6
1. Penerimaan rekening air cabang T.Padang yang belum disetor ke kas(Fadila) 2. Adanya penyimpangan Administratif sambungan rumah pada cabang pringsewu (Kacab PDAM Pringsewu) 3. terdapat pajak yang belum dipungut dari rekanan (Maniur Sianturi) 4. Pajak yang belum disetor ke kas negara (Maniur Sianturi) Kelebihan Pembayaran Perjalanan dinas An. Amirul Rochim dkk,Buchori dkk ,Montes dkk
2,814,500.00
-
2,814,500.00
13,403,000.00
-
13,403,000.00
9,963,513.00
-
9,963,513.00
6,283,200.00
3,203,636.00 (th 2005)
1,333,200.00
-
4,950,000.00
3,203,636.00
Menarik kelebihan pembayaran anak - Lukman Dahlan - Edi Purwanto - Ruslan Effendi
1,003,968.00 1,561,728.00 6,503,040.00
4,562,448.00
1,003,968.00 1,561,728.00 1,940,592.00
1. menarik kembali kelebihan pembayaran tunjangan anak An: - Kamin Sutiyono
1,861,776.00
1,381,776.00
480,000.00
PPn/PPh dr pembelian ATK blm disetor
567,500.00
1. Pembayaran honor an.Suherli satuan pemegang kas yang bukan PNS 2. Pajak PPn/PPh yang belum dipungut,dan yang belum disetor Ke Kas Daerah
875,000.00
875,000.00
7,579,490.00
7,579,490.00
1. Kelebihan pembayaran tunjangan anak atas nama * Maryati,SH
1,521,988.00
-
173,350.00
567,500.00
1,348,638.00
No 1 8
9
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 Dinas Pariwisata Yushar Irawan
Puskesmas Gading Rejo
Uraian Kasus
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
3
4
5
6
1 PPn/PPh telah dipungut belum disetor 2. Bantuan 10 Sanggar Seni yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemegang kas PPn/PPh dari KMS belum di setor
8,466,886.00 20,000,000.00
-
8,466,886.00 20,000,000.00
269,999.00
-
269,999.00
26,056,738.00
-
26,056,738.00
10 UPT Pardasuka
Kelebihan pembayaran tunjangan anak
11 SMPN 2 Kotaagung Herman
1. Kelebihan pengeluaran ATK 2. Kelebihan pembayaran Transport Guru 3. Pajak yang belum dipungut dan belum disetor
99,625.00 183,000.00 1,156,150.00
-
99,625.00 183,000.00 1,156,150.00
1. PPn/PPh pengadaan pakaian 2. PPn/PPh honor/Insentif 3 PPn/PPh konsumsi pelatihan pramuka 4. PPn/PPh pengadaan Tenda 5. Kelebihan pembayaran tunjangan anak * H. Muhsinun Ay,BA * Sutarno,Spd * Muchlis achsan * suminto edi kelebihan pembayaran tunjangan anak atas nama : * Ponijan * Turut Eryadi * Rokimin terdapat pembayaran gaji ganda (guru) atas nama Bastari.M.Nur TPTGR tahun 2003
2,672,181.00 1,188,928.00 543,908.00 365,908.00
-
2,672,181.00 1,188,928.00 543,908.00 365,908.00
18,752,600.00 6,094,994.00
7,500,000.00 1,000,000.00
11,252,600.00 5,094,994.00
Pajak belum disetor
75,000,000.00
1,000,000.00
74,000,000.00
12 Dinas Pendidikan SUPODO
Fatmi (bendahara gaji SMP)
Saparuddin Sulhan 13 Dinas Kesbang dan Linmas Muchtar Muin,S.Sos 14 Dinas Pertambangan M. Arsyad
Honor yang dibayar secara rangkap jabatan an : R. Zulkipli Jefri Aldi,ST Kemas amin Yusfi Ir.Hassanudin Zuldi erwin Akmal muzani Aprillia Santi Adiana,SE
3,676,200.00 3,602,676.00 278,500.00 3,502,884.00 108,240.00 351,744.00 344,112.00
160,000.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 240,000.00 240,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
3,577,132.00 -
-
3,676,200.00 25,544.00 278,500.00 3,502,884.00 108,240.00 351,744.00 344,112.00
160,000.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 240,000.00 240,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
No 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 Adiana,SE
15 Bagian Umum M.Yusuf Burhan
Uraian Kasus 3 Pajak PPn/PPh belum dipungut
1. Pajak PPn/PPh belum dipungut 2. Menarik kembali biaya operasional yang telah dibayar 3. kelebihan pwembayaran indovision sebayanak 7 unit x 12 Bulan 4. dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi PPk 5. Sisa Kas Tahun 2005 Yang Belum Terbayar
16 Kecamatan Pardasuka Sukri
Pns yang dikenakan sangsi PP 30/80 An. Darma Wijaya namun dalam NCR gaji terhitung bulan juli s/d oktober 2005
17 DPRD Kab.Tanggamus tahun 2005
pengembalian uang lelah anggota DPRD Kab.Tanggamus An : 1. M.Syafei 2. H.M Syaiful Anwar 3. FX Frendo Wardoyo 4. Drs. Faturahman 6. Taufiq Qurrahim 7. H.M. Jamil 8. Syaiful Anwar,Bsc 9. Entong Ms Haris 12. Kurniasih 13. Suyono 14. Bahrun Ulya 15. Sudewi 16. Soemarto 17. Ir. Hajin M Umar 18. Muhzirin 19. Yusuf Wibisono 20 Suwono 21. Nuzul Irsan 22. Deri Adriansyah 23. Herman 24. Ponidi 25. Fx Siman 26. Al muzani 27. Nasrullah 28. M.Rizal,A.Md 29. H.Badjuri Isa 30. Ismail Kardi 31. Zulya'I Zaidi 32. Zainuddin H 33. Jukman.E 34. Hailina 35. Salamun
Jumlah Kerugian 4 1,162,327.00
Angsuran
Sisa
5 -
6 1,162,327.00
11,928,375.50 160,800,000.00 10,703,100.00 20,505,000.00 317,769,485.00
3,000,000.00 -
11,928,375.50 160,800,000.00 10,703,100.00 17,505,000.00 317,769,485.00
2,511,000.00
1,000,000.00
1,511,000.00
19,000,000.00 15,000,000.00 16,750,000.00 16,000,000.00 18,750,000.00 16,250,000.00 18,000,000.00 16,750,000.00 16,500,000.00 12,200,000.00 17,750,000.00 17,500,000.00 13,250,000.00 16,250,000.00 16,750,000.00 18,250,000.00 14,500,000.00 18,000,000.00 19,000,000.00 14,250,000.00 16,500,000.00 16,750,000.00 16,000,000.00 17,500,000.00 17,000,000.00 15,750,000.00 18,000,000.00 17,250,000.00 13,750,000.00 16,250,000.00 16,750,000.00 19,000,000.00
15,000,000.00 5,500,000.00 11,500,000.00 8,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 7,000,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 8,500,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 14,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 9,000,000.00
4,000,000.00 9,500,000.00 5,250,000.00 8,000,000.00 7,750,000.00 5,250,000.00 11,000,000.00 7,750,000.00 9,500,000.00 3,700,000.00 8,750,000.00 10,500,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 9,750,000.00 14,250,000.00 8,500,000.00 14,000,000.00 15,000,000.00 5,250,000.00 7,500,000.00 2,750,000.00 13,000,000.00 13,500,000.00 11,000,000.00 8,750,000.00 11,000,000.00 11,250,000.00 6,750,000.00 10,250,000.00 11,850,000.00 10,000,000.00
No 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2
Uraian Kasus 3
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
36. Ahmad. B 37. Suroso,S.Hi 38. Haunalia
4 14,000,000.00 17,500,000.00 16,500,000.00
5 6,000,000.00 12,500,000.00 5,000,000.00
6 8,000,000.00 5,000,000.00 11,500,000.00
18 H. Badjuri Isa
Pengembalian By perlengkapan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD
50,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
19 Muaz Munziri
Dump kendaraan roda 4 Opel Blazer BE 2 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
42,000,000.00
-
42,000,000.00
20 M. Sariki
Dump kendaraan roda 4 Daihatsu GTL BE 9 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
34,400,000.00
-
34,400,000.00
21 H. Yahya Madjid
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE10 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
24,000,000.00
-
24,000,000.00
22 HM.Lukman Martoni, S.Pdi
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE 11 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
24,000,000.00
-
24,000,000.00
23 Drs. Achnad Syahputra
Dump kendaraan roda 4 Opel Blazer BE 7 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
36,000,000.00
-
36,000,000.00
24 H. Idham Alam Ratu
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE 2018 V yang sudah jatuh tempo( 10 -01-2006)
10,400,000.00
1,600,000.00
8,800,000.00
25 Ir. Hedy Endar
Dump kendaraan roda 4 Daihatsu Hi-Line BE 1017 V yang sebagian sudah jatuh tempo ( 10 -08-2010) Nilai Dump Rp. 34.400.000,-
13,377,778.00
12,000,000.00
1,377,778.00
1,573,214,677.50
337,027,906.00
1,236,186,771.50
Jumlah
Lampiran 12
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR UTANG LUNCURAN DINAS PU PER 31 DESEMBER 2007 No
Nama Kegiatan
1
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I Bidang Bina Marga
79,500,000.00
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah VII Bidang Bina Marga
74,500,000.00
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
77,500,000.00
Pembukaan Badan Jalan dan Onderlaagh 10,0 km Jalan Way Nipah - Tampang (Ruas 183) Kecamatan Pematang Sawa Bidang Bina Marga
1,653,443,500.00
2
3
4
5
Nilai (Rp)
Pembukaan Badan Jalan dan Peningkatan s.d Oderlaagh 10 km Jl. Tanjung Raja - Umbar Kec. Cukuh Balak Bidang Bina Marga
6
7
8
2,723,856,800.00
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan TA. 2007 Kec. Kota Agung Barat Bidang Bina Marga
909,518,500.00
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan TA. 2007 Pekon Campang Way Handak Kec. Pugung Bidang Bina Marga
673,182,500.00
Pembangunan Jembatan Sinar Bangun Pekon Gunung Doh Bidang Cipta Karya
98,621,000.00
Jumlah
6,290,122,300.00
Lampiran 13
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR UTANG RETENSI PER 31 DESEMBER 2007 No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
Jumlah
1
2
3
4
1
Dinas Pendidikan
Pembayaran Hutang Reviatalisasi Gedung Sarana dan Prasarana Pendidikan Th 2007
438,760,350.00
2
Dinas Kesehatan
Retensi Pada Dinas Kesehatan
159,796,250.00
3
RSUD Pringsewu
Retensi Pada RSUD Pringsewu
24,127,050.00
4
Dinas PU
Retensi Belanja Modal Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Retensi Kegiatan P2PL Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
393,294,650.00
Retensi Kegiatan Tata Bangunan Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
144,807,500.00
Luncuran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
167,803,000.00
Retensi Kegiatan Bidang PSDA Tahun 2007 Pada Bidang Pengairan
381,917,300.00
5
BAPPEDA
Retensi Rehab Berat Plafon Kantor Bappeda
6
Dinas Perhubungan
Retensi Kegiatan Pembangunan Gedung PKB
7
Dinas Pertambangan
2,281,101,610.00
2,101,950.00 76,783,200.00
Retensi Kegiatan Pembangunan Halte
5,425,650.00
Retensi Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan
4,668,700.00
Retensi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Luncuran Penataan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2007
28,054,901.00 43,912,650.00
1
2
8
Dinas Pasar
9
Dinas Pendapatan dan Pengembangan PD
3 Retensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pembuatan Pagar Nama Pasar Pemda Tanggamus
4 12,216,250.00 -
Retensi Pembuatan Talud, Garasi dan Taman Kantor
2,900,000.00
Retensi Pembinaan Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian
9,989,100.00
Retensi Pemberdayaan Penakar Benih/Bibit Peternakan dan Penyuluhan Pertanian
99,549,400.00
11 Dinas Kalautan dan Perikanan
Retensi Pembangunan dan Pengembangan Sarpas (DAK dan Sharing)
102,039,400.00
12 Dinas Pariwisata
Retensi Rehab Gedung Pemuda
10 Dinas Pertanian
Jumlah
24,656,500.00
4,403,905,411.00
Lampiran 14
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007 NO
BULAN
TAPERUM (Rp)
IWP 10% (Rp)
PPH PSL 21 (Rp)
JUMLAH
1
JANUARI
Rp
74,949,000
Rp
1,482,455,169
Rp
191,258,611
1,748,662,780
2
FEBRUARI
Rp
75,567,000
Rp
1,486,977,660
Rp
194,896,074
1,757,440,734
3
MARET
Rp
77,875,000
Rp
1,764,075,865
Rp
304,550,844
2,146,501,709
4
APRIL
Rp
79,140,000
Rp
2,239,993,475
Rp
513,658,456
2,832,791,931
5
MEI
Rp
77,298,000
Rp
1,755,120,981
Rp
302,584,239
2,135,003,220
6
JUNI
Rp
77,447,000
Rp
1,756,464,789
Rp
304,237,827
2,138,149,616
7
JULI
Rp
81,728,000
Rp
1,806,026,035
Rp
599,311,930
2,487,065,965
8
AGUSTUS
Rp
78,265,000
Rp
1,757,722,251
Rp
307,535,144
2,143,522,395
9
SEPTEMBER
Rp
81,596,000
Rp
1,799,903,333
Rp
317,761,594
2,199,260,927
10
OKTOBER
Rp
78,257,000
Rp
1,758,186,457
Rp
314,304,588
2,150,748,045
11
NOVEMBER
Rp
81,592,000
Rp
1,788,905,880
Rp
333,304,028
2,203,801,908
12
DESEMBER
Rp
81,394,000
Rp
1,779,442,077
Rp
329,172,854
2,190,008,931
4,012,576,189
26,132,958,161
JUMLAH
945,108,000
21,175,273,972
BUKU II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15B/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI .......................................................................................................
i
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 ...................................................................................................
1
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TA 2007 .............................
4
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
8
1.
Terdapat Pengeluaran Kas Daerah Tanpa Melalui Penerbitan SPM Sebesar Rp1.393.000.000,00 ......................................................................
2.
Terdapat Sisa Kas Tahun Anggaran 2007 Terlambat Disetor Sebesar Rp2.754.163.107,00 dan Belum Disetor Sebesar Rp4.632.035,00 …........
3.
12
Penatausahaan Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku ………………………..........................................
4.
8
14
Nilai Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Tidak Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya ...............
19
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31
Desember 2007, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanggamus. terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. Standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Terdapat pengeluaran kas daerah tanpa melalui penerbitan SPM sebesar Rp1.393.000.000,00. 2. Terdapat
sisa
kas
Tahun
Anggaran
2007
terlambat
disetor
sebesar
Rp2.754.163.107,00 dan belum disetor sebesar Rp4.632.035,00. 3. Penatausahaan pengelolaan kas belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepada Bupati Tanggamus agar : 1. a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam mengelola keuangan daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. b. Menegur secara tertulis kepada Direktur PD. BPRS Tanggamus supaya dalam mengelola Kas Daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. 2. a.
Memberikan teguran secara tertulis kepada Atasan Langsung Bendaharawan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TA 2007
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tanggamus. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan, pengurusan dan pertanggungjawaban APBD. Namun dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2007 dijelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 6 Maret 2007 dan Penjabaran APBD TA 2007 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007. Berdasarkan prinsip fleksibilitas, dimana dimungkinkan adanya rencana tambahan dan perubahan anggaran maka dalam anggaran daerah juga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Anggaran Daerah. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 mengalami perubahan akibat adanya kenaikan penerimaan daerah serta hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan APBD TA 2007 telah disetujui dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus dan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus TA 2007 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
4
Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Hasil penelaahan atas sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tidak ada review dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau Output dari suatu sistem. a. Masih
terdapat
transaksi
yang
tercatat
tidak
sesuai
dengan
kode
rekening/dibebankan pada akun yang tidak tepat ini dapat dilihat dengan adanya reklasifikasi dan masih adanya realisasi kegiatan yang melewati tahun anggaran. b. Belum dilaksanakannya stock opname atas persediaan pada masing-masing SKPD pada akhir tahun untuk mengetahui nilai persediaan. 2. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aset. a. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Tanggamus tidak memiliki catatan yang memadai atas jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pencatatan mutasi aset tetap tahun 2007 yang dilakukan oleh Bidang Pembukuan dan verifikasi di Bakeuda hanya dilakukan berdasarkan realisasi Belanja Modal tahun berkenaan. Sehingga bila terdapat belanja yang dapat mempengaruhi Aset Tetap yang jumlahnya besar dan menambah umur ekonomis tetapi bukan Belanja Modal tidak akan tercatat sebagai penambah Aset Tetap. b. Permasalahan bukti kepemilikan dan peralihan hak atas Aset Tetap yang berasal dari proyek APBN merupakan kendala yang masih dihadapi terutama terkait dengan pengungkapan Aset di neraca.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
c. Inventarisasi aset oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setda belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar terhadap pengakuan dan pengungkapan serta pelaporan Aset Tetap pada Neraca. Pelaksanaan inventarisasi tidak mencerminkan pemenuhan asersi penyajian, kelengkapan, akurasi, keberadaan, hak dan kewajiban serta pengungkapan yang memadai. Bagian Umum dan Perlengkapan tidak memiliki catatan yang memadai atas jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat Aset Tetap dalam kondisi baik tetapi memiliki nilai Rp0,00. d. Pengelolaan kas oleh para Bendahara pada beberapa satuan kerja yang masih lemah merupakan bagian dari pengamanan Aset Lancar. Pengelolaan uang persediaan yang besar pada beberapa satuan kerja tidak dibarengi dengan prosedur pengamanan dan tidak menggunakan bank sebagai sarana penyimpanan serta masih terdapat realisasi belanja yang melewati tahun anggaran. 3. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2007 terlambat ditetapkan, yakni pada tanggal 6 Maret 2007 atau setelah 2 bulan setelah tahun anggaran 2007 dimulai. Dan Perubahan APBD ditetapkan tanggal 8 November 2007 atau hanya 46 hari sebelum tahun anggaran 2007 berakhir. Kondisi ini mengakibatkan waktu pelaksanaan APBD lebih singkat dari seharusnya dan APBD perubahan sulit merealisasikannya. 4. Kelemahan dalam pelaksanaan Pengendalian Intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang dapat berdampak langsung atas Laporan Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya realisasi pengeluaran dana kas daerah berupa pinjaman SKPD yang dilakukan tanpa melalui mekanisme SP2D. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya kerugian daerah atas peminjaman uang kas daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan review atas sistem pengendalian intern atas proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Terdapat Pengeluaran Kas Daerah Tanpa Melalui Penerbitan SPM Sebesar Rp1.393.000.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.27/12/03/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Penunjukkan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Kota Agung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat menyimpan uang, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menunjuk PT. Bank Lampung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut diatur bahwa PT. Bank Lampung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus diberikan wewenang antara lain untuk: a. Membayar uang kepada pemegang kas atau pihak ketiga yang berhak berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan data pendukung lainnya yang membebani APBD Kabupaten Tanggamus. b. Melakukan penarikan uang milik Pemeritah Daerah Kabupaten Tanggamus yang akan didepositokan atau disimpan dalam bentuk giro dan tabungan Wadiah yang dilakukan dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah. Hasil rekonsiliasi antara catatan di Bagian Pembukuan dengan rekening koran Kas Daerah per 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh Bidang Pembukuan Bakeuda diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2007 terdapat pengeluaran tanpa melalui penerbitan SPM pada Kas Daerah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus. Penarikan tunai hanya menggunakan slip penarikan dengan total pencairan sebesar Rp1.393.000.000,00. Pengeluaran tersebut digunakan sebagai pinjaman beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
8
Tgl pengembalian
Tanggal
No. Rek Kasda
Peminjam
1.
19-01-07
208.01.01.01.000028
Bakuda
75.000.000,00
Penyesuaian Program Aplikasi Gaji
29-06-07
2.
23-02-07
208.01.01.01.000028
Setda
25.000.000,00
Kebutuhan di Setda
04-08-07
3.
25-05-07
208.01.01.01.000004
Setda
443.000.000,00
Keg. Rutin Setda
28-12-07
4.
04-6-07
208.01.01.01.000004
BKD
500.000.000,00
Diklat Prajabatan
15-11- 07
5.
11-7-07
208.01.01.01.000004
PDAM
350.000.000,00
Operasional Instalasi Pengolahan Air Bumi Arum
18-12-07
Jumlah
Nilai (Rp)
Keperluan
No
1.393.000.000,00
Pengeluaran untuk pinjaman tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan surat persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah saja. Dari pinjaman sebesar Rp1.393.000.000,00 tersebut terdapat pinjaman oleh Setda sebesar Rp468.000.000,00 (Rp25.000.000,00 + Rp443.000.000,00) yang tidak jelas peruntukannya Pinjaman tersebut sampai dengan 31 Desember 2007 telah dilunasi sebesar Rp1.275.000.000,00 sehingga masih terdapat pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp118.000.000,00 (Rp1.393.000.000,00 - Rp1.275.000.000,00) yang merupakan pinjaman oleh Bendahara Sekretariat Daerah. Untuk sisa pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 15 Pebruari 2008.
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. c. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.27/12/03/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang penunjukkan PT Bank Lampung Cabang Pembantu Kota Agung dan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
PD Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat menyimpan uang pemerintah Kabupaten Tanggamus yang menyatakan bahwa membayar uang kepada pemegang kas atau pihak ketiga yang berhak berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan data pendukung lainnya.
Hal tersebut mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan uang daerah sebesar
Rp1.393.000.000,00,
termasuk
sebesar
Rp468.000.000,00
tidak
jelas
peruntukannya.
Hal tersebut disebabkan karena: a. Adanya persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah dalam pencairan kas daerah untuk keperluan pinjaman SKPD tanpa melalui mekanisme SPM. b. Direktur PD. BPRS Tanggamus lalai dengan tidak menaati ketentuan dalam SK Bupati untuk tidak melakukan pencairan dana Kas Daerah tanpa mekanisme penerbitan SPM.
Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa memang terdapat pinjaman dana kepada PD. BPRS Tanggamus untuk membiayai kegiatankegiatan yang mendesak pada tahun anggaran 2007 dan akan segera dilunasi setelah prosedur pencairan dana atas belanja kegiatan yang bersangkutan terealisasi. Namun pada pembukuan dari pihak PD. BPRS, pinjaman tersebut ternyata diambil dari dana Kas Daerah dan tercatat dalam Rekening Koran Kas Daerah. Dari pinjaman sebesar Rp1.393.000.000,00 tersebut telah dilunasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.275.000.000,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp118.000.000,00.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam mengelola keuangan daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
b. Menegur secara tertulis kepada Direktur PD. BPRS Tanggamus supaya dalam mengelola Kas Daerah mempedomani ketentuan yang berlaku.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
11
2. Terdapat
Sisa
Kas
Tahun
Anggaran
2007
Terlambat
Disetor
Sebesar
Rp2.754.163.107,00 dan Belum Disetor Sebesar Rp4.632.035,00
Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa selama TA 2007 telah dicairkan dana melalui Kas Daerah Kabupaten Tanggamus senilai Rp695.346.574.361,00 yang terdiri
dari
pencairan
melalui
mekanisme
Penerbitan
SPM
sebesar
Rp693.953.574.361,00 dan tanpa SPM/peminjaman sebesar Rp1.393.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2007, realisasi pengeluaran daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan senilai Rp682.504.502.437,00 sehingga masih terdapat sisa kas senilai Rp12.842.071.924,00, yang terdiri dari: a. Kas yang dikembalikan selama Tahun Anggaran 2007 senilai Rp9.965.276.782,00. b. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp2.758.795.142,00. c. Kas Daerah yang dipinjam Bendahara senilai Rp118.000.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban sisa kas TA 2007 diketahui terdapat keterlambatan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah antara 2 hari s.d 112 hari senilai Rp2.754.163.107,00 dengan rincian (lampiran 1). Dari jumlah Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.758.795.142,00 tersebut terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp4.632.035,00 yang sampai dengan berakhirnya pemeriksaan (tgl 31 Mei 2008) belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas sisa kas yang belum disetor tersebut BUD telah berusaha meminta kepada Bendahara Pengeluaran Setda untuk segera menyetorkan sisa kas tersebut tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada realisasi pembayaran dari Bendahara Sekretariat Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 220 ayat (10) yang
menyatakan
bahwa
Bendahara
pengeluaran
pada
SKPD
wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Lemahnya pengendalian intern atas kas dimana masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran sisa kas TA 2007 ke Kas Daerah sebesar Rp2.754.163.107,00. b. Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp4.632.035,00 dari sisa kas yang belum disetor. Permasalahan tersebut terjadi karena para Bendaharawan lalai dan belum mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari para Atasan Langsung Bendarawan. Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa keterlambatan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah tersebut merupakan akibat dari keterlambatan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan SPP dan SPM Nihil atas GU dan TU Tahun Anggaran 2007, sehingga mengganggu kelancaran proses verifikasi SPM Nihil GU dan TU yang sangat berpengaruh dalam penentuan jumlah sisa kas yang harus disetor ke Kas Daerah. Bidang Pembukuan Bakeuda telah berusaha mengatasi keterlambatan penyetoran sisa kas tersebut dengan cara memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaikn SPP dan SPM Nihil atas GU dan TU. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Atasan Langsung Bendaharawan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian. b. Melalui Atasan Langsung memberikan peringatan secara tertulis kepada para Bendaharawan setiap Satuan Kerja untuk menyetorkan sisa kas dengan tepat waktu. c. Melalui Atasan Langsung untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk menyetorkan sisa kas sebesar Rp4.632.035,00 ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
3. Penatausahaan Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengelola keuangan daerah berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 05A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Didalam pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus membuka rekening pada Bank Lampung dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus yang diperuntukkan sebagai Rekening Kas Daerah dan Rekening SKPD. Pemeriksaan terhadap pengelolaan kas diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan, yaitu : a. Pembukaan rekening kas daerah tidak diperkuat dengan perjanjian Pada TA 2007 Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki 13 rekening Kas Daerah yang disimpan pada Bank Lampung sebanyak sembilan rekening dan pada BPRS Tanggamus sebanyak empat rekening dengan rincian : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No. Rek 389.00.09.00001.2 389.00.09.00002.2 389.00.09.00004.6 389.00.09.00003.2 389.00.09.00007.9 389.00.09.00006.3 389.00.09.00009.5 389.00.09.00008.2 389.00.09.00005.4 208.01.01.01. 000028 208.01.01.01. 000025 208.01.01.01. 000004 208.01.01.01. 000008
Bank Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung
Keterangan Rutin DAU Dana Perimbangan DAK Pendidikan DAK Kelautan DAK Pertanian DAK Ling. Hidup DAK Infrastruktur DAK Kesehatan -
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penunjukan rekening-rekening Kas Daerah tersebut tidak didukung dengan perjanjian antara BUD dengan Bank Umum seperti
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
b. Pembukaan rekening Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak melalui izin Kepala Daerah dan tidak semua SKPD memiliki rekening di Bank. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, SKPD di Kabupaten Tanggamus memiliki rekening dinas yang berfungsi sebagai tempat melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD Dinas pasar Dinas Kesehatan Dinas PU Dinas Kehutanan Dinas Pendapatan Dinas Kelautan RSUD Kota Agung RSUD Pringsewu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BKD Bapeda Perhubungan Pendidikan Pertambangan Perindustrian Kependudukan PMD, Kessos Pariwisata Kesbang Linmas Pol PP Sekretariat Daerah
21 22 23
DPRD Bawasdakab Pertanian
24 25
Litbang Bakeuda
No Rek 389.00.05.00315.2 389.00.05.00323.2 389.00.05.00346.7 389.00.05.00317.2 389.00.05.00311.2 389.00.05.00314.2 389.03.04.02432.9 384.00.05.00148.5 384.00.03.00110.1 389.00.05.00271.2 389.03.04.00249.1 389.00.05.00318.2 389.00.05.00312.2 389.00.05.00305.5 389.00.05.00316.2 389.00.05.00319.2 389.00.05.00324.2 389.00.05.00321.2 389.00.05.00330.2 389.00.05.00313.2 389.00.05.00150.2 389.03.04.00480.2 389.00.05.00103.2 389.00.05.00349.5 389.00.05.00343.4 389.03.04.02629.0 -
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Bank Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung -
Atas Nama Pasar Dinkes Dinas PU Tanggamus Dishut Dispenda Dinas Kelautan RSUD Kota Agung RSUD Pringsewu RSUD Pringsewu rutin BKD Supendi Dishub Dinas Pendidikan Distamben Disperindagkop &UKM Capil Dinas Kessos M. Rizal SE Dinas Kesbang, Linmas Dinas Pol PP Bendahara Rutin Setda M. Yusuf Burhan Bend. Rutin DPRD Bawasda Dinas Pertanian Jatiwan -
Keterangan
Penerimaan Pengeluaran
Tidak ada rek Tidak ada rek
15
Dari semua SKPD yang telah memiliki rekening dinas ternyata diketahui bahwa semuanya tidak memiliki izin Kepala Daerah seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan
terdapat dua SKPD yang tidak memiliki rekening di Bank baik dalam bentuk giro maupun tabungan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Hasil konfirmasi diketahui bahwa uang yang mereka terima baik dalam bentuk UP, TU, GU diterima tunai dan langsung dibayarkan untuk kegiatan yang telah dilakukan serta sisanya disimpan dalam brankas. c. Proses pencairan SP2D tidak melalui proses transfer antar rekening Hasil pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah diketahui bahwa mekanisme pencairan SP2D baik UP/TU/GU maupun LS tidak melalui mekanisme transfer antar rekening tetapi di terima secara tunai oleh pihak yang berhak menurut SP2D tersebut atau diwakilkan pada pihak lain melalui surat kuasa. Dalam SP2D telah tercantum form untuk nomor rekening penerima dan hasil konfirmasi dengan beberapa penerima mereka sebenarnya memiliki rekening tetapi uang mereka terima secara tunai. Mekanisme ini sangat rentan terhadap penyelewengan atau kekeliruan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam : 1). Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2). Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam pasal 18: 1). Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. 2). Ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup: a). Jenis pelayanan yang diberikan; b). Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank; c). Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah; d). Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening; e). Pemberian imbalan atas jasa pelayanan; f). Kewajiban menyampaikan laporan; g). Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena
pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan h). Tata cara penyelesaian perselisihan.
Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian intern atas Kas Daerah melalui penetapan rekening baik rekening kas daerah maupun rekening SKPD menjadi kurang efektif dan mekanisme pencairan SP2D kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan tata usaha keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pada pelaksanaannya belum memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian yang memadai.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki 13 rekening kas daerah yang disimpan pada PT. Bank Lampung sebanyak sembilan rekening dan pada PD. BPRS sebanyak empat rekening. Penunjukkan ke dua bank tersebut telah melalui SK Bupati, tetapi belum ditindaklanjuti dengan perjanjian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Berkaitan dengan beberapa Bendahara pada SKPD tidak memiliki rekening di Bank disebabkan karena jumlah uang yang diterimanya langsung didistribusikan untuk melaksanakan kegiatan ataupun langsung digunakan untuk membiayai belanja. Berkaitan dengan hal tersebut juga, penerbitan SP2D UP/GU/TU maupun LS pihak ke tiga tidak melalui proses transfer. Khusus untuk SP2D LS pihak ke tiga, tidak semua rekanan memiliki rekening pada Bank Lampung, sehingga apabila pencairan melalui proses transfer memerlukan waktu beberapa hari.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk membuat perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan. b. Menyusun Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pada pelaksanaannya agar memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian yang memadai.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
4. Nilai Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus TA 2007 Tidak Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya
Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2007 senilai Rp1.112.702.305.489,00 yang terdiri dari: a. Tanah senilai Rp284.853.235.407,00; b. Peralatan dan Mesin senilai Rp142.219.227.084,00; c. Gedung dan Bangunan senilai Rp464.952.071.988,00; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp211.211.232.210,00; e. Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.169.859.750,00; f. Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp3.296.679.050,00. Nilai Aset dalam Neraca per 31 Desember 2007 merupakan saldo awal inventarisasi aset TA 2005 ditambah dengan mutasi barang hasil inventarisasi tahun 2006 dan ditambah dengan realisasi belanja modal TA 2007. Pemeriksaan diketahui terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan, penilaian dan pengungkapan Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2007 antara lain: a. Terdapat Aset Tetap yang terdata dalam buku inventaris tetapi memiliki nilai Rp0,00. Dari pemeriksaan terhadap buku inventaris per 31 Desember 2006 yang menjadi dasar penentuan saldo awal aset tetap diketahui bahwa dari nilai Aset Tetap sebesar Rp926.401.494.000,00 terdapat aset tetap berupa tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 417 buah yang dalam kondisi baik tetapi memiliki nilai Rp0,00 (lihat lampiran 2). b. Belum adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan Aset Tetap berupa Tanah. Pengakuan Aset Tetap berupa Tanah dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp284.182.924.507,00 belum seluruhnya didukung dengan bukti sertifikat tanah. Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terdapat pada Bagian Umum dan Perlengkapan
Setda
diketahui
bahwa
dari
1.180
bidang
tanah
senilai
Rp284.182.924.507,00 hanya terdapat 50 bidang tanah senilai Rp33.039.600.000,00 PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
yang sudah bersertifikat sehingga masih terdapat 1.130 bidang tanah senilai Rp251.143.324.507,00 yang belum memiliki sertifikat. Hal ini mengakibatkan nilai Aset Tetap berupa Tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. c. Konsep harga perolehan dalam penetapan nilai Aset Tetap pada seluruh satuan kerja merupakan kendala utama dalam sistem pelaporan aset akhir tahun. Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam menilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanggamus hanya memperhitungkan nilai realisasi Belanja Modal berdasarkan SP2D yang dicairkan tanpa memperhitungkan biaya lain yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut (harga perolehan). Pemeriksaan diketahui bahwa selain dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp106.590.412.611,00 yang penambah nilai Aset Tetap, juga terdapat realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp815.856.500,00 dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp7.883.144.194,00 yang belum diperhitungkan sebagai penambah nilai Aset Tetap (dikapitalisasi) dengan rincian sebagai berikut : No 1 1 2 3 4
Jenis Aset 2 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan jaringan
Jumlah
Belanja Modal
Belanja Barang
3 457.432.500,00 7.579.070.511,00
Belanja Pegawai 4 7.975.000,00 32.200.000,00
Harga perolehan
5 18.445.000,00 72.592.250,00
6=3+4+5 483.852.500,00 7.683.862.761,00
47.274.925.700,00
232.295.000,00
2.368.556.464,00
49.875.777.164,00
51.278.983.900,00
543.386.500,00
5.423.550.480,00
57.245.920.880,00
106.590.412.611,00
815.856.500,00
7.883.144.194,00
115.289.413.305,00
Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Neraca per 31 Desember 2007 tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49: 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Daerah milik Negara/ daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/ Daerah harus disertifikasikan atas nama pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bangunan milik Negara/ Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragrap 22 yang menyatakan bahwa Aset Tetap dinilai dengan Biaya Perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar saat pemeriksaan. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 50 yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan
neraca
Pemerintah
Daerah,
pemanfaatan
dan
pemindahtanganan barang milik daerah; 2) Pasal 51 yang menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Kondisi tersebut mengakibatkan akun Aset Tetap per 31 Desember 2007 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus senilai Rp1.112.702.305.489,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tersebut disebabkan karena: a. Kepala Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Neraca per 31 Desember 2007 belum mempedomani ketentuan yang berlaku. b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda sebagai pengelola aset daerah kurang aktif dalam mengusahakan bukti kepemilikan tanah yang sah bagi Pemerintah Tanggamus. c. Tidak adanya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah dengan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Tanggamus. d. Tidak adanya suatu sistem akuntansi yang andal untuk mengelola Aset Tetap daerah. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
21
Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda menyatakan bahwa pada dasarnya inventarisasi aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda telah dapat dijadikan dasar terhadap pengakuan dan perlengkapan serta pelaporan aset pada neraca berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2006. Pada tahun 2007, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda melakukan kegiatan validasi data mutasi barang milik daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2006 dengan tujuan untuk melakukan dokumentasi dan administrasi kekayaan daerah yang benar sesuai rekomendasi BPK. Validasi Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dengan berbekal hasil inventarisasi tahun 2005 dan angka realisasi belanja modal tahun 2006 masing-masing SKPD sehingga penyajian, kelengkapan, akurasi, keberadaan, hak dan kewajiban, serta pengungkapan aset telah memadai, termasuk mengenai harga perolehannya. Buku Induk Inventaris tahun 2006 adalah hasil validasi aset yang dilakukan pada tahun 2007 setelah Neraca diterbitkan dan diaudit oleh BPK RI, sehingga angka yang terdapat pada Neraca tahun 2006 berbeda dengan angka yang terdapat dalam Buku Induk Inventaris tahun 2006. Untuk keperluan penyusunan Neraca tahun 2007 digunakan angka dari Buku Induk Inventaris ditambah Realisasi Belanja Modal TA 2007. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah agar bekerja lebih cermat. b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan agar melakukan dokumentasi dan administrasi kekayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. c. Memerintahkan kepada Kepala Bakeuda dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda untuk meningkatkan koordinasi dalam pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Tanggamus. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
22
Lampiran 1 Rincian Sisa Kas TA 2007 yang Terlambat Disetor oleh Bendahara No
SKPD/Unit Kerja
Jumlah (Rp)
1 2
Bagian Ekobang Bagian Pemerintahan
3 4
Bagian Pemerintahan Pekon Bakeuda
5
BAPPEDA
6 7
Bawasda BKD
8 9
Capil Dinas Hutbun
10 11
Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kesehatan
Tanggal Setor
Keterlambatan
60,000 5,867,500 1,750,000 6,770,000 4,580,000 240,000 6,920,000 405,000 1,980,000 450,000 4,193,100 930,000 1,170,000 5,000,000 39,190,000 41,722,418 283,000,000 10,900,000 200,000 3,962,726 5,176,270 306,500 8,860,000 2,000,000 600 8,000,000 1,700,000 5,454,000 2,070,000 16,890,700 1,044,000 14,890,410 900,000 53,274 450,000
29-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 29-01-2008 03-01-2008 12-03-2008 18-02-2008 03-01-2008 03-01-2008 11-02-2008 08-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 16-01-2008 21-01-2008 08-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 21-01-2008
29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 29 3 71 49 3 3 42 8 9 9 9 9 9 9 9 9 16 21 8 9 9 21
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
6,880,523 4,200,000 475,000 94,255,201 1,585,000
08-01-2008 07-01-2008 08-01-2008 09-01-2008 26-02-2008
8 7 8 9 57
Hari Hari Hari Hari Hari
dan
No
SKPD/Unit Kerja
12 13
Dinas Parsenibudpora Dinas Pendidikan
14 15
Dinas Perhubungan Dinas Perindagkop
16
Dinas Pertanian
17
Dispenda
18
DPRD
19
Bagian Hukum
20 21 22 23
RSUD Kotaagung Kec. Adiluwih Kec. Gunung Alip Kec. Kota Agung
24 25 26
Kec. Kotaagung Barat Kec. Kotaagung Timur Kec. Limau
27 28 29 30 31
Kec. Pugung Kec. Pulau Panggung Kec. Sukoharjo Kec. Sumberejo Kec. Talang Padang
Jumlah (Rp) 4,500,000 61,900,420 490,000 9,702,740 900,000,000 11,253,577 1,400,000 45,000 625,000 45,000,000 7,525,000 701,096 37,843,200 312,320 291,000 97,948 18,373,855 263,550 290,250 18,351,500 293,697,095 17,860,000 800,000 2,775 3,052,500 32,000,000 2,216,600 300,000 5,000,000 517,500 50,000 9,170,300 468,000 660,000 120,000 115,755 2,882,835 77,395 3,000,000 600,000 3,250 3,000,000 174,270 1,222,020 3,063,690
Tanggal Setor 26-02-2008 30-01-2008 30-01-2008 03-03-2008 09-01-2008 19-03-2008 26-03-2008 08-01-2008 17-01-2008 17-01-2008 23-01-2008 03-03-2008 21-01-2008 14-02-2008 22-02-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 08-01-2008 08-01-2008 08-01-2008 30-01-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 09-04-2008 09-04-2008 08-01-2008 03-01-2008 25-01-2008 16-04-2008 22-01-2008 23-01-2008 08-01-2008 28-02-2008 28-02-2008 08-01-2008 21-01-2008 28-03-2008 06-02-2008 07-01-2008
Keterlambatan 57 30 30 62 9 78 85 8 17 17 23 62 21 45 53 9 9 9 9 9 8 8 8 30 42 42 42 42 42 99 99 8 3 25 106 22 23 8 59 59 8 21 87 37 7
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
No 32 33 34 35 36 37 38 39 40
SKPD/Unit Kerja Kec. Ulu Belu Kecamatan Pringsewu Kesbang dan Linmas Litbang Pasar PMD POL. PP RSUD Pringsewu PU Jumlah
Jumlah (Rp) 600,000 143,642 41,650 8,064,089 120,000 15,568,163 8,518,000 572,811,533 502,350 54,613,417 2,754,163,107
Tanggal Setor 22-02-2008 02-01-2008 11-02-2008 25-03-2008 23-01-2008 09-01-2008 16-01-2008 13-03-2008 02-05-2008 02-05-2008
Keterlambatan 53 2 42 84 23 9 16 72 122 122
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
Lampiran 2
DAFTAR ASET TETAP KABUPATEN TANGGAMUS YANG MEMILIKI NILAI Rp0,00 Hal No 1 Sekretariat DPRD
SKPD
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Mesin Las Listrik Mesin Foto Copy dengan kertas folio Mesin Foto Copy dengan kertas folio Telepon Hybrid Telepon Hybrid Telepon Hybrid
1 Genset 1 1 1 2 8
3 3 3 8 8 8
Facsimile
1 Digital (receiver)
14
Televisi P.C. Unit
1 Televisi 1 Komputer
17 17
P.C. Unit Laptop Printer Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain P.C. Unit P.C. Unit Laptop
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 22 22 22
Mobil Jeef Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor AC Split Televisi P.C. Unit Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Televisi 1 Komputer 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Televisi P.C. Unit
1 Televisi 1 Komputer
44 44
Televisi
1 Televisi
46
2 Sekretariat Daerah 3 Hukum dan Organisasi
4 Bagian Humas Komputer Laptop Printer SSB / Break Komputer Komputer Laptop
5 Bagian Umum
6 Bagian Ekonomi dan Pembangunan
7 Bagian Sosial Budaya & Keagamaan 8 Dinas Pertanian Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Proyektor + Attachment Telepon Hybrid Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Bangunan Gedung Kantor Darurat
1 1 1 2 4 8 9 82 1 1 1 Gedung Kantor Dinas Pertanian 2 Gedung RPH 3 R. Walet Pringsewu & Tulang Padang
50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 53 54 54
Hal No SKPD 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Mesin absen time record Mesin Foto Copy dengan kertas folio Telepon Hybrid Telepon Hybrid Telex
1 2 1 1 1
64 64 69 69 69
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Telepon Hybrid Bangunan dan Gedung Kantor Permanen
1 1 1
71 72 72
Bangunan Kesehatan Lain-lain Bangunan Kesehatan Lain-lain
1 Pekerasan Halaman 1 RSUD Pringsewu
86 86
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Rumah Negara Golongan III Type A Permanen
1 1 1 1 R. Dinas Paramedis
192 201 201 201
Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
1 1 1 Ruang Koperasi 1 SLTP 1 Pugung 1 SLTP 2 Pugung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
301 301 317 354 354 354 354 354 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 356
Telepon Hybrid
1
376
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
1
378
Generator
1
392
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1 WC Guru 1 WC Kepsek 1 WC Siswa
424 424 424
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
670
10 Dinas PMD, Kessos, Naker Trans
11 Dinas Kesehatan
12 Puskesmas Margoyoso
13 Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
14 SDN 1 Tanjung Rusia 15 SDN 2 Banjar Masin 16 SMPN 4 Pardasuka 17 SMAN 1 Pulau Panggung
18 SDN Sidodadi
Hal No 19 SDN 1 Karang Rejo
SKPD
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
673
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
677
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
684
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
695
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1
829
Tanah Lapangan Sepak Bola
1
830
Mobil Tinja
1
834
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
837
Rumah Negara Golongan III Type B Permanen
1
845
Tanah Perkebunan Lain-Lain Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Bangunan Gedung Pemuan Permanen Rumah Negara Golongan III Type B Permanen
1 1 1 1 1
Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen
1 1
850 850
P.C. Unit P.C. Unit
1 Komputer 1 Printer
861 861
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon
862
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon Teba
863
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon Kramat
863
Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 Balai Pekon Menggala
864
Tanah Bangunan Gudang Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 1 Balai Pekon Tanjong Anom
864 865
Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 Balai Pekon kampung Baru
865
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lain-Lain Tugu/Tanda Batas Administrasi kecamatan
1 Way Lalaan 1 Tugu Batas Kecamatan
876 876
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Gedung Kantor
879
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 1
879 880
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 1 Kantor Dispenda
881 883
Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Bangunan Gedung Kantor Permanen Ged. Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen Ged. Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Kantor Dinas Pasar & Kebersihan Pasar Pringsewu Pasar Talang Padang
883 884 884 884 884 884 884 885 886 886
P.C. Unit Laptop Printer Printer Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-Lain
1 1 1 1 1
Komputer Laptop Printer Printer Pembangkit Listrik
888 888 888 888 890
20 SDN 1 Sedayu 21 SDN 2 Waykerap 22 SDN 2 Sudimoro 23 Kecamatan Tulang Padang 24 Kecamatan Wonosobo 25 Kecamatan Pringsewu 26 Kecamatan Pringsewu Utara 27 Kecamatan Pardasuka 28 Kecamatan Gading Rejo Tanah Dam Gupit Tanah R. Dinas Camat Tanah Komplek TK Pertiwi Pendopo R. Dinas Camat R. Dinas Camat
846 846 846 848 848
29 Kecamatan Pematang Sawa
30 Kecamatan Kota Agung Timur
31 Pekon Suka Banjar 32 Pekon Batu Teba 33 Pekon Batu Kramat 34 Pekon Menggala 35 Pekon Tanjung Anom
36 Pekon Kampung Baru 37 Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga
38 Kesbang Linmas 39 Kantor Litbang, Perpustakaan, dan Arsip Daerah
40 Dinas Pendapatan
41 Dinas Pasar dan Kebersihan
42 Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup
Hal No SKPD 43 Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Jenis Barang Alat Besar Darat - Grader + Attachment Alat Besar Darat - Wheel Excavator Alat Besar Darat - Asphal Srayer Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Trailer Rumah Negara Golongan III Type B Permanen Rumah Negara Golongan III Type B Permanen Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 4 1 1 1 1 1 1 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan Motor Grader Motor Walles Aspal Sprayer Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck R. UPT PU R. UPT PU
892 892 892 893 893 893 893 893 897 897 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan
Air Kubangan Air Naningan Air Bakoman Ambarawa Banding Agung Bangunrejo Banjarmanis
901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 905 905 905 905 905 905 905
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan lain-lain Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 905 905 905 905 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung dengan Pintu Bilas Bendung dengan Pompa Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 908 908 908 908 908 908 908 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 912 912
Hal No
SKPD
Jenis Barang Saluran Induk Saluran Induk Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran Suplesi Saluran Suplesi Saluran Suplesi Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 914 914
Hal No
SKPD
Jenis Barang Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
Hal No
SKPD
Jenis Barang Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pembuang Air Hujan
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 917 917 917 917 917
44 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
917
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
921
45 Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB
BUKU III
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15C/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR ISI …………………………………………………………………...
i
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 .........................................
1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN ............................................
4
1.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Lebih Tinggi Dari Yang Seharusnya Senilai Rp414.960.000,00 .........................................................................
2.
Terdapat Penggunaan Uang Daerah Oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Sebesar Rp210.992.475,00 .........................................
3.
11
Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa Bagi Penduduk Tidak Didukung Perhitungan
Biaya
dan
Manfaat
yang
Memadai
sebesar
Rp2.994.029.000,00 .................................................................................. 5.
8
Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban Yang Lengkap Sebesar Rp507.000.000,00 .............
4.
4
14
Terdapat Realisasi Belanja Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.575.500.000,00 ...................................................................................
18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan
pemeriksaan
atas
laporan
keuangan
ditemukan
kecurangan
dan
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI sebagai berikut: 1. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp414.960.000,00. 2. Terdapat penggunaan uang daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk tujuan lain sebesar Rp210.991.475,00. 3. Realisasi
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
belum
didukung
bukti
pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp507.000.000,00. 4. Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai sebesar Rp2.994.029.000,00. 5. Terdapat Realisasi Belanja melewati tahun anggaran sebesar Rp1.575.500.000,00. Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: 1. a. Menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran Legislatif agar dalam menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) mentaati ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus agar segera menarik kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang sudah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp414.960.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah. 2. Melalui Sekda agar menegur dan memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 untuk segera menyetorkan uang pembayaran rekening listrik sebesar Rp210.991.475,00 ke Kas Daerah. 3. a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tanggamus untuk memperingatkan kepada Pengurus Partai Politik penerima
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN 1. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Lebih Tinggi Dari yang Seharusnya Senilai Rp414.960.000,00 Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2007 telah menganggarkan Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.646.000.000,00 (100 %) serta Belanja
Penunjang
Operasional
Pimpinan
(BPO)
dengan
realisasi
senilai
Rp188.160.000,00. Pemeriksaan atas Belanja TKI dan BPO menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Tunjangan Komunikasi Insentif Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional diketahui bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk daerah dengan kemampuan keuangan sedang. Penentuan kategori kemampuan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai PNSD atau sebesar Rp277.712.942.259,00 (Rp567.346.000.000,00 - Rp289.633.057.741,00). Untuk
daerah
dengan
kategori
kemampuan
keuangan
sedang
(antara
Rp200.000.000.000,00 s/d Rp400.000.000.000,00), besarnya TKI yang diberikan untuk empat puluh lima orang anggota DPRD setiap bulan adalah sebesar dua kali uang representasi anggota DPRD atau sebesar Rp4.200.000,00 (Rp2.100.000,00 x 2) atau seluruhnya sebesar Rp2.268.000.000,00 (Rp4.200.000,00 x 45 orang x 12 bulan). Pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menerima TKI sebesar Rp4.200.000,00/orang/bulan. Namun pada Bulan September 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 diterima sebesar Rp6.300.000,00/orang /bulan dengan rincian:
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
4
Bulan
Jumlah diterima/ orang (Rp) (2) 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00
(1) September Oktober Nopember Desember
Dengan
demikian
Jml seharusnya/ orang (Rp) (3) 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00
maka
terjadi
Selisih/orang (Rp)
Total selisih untuk 45 orang (Rp) (5)= (4) x 45 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 378.000.000,00
(4) = (2) – (3) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 8.400.000,00
kelebihan
pembayaran
TKI
sebesar
Rp378.000.000,00 (Rp2.100.000,00 x 45 orang x 4 bulan). b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Murni) Kabupaten Tanggamus TA
2007,
BPO
Pimpinan
DPRD
dianggarkan
pada
Pos
DPRD
sebesar
Rp201.600.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp134.400.000,00 (66,67%). Pada Perubahan APBD TA 2007, pos Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (5.1.00.00.1.03.01) tersebut diubah dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD pada mata anggaran Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (5.2.01.07.2.03.14) dengan anggaran sebesar Rp104.160.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp53.760.000,00 (51,61%)
sehingga
realisasi
BPOP
seluruhnya
sebesar
Rp188.160.000,00
(Rp134.400.000,00 + Rp53.760.000,00). Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 diketahui bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk kategori daerah dengan kemampuan keuangan sedang. Untuk daerah dengan kategori kemampuan keuangan sedang, besarnya Belanja Penujang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp16.800.000,00 per bulan dengan total untuk tahun 2007 sebesar Rp151.200.000,00 (9 bulan x Rp16.800.000,00). Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sejak bulan September s.d Desember 2007, jumlah BPOP yang diterima pimpinan DPRD adalah sebesar
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
Rp104.160.000 sedangkan perbulan adalah sebesar Rp26.040.000,00 dengan rincian (lampiran 1) Dengan demikian Belanja Penunjang Operasional tersebut telah direalisasikan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp36.960.000,00 (Rp16.800.000,00 + Rp10.080.000,00 + Rp10.080.000,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam: 1) Pasal 14A: - Ayat (2) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: a. Tinggi; b. Sedang; c. Rendah. -
Ayat (4) yang menyatakan bahwa bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang reprentasi Ketua DPRD.
