Kelompok 8 (mata Kuliah Kewarganegaraan).docx

TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Muchamad Taufiq,S.H.,M.H.

KELOMPOK 8 1. DITA ANGGRAENI

( 218133076 )

2. YAYUK WULANDARI

( 218133094 )

3. IVADATUL MAGHFIROH

( 218133142 )

4. DIAH SASI PUTRI ANGGRAENI

( 218133105 )

5. ARIFATUS SHOLEHA

( 218133113)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) WIDYA GAMA LUMAJANG Jl. Gatot Subroto No. 04 Telp. (0334) 881924 2018

MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN BAB II 1. KEWIRAAN Meskipun kata “kewiraan” sering didenging-dengungkan namun banyak kalangan yang masik belum tepat dalam memahami arti “kewiraan” itu sendiri. Kewiraan idalah sadar dirinya setiap warga negara agar tiap waktu, rencana dan aktifitasnya selalu berkesadaran

dan

berkesiagaan

demi

negara dengan

sikap

Patriotik. Sikap yang patriotik, yakni melihat dengan tajam dan teliti masalah yang dihadapi seara nasional, baik dalam bentuk kerawanan maupun dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan baik bagi keselamatan, kelestarian, dan kepentingan bangsa dan negara. Negara-negara lainpun mempunyai konsep dan cara pendidikan tersendiri untuk hal tersebut, bahkan lebih ekstrim dalam bentuk Wajib Latih Militer. Kata Ke-Wira-an dapat dipahami sebagai suatu upaya progresif agar orang mampu berjiwa perwira. Jiwa perwira dimaksudkan

adalah

berjiwa

antisipatif

terhadap

Ancaman,

Tantangan, Hambatan dan Gangguan apapun terhadap eksistensi negara-bangsanya. Imbuhan “Ke” pada kata kewiraan berarti ’Kemampuan’ sekaligus ‘Kebijakan’ dari seorang ’Wira’ dimana wira bermakna juga ‘Patriot’ (berarti pahlawan/pembela) dari ‘Patria’ (berarti Tanah Air). Maka “Kewiraan” berarti “Kesadaran bersikap ksatria membela Tanah Air”. Membela Tanah Air tidak perlu mengangkat senjata sebagaimana masa perang kemerdekaan. Banyak cara untuk membela Tanah Air, baik melalui keahlian

maupun ketrampilan dari bidang Ilmu tertentu untuk meningkatkan kualitas fisik dan non-fisik aspek-aspek kehidupan masyarakat, upaya lainnya dalam ber-budaya, ber-kesenian, dan ber-olahraga. Sejak dahulu kala selalu ada kerawanan akan eksistensi suatu Kerajaan atau Negara, Kerawanan didefinisikan sebagai titiktitik kelemahan yang terdapat dalam kehidupan manusia dan masyarakat diberbagai

aspek

dan

sektornya dengan

akibat

mempermudah datangnya Ancaman, Gangguan, Tantangan, dan Hambatan terhadap usaha menghayati suatu paham/ideologi negara (paham yang menyebabkan orang-orang relatif berpersepsi sama

terhadap

diri

dalam

menegara-bangsa

dan

tujuan

negaranya). Sedangkan ancaman didefinisikan sebagai tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan bersifat konseptual, baik tertutup maupun terbuka yang bertujuan untuk mengubah

kesatuan,

paham/ideologi

maupun

menggagalkan

pembangunan nasional. Gangguan diartikan sebagai tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual, dan berasal dari luar diri sendiri, yang bersifat merongrong

kesaatuan,

paham/ideologi.

Hambatan

diartikan

sebagai tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual, dan berasal dari luar diri sendiri, dalam arti tidak mengamalkan makna kesatuan, paham/ideologi, dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Tantangan adalah tindakan, potensi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan diri. Ada kewiraan

pertanyaan

menggelitik

yaitu

“

Mengapa

penting untuk dilaksanakan ?

“

terhadap

pertanyaan ini terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan yaitu :

Pertama, alasan Sejarah. Sejarah nasional sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 mencatat bahwa telah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang membahayakan

kelangsungan

negara

kesatuan

RI.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut jika diselidiki mendalam disebabkan

oleh

bebrapa faktor,

diantaranya ialah

Ideologi

Komunis, Liberal dan dampak politisnya, rasa frustasi seperti dilakukan oleh PRRI/ atau DI/ TII dan pertentangan masalah pembangunan. Kedua, kepentingan mengemban tugas ke masa depan Peristiwa dan pengalaman serta terjadinta pemberontakanpemberontakan tersebut membuat bangsa Indonesia menjadi sadar, betapa besar bahaya yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita oleh rakyat. Oleh karena itu, kewaspadaan sejak dini diusahakan agar peristiwa-peristiwa yang membawa penderitaan dan kesengsaraan rakyat, tidak terulang kembali. Hal ini tentu saja tidak hanya dilakukan dengan kesiapan dan kewaspadaan terhadap apa yang akan dan bisa membahayakan bangsa dan negara pada waktu mendatang ataupun dengan sekadar tindakan represif kalau perlu, tetapi

