Kembali Ke Paradigma Demi Kesejahteraan Rakyat

Kembali ke Paradigma Demi Kesejahteraan Rakyat Benny M. Chalik

Setiap kali akan dilaksanakan pemilu, seluruh petinggi-petinggi dan administratur negara sibuk menghimbau seluruh rakyat untuk ikut memilih wakilnya. Meningkatnya potensi jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya semakin membuat mereka khawatir. Meskipun sebenarnya bagi calon wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif yang penting adalah kemenangan yang sah dari jumlah pemilih berapapun, akan tetapi mungkin mereka merasa tidak nyaman jika kemenangan suatu partai atau capres hanya berdasarkan suara yang tidak mencapai 30 persen dari suara rakyat yang memiliki hak untuk memilih Meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya (golput), terbaca sebagai kecenderungan terbentuknya keengganan warga negara untuk ikut memilih wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Keengganan ini akan terasa semakin menggiris jika mendengar percakapan para pemilih sepulang dari Tempat Pengambilan Suara (TPS). Banyak dari mereka yang memilih karena calon mereka ganteng atau cantik, pandai bernyanyi, lucu, imut-imut, dan bukan karena program yang ditawarkannya. Tidak pernah terlintas sedikitpun sebelumnya bahwa dalam pemikiran rakyat telah secara kolektif bersepakat untuk membentuk negara seperti dalam pementasan ketoprak humor. Dengan pemeran yang memenuhi syarat fisik dan keahlian berlucu-lucu, mereka berharap akan memperoleh tontonan yang menarik selama lima tahun mendatang sehingga dapat mengurangi penderitaan mereka dalam menjalani kehidupan keseharian. Bahkan banyak di antara para cendekiawan yang dengan lantang mengatakan bahwa tuhan sedang sibuk mengurusi fluktuasi nilai tukar USD di Amerika, sehingga untuk proses penyelenggaraan pemilihan ini cukup diwakili oleh suara rakyat yang dianggap sudah menjadi suara tuhan. Tidak pelak lagi, kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi kosong karena tuhan tidak merahmati proses penyelenggaraan negara, sehingga dengan seketika iblispun mulai berfikir untuk ikut dalam penyelenggaraan negara. Pertanyaannya adalah mengapa tuhan pergi meninggalkan republik yang puas hanya dengan status negara berkembang dan setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah menjadi negara maju ? Jawabannya kita tidak tahu. Yang pasti, tuhan tidak menyukai republik ini penuh dengan permusuhan antara rakyat dengan negaranya.

Situasi Pembangunan Saat ini Tanpa bermaksud menurunkan rasa hormat terhadap siapa yang pernah dan akan menjadi pemimpin bangsa ini, pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisi yang memprihatinkan apabila dilihat dari standard kecukupan, kelayakan, dan kepantasannya. Pertanyaan sederhana yang mungkin dapat disampaikan kepada wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah apakah program pembangunan mampu memberikan jaminan kepastian ketersediaan bahan pokok, jaminan penggunaan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, jaminan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan setinggi-tingginya, serta jaminan keamanan dan ketertiban ? Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian program-program program pembanguan tersebut