2) Pasal 24B ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah dengan kemampuan keuangan sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD. Hal
tersebut
mengakibatkan
kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp414.960.000,00 (Rp378.000.000,00 + Rp36.960.000,00) Hal tersebut disebabkan karena: a. Panitia Anggaran Legislatif bekerja tidak cermat dalam menyusun Anggaran TKI dan BPOP. b. Kurangnya pengendalian oleh Sekretaris DPRD terhadap pelaksanaan anggaran. c. Adanya keinginan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menambah penghasilan walaupun nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku. Atas Permasalahan tersebut Sekretaris DPRD menyatakan bahwa menurut informasi yang didapat bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan daerah dengan kemampuan tinggi sehingga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimasukkan dalam kelompok daerah dengan kemampuan tinggi. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran Legislatif agar dalam menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) mentaati ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus agar segera menarik kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang sudah dibayarkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp414.960.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
2. Terdapat Penggunaan Uang Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Untuk Tujuan Lain Sebesar Rp210.991.475,00 Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Bagian Pembukuan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Bendahara Penerima Dispenda diketahui bahwa pada TA 2007 terdapat piutang PPJ yang sudah dipungut oleh PLN sebesar Rp334.358.450,00 tetapi tidak disetor ke Kas Daerah. Berdasarkan bukti pencatatan yang ada pada Bendahara Penerima Dispenda, uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran rekening listrik Pemda yang belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Setda untuk periode Bulan Januari s.d Juni 2007 sebanyak 102 rekening senilai Rp334.358.450,00. Pihak PLN menyerahkan rekening listrik periode tersebut sebagai bukti pelunasan tagihan listrik yang telah dipotong dari pungutan PPJ. Berdasarkan konfirmasi dan pencatatan yang ada pada Bendahara Penerima Dispenda, pada tanggal 3 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran Setda (Sdr. Yusuf Burhan) meminjam sebagian rekening listrik, yaitu sebanyak enampuluh lima lembar senilai Rp210.991.475,00 untuk periode Januari s.d April 2007 yang akan digunakan untuk melengkapi pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) yang telah diterimanya dengan rincian (lampiran 2). Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pertanggungjawaban/SPJ Setda bulan Desember 2007 dan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Setda diketahui bahwa Belanja Listrik tersebut memang telah direalisasikan sebesar Rp210.991.475,00 namun uang hasil pencairannya tidak disetorkan kembali ke Dispenda maupun ke Kasda sebagai pengembalian hutang PPJ yang telah terpakai untuk membayar rekening listrik Setda. Sedangkan sisanya sebesar Rp123.366.975,00 berupa rekening listrik dan masih disimpan oleh Bendahara Penerima Dispenda dan belum disetor ke Kas Daerah. Saat ini Sdr. Yusuf Burhan sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan telah digantikan oleh Sdr. Fakhruddin berdasarkan SK Nomor
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
8
B.60/12/03/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir yakni tanggal 31 Mei 2008, uang sebesar Rp210.991.475,00 belum dikembalikan ke Kas Daerah. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 : 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian dan penyalahgunaan uang daerah oleh Bendahara Setda yang digunakan untuk tujuan lain atas pencairan realisasi pembayaran listrik Kantor Setda Tanggamus Tahun 2007 sebesar Rp210.991.475,00. Hal tersebut disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak menyetorkan uang pencairan tagihan rekening listrik Setda ke Dispenda maupun Kasda. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan PPD Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa terhadap Bendahara Sekretariat Daerah telah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus melalui Sekda agar menegur dan memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 untuk segera menyetorkan uang pembayaran rekening listrik sebesar Rp210.991.475,00 ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
3. Realisasi
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
Belum
Didukung
Bukti
Pertanggungjawaban yang Lengkap Sebesar Rp507.000.000,00
Untuk mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima, setelah tahun anggaran berakhir, Partai Politik diharuskan menyampaikan berkas atau bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus. Penyampaian pertangunggjawaban paling lambat empat bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Tim bertugas antara lain untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi penggunaan bantuan dari masingmasing partai politik. Bentuk pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran uang dari partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan direkapitulasi dalam bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdiri dari Honorarium, Uang Lembur, Administrasi Umum, Langganan Daya dan Jasa, Pos dan Giro, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Data dan Arsip, Biaya Perjalanan, Komputer, Mesin Tik dan Meubelair Kantor. Hasil Pemeriksaan atas beberapa bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah direalisasikan untuk sembilan partai politik sebesar Rp877.500.000,00 pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa hanya lima partai politik yang telah menyampaikan pertanggungjawabannya senilai Rp370.500.000,00 yaitu : No 1 2 3 4 5
Nama Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Karya Peduli Bangsa Partai Bintang Reformasi Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Jumlah Kursi di DPRD 10 4 2 2 1 19
Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp) 195.000.000,00 78.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 19.500.000,00 370.500.000,00
11
Sedangkan
empat
partai
politik
lainnya
belum
menyampaikan
pertanggungjawaban seperti yang telah ditetapkan dengan nilai bantuan sebesar Rp507.000.000,00 terdiri dari : No 1 2 3 4
Jumlah Kursi di DPRD 11 6 5 4 26
Nama Partai Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Jumlah
Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp) 214.500.000,00 117.000.000,00 97.500.000,00 78.000.000,00 507.000.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Patai Politik tanggal Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai
Politik
Kabupaten/Kota
kepada
Bupati/Walikota
melalui
Kepala
Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keadaan tersebut di atas mengakibatkan tidak terkendalinya pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp507.000.000,00. Hal ini terjadi karena : a. Para pengurus Partai Politik kurang memahami persyaratan dan partanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. b. Lemahnya pengendalian dan pengawasan Kepala Badan Kesbang Linmas atas penyampaian pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada partai politik. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada partai politik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan telah memberikan teguran tertulis kepada partai politik agar segera menyerahkan pertanggungjawaban bantuan serta akan menghentikan bantuan kepada partai politik pada Tahun 2008 kepada parpol yang belum menyerahkan pertanggungjawaban TA 2007.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar memerintahkan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tanggmus untuk memperingatkan kepada Pengurus Partai Politik penerima bantuan yang belum menyerahkan pertanggungjawaban untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
4. Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk Tidak Didukung Perhitungan Biaya dan Manfaat yang Memadai sebesar Rp2.994.029.000,00 Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menganggarkan asuransi jiwa penduduk sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam Perubahan APBD TA 2007 terdiri dari APBDP Kabupaten Tanggamus sebesar Rp2.000.000.000,00 dan bantuan dari APBD Provinsi Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00. Kegiatan tersebut dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana telah direalisasikan sebesar Rp2.994.029.000,00 atau 99,80%. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa realisasi Belanja Asuransi Jiwa Penduduk Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 dilaksanakan oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya berdasarkan kontrak Nomor 602/01/13/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp2.994.029.000,00 yang penunjukannya melalui prosedur pelelangan. Pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan sesuai dengan anggaran pada Badan Kependudukan, Capil dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui SP2D No.63/SPM-LS/Capil/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp994.029.000,00 dilakukan oleh Bakeuda melalui SP2D No.932/01/SPM-Pembiayaan/12/08 kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 20 Februari 2008. Pihak asuransi memberikan kuasa kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kependudukan Catatan Sipil KB untuk mencairkan dana asuransi tersebut dari Kas Daerah dan setelah itu Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana tersebut ke rekening PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Bank BNI 46 Cabang Tanjung Karang Nomor rekening 0071489145 atas nama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya setelah dipotong pajak. Jangka waktu pertanggungan asuransi adalah selama 365 hari terhitung dari tanggal 5 Desember 2007 s/d 4 Desember 2008 dengan Polis Induk Asuransi Kolektif No.03070230/JW/1/2007 tanggal 15 Desember 2007. Tertanggung/peserta adalah penduduk Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
a. Nilai Premi/Kelompok Umur No 1 2 3 4 5.
Kelompok Umur 0-4 tahun 5-14 tahun 15-44 tshun 45-64 tshun 65 keatas
Volume (Jiwa) 80.252 205.081 427.996 142.664 35.666 891.659
Premi satuan (Rp) 2.590,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.618,00
Jumlah (Rp) 207.825.680,00 410.162.000,00 1.711.984.000,00 570.656.000,00 93.373.588,00 2.994.001.268,00
Volume (Jiwa) 402 820 1.719 574 171 3.686
Premi satuan (Rp) 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Jumlah (Rp) 201.000.000,00 410.000.000,00 1.719.000.000,00 574.000.000,00 85.500.000,00 2.989.500.000,00
b. Pertanggungan No 1 2 3 4 5.
Kelompok Umur 0-4 tahun 5-14 tahun 15-44 tshun 45-64 tshun 65 keatas
Data yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 April 2008 terdapat pembayaran klaim asuransi sebesar Rp127.250.000,00 untuk 148 orang. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak semua warga yang meninggal otomatis mendapatkan santunan karena harus melalui proses verifikasi mengenai kelengkapan data pendukung oleh pihak asuransi. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa dari tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2008 terdapat beberapa kali pengajuan berkas klaim yaitu: a. Berkas klaim yang diajukan
: 739 berkas
b. Berkas klaim yang diterima/lolos verifikasi tim : 280 berkas c. Berkas klaim yang dikembalikan
: 81 berkas
d. Berkas klaim yang ditolak
: 33 berkas
e. Berkas klaim yang diterima
: 148 berkas
Hasil konfirmasi dengan pihak Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana diketahui bahwa tidak ada data mengenai tingkat kematian penduduk yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan nilai premi maupun nilai pertanggungan asuransi yang diikuti. Berdasarkan data klaim asuransi di atas diketahui bahwa tingkat kematian penduduk Kabupaten Tanggamus rata-rata per bulan sebanyak 148 orang (739 orang : 5 bulan) sehingga dapat diasumsikan dalam satu tahun rata-rata
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
15
kematian yang terjadi di Kabupaten Tanggamus sebanyak 1.776 orang (148 orang x 12 bulan), dengan demikian klaim asuransi jiwa penduduk Kabupaten Tanggamus selama setahun apabila dengan asumsi semua klaim disetujui dan dengan nilai klaim terbesar yaitu
Rp1.000.000,00
diperkirakan
total
pengeluaran
asuransi
sebesar
Rp1.776.000.000,00 (1.776 orang x Rp1.000.0000) atau 59,32% (Rp1.776.000.000,00 : Rp2.994.001.268,00) dari nilai total premi asuransi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal
tersebut
mengakibatkan
realisasi
Belanja
Asuransi
Jiwa
sebesar
Rp2.994.029.000,00 memboroskan keuangan daerah Hal tersebut terjadi karena: a. Panitia Anggaran dalam menyusun, mengesahkan dan merealisasikan anggaran kegiatan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Tanggamus tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. b. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah lalai dalam melaksanakan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Tanggamus dengan tidak didasarkan pada perhitungan dan manfaat yang cermat. Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa tidak semua klaim dapat diterima karena panjangnya jalur kendali verifikasi dari pihak asuransi, dan verifikasi terakhir dilakukan di Cabang Palembang. Apabila telah dianggap lengkap baru dinyatakan layak dan berhak untuk menerima santunan, dan apabila tidak lengkap maka klaim pembayaran ditunda. Untuk mempermudah realisasi klaim, telah dilakukan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
kesepakatan bersama antara keduanya dan akan dibuat addendum kontrak perihal profit sharing dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis Panitia Anggaran Eksekutif agar dalam menyusun anggaran lebih mengutamakan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif. b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus agar lebih memperhitungkan cost and benefit dalam menganggarkan suatu kegiatan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
5. Terdapat Realisasi Belanja Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.575.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Tahun Anggaran 2007 telah menganggarkan Belanja pada Dinas Pertanian sebesar Rp16.550.503.613,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.146.224.983,00 atau 97,56%. Dari realisasi belanja tersebut terdapat belanja barang dan jasa berupa bantuan ternak kepada Kelompok Tani (389.03.04.02629.0) sebesar Rp1.575.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.575.500.000,00 atau 100%. Berkaitan dengan Bantuan Ternak kepada Kelompok-Kelompok Tani tersebut, Bupati Tanggamus telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.215/17/03/2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak Dana APBD II dan Dana DAK Tahun Anggaran 2007 yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan memacu percepatan pengembangan ternak di Kabupaten Tanggamus Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah memberikan bantuan ternak melalui dana APBD dan DAK Tahun Anggaran 2007. Bantuan tersebut direalisasikan untuk tiga puluh kelompok tani di Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa bantuan ternak tersebut pada kenyataannya direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu disalurkan melewati tahun anggaran 2007. Pemberian bantuan ternak direalisasikan dari Kas daerah melalui tiga kali pencairan SP2D yaitu SP2D No207/SP2D-LS/DAK/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp1.299.420.000,00, SP2D No.207/SP2D_LS/PAD/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp144.380.000,00 dan SP2D No.255/SP2D-TU/DAK/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp165.123.000,00. Uang pencairan dari Kas Daerah oleh Dinas Pertanian tidak di salurkan langsung kepada kelompok tani yang berhak tetapi disimpan dulu pada rekening giro dinas pada Bank Lampung Cabang Kota Agung dengan Nomor Rek. 389.03.04.02629.0 atas nama Jatiwan (Bendaharawan Dinas Pertanian) dan baru direalisasikan ke rekening kelompok tani pada BPRS Syariah Tanggmus Kota Agung dan Cabang Pringsewu pada bulan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
Januari 2008 dengan tiga kali transfer yaitu tanggal 7 Januari 2008 untuk 4 kelompok tani sebesar Rp175.600.000,00 dan tanggal 14 Januari 2008 untuk 26 kelompok tani sebesar Rp1.399.900.000,00. Belanja sebesar Rp1.575.500.000,00 tersebut diatas seharusnya tidak dapat diakui sebagai realisasi belanja tahun 2007 karena pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2008. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam : a. Pasal 21 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. b. Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.575.500.000,00 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. b. Penyajian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.575.500.000,00. Hal tersebut disebabkan karena : a. Kepala Dinas Pertanian sebagai Pejabat Pelaksana Anggaran kurang memahami peraturan pengelolaan uang daerah. b. Bendaharawan pengeluaran Dinas Pertanian lalai dengan tidak mematuhi disiplin anggaran atas realisasi bantuan yang melewati tahun anggaran. c. Lemahnya pengendalian Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2007.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian menyatakan bahwa menjelang
berakhirnya
Tahun
Anggaran
yaitu
bulan
Desember,
semua
permintaan/pengajuan SPD baik untuk bantuan ternak maupun kegitan fisik pihak ke-III harus diajukan semua. Pada saat itu kami terfokus untuk mengajukan SPD, SPP dan SPM yang harus selesai tanggal 15 Desember 2007 yang dalam prosesnya sangat menyita waktu sampai diterbitkan SP2D untuk dicairkan sebelum tanggal 27 Desember 2007. Hal tersebut bukan merupakan kesengajaan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pertanian dan Bendaharawan Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus agar dalam pelaksanaan dan pegelolaan Keuangan Daerah mempedomani peraturan dan prosedur yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan anggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
Lampiran 1
Rincian Kelebihan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2007 (dalam Rupiah) Bulan (Th 2007) September Oktober Nopember Desember Jumlah
Diterima 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 50.400.000
Ketua Seharusnya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 33.600.000
Kelebihan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Diterima 6.720.000 6.720.000 6.720.000 6.720.000 26.880.000
Wk Ketua I Seharusnya 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Kelebihan 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 10.080.000
Diterima 6.720.000 6.720.000 6.720.000 6.720.000 26.880.000
Wk Ketua II Seharusnya 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Kelebihan 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 10.080.000
Lampiran 2 DAFTAR REKENING LISTRIK YANG DIPINJAM OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2007 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
NO SERI REKENING 30788864 30788861 30788858 30788855 30788849 30788846 30788843 30788840 30788837 30788834 30788831 30788828 30788825 30788822 30788819 30788854 30788816 30788865 30788862 30788859 30788856 30788853 30788850 30788847 30788844 30788841 30788838 30788835 30788832 30788829 30788826 30788823 30788820 30788817 30788866 30788863 30788860 30788857 30788851 30788852 30788848 30788845 30788842
BULAN Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret
JUMLAH (Rp) 57.960 108.240 108.240 34.000 410.600 68.400 115.500 179.340 91.560 205.380 1.649.170 174.380 558.475 1.937.235 1.028.275 33.565 112.633.800 64.490 117.240 166.440 31.000 30.565 420.005 65.400 238.500 97.380 493.080 216.660 140.200 118.580 411.235 498.960 1.142.865 25.753.800 84.795 109.440 117.840 27.565 458.120 27.565 62.400 169.140 156.540
NO 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
NO SERI REKENING 30788839 30788863 30788833 30788830 30788827 30788824 30788821 30788818 30311984 30311982 30311980 30311978 30311986 30312010 30312008 30312006 30311998 30312002 30312004 30311996 30311990 30312000 JUMLAH
BULAN Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret April April April April April April April April April April April April April April
JUMLAH (Rp) 229.620 222.480 651.600 114.620 655.275 1.115.620 1.429.565 19.861.800 677.280 570.895 974.940 32.269.800 158.900 92.565 110.040 113.040 65.400 30.565 33.160 174.240 322.980 503.165 210.991.475
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15A/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………...
I
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN…..
1
LAPORAN KEUANGAN POKOK …………………………………………..
4
1. NERACA KOMPARATIF ……………..............................................
4
2. LAPORAN REALISASI APBD……………………………………...
6
3. LAPORAN ARUS KAS ...…………………………………………...
8
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……………………….
10
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN……………………………………..
38
LAMPIRAN – LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kepada para pengguna laporan keuangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa: 1. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 1.3 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatat saldo Aset Tetap seluruhnya sebesar Rp1.108.837.219.739,00 Terkait saldo aset tetap tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 417 buah dalam kondisi baik tetapi tidak memiliki nilai perolehan. b. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah sebanyak 1.130 bidang senilai Rp251.143.324.507,00. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 4. 2. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.2 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatat realisasi Belanja Barang seluruhnya sebesar Rp95.081.778.777,00. Jumlah tersebut termasuk bantuan ternak untuk kelompok ternak sebesar Rp1.575.500.000,00 yang direalisasikan melewati Tahun Anggaran 2007. Hal tersebut diatas diuraikan lebih lanjut dalam Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 5. Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) URAIAN
REF
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Deposito Berjangka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bag. Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD /Pem. Pusat/ Daerah Otonom dan Lembaga Internasional Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Piutang Lainnya Piutang Kompensasi PPh Pasal 21 Persediaan Jumlah Aset Lancar
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen INVESTASI NON PERMANEN TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah Aset Tetap
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Built Operating Transfer Piutang TGR Jangka Panjang Jumlah Aset Lainnya
1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
TOTAL ASET
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2007
2006
9.582.067.608,64 2.758.795.142,00 0,00 9.733.333,33
19.471.139.338,04 7.469.536.254,00 41.500,000,000,00 11.438.431,37
0,00 1.231.177.313,38 0,00 4.359.907.113,59 488.558.540,39 0,00 3.311.558.540,00 21.741.797.591,33
0,00 541.069.340,00 71.557.815,00 3.928.457.000,00 456.608.540,39 1.537.607.024,00 7.889.332.531,00 82.876.746.273,80
1.2 1.2.1 1.2.1.1
22.354.863.588,43
15.010.822.588,43
1.2.1.2
0,00
0,00
1.2.1.3 1.2.1.4
0,00 0,00 22.354.863.588,43 6.238.560.000,00 28.593.423.588,43
0,00 0,00 15.010.822.588,43
284.853.235.407,00 142.219.227.084,00 461.005.030.488,00 210.536.095.760,00 6.169.859.750,00 4.053.771.250,00 1.108.837.219.739.00
284.182.924.507.00 118.799.940.200,00 415.090.598.765,00 100.587.246.900,00 6.048.861.000,00 0,00 924.709.571.372,00
22.088.889,89 0,00 1.236.186.771,50 1.258.275.661,39
36.382.222,22 0,00 1.600.535.711,42 1.636.917.933,64
1.160.430.716.580,15
1.024.234.058.167,87
1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11
1.2.2
4
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Loan ADB Utang Bunga Loan ADB Utang Luncuran 2007 Utang Asuransi Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Luar Negeri Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Utang kepada BUMN/BUMD Utang kepada Bank/Lembaga Keuangan Utang Dalam Negeri Lainnya Utang Bunga Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
TOTAL KEWAJIBAN NET ASET EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Permanen Diinvestasikan Dalam Investasi Non Permanen Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN
3.2 3.2.1
3.1.5
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3
0,00 0,00 10.694.027.711,00 994.029.000,00 11.688.056.711,00
0,00 0,00 76.178.365.238,00 0,00 76.178.365.238,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.688.056.711,00 1.148.742.659.869,15
76.178.365.238,00 948.055.692.929,87
12.340.862.750,64 0,00 6.089.376.300,69 3.311.558.540,00
68.440.675.592,04 0,00 6.546.738.150,76 7.889.332.531,00
(11.688.056.711,00) 10.053.740.880,33
(76.178.365.238,00) 6.698.381.035,80
22.354.863.588,43
15.010.822.588,43
6.238.560.000,00 1.108.837.219.739,00 1.258.275.661,39 1.138.688.918.988,82 0,00
0,00 924.709.571.372,00 1.636.917.933,64 941.357.311.894,07 0,00
TOTAL EKUITAS DANA 1.148.742.659.869,15 948.055.692.929,87 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.160.430.716.580,15 1.024.234.058.167,87 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) URAIAN
REF
ANGGARAN
REALISASI
%
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 4.1 4.1.1 4.1.2
648.981.776.016,96 13.000,000,000,00 3.366.000,000,00 3.623.000,000,00
626.404.689.595,60 13.139.814.012,60 2.996.104.551,00 3.557.925.652,00
96.52% 101.08% 89.01% 98.20%
4.1.3
1.010,000,000,00
1.173.267.165.00
116.17%
4.1.4
5.001.000,000,00
5.412.516.644,60
108.23%
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
4.2
635.981.776.016,96
608.078.725.783,00
95.61%
4.2.1 4.2.1.1
600.962.000,000,00 26.372.000,000,00
587.488.343.783,00 27.839.691.623,00
97.76% 105.57%
4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4
32.628.000,000,00 495.346.000,000,00 46.616.000,000,00
17.686.652.160,00 495.346.000,000,00 46.616.000,000,00
54.21% 100.00% 100.00%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian
4.2.2 4.2.2.1
13.500,000,000,00 13.500,000,000,00
0,00 0,00
0.00% 0.00%
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.3 4.2.3.1
21.519.776.016,96 21.519.776.016,96
20.590.382.000,00 20.590.382.000,00
95.68% 95.68%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya
4.3 4.3.1
0,00 0,00
5.186.149.800,00 5.186.149.800,00
-
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5
713.572.451.609,00 508.768.137.577,43 346.717.650.795,00 101.674.593.909,43 4.696.400,000,00 13.695.400,000,00 41.984.092.873,00
679.154.502.437,00 489.487.333.253,00 336.487.835.603,00 95.081.778.777,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00 41.396.857.873,00
95.18% 96.21% 97.05% 93.52% 92.20% 89.01% 98.60%
5.2 5.2.1 5.2.2
202.254.314.03,.57 782.300,000,00 25.057.377.339,00
188.250.146.617,00 670.310.900,00 23.419.286.884,00
93.08% 85.68% 93.46%
5.2.3
52.019.541.310,00
49.861.473.223,00
95.85%
5.2.4 5.2.5
124.011.546.082,57 383.549.300,00
113.920.664.360,00 378.411.250,00
91.86% 98.66%
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga
5.3 5.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
2.550,000,000,00 2.550,000,000,00
1.417.022.567,00 1.417.022.567,00
55.57% 55.57%
(64.590.675.592,04)
(52.749.812.841,40)
81.67%
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
6 6.1
68.440.675.592,04
68.440.675.592,04
100.00%
6.1.1
68.440.675.592,04
68.440.675.592,04
100.00%
PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2
3.850.000.000,00
3.350.000.000,00
87.01%
6.2.1
3.850.000.000,00
3.350.000.000,00
87.01%
64.590.675.592.04
65.090.675.592,04
100.77%
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 12.340.862.750,64 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Dana Dari Pusat Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah Arus Kas Keluar
REF
2007
7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.1.1.6 7.1.1.7 7.1.1.8 7.1.1.9 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.2.4 7.1.2.5 7.1.2.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
2.996.104.551,00 3.557.925.652,00 1.173.267.165,00 5.412.516.644,60 45.526.343.783,00 495.346.000.000,00 46.616.000.000,00 20.590.382.000,00 5.186.149.800,00 626.404.689.595,60 336.487.835.603,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00 41.396.857.853,00 1.417.022.567,00 95.081.778.777,00 490.904.355.820,00 135.500.333.775,60
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
7.2
Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3
670.310.900,00 304.142.000,00 8.219.024.000,00
7.2.2.4 7.2.2.5
316.184.500,00 564.372.099,00
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8 7.2.2.9 7.2.2.10 7.2.2.11 7.2.2.12 7.2.2.13 7.2.2.14 7.2.2.15 7.2.2.16
0,00
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00
8
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah Arus Kas Keluar
7.2.2.17 7.2.2.18 7.2.2.19
90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00
7.2.2.20 7.2.2.21 7.2.2.22 7.2.2.23 7.2.2.24 7.2.2.25 7.2.2.26
28.748.900,00 1.396.975.350,00 49.861.473.223,00 95.130.000,00 283.281.250,00 6.000.000,00 148.630.000,00 188.250.146.617,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
(188.250.146.617,00) 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Masuk
(3.350.000.000,00) 7.4 7.4.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Masuk
7.4.1.1
Arus Kas Keluar
7.4.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
3.350.000.000,00 3.350.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
0,00
7.4.2.1
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00 0,00
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas (56.099.812.841,40) Saldo Awal Kas 68.440.675.592,04 7 Saldo Akhir Kas 12.340.862.750,64 Terdiri Dari : Kas di Kas Daerah 9.582.067.608,64 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.758.795.142,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Gambaran Umum tentang Pemerintah Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104018’ Lintang Selatan dan mempunyai luas wilayah 3.356,61 km2 dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: -
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
-
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
-
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
-
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
Tahun 2007 Kabupaten Tanggamus merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah periode 2003-2008 pada tanggal 15 Februari 2003. Pada tanggal 29 Desember 2007 masyarakat Tangamus telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang pertama kali dan hasil dari pada proses tersebut pada tanggal 15 Pebruari 2008 telah dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Bupati Hi. Bambang Kurniawan, ST dan Wakil Bupati Hi. Sujadi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18.34 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanggamus Provinsi Lampung dan Nomor 131.18.35 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tanggamus Propinsi Lampung untuk masa jabatan 2008-2013. Dalam
rangka
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, struktur Pemerintah Kabupaten Tanggamus ditahun 2007 terdiri dari dua sekretariat, yaitu Sekretariat Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lima Badan, yaitu Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah dan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 14 Dinas, yaitu Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Dinas
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pasar dan Kebersihan, Dinas Pendapatan dan Pengembangan Perusahaan Daerah, Dinas PMD, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga; dua Kantor, yaitu Kantor Litbang, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Serta 28 Kecamatan. 2. APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( P-APBD ) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp648.981.776.016,96 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Anggaran Pendapatan Pembiayaan (Akumulasi SiLPA) Anggaran Belanja : Belanja Tidak Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa. - Belanja Tak Terduga Belanja Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah Anggaran Belanja
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp
Nilai 648.981.776.016,96 68.440.675.592,04 717.422.451.609,00
Rp Rp Rp Rp
374.544.738.853,00 311.618.845.980,00 4.696.400.000,00 13.695.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
41.984.092.873,00 2.550.000.000,00 339.027.712.756,00 35.098.804.815,00 101.674.593.909,43 202.254.314.031,57 713.572.451.609,00
11
3. Pedoman Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu untuk Tahun Anggaran 2007, Bupati Kabupaten Tanggamus telah menerbitkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007. 4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ·
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
·
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
·
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
·
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah dengah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan
Pemerintah
Nomor
106
Tahun
2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. ·
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
·
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
·
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
5. Komponen Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Tanggamus meliputi: a. Neraca; b. Laporan Realisasi APBD; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. 6. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah.
7. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
di mana belanja daerah terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dirinci menurut jenis belanja meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Hibah,
Belanja
Bantuan
Sosial,
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Langsung dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja dan setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Konversi Penyajian Laporan keuangan sesuai PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberi amanat agar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus berusaha menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2007 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 untuk memenuhi ketentuan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dengan teknik konversi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 ke Laporan Keuangan berdasarkan SAP. Konversi penyajian laporan keuangan yang dilakukan mengacu kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Dasar Akuntansi Dasar Akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu Dasar Kas (cash basis) dan Dasar Akrual (accrual basis). Dasar Kas untuk
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi APBD. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang di setor dan masuk ke rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari rekening kas umum daerah dan atau telah dipertanggungjawabkan. Dasar Akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca yang berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saar terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 8. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi a. Kas dan Setara Kas Kas terdiri dari kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo simpanan di bank. Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan merupakan Saldo UUDP yang masih harus disetor oleh Pemegang Kas setelah tahun anggaran berakhir. Deposito dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan setelah penempatan diklasifikasikan juga sebagai “setara kas”. b. Piutang Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Untuk piutang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007 dinyatakan sebagai Bagian Lancar dari Piutang tersebut. Piutang yang jatuh tempo melebihi Tahun Anggaran 2007 dinyatakan sebagai Aset Lainnya, sedangkan piutang tahun 2006 yang belum tertagih masih dicatat sebagai Piutang tahun 2007. c. Persediaan Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dibukukan berdasarkan saldo buku per tanggal 31 Desember 2007 serta dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan terakhir, atau harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga wajar/estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh melalui donasi.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
15
d. Investasi Permanen Investasi permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Investasi permanen dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikannya yang sah atas investasi tersebut. e. Aset Tetap Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri atas: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi dalam Pengerjaan. Aset Tetap dinyatakan dalam neraca sebesar Nilai Belanja yang dikeluarkan atau Nilai Pasar atau Biaya Pengganti Baru Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost) untuk aset khusus yang tidak ada di pasaran. Harga perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya administrasi proyek, perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Semua Aset Tetap tidak disusutkan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang, dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan. f.
