Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.docx

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Nomor : 180.186 / 214 /18/2016 TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN, PE NETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK KLINIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG, Menimbang: M engingat: a. b . c. 1. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pemenuhan p el ayanan sesuai kebutuhan pasien di Rumah Sakit Umum D aerah Muntilan Kabupaten M agelang dapat melakukan kontrak mana jemen dan kontrak dengan pihak di luar rumah sakit ;

bahwa agar penyelenggaraan kontrak manajemen dan kontrak klinis seb a gaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, ber daya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjaw abkan secara hukum, perlu adanya Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Manajemen dan Kontrak Klinis ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebija kan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontra k Manajemen dan Kontrak Klinis RSUD Muntilan Kabupaten Magelang . Undang -

Kontrak

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Undang Unda ng Nomor 23 Tahun 20

1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 12 Tahu n 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tent ang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong 10. 11. 12. 13. Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) Perat uran Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14); Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengang katan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2015 tentang P erubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 40); Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/581/KEP/21/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daera h (PPK BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Menetapkan

KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT : : : : : MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN, PENETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRA K MANAJEMEN DAN KONTRAK KLINIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG K ebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontra k Manajemen dan Klinis RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menjadi acuan bagi Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Manejemen dan Klini s RSUD Muntilan Kabupaten Magelang . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan p ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang . Keputusan Direktur ini be rlaku sejak tanggal

ditetapkan. A pabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Muntilan P ada tanggal : 30 September 2016 DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG d r. M SYUKRI , M PH Pembina NIP.19 660115 19 9603 1 003 KEBIJAKAN PEMILIHAN, PE NETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRAK MANEJEMEN DAN KLINIS RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG A. PEMILIHAN KONT RAK MANAJEMEN DAN KONTRAK KLINI S (1) Pimpinan manajemen melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat manajemen dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sehingga perlu dilakukan kontrak manajemen. Cakupan Kontrak : Kontrak Manajemen

meliputi Tenaga Dokter Mitra, Tenaga Non PNS BLUD, pelayanan Cleaning Service, dan Petugas Parkir serta Petugas Penjaga Malam (2) Pimpinan klinis melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat manajemen klinis dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sehingga perlu dilakukan kontrak klinis. Cakupan Kontrak : Kontrak Klinis m eliputi P elayanan Penyediaan Darah, Pelayanan L aboratorium, dan P elayanan Orthopedi. (3) Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan. B. PENETAPAN KONTRAK MANAJ EMEN DAN KLINI S (1) Kontrak manajemen disusun berdasarkan kebutuhan manajemen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. (2) Kontrak klini s disu sun berdasarkan kebutuhan klini s yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan pasien. (3) Proses penetapan Kontrak manajemen dan Klini

s sesuai dengan ketentuan lebih lanjut sesuai den gan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan. Lampiran Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/ 214 /18/2016 Tanggal : 30 September 2016 (4) Pimpin an manajemen dan pimpinan klini s ikut terlibat dal am proses seleksi kontrak manajemen dan klinis . C. MONITORING KONTRAK MANAJ EMEN DAN KONTRAK KLINI S (1) Kontrak manajemen dan klini s yang telah tetapkan dilakukan evaluasi setiap tahun oleh instalasi atau unit kerja, sub bag/seksi dan bagian/bidang yang sesuai. (2) Pihak ketiga tetap menjaga kontinuitas pelayanan dua bulan sebelum kontrak berakhir. (3) Apabila pelayanan yang diberikan oleh pih ak penyedia tidak sesuai dengan indikator mutu maka pihak rumah sakit dapat memberikan tindakan. D. M ENGAKHIRI

KONTRAK MANAJ EMEN DAN KONTRAK KLINI S (1) Kontrak M anajemen akan berakhir apabila : 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 2) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia. 3) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a) P enyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktuyang telah ditetapkan; b) P enyedia berada dalam keadaan pailit; c) P enyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; (2) Kontrak

Klinis akan berakhir apabila : A. Kontrak Klinis akan berakhir dalam hal : 1) Bera khirnya jangka waktu kontrak , 2) apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan perbuatan : a) Pada saat kesepakatan kerja memberikan keterangan palsu dan atau dipalsukan, atau b) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, berjudi, atau; c) Mencuri atau menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya, atau; d) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, atasan, teman sekerja beserta keluarganya, atau; e) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan atau kesusilaan, atau; f) Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau memb iarkan dalam keadaan bahaya Rumah Sakit atau barang barang milik Rumah Sakit, atau; g) Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, membiarkan dirinya atau teman sekerja atau orang lain dalam keadaan bahaya, atau; h) Membuka dan atau menyebarluaskan rahasia Ruma h Sakit yang seharusnya dirahasiakan, atau; i) Mencema rkan nama baik Rumah Sakit , atau;

j) Meninggalkan tugas pekerjaan selama 3 (tiga) hari berturut turut tanpa ijin yang sah, atau; k) Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja, sedangkan ke padanya telah diberikan surat peringatan terakhir yang masih berlaku, atau; l) Lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan sedikitnya salah satu dari keadaan sebagai berikut : Kekacauan administrasi Kerugian financial Rusaknya barang inventaris Rumah Sakit Aulia Membahayakan keselamatan jasmani/jiwa dan atau menyebabkan cacatnya pasien. Menyebabkan pasien meninggal dunia. 3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana di maksud diatas , maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut kepad a PIHAK KEDUA secara tertulis ; 4) PIHAK KEDUA berhak mengakhiri perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perbuatan : Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam PIHAK KEDUA, keluarga atau anggota keluarga PIHAK KEDUA. Membujuk keluarga PIHAK KEDUA atau teman serumah PIHAK KEDUA melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau norma agama, atau; 2 (dua) kali tidak membayar upah PIHAK KEDUA PADA

WAKTUNYA. Tidak memenuhi syarat syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan kerja, atau; Memerintahkan PIHAK KEDUA untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja, atau; Memerintahkan bekerja walaupun d itolak oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan pada unit usaha lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. B. Kontrak Klinis berakhir dengan sendirinya apabila : 1) Dalam hal di luar kemampuannya, PIHAK pertama tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA. 2) PIHAK KEDUA meninggal dunia, atau ; 3) PIHAK KEDUA mengundurkan diri sukarela dan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan /di anggap mengundurkan diri. 4) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri selambat lambatny a dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pengunduran diri. C. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui perjanjian, maka permohonan

tersebut akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian ini dan dalam hal PIHAK PERTAMA setuju memperpanjang perjanjian ini, maka dalam waktu 1 (satu) minggu kedua pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian ; D. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak bermaksud memperpanjang perjan jian, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ; E. Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit PIHAK PERTAMA, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir ; F. Pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA akibat keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat 2 (dua) dan 6 (enam) pasal ini ; G. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, atatu berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 (dua) dan ayat 6 (enam) pasal ini, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah yang akan dibayarkan atau diterima sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG d r. M SYUKRI ,M PH Pembina NIP.19

660115 19 9603 1 003