terutama

dengan

menggali

akar

penyebabnya

untuk

dipecahkan, serta menjaga jangan sampai kita sendiri menciptakan suatu kondisi yang rawan serta mengundang peristiwa-peristiwa semacam itu terjadi kembali. Disamping itu, harus disadari bahwa pemberontakan-pemberontakan

itu

bukanlah

peristiwa

yang

insidentilatau tergantung pada perorangan, tetapi benar-benar dilakukan dalam kelompok masyarakat dan dalam satuan sosial yang tidak kecil dan tersebar dikepulauan Nusantara ini, dengan

perencanaan yang terarah, dengan organisasi dan koordinasi yang cukup rapi, serta dilandasi dengan motivasi dan paham ideologi yang jelas, dan tidak sekadar berada pada permukaan saja. Jelas bahwa kewaspadaan harus dibekali dengan pemahaman yang tegas tentang kerawanan-kerawanan yang ada dalam tubuh bangsa, dan didukung oleh semangat yang tinggi, serta didasari keyakinan yang mantap atas ideologi pancasila. Pertanyaan menggelitik berikutnya adalah “ Siapakah yang harus mempuntai karakter seorang wira ? “. Setiap warga-negara, apalagi yang telah mengenyam Pendidikan Tinggi harus disertai dengan tindakan ilmiah. Bagi kalangan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, karakter sebagai Perwira Patriot harus diaktualisasikan secara benar, implisit tersirat dari pentingnya keterbukaan informasi dan tujuan Reformasi (dalam hal reformasi Indonesia untuk menghadapi dampak negatif Globalisasi). Berbagai masalah yang rumit sebelum, sekarang, dan masa mandatang telah menyebabkan perubahan yang berpotensi untuk meningkatkan diversitas dalam suatu negara. Hal tersebut memicu terbentuknya assosiasi baru dalam kelompok-kelompok masyarakat yang juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan sekuritas. Timbulnya hal itu dapat terjadi dengan adanya kekerasan individual, keluarga, lembaga, subnasional dan supranasional yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan, terutama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dengan memanfaatkan politik. Munculnya perbedaan persepsi diantara supra dan infra struktur maupun antar generasi pemikir dan elit-elit politik domestik, serta persepsi sipil-militer, masih merupakan problem yang harus dibedah dalam koridor transparansi atau keterbukaan yang biasanya selalu dilawankan dengan stabilitas politik maupun

status quo.

2. HUKUM NEGARA Term “Negara” dan Hukum” senantiasa terkait dan sulit dipisahkan .salah satunya kita mengenal istilah “Hukum Negara” yaitu hukum yang mengatur segala macam hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagianya. Hukum negara juga mengatur tentang bentuk & susunan negara, menentukan tugas dan kewajiban alat kelengkapan negara. Negara merupakan persekutuan hukum yang letaknya dalam

suatu

daerah

TERTENTU,

mempunyai

KEKUASAAN

TERTINGGI, guna menyelenggarakan KEPENTINGAN UMUM dan KEMAKMURKAN BERSAMA Pendapat para ahli tentang unsur unsur negara dapat disimpulkan secara sederhana menjadi 3 unsur mutlak suatu negara yaitu : 1. Daerah tertentu 2. Rakyat 3. Pemerintahan Daerah tertentu dimaksudkan

adalah

wilayah hukum

negara kesatuan republik Indonesia terdiri atas daratan, lautan dan udara. Daerah daratan adalah batas batas yang telah di tetapkan dengan perjanjian-perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Dalam lingkungan daerahnya sendiri setiap negara mempunyai kekuasaan penuh, yaitu mempunyai kedaulatan penuh / souvereiniteit yang tidak boleh diganggu gugat oleh negara lain. Daerah lautan atau perairan yang dimiliki oleh negara tidak serta merta memiliki kedaulatan penuh ,misalkan terdapat lautan bebas / mare liberium di Samudera Hindia yang artinya di lautan ini negara mana pun bebas melakukan aktifitas. Namun jika lautan itu terletak diperbatasan suatu negara maka terdapat ketentuan

khusus , inilah yang di sebut dengan “ lautan wilayah atau lautan teritorial ”. Terkait lautan ini kita mengenal istilah Zona Ekonomi Eksklusif yang bagi negara Indonesia sepanjang 12 mil laut diukur garis dari pulau terluar. Dalam daerah lautan teritorial berlaku peraturan-peraturan dari negara yang bersangkutan sehingga daerah lain harus tunduk dan menghormati kedaulatanya. Halnya