Aset Lainnya Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Lancar, Aset Tetap, dan Investasi Permanen. Aset lainnya meliputi piutang dari tagihan TPTGR, tagihan penjualan angsuran, built operate and transfer (BOT), Dana Cadangan, dan aset lain-lain. Dana Cadangan dinyatakan sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana yang tercantum dalam APBD ditambah dengan hasil yang diperolehnya.
g. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dinyatakan sebesar jumlah yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
h. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar meliputi saldo dana lancar, cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Saldo Dana Lancar Saldo Dana Lancar merupakan perkiraan ringkasan operasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Saldo Dana Lancar dinyatakan sama dengan jumlah saldo kas yang ada di Neraca. Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam Piutang Jangka Pendek. Cadangan ini dinyatakan sebesar saldo Piutang. Cadangan untuk Persediaan Cadangan untuk Persediaan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam Persediaan. Cadangan ini dinyatakan sebesar nilai Persediaan yang disajikan di Neraca. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek merupakan perkiraan lawan Ekuitas Dana Lancar. Oleh karena itu merupakan pengurangan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Hutang Jangka Pendek. i.
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan jumlah nilai Hutang Jangka Panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk Investasi Jangka Panjang. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai yang diinvestasikan dalam investasi permanen. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk Aset Tetap seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Aset Tetap bersangkutan. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. Perkiraan ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Aset lainnya. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang merupakan perkiraan lawan ekuitas dana yang diinvestasikan. Oleh karena itu, merupakan pengurang kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Perkiraan ini dinyatakan sebesar nilai Hutang Jangka Panjang. j.
Ekuitas Dana yang Dicadangkan Ekuitas Dana yang dicadangkan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai akumulasi dana yang dicadangkan dari setiap tahun anggaran.
k. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD, dan investasi lainnya, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). l.
Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan Dana Perimbangan merupakan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB), bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). m. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan. Lain-lain Pendapatan yang Sah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah). Belanja n. Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga. o. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. p. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Transfer q. Transfer Keluar Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA PER 31 DESEMBER 2007 1 1.1
ASET ASET LANCAR
Rp
1.160.430.716.580,15
Rp
21.741.797.591,33
Kas
1.1.1
Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus terdiri dari: Kas di Kas Daerah Rp
9.582.067.608,64
Kas di Kas Daerah adalah uang Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ada di: a. PT.Bank Lampung Kota Agung: • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00001.2 (Rutin) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00002.2 (DAU) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00004.6 (Dana Perimbangan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00003.2 (DAK Pendidikan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00007.9 (DAK Kelautan) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00006.3 (DAK Pertanian) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00009.5 (DAK Lingkungan Hidup) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00008.2 (DAK Infrastruktur) • Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.09.00005.4 (DAK Kesehatan) Jumlah
Rp
171.137.992,13
Rp
5.233.631.841,51
Rp
81.332.414,00
Rp
135.726.240,00
Rp
482.412.146,00
Rp
177.837.025,00
Rp
37.319.454,00
Rp
0,00
Rp Rp
0,00 6.319.397.112,64
Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 534.500.362,00 1.632.749.886,00 977.420.248,00 3.144.670.496,00
Rp
118.000.000,00
b. PD. BPRS Kota Agung: • • • •
Rekening Rekening Rekening Rekening
No. 208.01.01.01. 000028 No. 208.01.01.01. 000025 No. 208.01.01.01. 000004 No. 208.01.01.01. 000008 Jumlah
c. Pinjaman pada Kas Daerah (Pinjaman pada kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Setda pada Tahun 2007 untuk keperluan dinas dan sampai dengan 31 Desember 2007 belum dikembalikan ke Kasda)
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
1.1.2
1.1.6
Kas di Bendahara
Rp
2.758.795.142,00
Kas di Bendahara adalah uang Pemerintah Kab. Tanggamus yang berada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sampai dengan tutup buku 31 Desember 2007: • Kas di Bendahara Pengeluaran (Lampiran 1) Rp Rp • Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Rp
2.758.795.142,00 0,00 2.758.795.142,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Rp
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo sampai dengan 31 Rp Desember 2007 (Lampiran 2) Piutang
9.733.333,33
9.733.333,33
Rp
6.079.642.967,36
Piutang Pajak
Rp
1.231.177.313,38
• Piutang Pajak Hotel. Restoran dan PPJ (Lampiran 3) • Piutang PBB (Lampiran 4)
Rp
1.015.348.515,00
Rp
215.828.798,38
Rp
4.359.907.113,59
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah
Rp Rp Rp
683.033.098,00 1.756.837.912,00 1.808.783.094,59
Rp
49.604.212,00
Rp Rp
61.648.797,00 4.359.907.113,59
Piutang Lainnya
Rp
488.558.540,39
• Piutang Bagi Hasil BMT Sabilimuttaqin • Piutang Kontribusi MTQ Tahun 2006 • Piutang KSO (Lampiran 5)
Rp Rp Rp
2.348.540,39 25.000.000,00 461.210.000,00
Piutang adalah piutang yang jatuh tempo dalam Tahun 2007 terdiri dari: 1.1.9
1.1.10
Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Dengan Rincian sbb: • • • •
1.1.11
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
21
1.1.13
1.2
Persediaan
Rp
3.311.558.540,00
Persediaan adalah persediaan obat-obatan, Serta hewan ternak dan alat kontrasepsi per 31 Desember 2007 dengan rincian: • Obat-obatan dan Alkes • Ikan • Alat Kontrasepsi Jumlah
Rp Rp Rp Rp
3.163.735.090,00 98.412.500,00 49.410.950,00 3.311.558.540,00
INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1
Investasi Permanen
1.2.1.1
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lampiran 6) • Penyertaan modal berupa saham seri A Prioritas pada PT Bank Lampung per tanggal 31 Desember 2007 • Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah per tanggal 31 Desember 2007 (Sesuai Perda Kab. Tanggamus • Penyertaan modal pada PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya per tanggal 31 Desember 2007 (Sesuai Perda Kab. Tanggamus No. 09 Tahun 2005) • Penyertaan modal pada PDAM Way Agung per tanggal 31 Desember 2007 Jumlah
1.2.2
1.3
Rp
22.354.863.588,43
Rp
22.354.863.588,43
Rp
6.388.648.061,43
Rp
7.126.761.882,00
Rp
6.392.702.594,00
Rp Rp
2.446.751.051,00 22.354.863.588,43
Rp
6.238.560.000,00
Investasi Dana Bergulir berupa Hewan Ternak pada Kelompok Tani (Lampiran 7) Rp
6.238.560.000,00
Investasi Non Permanen
ASET TETAP (Lampiran 8)
1.3.1
Tanah
Rp
284.853.235.407,00
1.3.2
Peralatan dan Mesin
Rp
142.219.227.084,00
• • • • • • • • • •
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
95.152.246.200,00 27.436.405.500,00 564.372.099,00 1.024.347.350,00 10.631.253.435,00 796.348.500,00 500.000,00 6.187.993.000,00 271.131.000,00 154.630.000,00 142.219.227.084,00
Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat kantor & Rumah Tangga Alat Studio & Komunikasi Alat Ukur Alat Kedokteran & Kesehatan Alat Laboratorium Alat Persenjataan/Keamanan Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
28.593.423.588,43
Rp
1.108.837.219.739,00
22
1.3.3
Gedung dan Bangunan
Rp
461.005.030.488,00
• • • •
Rp Rp Rp Rp Rp
447.874.946.620,00 26.713.250,00 4.981.250,00 13.098.389.368,00 461.005.030.488,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp
210.536.095.760,00
• • • •
Rp Rp Rp Rp Rp
171.958.358.160,00 37.152.013.350,00 28.748.900,00 1.396.975.350,00 210.536.095.760,00
Aset Tetap Lainnya
Rp
6.169.859.750,00
• Perpustakaan/Buku • Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga • Barang Hewan Ternak dan Tanaman Jumlah
Rp
5.588.068.000,00
Rp Rp Rp
335.424.000,00 246.367.750,00 6.169.859.750,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Lampiran 9)
Rp
4.053.771.250,00
Bangunan dan Gedung Monumen Tugu Peringatan Bangunan Lainnya Jumlah
1.3.4
1.3.5
1.3.6 1.4
Jalan dan Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah
ASET LAINNYA
1.4.1
Tagihan Penjualan Angsuran (Lampiran 10)
Rp
22.088.889,89
1.4.2
Piutang TGR Jangka Panjang (Lampiran 11)
Rp
1.236.186.771,50
2 2.1 2.1.3
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Luncuran 2007 Rp Hutang Luncuran terdiri atas: a. Utang atas penyelesaian pekerjaan Tahun 2007 kepada Pihak III yang belum dilunasi sehingga diluncurkan pada APBD Tahun 2008 (Lampiran 12). dengan perincian : Rp • Dinas Pekerjaan Umum b. Utang Retensi (Lampiran 13) dengan rincian: Rp • Dinas Pendidikan Rp • Dinas Kesehatan Rp • RSUD Pringsewu Rp • Dinas Pekerjaan Umum Rp • Bappeda Rp • Dinas Perhubungan Rp • Dinas Pertambangan Rp • Dinas Pasar Rp • Dinas Pendapatan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
1.258.275.661,39
Rp
11.688.056.711,00
Rp
11.688.056.711,00
10.694.027.711,00
6.290.122.300,00 438.760.350,00 159.796.250,00 24.127.050,00 3.368.924.060,00 2.101.950,00 86.877.550,00 71.967.551,00 12.216.250,00 2.900.000,00 23
• Dinas Pertanian • Dinas Kelautan • Dinas Pariwisata Jumlah 2.1.4 3 3.1 3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.5
Utang Asuransi
Rp Rp Rp Rp
109.538.500,00 102.039.400,00 24.656.500,00 4.403.905.411,00
Rp
994.029.000,00
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Terdiri dari: SILPA Rp Cadangan Piutang Rp Cadangan untuk Persediaan Rp Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Tahun 2007 Rp Rp Jumlah
3.2
EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah
TOTAL EKUITAS DAN HUTANG
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
1.148.742.659.869,15
Rp
10.053.740.880,33
Rp
1.138.688.918.988,82
Rp
1.160.430.716.580,15
12.340.862.750,64 6.089.376.300,69 3.311.558.540,00 (11.688.056.711,00) 10.053.740.880,33
Rp 22.354.863.588,43 Rp 6.238.560.000,00 Rp 1.108.837.219.739,00 Rp 1.258.275.661,39 Rp 1.138.688.918.988,82
24
PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI APBD TA 2007 4 4.1 4.1.1
4.1.2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian: • Pajak Hotel Lainnya • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame Papan • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
626.404.689.595,60
Rp
13.139.814.012,60
Rp
2.996.104.551,00
Rp
3.557.925.652,00
20.875.000,00 30.443.000,00 5.100.000,00 67.435.265,00 2.627.912.286,00 244.339.000,00 2.996.104.551,00
Retribusi Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: a. Retribusi Jasa Umum Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Retribusi Pelayanan Kesehatan − Pelayanan Kesehatan Dasar (Dinas Kesehatan) − Retribusi Pemerikasaan Kesehatan Calon Mempelai − Retribusi Asuransi Kesehatan − Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan − Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (RSUD Pringsewu) − Retribusi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Ternak − Retribusi Penanganan Rabies − Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur 1 Hari (DOC) • Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil − Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP − Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Capil − Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga • Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
2.697.989.361,00
Rp
729.506.066,00
Rp
355.661.550,00
Rp Rp Rp
21.052.000,00 22.385.350,00 22.869.600,00
Rp
278.526.450,00
Rp Rp
3.560.000,00 700.000,00
Rp
24.751.116,00
Rp
86.180.000,00
Rp Rp
250.820.000,00 100.000.000,00
Rp
142.770.000,00
Rp
8.050.000,00
Rp Rp Rp
37.350.000,00 121.810.000,00 126.119.770,00 25
• Retribusi Jasa Umum Lainnya − Administrasi/Karcis − Tindakan/Operasi − Rawat Jalan − Rawat Inap Umum − Obat-obatan − PHB/Askes − Laboratorium − Radiologi − Ambulance − Jasa Konsultasi Medik − Retribusi RSUD Kota Agung − Retribusi Hasil Pertambangan Umum b. Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Sewa Tanah/Toko) • Retribusi Tempat Pelelangan • Retribusi Terminal • Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • Retribusi Rumah Potong Hewan • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga • Retribusi Usaha Lainnya − Retribusi Jasa Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan c. Retribusi Perizinan tertentu • Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan • Retribusi Ijin Ganguan/Keramaian • Retribusi Ijin Trayek • Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat • Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah • Retribusi Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan • Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) • Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) • Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya − Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta − Retribusi Lain-lain (Izin Tanda Industri/ TDI) − Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) − Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.346.203.525,00 13.068.000,00 35.175.500,00 16.565.250,00 165.724.000,00 262.772.325,00 340.644.700,00 30.403.250,00 5.109.000,00 5.676.000,00 95.823.000,00 20.542.500,00 354.700.000,00
Rp
227.996.787,00
Rp Rp Rp
78.720.000,00 53.786.787,00 64.750.000,00
Rp
3.800.000,00
Rp Rp Rp Rp
400.000,00 20.840.000,00 4.350.000,00 1.350.000,00
Rp
1.350.000,00
Rp Rp Rp Rp
631.939.504,00 118.861.360,00 45.101.710,00 5.140.000,00
Rp Rp
20.020.000,00 6.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
385.795.434,00 18.230.000,00 2.730.000,00 6.030.000,00 23.631.000,00
Rp
15.900.000,00
Rp Rp Rp
3.505.000,00 3.726.000,00 500.000,00
26
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp
1.173.267.165,00
Rp
5.412.516.644,60
Rp Rp
608.078.725.783,00 587.488.343.783,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada: − PT. Bank Lampung − Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus Jumlah 4.1.4
Rp Rp Rp
1.057.267.165,00 116.000.000,00 1.173.267.165,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: a. Penerimaan Jasa Giro
Rp
994.551.551,00
• Jasa Giro Kas Daerah Rp • Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Rp • Jasa Giro Dana Cadangan/Tabungan Wadiah Rp
754.283.733,00
b. Pendapatan Bunga Deposito
Rp
719.824.174,00
Rp
719.824.174,00
Rp
252.878.336,00
Rp
252.878.336,00
Rp Rp Rp
25.590.881,00 25.519.401,00 71.480,00
e. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rp • Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Rp
4.800.000,00 4.800.000,00
• Rekening Deposito pada PT Bank Lampung c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) • Kerugian Uang Daerah d. Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Pekerjaan
Keterlambatan
• Bidang Pekerjaan Umum • Bidang Pertanian
f. Pendapatan Lain-lain • Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga • Penerimaan Uang Nikah dan Rujuk • TASPEN • Pengolahan KSO/17 Unit Hand Tractor • Penerimaan dari Balai Benih Pertanian • Bagi Hasil Usaha Ternak Gaduhan • Penerimaan dari Balai Benih Perikanan • Penerimaan Lainnya 4.2 4.2.1
133.237.637,00 107.030.181,00
Rp
3.414.871.702,60
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.562.671,10 10.863.000,00 46.370.912,00 50.800.000,00 8.750.000,00 25.489.800,00 11.250.000,00 3.226.785.319,50
PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb:
4.2.1.1
a. Bagi Hasil Pajak • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
27.839.691.623,00
Rp
23.619.917.842,00
27
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp • Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25, dan 29) Rp 4.2.1.2
4.2.1.3
b.Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam • Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan • Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi • Bagi Hasil Sumber Daya Alam Lainnya Dana Alokasi Umum Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Alokasi Umum Jumlah
4.2.1.4
Dana Alokasi Khusus Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Jalan dan Irigasi) • Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan • Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan • Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan • Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian • Dana Alokasi Khusus Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Jumlah
4.2.3
2.065.743.120,00
Rp
17.686.652.160,00
Rp
44.655.269,00
Rp Rp Rp
399.980.033,00 16.903.435.069,00 338.581.789,00
Rp
495.346.000.000,00
Rp Rp
495.346.000.000,00 495.346.000.000,00
Rp
46.616.000.000,00
Rp Rp Rp
14.366.000.000,00 8.854.000.000,00 15.683.000.000,00
Rp Rp
2.646.000.000,00 4.263.000.000,00
Rp Rp
804.000.000,00 46.616.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • • • •
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah 4.3
2.154.030.661,00
Rp Rp Rp
5.016.777.000,00 4.383.418.000,00 10.961.912.000,00
Rp
66.140.000,00
Rp Rp
162.135.000,00 20.590.382.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan (Dana dari Pusat) Rp Jumlah Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
20.590.382.000,00
Rp
5.186.149.800,00
5.186.149.800,00 5.186.149.800,00 28
5 5.1 5.1.1
BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Gaji dan Tunjangan • Tambahan Penghasilan PNS • Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH • Biaya Pemungutan Pajak Daerah • Belanja Beasiswa Pendidikan PNS • Honorarium/Upah/Insentif • Uang Lembur • Belanja Kursus.Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS • Belanja Perawatan dan Pengobatan • Bantuan Kesejahteraan dan Uang Duka Jumlah
5.1.2
Jumlah
3.080.400.000,00 721.361.769,00 297.300.000,00 21.375.974.450,00 377.468.500,00
Rp Rp Rp Rp
2.803.152.000,00 4.298.084.428,00 3.876.303.995,00 336.487.835.603,00
Rp Rp Rp Rp
Rp
2.101.500.000,00
Rp
647.500.000,00
Rp Rp
1.581.036.000,00 4.330.036.000,00
Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
489.487.333.253,00
Rp
336.487.835.603,00
Rp
95.081.778.777,00
Rp
4.330.036.000,00
Rp
12.190.825.000,00
Rp
41.396.857.873,00
11.261.325.000,00 929.500.000,00 12.190.825.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/ Kelurahan Rp • Belanja Bantuan PILKADA Rp Jumlah Rp
679.154.502.437,00
74.548.220.257,00 13.642.329.300,00 6.891.229.220,00 95.081.778.777,00
Belanja Bantuan Sosial Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan • Belanja Bantuan Partai Politik Jumlah
5.1.5
Rp Rp Rp Rp Rp
Belanja Hibah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat • Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta • Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat /Perorangan Jumlah
5.1.4
294.359.540.461,00 5.298.250.000,00
Belanja Barang Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan
5.1.3
Rp Rp
Rp
23.089.450.000,00 18.307.407.873,00 41.396.857.873,00 29
5.2 5.2.1
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Modal Tanah Jumlah
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Alat-alat Berat • Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor • Belanja Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor • Belanja Alat-alat Bengkel • Belanja Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan • Belanja Peralatan Kantor • Belanja Perlengkapan Kantor • Belanja Komputer • Belanja Mebeulair • Belanja Peralatan Dapur • Belanja Alat-alat Studio • Belanja Alat-alat Komunikasi • Belanja Alat-alat Ukur • Belanja Alat-alat Kedokteran • Belanja Alat-alat Laboratorium • Belanja Alat-alat Persenjataan/ Keamanan • Belanja Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Bangunan Gedung Kantor • Belanja Bangunan Rumah Dinas • Belanja Gedung Gudang • Belanja Bangunan Monumen • Belanja Tugu Peringatan • Belanja Bangunan Lainnya Jumlah
Rp Rp
304.142.000,00 8.219.024.000,00
Rp Rp
316.184.500,00 564.372.099,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00 6.000.000,00
Rp Rp
148.630.000,00 23.419.286.884,00
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
670.310.900,00
Rp
23.419.286.884,00
Rp
49.861.473.223,00
Rp
113.920.664.360,00
34.172.871.155,00 2.200.669.300,00 360.968.900,00 23.593.250,00 4.981.250,00 13.098.389.368,00 49.861.473.223,00
Belanja Modal Jalan.Irigasi dan Jaringan Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Jalan • Belanja Jembatan • Belanja Jaringan Air • Belanja Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota • Belanja Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah
188.250.146.617,00
670.310.900,00 670.310.900,00
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
Rp Rp Rp
90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00
Rp Rp Rp
28.748.900,00 1.396.975.350,00 113.920.664.360,00 30
5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Belanja Buku/Kepustakaan • Belanja Hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah
5.3 5.3.1
Rp Rp Rp
Rp
6.1 6.1.1 6.2
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Penggunaan Sisa Anggaran (SiLPA)
Lebih
Rp
1.417.022.567,00
Rp
(52.749.812.841,40)
Rp
65.090.675.592,04
Rp
12.340.862.750,64
1.417.022.567,00
Surplus/Defisit 6
378.411.250,00
95.130.000,00 283.281.250,00 378.411.250,00
Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga
Rp
Rp
68.440.675.592,04
Rp
68.440.675.592,04
Rp
3.350.000.000,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
1.000.000.000,00
Rp Rp Rp Rp
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 350.000.000,00 3.350.000.000,00
Perhitungan
Pengeluaran Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb:
6.2.1
Penyertaan Modal Penyertaan modal terdiri : • PT. Bank Lampung • Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus • PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya • PDAM Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
31
PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2007 7.1 7.1.1 7.1.1.1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C Jumlah
7.1.1.2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
626.404.689.595,60
Rp
2.996.104.551,00
Rp
3.557.925.652,00
20.875.000,00 30.443.000,00 5.100.000,00 67.435.265,00 2.627.912.286,00 244.339.000,00 2.996.104.551,00
Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : • Retribusi Pelayananan Kesehatan − Pelayanan Kesehatan Dasar (Dinas Kesehatan) − Retribusi Pemerikasaan Kesehatan Calon Mempelai − Retribusi Asuransi Kesehatan − Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan − Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (RSUD Pringsewu) − Retribusi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Ternak − Retribusi Penanganan Rabies − Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur 1 Hari (DOC) Jumlah • Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Catatan Sipil • Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor • Retribusi Jasa Umum Lainnya − Administrasi/Karcis − Tindakan/Operasi − Rawat Jalan − Rawat Inap Umum − Obat-obatan − PHB/Askes
Rp
729.506.066,00
Rp
355.661.550,00
Rp Rp Rp
21.052.000,00 22.385.350,00 22.869.600,00
Rp
278.526.450,00
Rp Rp
3.560.000,00 700.000,00
Rp Rp
24.751.116,00 729.506.066,00
Rp
86.180.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250.820.000,00 37.350.000,00 121.810.000,00 126.119.770,00 1.346.203.525,00 13.068.000,00 35.175.500,00 16.565.250,00 165.724.000,00 262.772.325,00 340.644.700,00
32
− Laboratorium − Radiologi − Ambulance − Jasa Konsultasi Medik − Retribusi RSUD Kota Agung − Retribusi Hasil Pertambangan Umum Jumlah • Retribusi Jasa Usaha − Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Sewa Tanah/Toko) − Retribusi Tempat Pelelangan − Retribusi Terminal − Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa − Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus − Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan − Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga − Retribusi Usaha Lainnya − Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan Jumlah • Retribusi Perizinan tertentu − Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan − Retribusi Ijin Ganguan/Keramaian − Retribusi Ijin Trayek − Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan − Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah − Retribusi Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan − Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) − Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) − Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) − Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Retribusi Lain-lain (Izin Tanda Industri/ TDI) Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.403.250,00 5.109.000,00 5.676.000,00 95.823.000,00 20.542.500,00 354.700.000,00 1.346.203.525,00
Rp
227.996.787,00
Rp Rp Rp
78.720.000,00 53.786.787,00 64.750.000,00
Rp
3.800.000,00
Rp
400.000,00
Rp Rp
20.840.000,00 4.350.000,00 1.350.000,00
Rp Rp
1.350.000,00 227.996.787,00
Rp
631.939.504,00
Rp Rp Rp
118.861.360,00 45.101.710,00 5.140.000,00
Rp
20.020.000,00
Rp
6.400.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
385.795.434,00 18.230.000,00 2.730.000,00 6.030.000,00 23.631.000,00
Rp
15.900.000,00
Rp Rp Rp Rp
3.505.000,00 3.726.000,00 500.000,00 631.939.504,00
33
7.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada: • PT. Bank Lampung Rp • Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus Rp Jumlah Rp
Rp
994.551.551,00
Rp Rp
754.283.733,00 133.237.637,00
Rp Rp
107.030.181,00 994.551.551,00
• Bunga Deposito Rp • Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Rp • Pendapatan Denda atas Keterlambatan Rp Pelaksanaan Pekerjaan
719.824.174,00 252.878.336,00
− Jasa Giro Kas Daerah − Jasa Giro Pemegang Kas − Jasa Giro Dana Cadangan/Tabungan Wahdiah Jumlah
− Bidang Pekerjaan Umum − Bidang Pertanian
25.519.401,00 71.480,00 25.590.881,00
Rp
4.800.000,00
Rp
3.414.871.702,60
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.562.671,10 10.863.000,00 46.370.912,00 50.800.000,00 8.750.000,00 25.489.800,00 11.250.000,00 3.226.785.319,50 3.414.871.702,60
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp • Dana Bagi Hasil Pajak
27.839.691.623,00
• Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan • Penerimaan Lain - Lain − Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga − Penerimaan Uang Nikah dan Rujuk − TASPEN − Pengelolaan KSO/17 Unit Hand Tractor − Penerimaan dari Balai Benih Pertanian − Bagi Hasil Usaha Ternak Gaduhan − Penerimaan dari Balai Benih Perikanan − Penerimaan Lainnya Jumlah 7.1.1.5
− Pajak Bumi dan Bangunan − BPHTB − PPh Orang Pribadi dan PPh. Pasal 21 Jumlah • Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam − PSDH PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
5.412.516.644,60
Rp
45.526.343.783,00
25.590.881,00
Rp Rp Rp
Jumlah
1.173.267.165,00
1.057.267.165,00 116.000.000,00 1.173.267.165,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi Tahun Anggaran 2007 sbb: • Penerimaan Jasa Giro Kas
Rp
Rp Rp Rp Rp
23.619.917.842,00 2.154.030.661,00 2.065.743.120,00 27.839.691.623,00
Rp
17.686.652.160,00
Rp
44.655.269,00 34
− Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan − Penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi − Penerimaan dari Sumber Daya Alam Lainnya Jumlah
Rp
399.980.033,00
Rp
16.903.435.069,00
Rp Rp
338.581.789,00 17.686.652.160,00
7.1.1.6
Dana Alokasi Umum
Rp
495.346.000.000,00
7.1.1.7
Dana Alokasi Khusus
Rp
46.616.000.000,00
Rp
20.590.382.000,00
Rp
5.186.149.800,00
Rp
490.904.355.820,00
• • • • • •
7.1.1.8
Bidang Infrastruktur Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Jumlah
7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.2.4 7.1.2.5 7.1.2.6
Rp Rp
804.000.000,00 46.616.000.000,00
Rp Rp
5.016.777.000,00 4.383.418.000,00
Rp
10.961.912.000,00
Rp
66.140.000,00
Rp Rp
162.135.000,00 20.590.382.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah • Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan
7.1.2
14.366.000.000,00 8.854.000.000,00 15.683.000.000,00 2.646.000.000,00 4.263.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak • Pajak Kendaraan bermotor • BBN-KB • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah
7.1.1. 9
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
5.186.149.800,00
ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp Rp Rp
336.487.835.603,00 4.330.036.000,00 12.190.825.000,00
Rp Rp Rp Rp
41.396.857.873,00 1. 417.022.567,00 95.081.778.777,00 490.904.355.820,00
35
7.2 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.2.2.4 7.2.2.5 7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8 7.2.2.9 7.2.2.10 7.2.2.11 7.2.2.12 7.2.2.13 7.2.2.14 7.2.2.15 7.2.2.16 7.2.2.17 7.2.2.18 7.2.2.19 7.2.2.20 7.2.2.21 7.2.2.22 7.2.2.23 7.2.2.24 7.2.2.25 7.2.2.26
7.3 7.3.2.1 7.3.2.1 7.4 7.4.1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah Belanja Alat-Alat Berat Belanja Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Alat-Alat Bengkel Belanja Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Peralatan Kantor Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Komputer Belanja Meubelair Belanja Peralatan Dapur Belanja Alat-Alat Studio Belanja Alat-Alat Komunikasi Belanja Alat-Alat Ukur Belanja Alat-Alat Kedokteran Belanja Alat-Alat Laboratoruium Belanja konstruksi Jalan Belanja Konstruksi Jembatan Belanja Konstruksi Jaringan Air Belanja Penerangan Jalan Belanja Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Buku/Kepustakaan Belanja Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Alat-Alat Persenjataan/Keamanan Belanja Alat Pendingin dan Alat Pemadam Kebakaran
Rp Rp Rp
670.310.900,00 304.142.000,00 8.219.024.000,00
Rp Rp
316.184.500,00 564.372.099,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.024.347.350,00 1.523.287.561,00 539.274.625,00 1.291.097.099,00 2.300.386.150,00 49.624.000,00 506.954.250,00 178.669.250,00 500.000,00 6.187.993.000,00 258.801.000,00 90.179.530.760,00 6.741.818.000,00 15.573.591.350,00 28.748.900,00 1.396.975.350,00 49.861.473.223,00 95.130.000,00 283.281.250,00 6.000.000,00
Rp
148.630.000,00
Rp
188.250.146.617,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
3.350.000.000,00
Rp
26.132.958.161,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS KELUAR KAS Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS MASUK KAS
7.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Lampiran 14)
7.4.2
ARUS KELUAR KAS
Rp Rp
26.132.958.161,00 26.132.958.161,00
7.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rp
26.132.958.161,00
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp (Rp56.099.812.841,40)
36
SALDO AWAL KAS
Rp
68.440.675.592,04
SALDO AKHIR KAS
Rp
12.340.862.750,64
Saldo Akhir Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah R/K di Bank Lampung R/K di Bank PD. BPRS Tanggamus Peminjaman Kas Daerah Kas di Pemegang Kas
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Rp
9.582.067.608,64
Rp Rp Rp Jumlah Rp
6.319.397.112,64 3.144.670.496,00 118.000.000,00 9.582.067.608,64
Rp
2.758.795.142,00
37
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Pasal 23 E Perubahan Ketiga Dasar 1945; b. Pasal 31 ayat (2) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Pasal 56 ayat (3) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Pasal 2 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Pasal 184 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; f.
