Kekuasaan_kehakiman.docx

KEKUASAAN KEHAKIMAN Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di Indonesia, terdapat 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaa. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung, dalam Pasal 24 A UUD 1945, memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 24 C UUD 1945, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan, Komisi Yudisial, dalam pasal 24 B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Batasan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU no.4 tahun 2004 yang menggantikan UU no.14 tahun 1970. Pasal 1 UU no.4 tahun 2006 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya Negara Hukum RI. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannnya. Akan tetapi kebebasannya tidak mutlak , tidak ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasaan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (principle of good judicature) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pasal 2 UU 14/1985 pengertian Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.” Sedangkan dalam, Pasal 1 UU 8/2011 pengertian Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA dan MK memegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERBEDAAN Kewenangan menurut UUD 1945

MAHKAMAH AGUNG 1. Mengadili pada tingkat kasasi 1. 2. Menfuji peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang 2.

Pencalonan Hakim

Jumlah hakim

MAHKAMAH KONSTITUSI Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenagannya diberikan oleh UUD 3. Memutus pembubaran parpol 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPRunruk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Jumlah hakim paling banyak 60 orang

9 hakim MK ditetapkan oleh presiden yang diajukan masingmasing oleh, 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh presiden Jumlah hakim 9