daerah

udara

suatu

negara

juga

memiliki

kedaulatan. Terdapat wilayah udara di atas wilayah suatu negara yang negara lain tidak boleh mengganggu gugat kedaulatan tersebut, misalnya dengan terbang tanpa ijin dari negara yang mempunyai wilayah udara itu. Terkait rakyat dalam suatu negara kita mngenal istilah Nasionaitelit / kebangsaan yaitu keanggotaan seseorang dalam negara. Dalam hal ini kita mengenai 2 azas yang harus diperhatikan untuk menentukan kebangsaan seseorang. Dua azas dimaksud adalah : 1) Azas Keturunan (ius sanguinis ) Azas ius sanguinis ialah cara menentukan kebangsaan seseorang berdasarkan kebangsaan orang tuanya ( laki- laki ). Misalkan orang tua laki laki kebangsaan China maka anakanaknya adalah berkebangsaan China. 2) Azas Kedaerahan / Teritorial ( ius soli ) Azas ius soli adalah cara menentukan kebangsaan seseorang berdasar

tempat

/

negara

kelahirannya

kebangsaan orang yang melahirkan.

tanpa melihat

Azas

ius soli ini digunakan oleh negara Indonesia , sementara

negara negara lain ada yang menganut azas kedua-duanya. Akibat penerapan 2 macam azas diatas menimbulkan 2 istilah pula terkait status kebangsaan seseorang, yaitu: 1) BIPATRIDE yaitu orang-orang yang mempunyai kebangsaan ganda. Misalkan menurut hukum Belanda yang menggunakan azas ius sangguinis , jika terdapat

orang belanda yang

melahirkan anak di negara INGGRIS

maka menurut hukum

Belanda

anak yang dilahirkan itu berkebangsaan BELANDA

namun menurut hukum Inggris yang menggunakan azas ius soli maka anak yang di lahirkan itu berkebangsaan inggris. 2) APATRIDE yaitu orang-orang

yang

tidak mempunyai

kebangsaan apa pun. Misalnya orang yang masuk menjadi anggota tentara negara lain sedangkan ia tidak memperoleh nasionaliteit dari negara yang bersangkutan. Unsur ke- 3 suatu negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Dalam pembahasan ini penambahan ”berdaulat” menjadi penting dewasa ini karena pemerintahan yang berdaulat berarti telah melalui proses politik yang sesuai dengan undangundang

dasar

suatu negara dan pemerintah yang berdaulat

artinya keberadaan telah di terima oleh negara-negara lain dalam percaturan dunia internasional. Pemerintahan yang berdaulat menjadi salah satu unsur mutlak suatu negara karena diamnya orang-orang di wilayah tertentu jika tidak diorganisir dalam suatu bentuk pemerintahan yang dapat

menimbulkan suatu kekuasaan untuk melakukan

pengaturan maka arti negara menjadi gugur. Melalui pemerintahan kekuasaan suatu negara dijalankan dan dilaksanakan.

MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN BAB III Pembahasan kewarganegaraan pada Bab III ini memfokuskan pada pengertian dan pemahaman 4 issue pokok yaitu : Demokrasi, Sistem Pemerintahan Negara, Hak Azasi Manusia dan Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Demokrasi sejak dahulu telah menjadi isue dunia dan tidak pernah habis untuk di bahas dan di kaji penerapannya. Disisi lain pengetahuan tentang berbagai macam sistem pemerintahan negara serta pemahaman sistem pemerintahan negara Indonesia menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat dan mahasiswa guna memantapkan

khazanah pengetahuan diri serta pemahaman yang

benar terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan politik yang sangat cepat menjadikan keberadaan Hak Azasi Manusia (HAM) menepati posisi yang urgent terkait dengan kemampuan negara untuk menjaga serta melindungi hak-hak dasar negaranya. Sementara di sisi lain tidak jarang pemenuhan HAM dan penegakan HAM di Indonesia menjadi problematika yang dilematis jika dihubungkan dengan kewajiban warga negara yang Tan Hanna Darma Mangrva ketika di hadapkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Fenomena globalisasi mempertemukan crosing paradigma masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda bangsa indonesia ini jika di kaitkan dengan simbol-simbol keindonesiaan kita. Akhirnya menjadikan

kita

bertanya-tanya,

“Masihkah

diperlukan

pendidikan pendahuluan bela negara bagi mahasiswa dan

pemuda kita ? “. Kita sepakat tentunya dalam pembahasan ini akan menemukan pencerahan atas 4 issue pokok ini. 1. Demokrasi 2. Sistem Pemerintahan Negara 3. Hak Azasi Manusia 4. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

GEOPOLITIK Geographycal Politic Rudolph Kjellen-Swedia

AJARAN KARL HAUHOFER 

Lebensraum ( ruang lingkup-living space )



Autarki



Pan-region ( perserikatan wilayah )



Kekuatan darat vs lawan kekuatan laut



Daerah perbatasan Geo ad neg di bumi Dokt perkemb pol atas dsr hub dg bumi Ilmu ttg oganisma pol dr ruang susunanx Land ilmiah utk tindakan pol dr...........