Pasal 81 ayat (1)
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g. Pasal 1 Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan; h. Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsipprinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas: a.
Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
38
c.
Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2007;
d.
Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Laporan Arus Kas TA 2007 sesuai dengan SAP;
e.
Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi : a.
Keberadaan dan keterjadian;
b.
Kelengkapan;
c.
Hak dan Kewajiban;
d.
Penilaian dan Alokasi;
e.
Penyajian dan Pengungkapan.
4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK RI Tahun 2007 dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. 5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2007 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : a.
Perencanaan Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya 3) Penentuan Tingkat Materialitas 4) Penentuan Metode Uji Petik
b.
Pelaksanaan Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Pengujian Analitis 2) Pengujian Pengendalian 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
39
4) Penyelesaian Penugasan c.
Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Waktu Pemeriksaan Waktu pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung berlangsung dari tanggal 27 April 2008 s.d. 31 Mei 2008.
7. Objek Pemeriksaan Objek pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 meliputi: a. Neraca per 31 Desember 2007 b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2007 c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007 d. Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 8. Kendala Pemeriksaan
Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memahami sepenuhnya penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan pada waktu pemeriksaan terjadi perubahan struktur pemerintahan sehingga dokumen sumber dan pendukung tidak diberikan tepat waktu.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
40
Lampiran 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SISA KAS DI PEMEGANG KAS PER 31 DESEMBER 2007 (Setelah Audit) Penyetoran No.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dinas/kantor
2 DPRD Sekretariat Kab Humas Hukum Tapem Pekon Ekobang Sosbud Umum BAWASDA BAPPEDA BAKEUDA Pos Bantuan BKD Cat. Sipil & KB Kantor Litbang Kantor Pol PP KESBANG PERTANIAN PERIKANAN Pertambangan HUTBUN Perindustrian PASAR DISPENDA PMD KESEHATAN RSUD Pringsewu RSUD Kota Agung Pendidikan
Sisa Kas Tahun 2007 3 5,101,620,314 28,463,231 16,055,000 44,895,000 54,573,700 94,543,200 60,000 220,000 8,028,876 15,775,837 21,670,312 617,835,842 977,900,000 1,109,677,733 122,101,669 70,116,489 75,228,671 3,390,650 58,291,520 43,393,965 9,452,953 12,010,014 67,439,923 22,297,995 362,188,838 95,563,834 266,900,445 650,360,434 435,125,416 947,638,491
Disetor Sebelum Disetor Setelah 31 31 Desember 2007 Desember 2007 4 4,789,260,444 23,831,196 16,055,000 1,758,400 14,318,100 55,353,200 220,000 8,028,876 10,599,567 6,657,586 576,113,424 694,900,000 1,063,624,333 107,211,259 62,052,400 66,710,671 3,349,000 19,845,000 36,513,442 9,542,453 10,606,740 13,588,827 22,177,995 324,811,735 79,995,671 99,494,824 77,548,901 425,955,116 34,984,914
5 312,379,870 43,136,600 40,255,600 39,190,000 60,000 5,176,270 15,062,726 41,722,418 283,000,000 46,325,800 14,890,410 8,064,089 8,518,000 41,650 38,446,520 6,880,523 1,403,274 53,851,096 120,000 37,377,103 15,568,163 167,675,621 572,811,533 9,170,300 912,653,577
Jumlah 6=(4+5) 5,101,640,314 23,831,196 16,055,000 44,895,000 54,573,700 94,543,200 60,000 220,000 8,028,876 15,775,837 21,720,312 617,835,842 977,900,000 1,109,950,133 122,101,669 70,116,489 75,228,671 3,390,650 58,291,520 43,393,965 9,542,453 12,010,014 67,439,923 22,297,995 362,188,838 95,563,834 267,170,445 650,360,434 435,125,416 947,638,491
Sisa Kas Belum Disetor
Jumlah Sisa Kas Yang Belum di Setor Per 31 Desember 2007
7=(3-6)
8=(3-4)
(20,000) 4,632,035 (50,000) (272,400) (89,500) (270,000) -
312,359,870 4,632,035 43,136,600 40,255,600 39,190,000 60,000 5,176,270 15,012,726 41,722,418 283,000,000 46,053,400 14,890,410 8,064,089 8,518,000 41,650 38,446,520 6,880,523 1,403,274 53,851,096 120,000 37,377,103 15,568,163 167,405,621 572,811,533 9,170,300 912,653,577
1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
2 Dinas PU Perhubungan PARIWISATA KOTA AGUNG WONOSOBO Talang Padang Pulau Panggung PAGELARAN PUGUNG PRINGSEWU SUKOHARJO GADINGREJO PARDASUKA CUKUH BALAK SEMAKA Pematang Sawa SUMBEREJO ULU BELU ADILUWIH KELUMBAYAN AMBARAWA BANYUMAS LIMAU GUNUNG ALIP GISTING Kota agung timur Kota Agung Barat Jumlah
3 61,320,599 13,627,742 17,192,807 398,670 3,105,135 3,032,000 9,700 735,250 1,272,691 234,185 290,363 503,625 1,270,000 2,400,000 1,340,645 600,000 619,000 284,235 3,600,000 776,500 396,660 97,230 3,144,535 11,449,071,924
4 6,204,832 13,582,742 7,490,067 162,915 41,445 32,000 9,700 732,000 1,129,049 59,915 290,363 503,625 1,500,000 2,400,000 118,625 151,000 284,235 116,500 396,660 19,835 261,700 8,690,596,282
5 55,115,767 45,000 9,702,740 235,755 3,063,690 3,000,000 3,250 143,642 174,270 1,222,020 600,000 468,000 3,600,000 660,000 77,939 2,882,835 2,754,776,051
6=(4+5) 61,320,599 13,627,742 17,192,807 398,670 3,105,135 3,032,000 9,700 735,250 1,272,691 234,185 290,363 503,625 1,500,000 2,400,000 1,340,645 600,000 619,000 284,235 3,600,000 776,500 396,660 97,774 3,144,535 11,445,372,333
7=(3-6) (230,000) (544) 3,699,591
8=(3-4) 55,115,767 45,000 9,702,740 235,755 3,063,690 3,000,000 3,250 143,642 174,270 1,222,020 600,000 468,000 3,600,000 660,000 77,395 2,882,835 2,758,795,142
Lampiran 2
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR RINCIAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS SECARA ANGSURAN PER 31 DESEMBER 2007
No.
Nama Pembeli
Merk Type
No. Polisi
Thn
Harga Jual
Tgl Penetapan Penjualan Aset
1
2
3
4
5
6
7
Tgl/Bln/Thn Angsuran Terakhir 8
Bagian Lancar Angsuran penjualan Per 31 Des 2007 9
1
Drs. Laleng Sanip
Toyota Kijang
BE 2036 VZ
1997
24,000,000.00
3-Sep-04
24-Agst-10
4,000,000.00
2
Ir. Hedy Endar
Daihatsu Hi-Line BE 1017 VZ
1997
34,400,000.00
3-Sep-04
10-Agst-10
5,733,333.33
JUMLAH
58,400,000.00
9,733,333.33
Lampiran 3 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PER 31 DESEMBER 2007
No
Wajib Pajak
Periode
1
2
3
Piutang Tahun 2005 dan 2006 Piutang yang belum tahun 2007 dibayar 3
4
Jumlah Piutang
Keterangan
5
6
PAJAK HOTEL PRINGSEWU 1
Hotel Balong Kuring
Desember 2006
320,000
-
320,000
2
Hotel Soponyono
Agustus s/d Desember '05, Desember '06
810,000
-
810,000
3
Hotel Borobudur
Agustus s/d Desember '05, Des '06,Nov,Des 07
330,000
150,000
480,000
-
300,000
300,000
630,000
350,000
980,000
-
225,000
225,000
3,420,000
2,070,000
5,490,000
5,510,000
3,095,000
8,605,000
200,000
-
200,000
GISTING 1
Hotel '21'
Desember 2007
2
Hotel VIP
Desember 2006.Desember 07
3
Hotel Hosana
Desember 2007
KOTA AGUNG 1
Hotel Setia
Feb s/d Agst dan Okt,Nov '05, Jan s/d Des '06, Jan s/d Des 2007 Jumlah Piutang Pajak Hotel
PAJAK RESTORAN Kec. Gading Rejo 1
Suminah
Agustus s/d Oktober '05, Okto '06
2
Buyung
Juni s/d Oktober '05, Okto '06
75,000
-
75,000
3
Kamang
Juni s/d Oktober '05, Okto '06
87,500
-
87,500
1
2
3
3
4
5
6
Kec. Pringsewu 1
Lesehan Bang Akbar
Agustus s/d Desember '05
600,000
-
600,000
2
Sate Ibu Mul
Juli s/d Desember '05
1,225,000
-
1,225,000
3
Ayam Bkr Mas Pendek I
Agustus s/d Desember '05
600,000
-
600,000
4
Sahabat Baru
Agustus s/d Desember '05, Okto'06,Sept 07
360,000
60,000
420,000
5
Pagi Sore
Agustus s/d Desember '05, Okto'06,Sept 07
910,000
130,000
1,040,000
6
Mie Ayam Teluk
Agustus s/d Desember '05
750,000
-
750,000
7
RM. Khas Lampung
Sep, Nov, & Des '06,Maret s/d Des 07
480,000
500,000
980,000
Kec. Sukoharjo 1
RM. Novi
Feb, Jul, Agst '05,
90,000
-
90,000
2
Dedi
Feb, Mar, Agst '05
60,000
-
60,000
3
Sederhana
Jan '06
75,000
-
75,000
4
Minten
Agustus '05
100,000
-
100,000
5
Muria
Jan, Feb, April s/d Des '05, Nov s/d Des '06
480,000
-
480,000
6
RM. Sunda
Jan s/d Maret & Jul, Agst '05, Maret '06
90,000
-
90,000
Kec. Pagelaran 1
RM. Bambu
Feb, Jul '05,
100,000
-
100,000
2
Sella
Jan, Feb, Jul, Agst '05, Feb '06, Sept 07
400,000
150,000
550,000
3
Wr. Lahana
Februari s/d Desember '05
110,000
-
4
Samsidar
Jan, Jul, Agst '05, Des '06,Jan s/d Des 07
100,000
300,000
400,000
77,000
15,000
92,000
110,000 Tutup 2006
Kec. Tlg Padang & Gisting 1
Simp. Gunung Batu
Des'06,Sept 07
2
Satiyem (Gisting)
Feb s/d April, Jul, Agst '05,
375,000
-
375,000
3
Sate Setia (Gisting)
Jan,Feb, Jul & Agst '05
188,000
-
188,000
4
Bu Nur (Gisting)
Jan, Feb, Jun s/d Okto '05, Des'06
156,000
-
156,000
5
Sunaryo (Gisting)
Agst, Nov, Des '05, Des '06
100,000
-
100,000
1
2
3
3
4
5
6
Kec. Kota Agung & Wonosobo 1
Ayam Bkr Mas Pendek II
Jul, Agst, Okto, Nov '05, Okto '06
170,000
-
170,000
2
Pondok Bambu
Agust, Okto '05, Okto '06
150,000
-
150,000
3
Selera Bundo
Jul, Agst, Nov '05, Des '06,Sept 07
350,000
70,000
420,000
4
Bahari
Juli & Okto '05, Des '06,Sept 07
400,000
100,000
500,000
5
Ridwan
Jan, Jul,Agst, Okto & Des '05
180,000
-
180,000 Tutup 2006
6
RM. Simpang Raya
900,000
-
900,000 Tutup 2006
675,000 Tutup 2006
Komplek Pemda 1
BU Nur/ Pak pur
Feb s/d April, Jun s/d Des '05
675,000
-
2
Suwarsih
Jan, Feb & Mei s/d Okt '05, Jun s/d Sept, Nov & Des '06,Sept 07
350,000
25,000
375,000
3
Iwan (Robusta)
Jan, Feb & Okt '05, Agst, Sept, Nov & Des '06,Sept 07
700,000
100,000
800,000
4
Parsiman
Jan, Feb, Jul s/d Okt '05, Maret s/d Sept '06,Sept 07
520,000
40,000
560,000
5
Kantin Tanggamus
Jan s/d Maret, Agst, Okto, Des '05, Maret s/d Sept, Nov & Des '06
1,080,000
225,000
1,305,000
1,200,000
300,000
1,500,000
820,000
40,000
860,000
Sept, Nov & Des 07 6
Pak Cek
Jan s/d Maret, Sept s/d Nov '05, Feb s/d Sept, Nov & Des '06,Sept s/d Des 07
7
Agus BKD
Jan s/d Maret, Mei, Jul, Agust & Okto '05, April s/d Sept, Nov, Des '06 Sept 07
8
Sumadi
Jan s/d Maret, Okto & Des '05, April s/d Sept, Nov, Des '06
790,000
-
9
Kantin Kimprasda
Jan s/d Maret, Jul s/d Des '05, April s/d Sept 06, Sept 07
385,000
25,000
Jan s/d Mar, Mei s/d Des '05
275,000
-
Jan s/d Maret, Jul s/d Okto '05, Mei s/d Sept '06, Sept 07
300,000
25,000
12 Roni
Jan s/d Mar, Mei s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup 2006
13 Kamto (Wonosobo)
Jan, Jun s/d Agust, Okto s/d Des '05
210,000
-
210,000 Tutup
14 Gunarso(Wonosobo)
Jan, Juni s/d Agust, Okto s/d Des '05
210,000
-
210,000 Tutup
15 Musri
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
16 Pak Dirun
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
17 Pak Kowo
Jan s/d April, Juni s/d Des '05
275,000
-
275,000 Tutup
10 Kantin pengadilan Agama 11
Kantin Agung
790,000 Tutup 2006 410,000 275,000 Tutup 2006 325,000
1
2
18 Ibu Sari
3 Jan s/d April, Jul s/d Okto, Des '05, Mei s/d Sept, Nov & Des '06
3
4
5
6
480,000
15,000
495,000
275,000
25,000
300,000
300,000
-
90,000
10,000
100,000
Sept 07 19 Ibu Susi
Jan s/d Feb, Apr, Jul s/d Agst, Okto '05, Juli s/d Sept, Nov & Des '06 Sept 07
20 RM Pinda P & K
Jul s/d Sep, Nov s/d Des '06
21 Barniah Pariwisata
Desember '06, Sept 07
22 Kantin Kesehatan
September 2007
-
25,000
25,000
23 Kantin Pertambangan
September 2007
-
15,000
15,000
24 Kantin Pol PP
September 2007
-
20,000
20,000
19,698,500
2,215,000
21,913,500
-
984,830,015
984,830,015
-
984,830,015
984,830,015
25,208,500
990,140,015
1,015,348,515
Jumlah Piutang Pajak Restoran
300,000 Tutup 2006
PPJ 1
Penerangan Jalan Umum
2007 Jumlah Piutang PPJ
TOTAL JUMLAH PIUTANG PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN PPJ
Lampiran 4 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PIUTANG PBB, BPHTB PER 31 DESEMBER 2007
No. 1
Wajib Pajak
Piutang Tahun 2006 Yang Belum Dibayar
Piutang Tahun 2007
Jumlah Piutang
Keterangan
2
3
4
5
6
1
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-
12,521,667.50
12,521,667.50
2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
-
10,499,600.88
10,499,600.88
3
Upah Pungut PBB
-
192,807,530.00
192,807,530.00
-
215,828,798.38
215,828,798.38
JUMLAH
Lampiran 5 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS Daftar Rincian KSO Hand Tractor Per 31 Desember 2007 No.
KELOMPOK TANI
KETUA
KECAMATAN
JUMLAH KSO
Bulan Lalu
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2007 1 Karya Darma M. Nasir Ikhsan Wonosobo 2 Al Islah IV Kodriansyah Kota Agung 3 Karya Jaya Faizulloh Kota Agung Timur 4 Karya Baru Robbil Gunung Ulip 5 Karya Maju Anton Suryadi Talang Padang 6 Seganti Muhtaridi Pulau Panggung 7 Sri Basuki Jumadi Pagelaran 8 Mandiri Sugito Pringsewu 9 Tunas Maju Bejo Banyumas 10 Budi Karya Saijo Gading Rejo JUMLAH TAHUN 2007
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 180,000,000
2,500,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,900,000
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2006 1 SENTOSA Agus Yulianto Gading Rejo 2 TANI MUKTI I Kurtubi Talang Padang 3 SUMBER SARI Suharjo Sukoharjo 4 HARAPAN MAJU Abdul Rojak/Suryana Pugung 5 PAYUNG JURAI Alimi Sahyan Pulau Panggung 6 LESTARI Daslim Ulu Belu 7 BINA SEJAHTERA Efrantoni saladin Pulau Panggung 8 BENAWANG INDAH Johansyah Kota Agung 9 KILU ANDAN Dedi Efriansyah Kota Agung Timur JUMLAH TAHUN 2006
18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 164,250,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 2,000,000 3,900,000 3,900,000 3,000,000 3,900,000 3,000,000 31,400,000
REALISASI SETORAN KSO HAND TRAKTOR PENGADAAN TAHUN 2003 1 Mekar Jaya II Baswar Tarmizi Kota Agung 2 Angon Saka Hasan Suni 3 Muda Karya Syahrin Chalik 4 Sinar Harapan Kodrat W. Wonosobo 5 Sidomaju Ali Sadikin Semaka 6 Insan Cita Firnando Talang Padang 7 Sido Rukun Masno 8 Sejati Wahyono Pardasuka 9 Sudi karya Mujiono 10 Beringin Jaya Tugiman Pringsewu 11 Makmur Widi Winarno 12 Utama Dasino Gading Rejo 13 Panca marga II Sukarman 14 Tresno Maju E. Suwito Pagelaran 15 Karya Subur Sarjono 16 Umbul Jeruk I Habibi Pugung 17 Bina Sejahtera Sumpena JUMLAH TAHUN 2003
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 306,000,000 650,250,000
TOTAL REALISASI SETORAN 2003, 2006 DAN 2007
SETORAN Bulan ini
Jumlah
Sisa KSO
-
2,500,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,900,000
15,500,000 15,600,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 155,100,000
-
3,900,000 3,900,000 3,900,000 2,000,000 3,900,000 3,900,000 3,000,000 3,900,000 3,000,000 31,400,000
14,350,000 14,350,000 14,350,000 16,250,000 14,350,000 14,350,000 15,250,000 14,350,000 15,250,000 132,850,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,990,000 8,000,000 1,600,000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 9,500,000 3,500,000 12,200,000 6,000,000 13,450,000 3,500,000 5,500,000 13,500,000 132,740,000
-
1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,990,000 8,000,000 1,600,000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 9,500,000 3,500,000 12,200,000 6,000,000 13,450,000 3,500,000 5,500,000 13,500,000 132,740,000
17,000,000 17,000,000 17,000,000 10,010,000 10,000,000 16,400,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 8,500,000 14,500,000 5,800,000 12,000,000 4,550,000 14,500,000 12,500,000 4,500,000 173,260,000
189,040,000
-
189,040,000
461,210,000
Lampiran 6
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PENYERTAAN MODAL PER 31 DESEMBER 2007
NO
NAMA PERUSAHAAN
SALDO AWAL (01/01/2007) (Rp)
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO AKHIR (31/12/2007) (Rp)
KETERANGAN
1
PT. BPD LAMPUNG
5,388,648,061.43
1,000,000,000.00
0.00
6,388,648,061.43
2
PT. BPRS TANGGAMUS
5,562,674,527.00
1,564,087,355.00
0.00
3
PT. ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA
4,059,500,000.00
2,333,202,594.00
0.00
4
PDAM WAY AGUNG
0.00
2,446,751,051.00
0.00
7,126,761,882.00 Sesuai Perda no. 03 Tahun 2003 6,392,702,594.00 Sesuai Perda no. 09 Tahun 2005 2,446,751,051.00
15,010,822,588.43
7,344,041,000.00
0.00
JUMLAH
22,354,863,588.43
Lampiran 7
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR INVESTASI DANA BERGULIR HEWAN TERNAK PER 31 DESEMBER 2007 NO 1 I 1
2
3
4
5
KECAMATAN/PEKON 2 Sumber Dana APBD II Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Atas - Pekon Gisting Bawah - Pekon Purwodadi - Pekon Campang - Pekon Kuta Dalom - Pekon Banjar Manis
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Anak Bibit 10 11
8 1 3 3 0 0
81 15 98 173 49 1
89 16 101 176 49 1
6 2 0 68 0 0
8 0 0 91 2 0
14 2 0 159 2 0
Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Sapi FH
73,600,000 13,100,000 81,700,000 141,700,000 39,200,000 4,500,000
5,600,000 800,000 0 63,600,000 800,000 0
Kecamatan Gunung Alip - Pekon Banjar Negeri - Pekon Sukamernah - Pekon Ciherang - Pekon Way Halom
2 9 2 0
15 77 87 49
17 86 89 49
4 7 5 0
5 8 15 0
9 15 20 0
Kambing Kambing Kambing Kambing
14,200,000 71,500,000 71,800,000 39,200,000
3,600,000 6,000,000 8,000,000 0
Kecamatan Sumberejo - Pekon Margoyoso - Pekon Argo Mulyo - Pekon Sumber Mulyo
0 0 2
85 50 24
85 50 26
13 0 4
15 0 5
28 0 9
Kambing Kambing Sapi PO
68,000,000 40,000,000 111,800,000
11,200,000 0 31,000,000
Kecamatan Kota Agung Timur - Pekon Kampung Baru - Pekon Batu Keramat - Pekon Tanjung Anom - Pekon Batu Keramat
3 4 2 1
47 87 95 15
50 91 97 16
0 46 39 0
0 37 34 0
0 83 73 0
Kambing Kambing Kambing Sapi PO
40,900,000 74,000,000 78,200,000 68,500,000
0 33,200,000 29,200,000 0
Kecamatan Kota Agung Barat - Pekon Kali Miring - Pekon Negara Batin
3 0
70 24
73 24
0 0
0 0
0 0
Kambing Kambing
59,300,000 19,200,000
0 0
NO
KECAMATAN/PEKON
1
2
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
Kecamatan Pardasuka - Pekon Sukanegara - Pekon Napal - Pekon Sukorejo
1 2 1
37 40 19
38 42 20
6 3 0
5 5 0
11 8 0
Kambing Kambing Sapi PO
30,700,000 34,200,000 85,300,000
4,400,000 3,200,000 0
Kecamatan Talang Padang - Pekon Way Halom - Pekon Sinar Petir - Pekon Sukabumi - Pekon Talang Padang - Pekon Negeri Agung
2 3 3 3 3
49 50 45 50 50
51 53 48 53 53
6 4 0 0 0
6 5 0 0 0
12 9 0 0 0
Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing
41,400,000 43,300,000 39,300,000 43,300,000 43,300,000
4,800,000 3,600,000 0 0 0
Kecamatan Pugung - Pekon Babakan - Pekon Tanjung Heran - Pekon Tangkit Serdang
2 2 6
47 46 100
49 48 106
17 8 0
38 10 0
55 18 0
Kambing Kambing Kambing
39,800,000 39,000,000 86,600,000
22,000,000 7,200,000 0
Kecamatan Pulau Panggung - Pekon Gunung Meraksa - Pekon Sumber Mulyo
2 3
48 50
50 53
2 0
2 0
4 0
Kambing Kambing
40,600,000 43,300,000
1,600,000 0
10 Kecamatan Banyumas - Pekon Banyuwangi - Pekon Sukamurya
3 3
50 50
53 53
4 0
21 0
25 0
Kambing Kambing
43,300,000 43,300,000
10,000,000 0
12 Kecamatan Adi Luwih - Pekon Sukoharum
3
48
51
9
9
18
Kambing
41,700,000
7,200,000
13 Kecamatan Limau - Pekon Tanjung Siom
3
45
48
4
6
10
Kambing
39,300,000
4,000,000
14 Kecamatan Ambarawa - Pekon Kresno Mulyo
54
846
900
0
0
0
Itik
36,000,000
0
6
7
8
9
NO
KECAMATAN/PEKON
1
2
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
15 Kecamatan Gadingrejo - Pekon Tulung Agung - Pekon Wonodadi - Pekon Bulurejo - Pekon Wonosari - Pekon Mataram - Pekon Bulurejo - Pekon Blitarejo - Pekon Yogyakarta
95 45 40 2 2 2 2 2
1,000 480 470 50 50 50 50 30
1,095 525 510 52 52 52 52 32
0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 0 2 0 1 0
0 0 0 2 2 0 3 0
Itik Itik Itik Kambing Kambing Kambing Kambing Sapi PO
43,800,000 21,000,000 20,400,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 137,000,000
0 0 0 800,000 800,000 0 1,200,000 0
16 Kecamatan Wonosobo - Pekon Soponyono - Pekon Bandarsukabumi
40 50
369 250
409 300
0 0
0 0
0 0
Itik Itik
16,360,000 12,000,000
0 0
18 Kecamatan Semaka - Pekon Bangunrejo
100
1,000
1,100
0
0
0
Itik
44,000,000
0
522
6,611
7,133
261
330
591
-
2,387,460,000
263,800,000
SUB TOTAL I ( APBD II ) II
Sumber Dana APBD I
1
Kecamatan Pulau Panggung - Pekon Sinar Mulyo
2
24
26
16
16
32
Sapi PO
111,800,000
112,000,000
Kecamatan Sumberejo - Pekon Argopeni
0
22
22
0
0
0
Sapi PO
92,400,000
0
Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Atas
0
8
8
1
1
2
Sapi Perah
36,000,000
7,000,000
Kecamatan Pardasuka - Pekon Pardasuka - Pekon Pardasuka - Pekon Pardasuka
4 11 3
34 30 13
38 41 16
1 6 0
9 3 0
10 9 0
Kambing Kambing Kambing
31,600,000 36,100,000 13,700,000
4,000,000 3,600,000 0
2
3
4
NO 1 5
6
7
8
III 1
3
4
5
6
KECAMATAN/PEKON 2 Kecamatan Air Naningan - Pekon Way Harong - Pekon Way Harong
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11
13 12
79 81
92 93
13 10
68 66
81 76
Kambing Kambing
77,500,000 78,000,000