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

1

merupakan kebutuhan primer bagi seluruh rakyat yang menjadi indikator kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara dalam memenuhi standard kecukupan. Dari pertanyaan tersebut setiap manusia Indonesia dapat menilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap ketersediaan bahan pokok, kepastian hukum, kebebasan beragama, kepastian memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, sampai kepada jaminan keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Sebagai ilustrasi, situasi yang sangat memprihatinkan dapat dilihat dalam pemberitaan adanya kekurangan suplai bahan pangan dan bahan bakar di daerah tertentu. Dengan berbagai dalih untuk menenangkan masyarakat dijelaskan oleh pihak pemerintah bahwa hambatan suplai bahan pokok lebih disebabkan oleh hambatan teknis. Akan tetapi secara nyata dan mencolok mata terlihat bahwa proses penyelenggaraan negara telah gagal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengalokasian sumberdaya keuangan secara optimal dalam keadaan normal maupun mendesak. Dalam hal ini, kegagalan yang paling krusial adalah terbukti bahwa pemerintah tidak mampu mengkaji dan melengkapi program pembangunan dengan berbagai skenario sehingga mengakibatkan kegagalan pemenuhan syarat kecukupan dalam penyelenggaraan negara. Kegagalan pemerintah dalam pembentukan skenario pembangunan yang mengakibatkan rendahnya pencapaian sasaran program pembangunan menjadi hal yang lumrah dan dapat dimaklumi oleh berbagai pihak, termasuk oleh aparat penyelenggara negara itu sendiri. Alasan klasik yang kemudian dimunculkan adalah keterbatasan keuangan negara, rendahnya capacity building pada masing-masing sektor, rendahnya infrastruktur, dan lain-lain yang tidak lebih hanya mengajak rakyat untuk menjadi lebih maklum terhadap situasi penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, kegagalan pembentukan skenario pembangunan lebih mengarah kepada belum terstrukturnya program pembangunan ke dalam arsitektur program yang menggambarkan hirarki penjabaran tujuan program sampai kepada tujuan kegiatan pembangunan. Hal yang tidak masuk akal dalam pemikiran awam di dalam masyarakat adalah bagaimana mungkin suatu negara yang merupakan institusi yang memiliki organisasi dan aturan main yang paling lengkap dari organisasi manapun yang berada di negara ini tidak mampu membentuk bank program dan kegiatan pembangunan yang secara historis dapat dipelajari kekurangan dan kelebihannya, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembentukan arsitektur program pembangunan secara integral, holistik, dan berkesinambungan. Luar biasa. Kalau tidak salah, ternyata selama ini rencana program pembangunan hanya berada dalam ingatan masing masing perencana dari setiap sektor dan selalu dimunculkan dalam bentukan duplikasi yang telah dipoles sana-sini. Lumrah saja jika rencana pembangunan nasional secara sektoral tidak bersifat holistik, terintegrasi dan bekesinambungan.

Rendahnya Tingkat Kepedulian Rakyat Sampai di titik bahasan belum terbentuknya arsitektur program yang menggambarkan belum terbentuknya pendekatan pembangunan secara holistik, integral, dan berkesinambungan menunjukkan rendahnya tingkat kepedulian dari perencana pembangunan sebagai penyelenggara negara. Mungkin tidak pernah terlintas dalam pemikiran bahwa pendekatan pembangunan secara integral, holistik, dan berkesinambungan merupakan karakterisitik inheren yang melekat dari hak rakyat untuk mendapatkan pencapaian hasil pembangunan setinggi-tingginya. Secara gamblang, apakah penyelenggara negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat untuk mendapatkan program pembangunan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, apakah