ME7 INDONESIA EKSIS 

KUAT LAHIR BATIN



BERTINDAK & BERSIKAP AKTIF

KESATPER-MENUNGGAL MANUNGGAL DIBIDANG 1. WILAYAH

7. BUDAYA

2. BANGSA

8. HANKAM

3. IDEOLOGI

9. PISIKOLOK

4. POLITIK

0. BERKESEIMBANGAN

5. EKONOMI 6. SOAL

KELENGKAPAN ORGANISASI 1. APARTUR NEGARA 2. KESADARAN POLITIK MASYARAKAT & 3. PERS 4. PARSIPASI RAKYAT

SIMPULAN 1. WANUS AD CARA PANDANG SUATU BANGSA SUATU BANGSA TTG DIRI &LINGK YG DIDSARKAN PD FALSAFAH & IDEOLOGI YG DIANUTNYA, SEJARAHNYA & LINGKUNGAN ALAMNYA. WANAS BGSA INDONESIA ADL WANUS .

2. WANUS AD CR PAND BASA IND YGTLH BERNEG TTG DIRI & LINGK YG DIDSARKAN PD PANCASILA & UUD 1945, SEJARAHNYA & LINGK & ALAMNYA

3. ISTILAH WANUS DIVETUSKAN DLM SEMINAR HANKAM 1966 SBG WAWASAN KEKUATAN AGR DPT MENGINTEGRASIKAN DOKTRIN MASING2 ANGK MJD DOKTRIN ANGK YG INTEGRAL DATUR DHARMA EKA KARMA

4. ISTILAH WANUS DIPAKAI UNTK KONSEPSI KEPULAUAN & KONSP NEG KEP YG DICETUSKAN 1957, DIPAKAI 1966_ _ _ _ KONSEPSI NUSANTARA MJD BAG DR WANUS

WANUS SBG WASBANGUN DG TAP MPR : IV/1973JO IV/1978 JOII/1983

GEOPOLITIK AD BG DR WANUS. AD POL YG DIPENG OLEH ASPEK GEOGRAFI

HAN NAS SANGAT ERAT DG WANUS

Daftar Pustaka Agazzi, Evandro 1991, Traditional Culture , phylosofi and the Future of

Humanity, keynote speech pada “International Philosophycal Congress” Jakarta. Aristoteles, 1943. Politics, Buku I, terjemahan Benyamin Jowett, New York Hadi, Hardono 1994, Hakikat & Muatan Filsafat pancasila, Kanisius, Yogyakarta. Hartono ,Prof.Dr .C.F.G.S.H., 1991. Politik Hukum menuju suatu sistem

Hukum Nasional ,Alumni,Bandung. Kaelan, Prof.Dr,MS., 2009. Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta Kansil,

dan

Cristine.S.H.,MH.,2011.

Empat pilar Berbangsa dan

Bernegara, Rineka Cipta ,Jakarta. Kencana,Drs.H.Inu Syafie,M.Si.,dkk 2002.Sistem politik Indonesia,Refika Aditama, bandung. Sutrisno, Drs.Slamet,Msi.,2006.

Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi

Offset, Yogyakarta. Tjahjadi, S.P. Lili, 1994. Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang

Etika dan Imperatif Kategoris ,Kanisius ,Yogyakarta.

W.Friedmann,1990.Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-

teori Hukum (Susunan I), penerbit Raja wali Pers ,Jakarta. _____________,

1990. Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis

dan Problema Keadilan (Susunan II), Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. ______________, 1994. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Laboratorium Pancasila IKIP Malang. ______________, 2010.Panduan Permasyarakatan UUD NRI 1945 Skretariat jenderal MPR RI Materi Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 Materi Sosialisasi Putusan MPR RI

DAFTAR REFERENSI UNDANG-UNDANG UU Dasar NRI Tahun 1945 UU Nomor 17/ 2007 : RPJPN Tahun 2005-2025 UU Nomor 32/ 2004 :Otonomi Daerah UU No. 28/1999 Anti KKN UU No. 5/1999 Anti Monopoli UU Nomor 22/1999 :Otonomi Daerah