32,400,000 30,400,000
Kecamatan Gisting - Pekon Kuta Dalom - Pekon Kuta Dalom
0 0
89 54
89 54
14 0
18 0
32 0
Kambing Kambing
71,200,000 43,200,000
12,800,000 0
Kecamatan Sukoharjo - Pekon Pandan Surat
0
26
26
0
0
0
Kambing
20,800,000
0
SUB TOTAL II ( APBD I )
0 0 0 45
90 90 206 640
90 90 206 685
0 0 0 61
0 0 0 181
0 0 0 242
Kambing Kambing 0 -
72,000,000 72,000,000 164,800,000 756,300,000
0 0 0 202,200,000
Sumber Dana APBN / BLM Kecamatan Gisting - Pekon Gisting Bawah
0
16
16
4
3
7
Sapi FH
72,000,000
24,500,000
Kecamatan Pagelaran - Pekon Pagelaran - Pekon Pasir Ukir - Pekon Giri Tunggal
0 1 0
53 49 87
53 50 87
0 0 1
0 0 20
0 0 21
Sapi PO Sapi PO Sapi PO
222,600,000 211,300,000 365,400,000
0 0 64,000,000
Kecamatan Gadingrejo - Pekon Parerejo - Pekon Bulurejo
0 0
16 9
16 9
0 0
0 0
0 0
Sapi PO Sapi PO
67,200,000 37,800,000
0 0
Kecamatan Sumberejo - Pekon Sidomulyo - Pekon Simpang Kanan - Pekon Wonoharjo - Pekon Sidomulyo
8 6 10 10
84 74 100 100
92 80 110 110
29 15 0 3
26 38 0 5
55 53 0 8
Kambing Kambing Kambing Kambing
76,000,000 65,800,000 91,000,000 91,000,000
22,000,000 21,200,000 0 3,200,000
Kecamatan Gisting - Pekon Campang - Pekon Campang
0 0
237 75
237 75
12 38
15 43
27 81
Kambing Kambing
189,600,000 60,000,000
10,800,000 32,400,000
Kecamatan Sumberejo - Pekon Argopeni - Pekon Dadapan
NO 1 7
IV 1 2 3
KECAMATAN/PEKON 2 Kecamatan Kota Agung Timur - Pekon Kampung Baru
Ternak Dewasa Jantan Betina Jumlah 3 4 5
Jantan 6
Ternak Anak Betina Jumlah 7 8
Jenis Ternak 9
6
101
107
5
0
5
Kambing
SUB TOTAL III ( APBN / BLM )
41
1,001
1,042
107
150
257
-
Sumber Dana Ex - Ifad Kecamatan Wonosobo Kecamatan Pagearan Kecamatan Sukoharjo
6 6 7
71 67 61
77 73 68
5 10 5
8 19 12
13 29 17
Sapi Sapi Sapi
SUB TOTAL IV ( EX - IFAD )
19
20
39
59
-
199 218 Jumah I + II + III + IV
JUMLAH TOTAL
Asumsi Harga (Rp) Bibit Anak 10 11 87,400,000
2,000,000
1,637,100,000
180,100,000
231,000,000 219,000,000 204,000,000
35,100,000 77,500,000 45,000,000
654,000,000 5,434,860,000
157,600,000 803,700,000 6,238,560,000
Lampiran 8
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DAFTAR RINGKASAN AKTIVA TETAP PER 31 DESEMBER 2007
NO
URAIAN ASET
SALDO AWAL (01/01/2007) (Rp)
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO AKHIR (31/12/2007) (Rp)
1
TANAH Tanah
284,182,924,507.00 284,182,924,507.00
670,310,900.00 670,310,900.00
0.00 0.00
2
PERALATAN DAN MESIN Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikas Alat Ukur Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Laboratorium Alat Peraga Alat Persenjataan / Keamanan
118,799,940,200.00 94,848,104,200.00 18,901,197,000.00 0.00 0.00 4,927,584,000.00 110,725,000.00 0.00 0.00 12,330,000.00 0.00 0.00
23,419,286,884.00 304,142,000.00 8,535,208,500.00 564,372,099.00 1,024,347,350.00 5,703,669,435.00 685,623,500.00 500,000.00 6,187,993,000.00 258,801,000.00 0.00 154,630,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
GEDUNG & BANGUNAN Bangunan dan Gedung Monumen Tugu Peringatan Bangunan Lainnya
415,090,598,765.00 415,087,478,765.00 3,120,000.00 0.00 0.00
45,914,431,723.00 32,787,467,855.00 23,593,250.00 4,981,250.00 13,098,389,368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
JALAN, IRIGASI & JARINGAN Jalan & Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon
100,587,246,900.00 79,008,824,900.00 21,578,422,000.00 0.00 0.00
109,948,848,860.00 92,949,533,260.00 15,573,591,350.00 28,748,900.00 1,396,975,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461,005,030,488.00 447,874,946,620.00 26,713,250.00 4,981,250.00 13,098,389,368.00 0.00 210,536,095,760.00 171,958,358,160.00 37,152,013,350.00 28,748,900.00 1,396,975,350.00
5
ASET TETAP LAINNYA Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahrag Barang Hewan Ternak dan Tanaman
6,048,861,000.00 5,492,938,000.00 335,424,000.00 220,499,000.00
120,998,750.00 95,130,000.00 0.00 25,868,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6,169,859,750.00 5,588,068,000.00 335,424,000.00 246,367,750.00
6
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan
4,053,771,250.00 4,057,771,250.00
0.00 0.00
4,053,771,250.00 4,057,771,250.00
184,127,648,367.00
0.00
1,108,837,219,739.00
JUMLAH
0.00 0.00 924,709,571,372.00
284,853,235,407.00 284,853,235,407.00 0.00 142,219,227,084.00 95,152,246,200.00 27,436,405,500.00 564,372,099.00 1,024,347,350.00 10,631,253,435.00 796,348,500.00 500,000.00 6,187,993,000.00 271,131,000.00 0.00 154,630,000.00
Lampiran 9
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2007 No. 1
2
3 4
1
Nama Kegiatan/Pekerjaan
Rekanan
Uang Muka
3,306,887,000.00
661,377,400.00
1,322,752,800.00
PT KARYA GAMA SAKTI
1,819,037,000.00
363,807,400.00
-
PT. TALANG BATU BERSERI
1,346,356,000.00
269,271,200.00
3,404,821,000.00
Dinas PU Pembukaan Badan Jalan dan PT. GERMEJAK Peningkatan s.d Onderlaagh Jl. Way Nipah Pembangunan Jembatan Way Panas I (Way Belu) Bentang P: 25m L: 6m Kanyangan-Air Panas Pembangunan Jembatan Way Handak Bentang : 2,0 ML : 6m
PT WIRA YUDA Pembukaan Badan Jalan dan MARGA TARA Peningkatan s.d Onderlaagh Jl. Tanjung Raja - Umbar Kecamatan Cukuh Balak Jumlah Dinas Pariwisata Renovasi Gedung
CV. KALIBENING TEHNIK
Jumlah
2
Retensi/ Luncuran
Nilai Kontrak
Dinas Pendidikan Pembangunan RKB SDN 3 Kuripan CV. MELAWAI AGUNG Jumlah
Termyn I
Sisa Kontrak 1,322,756,800.00
50
-
1,455,229,600.00
20
467,881,850.00
-
609,202,950.00
50
680,964,200.00
-
-
2,723,856,800.00
20
9,877,101,000.00
1,975,420,200.00
1,790,634,650.00
298,049,000.00
89,414,700.00
89,414,700.00
298,049,000.00
89,414,700.00
89,414,700.00
155,416,000.00
46,624,800.00
62,262,200.00
155,416,000.00
46,624,800.00
62,262,200.00
Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2007
-
Ket. (%) Nilai Konstruksi Keu Fisik dalam pengerjaan
-
-
-
65
1,984,130,200.00
363,807,400.00
65
737,153,050.00 680,964,200.00
6,111,046,150.00
3,766,054,850.00
119,219,600.00
178,829,400.00
119,219,600.00
178,829,400.00
46,529,000.00
108,887,000.00
46,529,000.00
108,887,000.00 4,053,771,250.00
Lampiran 10
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN PER 31 DESEMBER 2007
No.
Nama Pembeli
Merk Type
No. Polisi
Thn
Harga Jual
Tgl Penetapan Penjualan Aset
1
2
3
4
5
6
7
Tgl/Bln/Thn Angsuran Terakhir 8
Tagihan Angsuran penjualan Per 31 Des 2007 9
1
Drs. Laleng Sanip
Toyota Kijang
BE 2036 VZ
1997
24,000,000.00
3-Sep-04
24-Agst-10
6,800,000.00
2
Ir. Hedy Endar
Daihatsu Hi-Line BE 1017 VZ
1997
34,400,000.00
3-Sep-04
10-Agst-10
15,288,889.89
Jumlah
58,400,000.00
22,088,889.89
Lampiran 11
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PERHITUNGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH ( TPTGR ) PER 31 DESEMBER 2007 No 1 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 PDAM Way Agung
2
PMD Kessos & Naker Syarif Uzen
3
Dinas HUTBUN Burhanuddin
4
Dinas Kesehatan Apandi,SE
5
SMKN 1 Talang Padang Kadir,s.Pd
6
Dinas Perhubungan Amri
7
Dispenda Hasanah ,Amd
Uraian Kasus
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
3
4
5
6
1. Penerimaan rekening air cabang T.Padang yang belum disetor ke kas(Fadila) 2. Adanya penyimpangan Administratif sambungan rumah pada cabang pringsewu (Kacab PDAM Pringsewu) 3. terdapat pajak yang belum dipungut dari rekanan (Maniur Sianturi) 4. Pajak yang belum disetor ke kas negara (Maniur Sianturi) Kelebihan Pembayaran Perjalanan dinas An. Amirul Rochim dkk,Buchori dkk ,Montes dkk
2,814,500.00
-
2,814,500.00
13,403,000.00
-
13,403,000.00
9,963,513.00
-
9,963,513.00
6,283,200.00
3,203,636.00 (th 2005)
1,333,200.00
-
4,950,000.00
3,203,636.00
Menarik kelebihan pembayaran anak - Lukman Dahlan - Edi Purwanto - Ruslan Effendi
1,003,968.00 1,561,728.00 6,503,040.00
4,562,448.00
1,003,968.00 1,561,728.00 1,940,592.00
1. menarik kembali kelebihan pembayaran tunjangan anak An: - Kamin Sutiyono
1,861,776.00
1,381,776.00
480,000.00
PPn/PPh dr pembelian ATK blm disetor
567,500.00
1. Pembayaran honor an.Suherli satuan pemegang kas yang bukan PNS 2. Pajak PPn/PPh yang belum dipungut,dan yang belum disetor Ke Kas Daerah
875,000.00
875,000.00
7,579,490.00
7,579,490.00
1. Kelebihan pembayaran tunjangan anak atas nama * Maryati,SH
1,521,988.00
-
173,350.00
567,500.00
1,348,638.00
No 1 8
9
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 Dinas Pariwisata Yushar Irawan
Puskesmas Gading Rejo
Uraian Kasus
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
3
4
5
6
1 PPn/PPh telah dipungut belum disetor 2. Bantuan 10 Sanggar Seni yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemegang kas PPn/PPh dari KMS belum di setor
8,466,886.00 20,000,000.00
-
8,466,886.00 20,000,000.00
269,999.00
-
269,999.00
26,056,738.00
-
26,056,738.00
10 UPT Pardasuka
Kelebihan pembayaran tunjangan anak
11 SMPN 2 Kotaagung Herman
1. Kelebihan pengeluaran ATK 2. Kelebihan pembayaran Transport Guru 3. Pajak yang belum dipungut dan belum disetor
99,625.00 183,000.00 1,156,150.00
-
99,625.00 183,000.00 1,156,150.00
1. PPn/PPh pengadaan pakaian 2. PPn/PPh honor/Insentif 3 PPn/PPh konsumsi pelatihan pramuka 4. PPn/PPh pengadaan Tenda 5. Kelebihan pembayaran tunjangan anak * H. Muhsinun Ay,BA * Sutarno,Spd * Muchlis achsan * suminto edi kelebihan pembayaran tunjangan anak atas nama : * Ponijan * Turut Eryadi * Rokimin terdapat pembayaran gaji ganda (guru) atas nama Bastari.M.Nur TPTGR tahun 2003
2,672,181.00 1,188,928.00 543,908.00 365,908.00
-
2,672,181.00 1,188,928.00 543,908.00 365,908.00
18,752,600.00 6,094,994.00
7,500,000.00 1,000,000.00
11,252,600.00 5,094,994.00
Pajak belum disetor
75,000,000.00
1,000,000.00
74,000,000.00
12 Dinas Pendidikan SUPODO
Fatmi (bendahara gaji SMP)
Saparuddin Sulhan 13 Dinas Kesbang dan Linmas Muchtar Muin,S.Sos 14 Dinas Pertambangan M. Arsyad
Honor yang dibayar secara rangkap jabatan an : R. Zulkipli Jefri Aldi,ST Kemas amin Yusfi Ir.Hassanudin Zuldi erwin Akmal muzani Aprillia Santi Adiana,SE
3,676,200.00 3,602,676.00 278,500.00 3,502,884.00 108,240.00 351,744.00 344,112.00
160,000.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 240,000.00 240,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
3,577,132.00 -
-
3,676,200.00 25,544.00 278,500.00 3,502,884.00 108,240.00 351,744.00 344,112.00
160,000.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 240,000.00 240,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
No 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2 Adiana,SE
15 Bagian Umum M.Yusuf Burhan
Uraian Kasus 3 Pajak PPn/PPh belum dipungut
1. Pajak PPn/PPh belum dipungut 2. Menarik kembali biaya operasional yang telah dibayar 3. kelebihan pwembayaran indovision sebayanak 7 unit x 12 Bulan 4. dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi PPk 5. Sisa Kas Tahun 2005 Yang Belum Terbayar
16 Kecamatan Pardasuka Sukri
Pns yang dikenakan sangsi PP 30/80 An. Darma Wijaya namun dalam NCR gaji terhitung bulan juli s/d oktober 2005
17 DPRD Kab.Tanggamus tahun 2005
pengembalian uang lelah anggota DPRD Kab.Tanggamus An : 1. M.Syafei 2. H.M Syaiful Anwar 3. FX Frendo Wardoyo 4. Drs. Faturahman 6. Taufiq Qurrahim 7. H.M. Jamil 8. Syaiful Anwar,Bsc 9. Entong Ms Haris 12. Kurniasih 13. Suyono 14. Bahrun Ulya 15. Sudewi 16. Soemarto 17. Ir. Hajin M Umar 18. Muhzirin 19. Yusuf Wibisono 20 Suwono 21. Nuzul Irsan 22. Deri Adriansyah 23. Herman 24. Ponidi 25. Fx Siman 26. Al muzani 27. Nasrullah 28. M.Rizal,A.Md 29. H.Badjuri Isa 30. Ismail Kardi 31. Zulya'I Zaidi 32. Zainuddin H 33. Jukman.E 34. Hailina 35. Salamun
Jumlah Kerugian 4 1,162,327.00
Angsuran
Sisa
5 -
6 1,162,327.00
11,928,375.50 160,800,000.00 10,703,100.00 20,505,000.00 317,769,485.00
3,000,000.00 -
11,928,375.50 160,800,000.00 10,703,100.00 17,505,000.00 317,769,485.00
2,511,000.00
1,000,000.00
1,511,000.00
19,000,000.00 15,000,000.00 16,750,000.00 16,000,000.00 18,750,000.00 16,250,000.00 18,000,000.00 16,750,000.00 16,500,000.00 12,200,000.00 17,750,000.00 17,500,000.00 13,250,000.00 16,250,000.00 16,750,000.00 18,250,000.00 14,500,000.00 18,000,000.00 19,000,000.00 14,250,000.00 16,500,000.00 16,750,000.00 16,000,000.00 17,500,000.00 17,000,000.00 15,750,000.00 18,000,000.00 17,250,000.00 13,750,000.00 16,250,000.00 16,750,000.00 19,000,000.00
15,000,000.00 5,500,000.00 11,500,000.00 8,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 7,000,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 8,500,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 14,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 9,000,000.00
4,000,000.00 9,500,000.00 5,250,000.00 8,000,000.00 7,750,000.00 5,250,000.00 11,000,000.00 7,750,000.00 9,500,000.00 3,700,000.00 8,750,000.00 10,500,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 9,750,000.00 14,250,000.00 8,500,000.00 14,000,000.00 15,000,000.00 5,250,000.00 7,500,000.00 2,750,000.00 13,000,000.00 13,500,000.00 11,000,000.00 8,750,000.00 11,000,000.00 11,250,000.00 6,750,000.00 10,250,000.00 11,850,000.00 10,000,000.00
No 1
Nama,Nip,Jabatan, Unit Kerja 2
Uraian Kasus 3
Jumlah Kerugian
Angsuran
Sisa
36. Ahmad. B 37. Suroso,S.Hi 38. Haunalia
4 14,000,000.00 17,500,000.00 16,500,000.00
5 6,000,000.00 12,500,000.00 5,000,000.00
6 8,000,000.00 5,000,000.00 11,500,000.00
18 H. Badjuri Isa
Pengembalian By perlengkapan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD
50,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
19 Muaz Munziri
Dump kendaraan roda 4 Opel Blazer BE 2 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
42,000,000.00
-
42,000,000.00
20 M. Sariki
Dump kendaraan roda 4 Daihatsu GTL BE 9 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
34,400,000.00
-
34,400,000.00
21 H. Yahya Madjid
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE10 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
24,000,000.00
-
24,000,000.00
22 HM.Lukman Martoni, S.Pdi
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE 11 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
24,000,000.00
-
24,000,000.00
23 Drs. Achnad Syahputra
Dump kendaraan roda 4 Opel Blazer BE 7 V yang sudah jatuh tempo ( 10 -12-2005)
36,000,000.00
-
36,000,000.00
24 H. Idham Alam Ratu
Dump kendaraan roda 4 Toyota Kijang BE 2018 V yang sudah jatuh tempo( 10 -01-2006)
10,400,000.00
1,600,000.00
8,800,000.00
25 Ir. Hedy Endar
Dump kendaraan roda 4 Daihatsu Hi-Line BE 1017 V yang sebagian sudah jatuh tempo ( 10 -08-2010) Nilai Dump Rp. 34.400.000,-
13,377,778.00
12,000,000.00
1,377,778.00
1,573,214,677.50
337,027,906.00
1,236,186,771.50
Jumlah
Lampiran 12
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR UTANG LUNCURAN DINAS PU PER 31 DESEMBER 2007 No
Nama Kegiatan
1
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I Bidang Bina Marga
79,500,000.00
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah VII Bidang Bina Marga
74,500,000.00
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
77,500,000.00
Pembukaan Badan Jalan dan Onderlaagh 10,0 km Jalan Way Nipah - Tampang (Ruas 183) Kecamatan Pematang Sawa Bidang Bina Marga
1,653,443,500.00
2
3
4
5
Nilai (Rp)
Pembukaan Badan Jalan dan Peningkatan s.d Oderlaagh 10 km Jl. Tanjung Raja - Umbar Kec. Cukuh Balak Bidang Bina Marga
6
7
8
2,723,856,800.00
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan TA. 2007 Kec. Kota Agung Barat Bidang Bina Marga
909,518,500.00
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan TA. 2007 Pekon Campang Way Handak Kec. Pugung Bidang Bina Marga
673,182,500.00
Pembangunan Jembatan Sinar Bangun Pekon Gunung Doh Bidang Cipta Karya
98,621,000.00
Jumlah
6,290,122,300.00
Lampiran 13
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR UTANG RETENSI PER 31 DESEMBER 2007 No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
Jumlah
1
2
3
4
1
Dinas Pendidikan
Pembayaran Hutang Reviatalisasi Gedung Sarana dan Prasarana Pendidikan Th 2007
438,760,350.00
2
Dinas Kesehatan
Retensi Pada Dinas Kesehatan
159,796,250.00
3
RSUD Pringsewu
Retensi Pada RSUD Pringsewu
24,127,050.00
4
Dinas PU
Retensi Belanja Modal Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Retensi Kegiatan P2PL Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
393,294,650.00
Retensi Kegiatan Tata Bangunan Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
144,807,500.00
Luncuran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
167,803,000.00
Retensi Kegiatan Bidang PSDA Tahun 2007 Pada Bidang Pengairan
381,917,300.00
5
BAPPEDA
Retensi Rehab Berat Plafon Kantor Bappeda
6
Dinas Perhubungan
Retensi Kegiatan Pembangunan Gedung PKB
7
Dinas Pertambangan
2,281,101,610.00
2,101,950.00 76,783,200.00
Retensi Kegiatan Pembangunan Halte
5,425,650.00
Retensi Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan
4,668,700.00
Retensi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Luncuran Penataan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2007
28,054,901.00 43,912,650.00
1
2
8
Dinas Pasar
9
Dinas Pendapatan dan Pengembangan PD
3 Retensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pembuatan Pagar Nama Pasar Pemda Tanggamus
4 12,216,250.00 -
Retensi Pembuatan Talud, Garasi dan Taman Kantor
2,900,000.00
Retensi Pembinaan Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian
9,989,100.00
Retensi Pemberdayaan Penakar Benih/Bibit Peternakan dan Penyuluhan Pertanian
99,549,400.00
11 Dinas Kalautan dan Perikanan
Retensi Pembangunan dan Pengembangan Sarpas (DAK dan Sharing)
102,039,400.00
12 Dinas Pariwisata
Retensi Rehab Gedung Pemuda
10 Dinas Pertanian
Jumlah
24,656,500.00
4,403,905,411.00
Lampiran 14
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DAFTAR PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007 NO
BULAN
TAPERUM (Rp)
IWP 10% (Rp)
PPH PSL 21 (Rp)
JUMLAH
1
JANUARI
Rp
74,949,000
Rp
1,482,455,169
Rp
191,258,611
1,748,662,780
2
FEBRUARI
Rp
75,567,000
Rp
1,486,977,660
Rp
194,896,074
1,757,440,734
3
MARET
Rp
77,875,000
Rp
1,764,075,865
Rp
304,550,844
2,146,501,709
4
APRIL
Rp
79,140,000
Rp
2,239,993,475
Rp
513,658,456
2,832,791,931
5
MEI
Rp
77,298,000
Rp
1,755,120,981
Rp
302,584,239
2,135,003,220
6
JUNI
Rp
77,447,000
Rp
1,756,464,789
Rp
304,237,827
2,138,149,616
7
JULI
Rp
81,728,000
Rp
1,806,026,035
Rp
599,311,930
2,487,065,965
8
AGUSTUS
Rp
78,265,000
Rp
1,757,722,251
Rp
307,535,144
2,143,522,395
9
SEPTEMBER
Rp
81,596,000
Rp
1,799,903,333
Rp
317,761,594
2,199,260,927
10
OKTOBER
Rp
78,257,000
Rp
1,758,186,457
Rp
314,304,588
2,150,748,045
11
NOVEMBER
Rp
81,592,000
Rp
1,788,905,880
Rp
333,304,028
2,203,801,908
12
DESEMBER
Rp
81,394,000
Rp
1,779,442,077
Rp
329,172,854
2,190,008,931
4,012,576,189
26,132,958,161
JUMLAH
945,108,000
21,175,273,972
BUKU II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15B/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI .......................................................................................................
i
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 ...................................................................................................
1
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TA 2007 .............................
4
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
8
1.
Terdapat Pengeluaran Kas Daerah Tanpa Melalui Penerbitan SPM Sebesar Rp1.393.000.000,00 ......................................................................
2.
Terdapat Sisa Kas Tahun Anggaran 2007 Terlambat Disetor Sebesar Rp2.754.163.107,00 dan Belum Disetor Sebesar Rp4.632.035,00 …........
3.
12
Penatausahaan Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku ………………………..........................................
4.
8
14
Nilai Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Tidak Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya ...............
19
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31
Desember 2007, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanggamus. terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. Standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Terdapat pengeluaran kas daerah tanpa melalui penerbitan SPM sebesar Rp1.393.000.000,00. 2. Terdapat
sisa
kas
Tahun
Anggaran
2007
terlambat
disetor
sebesar
Rp2.754.163.107,00 dan belum disetor sebesar Rp4.632.035,00. 3. Penatausahaan pengelolaan kas belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepada Bupati Tanggamus agar : 1. a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam mengelola keuangan daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. b. Menegur secara tertulis kepada Direktur PD. BPRS Tanggamus supaya dalam mengelola Kas Daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. 2. a.