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

2

penyelenggara negera dapat menjaminkan bahwa program pembangunan antarsektor secara keseluruhan telah dikaji secara holistik sehingga mampu meningkatkan laju pembangunan keseluruhan sektor secara nyata dan berkesinambungan. Jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sedikit dari penyelenggara negara yang mampu menjawab secara gamblang hitam putihnya. Akan tetapi kecenderungan yang mungkin terjadi adalah berkumandangnya berbagai dalih-dalih yang memohon agar rakyat lebih mengerti dan memaklumi tentang keterbatasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Bagaimana mungkin rakyat bisa menjawab dalih-dalih penyelenggara negara yang harus secara kolektif menyampaikan pesan dan kesan melalui wakil rakyat yang telah menganggap dirinya berada di posisi superior dibandingkan rakyat yang berada jauh di posisi inferior. Kebenaran hakiki dari satu orang rakyat yang menyatakan pendekatan pembangunan secara integral, holistik, dan berkesinambungan merupakan karaktristik inheren yang samasama melekat pada program pembangunan dan hak rakyat, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan demikian akan dapat dihindarkan terjadinya pengabaian di dalam sidang-sidang panitia anggaran DPR yang sibuk memperdebatkan alokasi. Dengan hak penganggarannya, panitia anggaran DPR tampak sibuk menghitung ulang anggaran yang seharusnya dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas. Bagus kalau di setiap kepala panitia anggaran tidak berpikir miring untuk mulai memasukkan kepentingan perorangan atau kelompok, akan tetapi akan menjadi suatu kecelakaan yang tidak bisa dibayangkan apabila hak yang sedemikian besar menjadikan mereka lupa dengan kebenaran hakiki yang disampaikan walau hanya oleh satu orang rakyat. Konsekuensi logis adanya tindakan pengabaian hak rakyat baik sengaja atau tidak sengaja oleh penyelenggara negara akan berdampak terhadap peningkatan ketidakpedulian rakyat terhadap proses penyelenggaraan negara. Rakyat yang merupakan kelompok sasaran dari program pembangunan seketika bersikap pura-pura bodoh menanggapi pelaksanaan program pembangunan yang disampaikan kepada mereka. Lantas ketika penanggung jawab program kembali ke kantornya, mereka menertawakan program pembangunan yang sudah diragukan sebelumnya. Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering terjadi di lapangan. Ketidakpedulian masyarakat cenderung merupakan bentukan pemikiran kolektif diantara masyarakat secara internal yang sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara di satu sisi dan di sisi lain penyelengara negara juga tidak memberikan kepercayaan dan selalu meletakkan rakyat sebagai fihak yang menanggung resiko kegagalan. Bukankah petani padi yang tidak lulus sekolah dasar jauh lebih pandai menanam padi dibanding doktor agronomi dari universitas yang terkenal sekalipun. Sedikit sekali dari penyelenggara negara yang memahami bahwa seorang doktor hanya lebih pandai menduga dampak kegiatan dan interaksi satu kegiatan dengan kegiatan lain. Sebaliknya seorang petani jauh lebih mampu untuk menghasilkan produksi sebagai bentuk akibat dari pelaksanaan kegiatan itu. Program pembangunan yang secara potensial sudah mengandung resiko kegagalan yang besar pada awalnya akan menjadi semakin besar resiko kegagalannya ketika program yang disodorkan oleh penyelenggara negara tersebut bukan merupakan program yang bersumber pada aspirasi lokal masyarakat setempat. Dengan kata lain, program pembangunan yang disodorkan bersifat tidak dapat diadaptasi dan tidak sesuai dengan karakteristik lokal. Dari situasi ini, bagaimana mungkin suatu program mampu meningkatkan perikehidupan rakyat.

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

3

Kegagalan satu program pembangunan yang diikuti kegagalan program pembangunan lainnya secara langsung atau tidak langsung akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara. Diawali dengan satu kekecewaan baik dari pihak masyarakat maupun penyelenggara negara, mulai muncul kebekuan diantara masyarakat dengan penyelenggara negara. Hubungan keduanya tidak jauh berbeda dari dua saudara yang kemudian berkomunikasi hanya karena adanya keharusan untuk berbasa basi. Adanya hubungan yang sarat dengan persyaratan antara penyelenggara negara dengan rakyat memposisikan seolah-olah ada rasa permusuhan di antara keduanya. Di dalam telinga rakyat selalu diperdengarkan begitu banyak keterbatasan yang dimiliki negara untuk mengurus rakyatnya. Belum pernah terdengar dalam sepuluh tahun ini ada pemimpin yang berfikir bahwa negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, dan bukan sebaliknya rakyat yang kemudian diperas untuk mencapai kejayaan negara. Menara gading.

Hilangkan Kecurigaan Terhadap Rakyat Banyak kecurigaan negara terhadap rakyat yang terjadi sehari-hari. Salah satu hal paling menggelitik adalah ketetapan Know Your Customer (KYC) yang diterapkan oleh perbankan terhadap nasabahnya. Apakah pernah terpikir oleh penyelenggara negara tentang budaya Indonesia yang menyimpan uang di bawah bantalnya karena menghindari praktek riba di dalam bank ? Apakah juga terfikir oleh mereka bahwa pejabat-pejabat tinggi dengan status pegawai negeri dan tentara yang memiliki harta bertumpuk-tumpuk adalah anak petani miskin di pinggiran kota ? Jika berfikir dari sisi itu, agaknya penyelenggara negara telah melakukan tindakan yang mencurigai warga negara sebagai pelaku kejahatan pencucian uang. Tidak pernah terpikir oleh penyelenggara negara yang pandai-pandai bahwa hanya sebagian kecil manusia Indonesia yang mengenal sistem perbankan. Banyak dari mereka yang masih ragu-ragu dan malu-malu untuk masuk ke dalam bank karena mereka merasa orang kecil yang memiliki uang tidak seberapa. Lantas kemudian setelah mereka menekan keraguannya, pihak bank menyodorkan formulir KYC dengan pandangan datar menggiris. Apakah penyelenggara negara mengetahui tentang perasaan nasabah yang merasa dicurigai bahwa memiliki uang banyak dengan wajah orang kampung adalah terasa seperti seolah-olah ikut partai terlarang. Rasanya kok tidak pantas bagi suatu negara untuk memperlakukan rakyatnya seperti calon maling atau maling. Bukankah penyidikan terhadap kejahatan akan menjadi absurd jika dimulai dari kepemilikan uangnya dan bukan dari indikasi kejahatannya ? Mungkin ini bisa saja terjadi di amerika atau negara maju lainnya. Akan tetapi di tanah nusantara ini kekuatan penerapan aturan keluarga dan adat masih melekat pada setiap manusianya sehingga belum pantas untuk dilakukan hal seperti ini. Apakah dapat dibenarkan jika bank umum sebagai penjual jasa kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan anti azas praduga tak bersalah kepada nasabah yang akan menyetorkan dan mengambil uang dalam jumlah besar ? Bukankah penegak hukum saja dilarang untuk melakukan praktek seperti ini ? Jika memang PPATK mempunyai hak sepeti ini, kanapa tidak dileburkan saja ke dalam kepolisian ? Inilah susahnya bagi masyarakat untuk memahami cara berfikir negara yang telah memposisikan diri sebagai musuh rakyat. Anehnya kenapa sewaktu sebagian kelompok masyarakat meminta ijin demonstrasi kepada polisi tidak dipertanyakan inisiatif siapa, siapa yang mendanai, dan bagaimana sangsinya jika demo tersebut memang didanai oleh seseorang atau kelompok tertentu ? Kalau

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

4

memang terbukti demontrasi tersebut merupakan suatu tindakan aspiratif rakyat yang murni, maka perlu diijinkan dan didukung. Akan tetapi apabila demonstrasi tersebut hanya melulu demi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu yang berani mendanai, artinya rakyat akan dirugikan dengan dampak demonstrasi, seperti kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban, rendahnya rasa aman di sekitar lokasi demontrasi, serta tingginya potensi kerusuhan yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaiannya. Mungkin negara takut berhadapan dengan orang banyak. Di satu sisi takut dianggap melanggar HAM dll, sedangkan disisi lain akan bersikap angkuh terhadap perorangan yang berdemonstrasi di depan kantor. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa negara takut sekali jika masa berkumpul dan melakukan demonstrasi yang mungkin berakhir dengan kerusuhan. Bukankah ini sikap bermusuhan yang baru akan berfikir keras setelah musuh lainnya mulai mengancam. Lantas bagaimana dengan seorang pendemo yang berdiri berhari-hari di depan kantor terdemo. Mungkin karena tidak ada ijin demonstrasi, si orang tadi langsung di tangkap dan diperiksa secara intensif. Apakah sikap seperti ini dapat disebut arogansi penyelenggara negara terhadap rakyatnya ? Seperti dalam ketoprak humor, arogansi seperti ini mungkin dapat digolongkan ke dalam upaya persuasif negara dalam memposisikan rakyat di depan hukum berdasarkan kuantitasnya. Inti masalahnya adalah bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat sepenuhnya dan setinggi-tingginya mampu menghormati rakyat. Apakah memang sulit bagi penyelenggara negara untuk menghargai kebenaran hakiki walaupun hanya disampaikan oleh satu orang saja ? Ataukah memang dibutuhkan mekanisme ancam mengancam antara rakyat dengan negara sehingga sesuatu perkara dapat berjalan dengan semestinya ?