Memberikan teguran secara tertulis kepada Atasan Langsung Bendaharawan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TA 2007
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tanggamus. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan, pengurusan dan pertanggungjawaban APBD. Namun dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2007 dijelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 6 Maret 2007 dan Penjabaran APBD TA 2007 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007. Berdasarkan prinsip fleksibilitas, dimana dimungkinkan adanya rencana tambahan dan perubahan anggaran maka dalam anggaran daerah juga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Anggaran Daerah. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 mengalami perubahan akibat adanya kenaikan penerimaan daerah serta hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan APBD TA 2007 telah disetujui dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus dan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus TA 2007 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
4
Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Hasil penelaahan atas sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tidak ada review dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau Output dari suatu sistem. a. Masih
terdapat
transaksi
yang
tercatat
tidak
sesuai
dengan
kode
rekening/dibebankan pada akun yang tidak tepat ini dapat dilihat dengan adanya reklasifikasi dan masih adanya realisasi kegiatan yang melewati tahun anggaran. b. Belum dilaksanakannya stock opname atas persediaan pada masing-masing SKPD pada akhir tahun untuk mengetahui nilai persediaan. 2. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aset. a. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Tanggamus tidak memiliki catatan yang memadai atas jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pencatatan mutasi aset tetap tahun 2007 yang dilakukan oleh Bidang Pembukuan dan verifikasi di Bakeuda hanya dilakukan berdasarkan realisasi Belanja Modal tahun berkenaan. Sehingga bila terdapat belanja yang dapat mempengaruhi Aset Tetap yang jumlahnya besar dan menambah umur ekonomis tetapi bukan Belanja Modal tidak akan tercatat sebagai penambah Aset Tetap. b. Permasalahan bukti kepemilikan dan peralihan hak atas Aset Tetap yang berasal dari proyek APBN merupakan kendala yang masih dihadapi terutama terkait dengan pengungkapan Aset di neraca.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
c. Inventarisasi aset oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setda belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar terhadap pengakuan dan pengungkapan serta pelaporan Aset Tetap pada Neraca. Pelaksanaan inventarisasi tidak mencerminkan pemenuhan asersi penyajian, kelengkapan, akurasi, keberadaan, hak dan kewajiban serta pengungkapan yang memadai. Bagian Umum dan Perlengkapan tidak memiliki catatan yang memadai atas jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat Aset Tetap dalam kondisi baik tetapi memiliki nilai Rp0,00. d. Pengelolaan kas oleh para Bendahara pada beberapa satuan kerja yang masih lemah merupakan bagian dari pengamanan Aset Lancar. Pengelolaan uang persediaan yang besar pada beberapa satuan kerja tidak dibarengi dengan prosedur pengamanan dan tidak menggunakan bank sebagai sarana penyimpanan serta masih terdapat realisasi belanja yang melewati tahun anggaran. 3. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2007 terlambat ditetapkan, yakni pada tanggal 6 Maret 2007 atau setelah 2 bulan setelah tahun anggaran 2007 dimulai. Dan Perubahan APBD ditetapkan tanggal 8 November 2007 atau hanya 46 hari sebelum tahun anggaran 2007 berakhir. Kondisi ini mengakibatkan waktu pelaksanaan APBD lebih singkat dari seharusnya dan APBD perubahan sulit merealisasikannya. 4. Kelemahan dalam pelaksanaan Pengendalian Intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang dapat berdampak langsung atas Laporan Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya realisasi pengeluaran dana kas daerah berupa pinjaman SKPD yang dilakukan tanpa melalui mekanisme SP2D. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya kerugian daerah atas peminjaman uang kas daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan review atas sistem pengendalian intern atas proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Terdapat Pengeluaran Kas Daerah Tanpa Melalui Penerbitan SPM Sebesar Rp1.393.000.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.27/12/03/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Penunjukkan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Kota Agung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat menyimpan uang, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menunjuk PT. Bank Lampung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut diatur bahwa PT. Bank Lampung dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus diberikan wewenang antara lain untuk: a. Membayar uang kepada pemegang kas atau pihak ketiga yang berhak berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan data pendukung lainnya yang membebani APBD Kabupaten Tanggamus. b. Melakukan penarikan uang milik Pemeritah Daerah Kabupaten Tanggamus yang akan didepositokan atau disimpan dalam bentuk giro dan tabungan Wadiah yang dilakukan dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah. Hasil rekonsiliasi antara catatan di Bagian Pembukuan dengan rekening koran Kas Daerah per 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh Bidang Pembukuan Bakeuda diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2007 terdapat pengeluaran tanpa melalui penerbitan SPM pada Kas Daerah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus. Penarikan tunai hanya menggunakan slip penarikan dengan total pencairan sebesar Rp1.393.000.000,00. Pengeluaran tersebut digunakan sebagai pinjaman beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
8
Tgl pengembalian
Tanggal
No. Rek Kasda
Peminjam
1.
19-01-07
208.01.01.01.000028
Bakuda
75.000.000,00
Penyesuaian Program Aplikasi Gaji
29-06-07
2.
23-02-07
208.01.01.01.000028
Setda
25.000.000,00
Kebutuhan di Setda
04-08-07
3.
25-05-07
208.01.01.01.000004
Setda
443.000.000,00
Keg. Rutin Setda
28-12-07
4.
04-6-07
208.01.01.01.000004
BKD
500.000.000,00
Diklat Prajabatan
15-11- 07
5.
11-7-07
208.01.01.01.000004
PDAM
350.000.000,00
Operasional Instalasi Pengolahan Air Bumi Arum
18-12-07
Jumlah
Nilai (Rp)
Keperluan
No
1.393.000.000,00
Pengeluaran untuk pinjaman tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan surat persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah saja. Dari pinjaman sebesar Rp1.393.000.000,00 tersebut terdapat pinjaman oleh Setda sebesar Rp468.000.000,00 (Rp25.000.000,00 + Rp443.000.000,00) yang tidak jelas peruntukannya Pinjaman tersebut sampai dengan 31 Desember 2007 telah dilunasi sebesar Rp1.275.000.000,00 sehingga masih terdapat pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp118.000.000,00 (Rp1.393.000.000,00 - Rp1.275.000.000,00) yang merupakan pinjaman oleh Bendahara Sekretariat Daerah. Untuk sisa pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 15 Pebruari 2008.
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. c. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.27/12/03/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang penunjukkan PT Bank Lampung Cabang Pembantu Kota Agung dan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
PD Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Tanggamus sebagai tempat menyimpan uang pemerintah Kabupaten Tanggamus yang menyatakan bahwa membayar uang kepada pemegang kas atau pihak ketiga yang berhak berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan data pendukung lainnya.
Hal tersebut mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan uang daerah sebesar
Rp1.393.000.000,00,
termasuk
sebesar
Rp468.000.000,00
tidak
jelas
peruntukannya.
Hal tersebut disebabkan karena: a. Adanya persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah dalam pencairan kas daerah untuk keperluan pinjaman SKPD tanpa melalui mekanisme SPM. b. Direktur PD. BPRS Tanggamus lalai dengan tidak menaati ketentuan dalam SK Bupati untuk tidak melakukan pencairan dana Kas Daerah tanpa mekanisme penerbitan SPM.
Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa memang terdapat pinjaman dana kepada PD. BPRS Tanggamus untuk membiayai kegiatankegiatan yang mendesak pada tahun anggaran 2007 dan akan segera dilunasi setelah prosedur pencairan dana atas belanja kegiatan yang bersangkutan terealisasi. Namun pada pembukuan dari pihak PD. BPRS, pinjaman tersebut ternyata diambil dari dana Kas Daerah dan tercatat dalam Rekening Koran Kas Daerah. Dari pinjaman sebesar Rp1.393.000.000,00 tersebut telah dilunasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.275.000.000,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp118.000.000,00.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam mengelola keuangan daerah mempedomani ketentuan yang berlaku. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
b. Menegur secara tertulis kepada Direktur PD. BPRS Tanggamus supaya dalam mengelola Kas Daerah mempedomani ketentuan yang berlaku.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
11
2. Terdapat
Sisa
Kas
Tahun
Anggaran
2007
Terlambat
Disetor
Sebesar
Rp2.754.163.107,00 dan Belum Disetor Sebesar Rp4.632.035,00
Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa selama TA 2007 telah dicairkan dana melalui Kas Daerah Kabupaten Tanggamus senilai Rp695.346.574.361,00 yang terdiri
dari
pencairan
melalui
mekanisme
Penerbitan
SPM
sebesar
Rp693.953.574.361,00 dan tanpa SPM/peminjaman sebesar Rp1.393.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2007, realisasi pengeluaran daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan senilai Rp682.504.502.437,00 sehingga masih terdapat sisa kas senilai Rp12.842.071.924,00, yang terdiri dari: a. Kas yang dikembalikan selama Tahun Anggaran 2007 senilai Rp9.965.276.782,00. b. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp2.758.795.142,00. c. Kas Daerah yang dipinjam Bendahara senilai Rp118.000.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban sisa kas TA 2007 diketahui terdapat keterlambatan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah antara 2 hari s.d 112 hari senilai Rp2.754.163.107,00 dengan rincian (lampiran 1). Dari jumlah Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.758.795.142,00 tersebut terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp4.632.035,00 yang sampai dengan berakhirnya pemeriksaan (tgl 31 Mei 2008) belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas sisa kas yang belum disetor tersebut BUD telah berusaha meminta kepada Bendahara Pengeluaran Setda untuk segera menyetorkan sisa kas tersebut tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada realisasi pembayaran dari Bendahara Sekretariat Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 220 ayat (10) yang
menyatakan
bahwa
Bendahara
pengeluaran
pada
SKPD
wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Lemahnya pengendalian intern atas kas dimana masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran sisa kas TA 2007 ke Kas Daerah sebesar Rp2.754.163.107,00. b. Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp4.632.035,00 dari sisa kas yang belum disetor. Permasalahan tersebut terjadi karena para Bendaharawan lalai dan belum mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari para Atasan Langsung Bendarawan. Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa keterlambatan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah tersebut merupakan akibat dari keterlambatan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan SPP dan SPM Nihil atas GU dan TU Tahun Anggaran 2007, sehingga mengganggu kelancaran proses verifikasi SPM Nihil GU dan TU yang sangat berpengaruh dalam penentuan jumlah sisa kas yang harus disetor ke Kas Daerah. Bidang Pembukuan Bakeuda telah berusaha mengatasi keterlambatan penyetoran sisa kas tersebut dengan cara memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaikn SPP dan SPM Nihil atas GU dan TU. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Atasan Langsung Bendaharawan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian. b. Melalui Atasan Langsung memberikan peringatan secara tertulis kepada para Bendaharawan setiap Satuan Kerja untuk menyetorkan sisa kas dengan tepat waktu. c. Melalui Atasan Langsung untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk menyetorkan sisa kas sebesar Rp4.632.035,00 ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
3. Penatausahaan Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengelola keuangan daerah berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 05A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Didalam pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus membuka rekening pada Bank Lampung dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus yang diperuntukkan sebagai Rekening Kas Daerah dan Rekening SKPD. Pemeriksaan terhadap pengelolaan kas diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan, yaitu : a. Pembukaan rekening kas daerah tidak diperkuat dengan perjanjian Pada TA 2007 Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki 13 rekening Kas Daerah yang disimpan pada Bank Lampung sebanyak sembilan rekening dan pada BPRS Tanggamus sebanyak empat rekening dengan rincian : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No. Rek 389.00.09.00001.2 389.00.09.00002.2 389.00.09.00004.6 389.00.09.00003.2 389.00.09.00007.9 389.00.09.00006.3 389.00.09.00009.5 389.00.09.00008.2 389.00.09.00005.4 208.01.01.01. 000028 208.01.01.01. 000025 208.01.01.01. 000004 208.01.01.01. 000008
Bank Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung Bank Lampung Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung BPRS Kota Agung
Keterangan Rutin DAU Dana Perimbangan DAK Pendidikan DAK Kelautan DAK Pertanian DAK Ling. Hidup DAK Infrastruktur DAK Kesehatan -
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penunjukan rekening-rekening Kas Daerah tersebut tidak didukung dengan perjanjian antara BUD dengan Bank Umum seperti
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
b. Pembukaan rekening Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak melalui izin Kepala Daerah dan tidak semua SKPD memiliki rekening di Bank. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, SKPD di Kabupaten Tanggamus memiliki rekening dinas yang berfungsi sebagai tempat melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD Dinas pasar Dinas Kesehatan Dinas PU Dinas Kehutanan Dinas Pendapatan Dinas Kelautan RSUD Kota Agung RSUD Pringsewu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BKD Bapeda Perhubungan Pendidikan Pertambangan Perindustrian Kependudukan PMD, Kessos Pariwisata Kesbang Linmas Pol PP Sekretariat Daerah
21 22 23
DPRD Bawasdakab Pertanian
24 25
Litbang Bakeuda
No Rek 389.00.05.00315.2 389.00.05.00323.2 389.00.05.00346.7 389.00.05.00317.2 389.00.05.00311.2 389.00.05.00314.2 389.03.04.02432.9 384.00.05.00148.5 384.00.03.00110.1 389.00.05.00271.2 389.03.04.00249.1 389.00.05.00318.2 389.00.05.00312.2 389.00.05.00305.5 389.00.05.00316.2 389.00.05.00319.2 389.00.05.00324.2 389.00.05.00321.2 389.00.05.00330.2 389.00.05.00313.2 389.00.05.00150.2 389.03.04.00480.2 389.00.05.00103.2 389.00.05.00349.5 389.00.05.00343.4 389.03.04.02629.0 -
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Bank Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung Bank Lampung -
Atas Nama Pasar Dinkes Dinas PU Tanggamus Dishut Dispenda Dinas Kelautan RSUD Kota Agung RSUD Pringsewu RSUD Pringsewu rutin BKD Supendi Dishub Dinas Pendidikan Distamben Disperindagkop &UKM Capil Dinas Kessos M. Rizal SE Dinas Kesbang, Linmas Dinas Pol PP Bendahara Rutin Setda M. Yusuf Burhan Bend. Rutin DPRD Bawasda Dinas Pertanian Jatiwan -
Keterangan
Penerimaan Pengeluaran
Tidak ada rek Tidak ada rek
15
Dari semua SKPD yang telah memiliki rekening dinas ternyata diketahui bahwa semuanya tidak memiliki izin Kepala Daerah seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan
terdapat dua SKPD yang tidak memiliki rekening di Bank baik dalam bentuk giro maupun tabungan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Hasil konfirmasi diketahui bahwa uang yang mereka terima baik dalam bentuk UP, TU, GU diterima tunai dan langsung dibayarkan untuk kegiatan yang telah dilakukan serta sisanya disimpan dalam brankas. c. Proses pencairan SP2D tidak melalui proses transfer antar rekening Hasil pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah diketahui bahwa mekanisme pencairan SP2D baik UP/TU/GU maupun LS tidak melalui mekanisme transfer antar rekening tetapi di terima secara tunai oleh pihak yang berhak menurut SP2D tersebut atau diwakilkan pada pihak lain melalui surat kuasa. Dalam SP2D telah tercantum form untuk nomor rekening penerima dan hasil konfirmasi dengan beberapa penerima mereka sebenarnya memiliki rekening tetapi uang mereka terima secara tunai. Mekanisme ini sangat rentan terhadap penyelewengan atau kekeliruan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam : 1). Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2). Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam pasal 18: 1). Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. 2). Ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup: a). Jenis pelayanan yang diberikan; b). Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank; c). Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah; d). Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening; e). Pemberian imbalan atas jasa pelayanan; f). Kewajiban menyampaikan laporan; g). Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena
pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan h). Tata cara penyelesaian perselisihan.
Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian intern atas Kas Daerah melalui penetapan rekening baik rekening kas daerah maupun rekening SKPD menjadi kurang efektif dan mekanisme pencairan SP2D kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan tata usaha keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pada pelaksanaannya belum memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian yang memadai.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
Atas permasalahan tersebut Kepala Bakeuda menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki 13 rekening kas daerah yang disimpan pada PT. Bank Lampung sebanyak sembilan rekening dan pada PD. BPRS sebanyak empat rekening. Penunjukkan ke dua bank tersebut telah melalui SK Bupati, tetapi belum ditindaklanjuti dengan perjanjian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Berkaitan dengan beberapa Bendahara pada SKPD tidak memiliki rekening di Bank disebabkan karena jumlah uang yang diterimanya langsung didistribusikan untuk melaksanakan kegiatan ataupun langsung digunakan untuk membiayai belanja. Berkaitan dengan hal tersebut juga, penerbitan SP2D UP/GU/TU maupun LS pihak ke tiga tidak melalui proses transfer. Khusus untuk SP2D LS pihak ke tiga, tidak semua rekanan memiliki rekening pada Bank Lampung, sehingga apabila pencairan melalui proses transfer memerlukan waktu beberapa hari.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk membuat perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan. b. Menyusun Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pada pelaksanaannya agar memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian yang memadai.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
4. Nilai Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Kabupaten Tanggamus TA 2007 Tidak Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya
Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2007 senilai Rp1.112.702.305.489,00 yang terdiri dari: a. Tanah senilai Rp284.853.235.407,00; b. Peralatan dan Mesin senilai Rp142.219.227.084,00; c. Gedung dan Bangunan senilai Rp464.952.071.988,00; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp211.211.232.210,00; e. Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.169.859.750,00; f. Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp3.296.679.050,00. Nilai Aset dalam Neraca per 31 Desember 2007 merupakan saldo awal inventarisasi aset TA 2005 ditambah dengan mutasi barang hasil inventarisasi tahun 2006 dan ditambah dengan realisasi belanja modal TA 2007. Pemeriksaan diketahui terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan, penilaian dan pengungkapan Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2007 antara lain: a. Terdapat Aset Tetap yang terdata dalam buku inventaris tetapi memiliki nilai Rp0,00. Dari pemeriksaan terhadap buku inventaris per 31 Desember 2006 yang menjadi dasar penentuan saldo awal aset tetap diketahui bahwa dari nilai Aset Tetap sebesar Rp926.401.494.000,00 terdapat aset tetap berupa tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 417 buah yang dalam kondisi baik tetapi memiliki nilai Rp0,00 (lihat lampiran 2). b. Belum adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan Aset Tetap berupa Tanah. Pengakuan Aset Tetap berupa Tanah dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp284.182.924.507,00 belum seluruhnya didukung dengan bukti sertifikat tanah. Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terdapat pada Bagian Umum dan Perlengkapan
Setda
diketahui
bahwa
dari
1.180
bidang
tanah
senilai
Rp284.182.924.507,00 hanya terdapat 50 bidang tanah senilai Rp33.039.600.000,00 PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
yang sudah bersertifikat sehingga masih terdapat 1.130 bidang tanah senilai Rp251.143.324.507,00 yang belum memiliki sertifikat. Hal ini mengakibatkan nilai Aset Tetap berupa Tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. c. Konsep harga perolehan dalam penetapan nilai Aset Tetap pada seluruh satuan kerja merupakan kendala utama dalam sistem pelaporan aset akhir tahun. Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam menilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanggamus hanya memperhitungkan nilai realisasi Belanja Modal berdasarkan SP2D yang dicairkan tanpa memperhitungkan biaya lain yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut (harga perolehan). Pemeriksaan diketahui bahwa selain dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp106.590.412.611,00 yang penambah nilai Aset Tetap, juga terdapat realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp815.856.500,00 dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp7.883.144.194,00 yang belum diperhitungkan sebagai penambah nilai Aset Tetap (dikapitalisasi) dengan rincian sebagai berikut : No 1 1 2 3 4
Jenis Aset 2 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan jaringan
Jumlah
Belanja Modal
Belanja Barang
3 457.432.500,00 7.579.070.511,00
Belanja Pegawai 4 7.975.000,00 32.200.000,00
Harga perolehan
5 18.445.000,00 72.592.250,00
6=3+4+5 483.852.500,00 7.683.862.761,00
47.274.925.700,00
232.295.000,00
2.368.556.464,00
49.875.777.164,00
51.278.983.900,00
543.386.500,00
5.423.550.480,00
57.245.920.880,00
106.590.412.611,00
815.856.500,00
7.883.144.194,00
115.289.413.305,00
Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Neraca per 31 Desember 2007 tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49: 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Daerah milik Negara/ daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/ Daerah harus disertifikasikan atas nama pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bangunan milik Negara/ Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragrap 22 yang menyatakan bahwa Aset Tetap dinilai dengan Biaya Perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar saat pemeriksaan. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 50 yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan
neraca
Pemerintah
Daerah,
pemanfaatan
dan
pemindahtanganan barang milik daerah; 2) Pasal 51 yang menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Kondisi tersebut mengakibatkan akun Aset Tetap per 31 Desember 2007 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus senilai Rp1.112.702.305.489,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tersebut disebabkan karena: a. Kepala Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Neraca per 31 Desember 2007 belum mempedomani ketentuan yang berlaku. b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda sebagai pengelola aset daerah kurang aktif dalam mengusahakan bukti kepemilikan tanah yang sah bagi Pemerintah Tanggamus. c. Tidak adanya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah dengan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Tanggamus. d. Tidak adanya suatu sistem akuntansi yang andal untuk mengelola Aset Tetap daerah. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
21
Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda menyatakan bahwa pada dasarnya inventarisasi aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda telah dapat dijadikan dasar terhadap pengakuan dan perlengkapan serta pelaporan aset pada neraca berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2006. Pada tahun 2007, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda melakukan kegiatan validasi data mutasi barang milik daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2006 dengan tujuan untuk melakukan dokumentasi dan administrasi kekayaan daerah yang benar sesuai rekomendasi BPK. Validasi Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dengan berbekal hasil inventarisasi tahun 2005 dan angka realisasi belanja modal tahun 2006 masing-masing SKPD sehingga penyajian, kelengkapan, akurasi, keberadaan, hak dan kewajiban, serta pengungkapan aset telah memadai, termasuk mengenai harga perolehannya. Buku Induk Inventaris tahun 2006 adalah hasil validasi aset yang dilakukan pada tahun 2007 setelah Neraca diterbitkan dan diaudit oleh BPK RI, sehingga angka yang terdapat pada Neraca tahun 2006 berbeda dengan angka yang terdapat dalam Buku Induk Inventaris tahun 2006. Untuk keperluan penyusunan Neraca tahun 2007 digunakan angka dari Buku Induk Inventaris ditambah Realisasi Belanja Modal TA 2007. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah agar bekerja lebih cermat. b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan agar melakukan dokumentasi dan administrasi kekayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. c. Memerintahkan kepada Kepala Bakeuda dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda untuk meningkatkan koordinasi dalam pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Tanggamus. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
22
Lampiran 1 Rincian Sisa Kas TA 2007 yang Terlambat Disetor oleh Bendahara No
SKPD/Unit Kerja
Jumlah (Rp)
1 2
Bagian Ekobang Bagian Pemerintahan
3 4
Bagian Pemerintahan Pekon Bakeuda
5
BAPPEDA
6 7
Bawasda BKD
8 9
Capil Dinas Hutbun
10 11
Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kesehatan
Tanggal Setor
Keterlambatan
60,000 5,867,500 1,750,000 6,770,000 4,580,000 240,000 6,920,000 405,000 1,980,000 450,000 4,193,100 930,000 1,170,000 5,000,000 39,190,000 41,722,418 283,000,000 10,900,000 200,000 3,962,726 5,176,270 306,500 8,860,000 2,000,000 600 8,000,000 1,700,000 5,454,000 2,070,000 16,890,700 1,044,000 14,890,410 900,000 53,274 450,000
29-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 23-01-2008 29-01-2008 03-01-2008 12-03-2008 18-02-2008 03-01-2008 03-01-2008 11-02-2008 08-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 16-01-2008 21-01-2008 08-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 21-01-2008
29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 29 3 71 49 3 3 42 8 9 9 9 9 9 9 9 9 16 21 8 9 9 21
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
6,880,523 4,200,000 475,000 94,255,201 1,585,000
08-01-2008 07-01-2008 08-01-2008 09-01-2008 26-02-2008
8 7 8 9 57
Hari Hari Hari Hari Hari
dan
No
SKPD/Unit Kerja
12 13
Dinas Parsenibudpora Dinas Pendidikan
14 15
Dinas Perhubungan Dinas Perindagkop
16
Dinas Pertanian
17
Dispenda
18
DPRD
19
Bagian Hukum
20 21 22 23
RSUD Kotaagung Kec. Adiluwih Kec. Gunung Alip Kec. Kota Agung
24 25 26
Kec. Kotaagung Barat Kec. Kotaagung Timur Kec. Limau
27 28 29 30 31
Kec. Pugung Kec. Pulau Panggung Kec. Sukoharjo Kec. Sumberejo Kec. Talang Padang
Jumlah (Rp) 4,500,000 61,900,420 490,000 9,702,740 900,000,000 11,253,577 1,400,000 45,000 625,000 45,000,000 7,525,000 701,096 37,843,200 312,320 291,000 97,948 18,373,855 263,550 290,250 18,351,500 293,697,095 17,860,000 800,000 2,775 3,052,500 32,000,000 2,216,600 300,000 5,000,000 517,500 50,000 9,170,300 468,000 660,000 120,000 115,755 2,882,835 77,395 3,000,000 600,000 3,250 3,000,000 174,270 1,222,020 3,063,690
Tanggal Setor 26-02-2008 30-01-2008 30-01-2008 03-03-2008 09-01-2008 19-03-2008 26-03-2008 08-01-2008 17-01-2008 17-01-2008 23-01-2008 03-03-2008 21-01-2008 14-02-2008 22-02-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 09-01-2008 08-01-2008 08-01-2008 08-01-2008 30-01-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 11-02-2008 09-04-2008 09-04-2008 08-01-2008 03-01-2008 25-01-2008 16-04-2008 22-01-2008 23-01-2008 08-01-2008 28-02-2008 28-02-2008 08-01-2008 21-01-2008 28-03-2008 06-02-2008 07-01-2008
Keterlambatan 57 30 30 62 9 78 85 8 17 17 23 62 21 45 53 9 9 9 9 9 8 8 8 30 42 42 42 42 42 99 99 8 3 25 106 22 23 8 59 59 8 21 87 37 7
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
No 32 33 34 35 36 37 38 39 40
SKPD/Unit Kerja Kec. Ulu Belu Kecamatan Pringsewu Kesbang dan Linmas Litbang Pasar PMD POL. PP RSUD Pringsewu PU Jumlah
Jumlah (Rp) 600,000 143,642 41,650 8,064,089 120,000 15,568,163 8,518,000 572,811,533 502,350 54,613,417 2,754,163,107
Tanggal Setor 22-02-2008 02-01-2008 11-02-2008 25-03-2008 23-01-2008 09-01-2008 16-01-2008 13-03-2008 02-05-2008 02-05-2008
Keterlambatan 53 2 42 84 23 9 16 72 122 122
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
Lampiran 2
DAFTAR ASET TETAP KABUPATEN TANGGAMUS YANG MEMILIKI NILAI Rp0,00 Hal No 1 Sekretariat DPRD
SKPD
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Mesin Las Listrik Mesin Foto Copy dengan kertas folio Mesin Foto Copy dengan kertas folio Telepon Hybrid Telepon Hybrid Telepon Hybrid
1 Genset 1 1 1 2 8
3 3 3 8 8 8
Facsimile
1 Digital (receiver)
14
Televisi P.C. Unit
1 Televisi 1 Komputer
17 17
P.C. Unit Laptop Printer Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain P.C. Unit P.C. Unit Laptop
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 22 22 22
Mobil Jeef Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor AC Split Televisi P.C. Unit Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek Jalan Khusus Komplek
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Televisi 1 Komputer 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Televisi P.C. Unit
1 Televisi 1 Komputer
44 44
Televisi
1 Televisi
46
2 Sekretariat Daerah 3 Hukum dan Organisasi
4 Bagian Humas Komputer Laptop Printer SSB / Break Komputer Komputer Laptop
5 Bagian Umum
6 Bagian Ekonomi dan Pembangunan
7 Bagian Sosial Budaya & Keagamaan 8 Dinas Pertanian Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Proyektor + Attachment Telepon Hybrid Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Bangunan Gedung Kantor Darurat
1 1 1 2 4 8 9 82 1 1 1 Gedung Kantor Dinas Pertanian 2 Gedung RPH 3 R. Walet Pringsewu & Tulang Padang
50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 53 54 54
Hal No SKPD 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Mesin absen time record Mesin Foto Copy dengan kertas folio Telepon Hybrid Telepon Hybrid Telex
1 2 1 1 1
64 64 69 69 69
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Telepon Hybrid Bangunan dan Gedung Kantor Permanen
1 1 1
71 72 72
Bangunan Kesehatan Lain-lain Bangunan Kesehatan Lain-lain
1 Pekerasan Halaman 1 RSUD Pringsewu
86 86
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Rumah Negara Golongan III Type A Permanen
1 1 1 1 R. Dinas Paramedis
192 201 201 201
Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
1 1 1 Ruang Koperasi 1 SLTP 1 Pugung 1 SLTP 2 Pugung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
301 301 317 354 354 354 354 354 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 356
Telepon Hybrid
1
376
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
1
378
Generator
1
392
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1 WC Guru 1 WC Kepsek 1 WC Siswa
424 424 424
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
670
10 Dinas PMD, Kessos, Naker Trans
11 Dinas Kesehatan
12 Puskesmas Margoyoso
13 Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
14 SDN 1 Tanjung Rusia 15 SDN 2 Banjar Masin 16 SMPN 4 Pardasuka 17 SMAN 1 Pulau Panggung
18 SDN Sidodadi
Hal No 19 SDN 1 Karang Rejo
SKPD
Jenis Barang
Jlh
Keterangan
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
673
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
677
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
684
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
1
695
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1
829
Tanah Lapangan Sepak Bola
1
830
Mobil Tinja
1
834
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
837
Rumah Negara Golongan III Type B Permanen
1
845
Tanah Perkebunan Lain-Lain Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Bangunan Gedung Pemuan Permanen Rumah Negara Golongan III Type B Permanen
1 1 1 1 1
Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen
1 1
850 850
P.C. Unit P.C. Unit
1 Komputer 1 Printer
861 861
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon
862
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon Teba
863
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Balai Pekon Kramat
863
Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 Balai Pekon Menggala
864
Tanah Bangunan Gudang Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 1 Balai Pekon Tanjong Anom
864 865
Tanah Bangunan Gedung Permanen
1 Balai Pekon kampung Baru
865
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lain-Lain Tugu/Tanda Batas Administrasi kecamatan
1 Way Lalaan 1 Tugu Batas Kecamatan
876 876
Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 Gedung Kantor
879
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 1
879 880
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Gedung Kantor Permanen
1 1 Kantor Dispenda
881 883
Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Bangunan Gedung Kantor Permanen Ged. Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen Ged. Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Kantor Dinas Pasar & Kebersihan Pasar Pringsewu Pasar Talang Padang
883 884 884 884 884 884 884 885 886 886
P.C. Unit Laptop Printer Printer Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-Lain
1 1 1 1 1
Komputer Laptop Printer Printer Pembangkit Listrik
888 888 888 888 890
20 SDN 1 Sedayu 21 SDN 2 Waykerap 22 SDN 2 Sudimoro 23 Kecamatan Tulang Padang 24 Kecamatan Wonosobo 25 Kecamatan Pringsewu 26 Kecamatan Pringsewu Utara 27 Kecamatan Pardasuka 28 Kecamatan Gading Rejo Tanah Dam Gupit Tanah R. Dinas Camat Tanah Komplek TK Pertiwi Pendopo R. Dinas Camat R. Dinas Camat
846 846 846 848 848
29 Kecamatan Pematang Sawa
30 Kecamatan Kota Agung Timur
31 Pekon Suka Banjar 32 Pekon Batu Teba 33 Pekon Batu Kramat 34 Pekon Menggala 35 Pekon Tanjung Anom
36 Pekon Kampung Baru 37 Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga
38 Kesbang Linmas 39 Kantor Litbang, Perpustakaan, dan Arsip Daerah
40 Dinas Pendapatan
41 Dinas Pasar dan Kebersihan
42 Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup
Hal No SKPD 43 Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Jenis Barang Alat Besar Darat - Grader + Attachment Alat Besar Darat - Wheel Excavator Alat Besar Darat - Asphal Srayer Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Truck + Attachmnet Mobil Trailer Rumah Negara Golongan III Type B Permanen Rumah Negara Golongan III Type B Permanen Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 4 1 1 1 1 1 1 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan Motor Grader Motor Walles Aspal Sprayer Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck R. UPT PU R. UPT PU
892 892 892 893 893 893 893 893 897 897 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan
Air Kubangan Air Naningan Air Bakoman Ambarawa Banding Agung Bangunrejo Banjarmanis
901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III Jalan Kabupaten Kelas III
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 905 905 905 905 905 905 905
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan Kabupaten Strategis Jalan lain-lain Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 905 905 905 905 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908
Hal No
SKPD
Jenis Barang Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Jembatan Baja Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung Bendung dengan Pintu Bilas Bendung dengan Pompa Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk Saluran Induk
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 908 908 908 908 908 908 908 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 912 912
Hal No
SKPD
Jenis Barang Saluran Induk Saluran Induk Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran sekunder Saluran Suplesi Saluran Suplesi Saluran Suplesi Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Saluran Tertier Pembuang Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Bagi dan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 914 914
Hal No
SKPD
Jenis Barang Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan Sadap Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan-Bangunan terjun Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Talang Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
Hal No
SKPD
Jenis Barang Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Gorong-Gorong Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Pelimpah Samping Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Box Tertier Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Jembatan Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya Bangunan Pembuang Air Hujan
Jlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 917 917 917 917 917
44 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
917
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
1
921
45 Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB
BUKU III
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007 DI KOTA AGUNG AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Nomor : 15C/HP/XVIII.BLP/05/2008 Tanggal : 31 MEI 2008
DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR ISI …………………………………………………………………...
i
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 .........................................
1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN ............................................
4
1.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Lebih Tinggi Dari Yang Seharusnya Senilai Rp414.960.000,00 .........................................................................
2.
Terdapat Penggunaan Uang Daerah Oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Sebesar Rp210.992.475,00 .........................................
3.
11
Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa Bagi Penduduk Tidak Didukung Perhitungan
Biaya
dan
Manfaat
yang
Memadai
sebesar
Rp2.994.029.000,00 .................................................................................. 5.
8
Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban Yang Lengkap Sebesar Rp507.000.000,00 .............
4.
4
14
Terdapat Realisasi Belanja Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.575.500.000,00 ...................................................................................
18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan
pemeriksaan
atas
laporan
keuangan
ditemukan
kecurangan
dan
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
1
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI sebagai berikut: 1. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp414.960.000,00. 2. Terdapat penggunaan uang daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk tujuan lain sebesar Rp210.991.475,00. 3. Realisasi
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
belum
didukung
bukti
pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp507.000.000,00. 4. Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai sebesar Rp2.994.029.000,00. 5. Terdapat Realisasi Belanja melewati tahun anggaran sebesar Rp1.575.500.000,00. Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: 1. a. Menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran Legislatif agar dalam menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) mentaati ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus agar segera menarik kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang sudah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp414.960.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah. 2. Melalui Sekda agar menegur dan memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 untuk segera menyetorkan uang pembayaran rekening listrik sebesar Rp210.991.475,00 ke Kas Daerah. 3. a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tanggamus untuk memperingatkan kepada Pengurus Partai Politik penerima
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
2
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN 1. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Lebih Tinggi Dari yang Seharusnya Senilai Rp414.960.000,00 Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2007 telah menganggarkan Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.646.000.000,00 (100 %) serta Belanja
Penunjang
Operasional
Pimpinan
(BPO)
dengan
realisasi
senilai
Rp188.160.000,00. Pemeriksaan atas Belanja TKI dan BPO menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Tunjangan Komunikasi Insentif Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional diketahui bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk daerah dengan kemampuan keuangan sedang. Penentuan kategori kemampuan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai PNSD atau sebesar Rp277.712.942.259,00 (Rp567.346.000.000,00 - Rp289.633.057.741,00). Untuk
daerah
dengan
kategori
kemampuan
keuangan
sedang
(antara
Rp200.000.000.000,00 s/d Rp400.000.000.000,00), besarnya TKI yang diberikan untuk empat puluh lima orang anggota DPRD setiap bulan adalah sebesar dua kali uang representasi anggota DPRD atau sebesar Rp4.200.000,00 (Rp2.100.000,00 x 2) atau seluruhnya sebesar Rp2.268.000.000,00 (Rp4.200.000,00 x 45 orang x 12 bulan). Pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menerima TKI sebesar Rp4.200.000,00/orang/bulan. Namun pada Bulan September 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 diterima sebesar Rp6.300.000,00/orang /bulan dengan rincian:
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
4
Bulan
Jumlah diterima/ orang (Rp) (2) 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00
(1) September Oktober Nopember Desember
Dengan
demikian
Jml seharusnya/ orang (Rp) (3) 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00
maka
terjadi
Selisih/orang (Rp)
Total selisih untuk 45 orang (Rp) (5)= (4) x 45 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 378.000.000,00
(4) = (2) – (3) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 8.400.000,00
kelebihan
pembayaran
TKI
sebesar
Rp378.000.000,00 (Rp2.100.000,00 x 45 orang x 4 bulan). b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Murni) Kabupaten Tanggamus TA
2007,
BPO
Pimpinan
DPRD
dianggarkan
pada
Pos
DPRD
sebesar
Rp201.600.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp134.400.000,00 (66,67%). Pada Perubahan APBD TA 2007, pos Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (5.1.00.00.1.03.01) tersebut diubah dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD pada mata anggaran Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (5.2.01.07.2.03.14) dengan anggaran sebesar Rp104.160.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp53.760.000,00 (51,61%)
sehingga
realisasi
BPOP
seluruhnya
sebesar
Rp188.160.000,00
(Rp134.400.000,00 + Rp53.760.000,00). Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 diketahui bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk kategori daerah dengan kemampuan keuangan sedang. Untuk daerah dengan kategori kemampuan keuangan sedang, besarnya Belanja Penujang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp16.800.000,00 per bulan dengan total untuk tahun 2007 sebesar Rp151.200.000,00 (9 bulan x Rp16.800.000,00). Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sejak bulan September s.d Desember 2007, jumlah BPOP yang diterima pimpinan DPRD adalah sebesar
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
5
Rp104.160.000 sedangkan perbulan adalah sebesar Rp26.040.000,00 dengan rincian (lampiran 1) Dengan demikian Belanja Penunjang Operasional tersebut telah direalisasikan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp36.960.000,00 (Rp16.800.000,00 + Rp10.080.000,00 + Rp10.080.000,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam: 1) Pasal 14A: - Ayat (2) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: a. Tinggi; b. Sedang; c. Rendah. -
Ayat (4) yang menyatakan bahwa bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang reprentasi Ketua DPRD.
2) Pasal 24B ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah dengan kemampuan keuangan sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
6
kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD. Hal
tersebut
mengakibatkan
kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp414.960.000,00 (Rp378.000.000,00 + Rp36.960.000,00) Hal tersebut disebabkan karena: a. Panitia Anggaran Legislatif bekerja tidak cermat dalam menyusun Anggaran TKI dan BPOP. b. Kurangnya pengendalian oleh Sekretaris DPRD terhadap pelaksanaan anggaran. c. Adanya keinginan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menambah penghasilan walaupun nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku. Atas Permasalahan tersebut Sekretaris DPRD menyatakan bahwa menurut informasi yang didapat bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan daerah dengan kemampuan tinggi sehingga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimasukkan dalam kelompok daerah dengan kemampuan tinggi. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar : a. Menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran Legislatif agar dalam menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) mentaati ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus agar segera menarik kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang sudah dibayarkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp414.960.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
7
2. Terdapat Penggunaan Uang Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Untuk Tujuan Lain Sebesar Rp210.991.475,00 Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Bagian Pembukuan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Bendahara Penerima Dispenda diketahui bahwa pada TA 2007 terdapat piutang PPJ yang sudah dipungut oleh PLN sebesar Rp334.358.450,00 tetapi tidak disetor ke Kas Daerah. Berdasarkan bukti pencatatan yang ada pada Bendahara Penerima Dispenda, uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran rekening listrik Pemda yang belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Setda untuk periode Bulan Januari s.d Juni 2007 sebanyak 102 rekening senilai Rp334.358.450,00. Pihak PLN menyerahkan rekening listrik periode tersebut sebagai bukti pelunasan tagihan listrik yang telah dipotong dari pungutan PPJ. Berdasarkan konfirmasi dan pencatatan yang ada pada Bendahara Penerima Dispenda, pada tanggal 3 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran Setda (Sdr. Yusuf Burhan) meminjam sebagian rekening listrik, yaitu sebanyak enampuluh lima lembar senilai Rp210.991.475,00 untuk periode Januari s.d April 2007 yang akan digunakan untuk melengkapi pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) yang telah diterimanya dengan rincian (lampiran 2). Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pertanggungjawaban/SPJ Setda bulan Desember 2007 dan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Setda diketahui bahwa Belanja Listrik tersebut memang telah direalisasikan sebesar Rp210.991.475,00 namun uang hasil pencairannya tidak disetorkan kembali ke Dispenda maupun ke Kasda sebagai pengembalian hutang PPJ yang telah terpakai untuk membayar rekening listrik Setda. Sedangkan sisanya sebesar Rp123.366.975,00 berupa rekening listrik dan masih disimpan oleh Bendahara Penerima Dispenda dan belum disetor ke Kas Daerah. Saat ini Sdr. Yusuf Burhan sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan telah digantikan oleh Sdr. Fakhruddin berdasarkan SK Nomor
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
8
B.60/12/03/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir yakni tanggal 31 Mei 2008, uang sebesar Rp210.991.475,00 belum dikembalikan ke Kas Daerah. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 : 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian dan penyalahgunaan uang daerah oleh Bendahara Setda yang digunakan untuk tujuan lain atas pencairan realisasi pembayaran listrik Kantor Setda Tanggamus Tahun 2007 sebesar Rp210.991.475,00. Hal tersebut disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak menyetorkan uang pencairan tagihan rekening listrik Setda ke Dispenda maupun Kasda. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan PPD Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa terhadap Bendahara Sekretariat Daerah telah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
9
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus melalui Sekda agar menegur dan memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 untuk segera menyetorkan uang pembayaran rekening listrik sebesar Rp210.991.475,00 ke Kas Daerah.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
10
3. Realisasi
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
Belum
Didukung
Bukti
Pertanggungjawaban yang Lengkap Sebesar Rp507.000.000,00
Untuk mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima, setelah tahun anggaran berakhir, Partai Politik diharuskan menyampaikan berkas atau bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus. Penyampaian pertangunggjawaban paling lambat empat bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Tim bertugas antara lain untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi penggunaan bantuan dari masingmasing partai politik. Bentuk pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran uang dari partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan direkapitulasi dalam bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdiri dari Honorarium, Uang Lembur, Administrasi Umum, Langganan Daya dan Jasa, Pos dan Giro, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Data dan Arsip, Biaya Perjalanan, Komputer, Mesin Tik dan Meubelair Kantor. Hasil Pemeriksaan atas beberapa bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah direalisasikan untuk sembilan partai politik sebesar Rp877.500.000,00 pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa hanya lima partai politik yang telah menyampaikan pertanggungjawabannya senilai Rp370.500.000,00 yaitu : No 1 2 3 4 5
Nama Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Karya Peduli Bangsa Partai Bintang Reformasi Jumlah
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
Jumlah Kursi di DPRD 10 4 2 2 1 19
Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp) 195.000.000,00 78.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 19.500.000,00 370.500.000,00
11
Sedangkan
empat
partai
politik
lainnya
belum
menyampaikan
pertanggungjawaban seperti yang telah ditetapkan dengan nilai bantuan sebesar Rp507.000.000,00 terdiri dari : No 1 2 3 4
Jumlah Kursi di DPRD 11 6 5 4 26
Nama Partai Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Jumlah
Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp) 214.500.000,00 117.000.000,00 97.500.000,00 78.000.000,00 507.000.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Patai Politik tanggal Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai
Politik
Kabupaten/Kota
kepada
Bupati/Walikota
melalui
Kepala
Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keadaan tersebut di atas mengakibatkan tidak terkendalinya pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp507.000.000,00. Hal ini terjadi karena : a. Para pengurus Partai Politik kurang memahami persyaratan dan partanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. b. Lemahnya pengendalian dan pengawasan Kepala Badan Kesbang Linmas atas penyampaian pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada partai politik. PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
12
Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada partai politik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan telah memberikan teguran tertulis kepada partai politik agar segera menyerahkan pertanggungjawaban bantuan serta akan menghentikan bantuan kepada partai politik pada Tahun 2008 kepada parpol yang belum menyerahkan pertanggungjawaban TA 2007.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar memerintahkan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tanggmus untuk memperingatkan kepada Pengurus Partai Politik penerima bantuan yang belum menyerahkan pertanggungjawaban untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
13
4. Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk Tidak Didukung Perhitungan Biaya dan Manfaat yang Memadai sebesar Rp2.994.029.000,00 Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menganggarkan asuransi jiwa penduduk sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam Perubahan APBD TA 2007 terdiri dari APBDP Kabupaten Tanggamus sebesar Rp2.000.000.000,00 dan bantuan dari APBD Provinsi Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00. Kegiatan tersebut dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana telah direalisasikan sebesar Rp2.994.029.000,00 atau 99,80%. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa realisasi Belanja Asuransi Jiwa Penduduk Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 dilaksanakan oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya berdasarkan kontrak Nomor 602/01/13/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp2.994.029.000,00 yang penunjukannya melalui prosedur pelelangan. Pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan sesuai dengan anggaran pada Badan Kependudukan, Capil dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui SP2D No.63/SPM-LS/Capil/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp994.029.000,00 dilakukan oleh Bakeuda melalui SP2D No.932/01/SPM-Pembiayaan/12/08 kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 20 Februari 2008. Pihak asuransi memberikan kuasa kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kependudukan Catatan Sipil KB untuk mencairkan dana asuransi tersebut dari Kas Daerah dan setelah itu Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana tersebut ke rekening PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Bank BNI 46 Cabang Tanjung Karang Nomor rekening 0071489145 atas nama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya setelah dipotong pajak. Jangka waktu pertanggungan asuransi adalah selama 365 hari terhitung dari tanggal 5 Desember 2007 s/d 4 Desember 2008 dengan Polis Induk Asuransi Kolektif No.03070230/JW/1/2007 tanggal 15 Desember 2007. Tertanggung/peserta adalah penduduk Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
14
a. Nilai Premi/Kelompok Umur No 1 2 3 4 5.
Kelompok Umur 0-4 tahun 5-14 tahun 15-44 tshun 45-64 tshun 65 keatas
Volume (Jiwa) 80.252 205.081 427.996 142.664 35.666 891.659
Premi satuan (Rp) 2.590,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.618,00
Jumlah (Rp) 207.825.680,00 410.162.000,00 1.711.984.000,00 570.656.000,00 93.373.588,00 2.994.001.268,00
Volume (Jiwa) 402 820 1.719 574 171 3.686
Premi satuan (Rp) 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Jumlah (Rp) 201.000.000,00 410.000.000,00 1.719.000.000,00 574.000.000,00 85.500.000,00 2.989.500.000,00
b. Pertanggungan No 1 2 3 4 5.
Kelompok Umur 0-4 tahun 5-14 tahun 15-44 tshun 45-64 tshun 65 keatas
Data yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 April 2008 terdapat pembayaran klaim asuransi sebesar Rp127.250.000,00 untuk 148 orang. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak semua warga yang meninggal otomatis mendapatkan santunan karena harus melalui proses verifikasi mengenai kelengkapan data pendukung oleh pihak asuransi. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa dari tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2008 terdapat beberapa kali pengajuan berkas klaim yaitu: a. Berkas klaim yang diajukan
: 739 berkas
b. Berkas klaim yang diterima/lolos verifikasi tim : 280 berkas c. Berkas klaim yang dikembalikan
: 81 berkas
d. Berkas klaim yang ditolak
: 33 berkas
e. Berkas klaim yang diterima
: 148 berkas
Hasil konfirmasi dengan pihak Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana diketahui bahwa tidak ada data mengenai tingkat kematian penduduk yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan nilai premi maupun nilai pertanggungan asuransi yang diikuti. Berdasarkan data klaim asuransi di atas diketahui bahwa tingkat kematian penduduk Kabupaten Tanggamus rata-rata per bulan sebanyak 148 orang (739 orang : 5 bulan) sehingga dapat diasumsikan dalam satu tahun rata-rata
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
15
kematian yang terjadi di Kabupaten Tanggamus sebanyak 1.776 orang (148 orang x 12 bulan), dengan demikian klaim asuransi jiwa penduduk Kabupaten Tanggamus selama setahun apabila dengan asumsi semua klaim disetujui dan dengan nilai klaim terbesar yaitu
Rp1.000.000,00
diperkirakan
total
pengeluaran
asuransi
sebesar
Rp1.776.000.000,00 (1.776 orang x Rp1.000.0000) atau 59,32% (Rp1.776.000.000,00 : Rp2.994.001.268,00) dari nilai total premi asuransi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal
tersebut
mengakibatkan
realisasi
Belanja
Asuransi
Jiwa
sebesar
Rp2.994.029.000,00 memboroskan keuangan daerah Hal tersebut terjadi karena: a. Panitia Anggaran dalam menyusun, mengesahkan dan merealisasikan anggaran kegiatan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Tanggamus tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. b. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah lalai dalam melaksanakan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Tanggamus dengan tidak didasarkan pada perhitungan dan manfaat yang cermat. Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa tidak semua klaim dapat diterima karena panjangnya jalur kendali verifikasi dari pihak asuransi, dan verifikasi terakhir dilakukan di Cabang Palembang. Apabila telah dianggap lengkap baru dinyatakan layak dan berhak untuk menerima santunan, dan apabila tidak lengkap maka klaim pembayaran ditunda. Untuk mempermudah realisasi klaim, telah dilakukan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
16
kesepakatan bersama antara keduanya dan akan dibuat addendum kontrak perihal profit sharing dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis Panitia Anggaran Eksekutif agar dalam menyusun anggaran lebih mengutamakan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif. b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus agar lebih memperhitungkan cost and benefit dalam menganggarkan suatu kegiatan.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
17
5. Terdapat Realisasi Belanja Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.575.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Tahun Anggaran 2007 telah menganggarkan Belanja pada Dinas Pertanian sebesar Rp16.550.503.613,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.146.224.983,00 atau 97,56%. Dari realisasi belanja tersebut terdapat belanja barang dan jasa berupa bantuan ternak kepada Kelompok Tani (389.03.04.02629.0) sebesar Rp1.575.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.575.500.000,00 atau 100%. Berkaitan dengan Bantuan Ternak kepada Kelompok-Kelompok Tani tersebut, Bupati Tanggamus telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.215/17/03/2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak Dana APBD II dan Dana DAK Tahun Anggaran 2007 yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan memacu percepatan pengembangan ternak di Kabupaten Tanggamus Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah memberikan bantuan ternak melalui dana APBD dan DAK Tahun Anggaran 2007. Bantuan tersebut direalisasikan untuk tiga puluh kelompok tani di Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa bantuan ternak tersebut pada kenyataannya direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu disalurkan melewati tahun anggaran 2007. Pemberian bantuan ternak direalisasikan dari Kas daerah melalui tiga kali pencairan SP2D yaitu SP2D No207/SP2D-LS/DAK/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp1.299.420.000,00, SP2D No.207/SP2D_LS/PAD/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp144.380.000,00 dan SP2D No.255/SP2D-TU/DAK/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp165.123.000,00. Uang pencairan dari Kas Daerah oleh Dinas Pertanian tidak di salurkan langsung kepada kelompok tani yang berhak tetapi disimpan dulu pada rekening giro dinas pada Bank Lampung Cabang Kota Agung dengan Nomor Rek. 389.03.04.02629.0 atas nama Jatiwan (Bendaharawan Dinas Pertanian) dan baru direalisasikan ke rekening kelompok tani pada BPRS Syariah Tanggmus Kota Agung dan Cabang Pringsewu pada bulan
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
18
Januari 2008 dengan tiga kali transfer yaitu tanggal 7 Januari 2008 untuk 4 kelompok tani sebesar Rp175.600.000,00 dan tanggal 14 Januari 2008 untuk 26 kelompok tani sebesar Rp1.399.900.000,00. Belanja sebesar Rp1.575.500.000,00 tersebut diatas seharusnya tidak dapat diakui sebagai realisasi belanja tahun 2007 karena pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2008. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam : a. Pasal 21 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. b. Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.575.500.000,00 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. b. Penyajian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.575.500.000,00. Hal tersebut disebabkan karena : a. Kepala Dinas Pertanian sebagai Pejabat Pelaksana Anggaran kurang memahami peraturan pengelolaan uang daerah. b. Bendaharawan pengeluaran Dinas Pertanian lalai dengan tidak mematuhi disiplin anggaran atas realisasi bantuan yang melewati tahun anggaran. c. Lemahnya pengendalian Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2007.
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
19
Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian menyatakan bahwa menjelang
berakhirnya
Tahun
Anggaran
yaitu
bulan
Desember,
semua
permintaan/pengajuan SPD baik untuk bantuan ternak maupun kegitan fisik pihak ke-III harus diajukan semua. Pada saat itu kami terfokus untuk mengajukan SPD, SPP dan SPM yang harus selesai tanggal 15 Desember 2007 yang dalam prosesnya sangat menyita waktu sampai diterbitkan SP2D untuk dicairkan sebelum tanggal 27 Desember 2007. Hal tersebut bukan merupakan kesengajaan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar: a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pertanian dan Bendaharawan Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus agar dalam pelaksanaan dan pegelolaan Keuangan Daerah mempedomani peraturan dan prosedur yang berlaku. b. Memerintahkan secara tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan anggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK RI DI BANDAR LAMPUNG
20
Lampiran 1
Rincian Kelebihan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2007 (dalam Rupiah) Bulan (Th 2007) September Oktober Nopember Desember Jumlah
Diterima 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 50.400.000
Ketua Seharusnya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 33.600.000
Kelebihan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Diterima 6.720.000 6.720.000 6.720.000 6.720.000 26.880.000
Wk Ketua I Seharusnya 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Kelebihan 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 10.080.000
Diterima 6.720.000 6.720.000 6.720.000 6.720.000 26.880.000
Wk Ketua II Seharusnya 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000
Kelebihan 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 10.080.000
Lampiran 2 DAFTAR REKENING LISTRIK YANG DIPINJAM OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2007 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
NO SERI REKENING 30788864 30788861 30788858 30788855 30788849 30788846 30788843 30788840 30788837 30788834 30788831 30788828 30788825 30788822 30788819 30788854 30788816 30788865 30788862 30788859 30788856 30788853 30788850 30788847 30788844 30788841 30788838 30788835 30788832 30788829 30788826 30788823 30788820 30788817 30788866 30788863 30788860 30788857 30788851 30788852 30788848 30788845 30788842
BULAN Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret
JUMLAH (Rp) 57.960 108.240 108.240 34.000 410.600 68.400 115.500 179.340 91.560 205.380 1.649.170 174.380 558.475 1.937.235 1.028.275 33.565 112.633.800 64.490 117.240 166.440 31.000 30.565 420.005 65.400 238.500 97.380 493.080 216.660 140.200 118.580 411.235 498.960 1.142.865 25.753.800 84.795 109.440 117.840 27.565 458.120 27.565 62.400 169.140 156.540
NO 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
NO SERI REKENING 30788839 30788863 30788833 30788830 30788827 30788824 30788821 30788818 30311984 30311982 30311980 30311978 30311986 30312010 30312008 30312006 30311998 30312002 30312004 30311996 30311990 30312000 JUMLAH
BULAN Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret April April April April April April April April April April April April April April
JUMLAH (Rp) 229.620 222.480 651.600 114.620 655.275 1.115.620 1.429.565 19.861.800 677.280 570.895 974.940 32.269.800 158.900 92.565 110.040 113.040 65.400 30.565 33.160 174.240 322.980 503.165 210.991.475
Related Documents
Kesuburan Perairan
May 2020 11
Tugas Kesuburan Tanah.docx
June 2020 1
Kesehatan Dan Kesuburan Tanah.pptx
April 2020 4
Daya Perairan
April 2020 34
Cdk 010 Kesuburan
November 2019 1