Kembali ke Paradigma Demi Kesejahteraan Rakyat Jika mengingat proses seorang mahasiswa menyusun skripsinya, akan tampak dengan jelas bahwa setiap mahasiswa akan berusaha menyamakan kesimpulan dengan tujuan penelitiannya. Keputusan calon sarjana untuk melakukan hal tersebut semata-mata hanya berusaha menghindari kesulitan yang mungkin muncul apabila tujuan dengan kesimpulan dalam skripsinya berbeda. Akhirnya keputusan mahasiswa-mahasiswa ini menjadi budaya dalam penulisan skripsi, bahwa hipotesis yang diajukan dalam tujuan penelitian harus tercapai dengan cara dan alasan apapun sehingga tidak mengakibatkan kesimpulan yang berbeda. Budaya ini terus terbawa dalam diri seorang sarjana yang kemudian menjadi petinggi negara. Untuk mengurangi kerumitan dalam menjelaskan paradigma demi setinggi tingginya kesejahteraan rakyat, maka paradigma tersebut dialihkan kepada setinggi-tingginya kejaaan negara. Menurut mereka tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua paradigma tersebut. Bahkan akan lebih mudah untuk menjelaskan pencapaian negara melaksanakan program, karena sudah ada patokan dari lembaga-lembaga keuangan bilateral dan multilateral yang memberikan asistensi teknis dalam pelaksanaannya. Mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa paradigma demi kejayaan negara adalah outcome sekunder yang merupakan interaksi dampak yang bersumber pada outcome primer demi kesejateraan rakyat. Jangan kemudian di lakukan by- pass, karena indikator yang digunakan untuk menilai kedua paradigma tersebut berbeda pendekatannya. Dalam hal ini, pendekatan indikator paradigma demi kesejahteraan rakyat lebih bersifat inward looking, sebaliknya paradigma demi kejayaan negara lebih kepada outward looking.

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

5

Prinsip dasar dalam paradigma pembangunan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi kesejahteraan rakyat merupakan penetapan kebijakan yang didasari oleh misi dan strategi pembangunan nasional yang berorientasi ke dalam, yaitu kepada pembangunan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu disadari se sadar-sadarnya oleh seluruh komponen bangsa bahwa visi yang diterjemahkan ke dalam misi dan strategi pembangunan nasional tersebut harus difahami dalam bentuk yang menyeluruh dan terkait satu sama lain. Berdasarkan logika dasar pembentukannya, paradigma pembangunan yang setinggi tinginya bagi kesejahteraan rakyat adalah bentuk permintaan rakyat terhadap hasil pembangunan sebagai pemenuhan dasar kebutuhan bagi seluruh rakyat. Artinya, bentuk permintaan rakyat akan bersifat strategis dan akan sangat menentukan perjalanan dan perkembangan bangsa dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagai contoh, program keamanan pangan memiliki nilai strategis tertinggi dalam jangka pendek, yang selanjutnya diwujudkan dalam program ketahanan pangan di dalam jangka menengah dan panjang. Selanjutnya sebagai konsekuensi logis bagi pencapaian tujuan program keamanan dan ketahanan pangan, perlu dibentuk program perluasan bidang usaha dan penyerapan tenaga kerja yang didasarkan pada pertimbangan yang mendalam terhadap pengembangan keunggulan kompetitif terhadap daya saing produksi nasional di pasar internasional. Dengan demikian, secara paralel antara satu sektor dengan sektor lainnya membentuk subprogramsubprogram yang saling melengkapi dan tidak bersifat tumpang tindih. Sampai di titik bahasan ini, penerapan paradigma pembangunan demi setinggi-tinggi kesejahteraan rakyat akan semakin luas dan panjang. Menurut hemat saya, setiap pengambil keputusan yang ada di republik ini mengerti dengan pasti dengan apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun demikian, dengan telah terbentuknya kesepakatan publik untuk kembali ke paradigma pembangunan demi setinggi-tingginya kesejahteraan rakyat akan lebih mudah merapatkan barisan program pembangunan kedalam format pencermatan hati nurani rakyat.

Penutup Bagi rakyat republik ini tidaklah penting siapa yang menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif, akan tetapi yang terpenting adalah wakil-wakil tersebut benar-benar memahami apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai dasar paradigma pembangunan demi setinggi-tingginya kesejahteraan rakyat dan bukan apa yang diinginkan masyarakat yang selama ini dijadikan dasar paradigma pembangunan demi kejayaan negara. Dengan memahami apa yang dibutuhkan rakyat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tidak akan banyak mengalami hambatan yang bersumber dari ketidakpedulian dan ketidakpercayaan masyarakat, sehingga secara sungguh sungguh dapat dilakukan pembangunan sepenuhnya bagi dan bersama sama seluruh rakyat republik.

Private Doc. - Sitting in a dream – 6 januari 2009

6