Kegiatan Usaha Bank Syariah.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mudharabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dalam lembaga perbankan syari’ah itu, Mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syari’ah. Apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional, sejatinya, dari term Mudharabah ini. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian mudharabah? 2. Apa saja rukun mudharabah ? 3. Bagaimana syarat-syarat dan akad mudharabah? 4. Bagaimana perkembangan sistem mudharabah? 5. Bagaimana penjelasan dari deposito ? C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan tentang pengertian mudharabah. 2. Menjelaskan tentang rukun mudharabah. 3. Menjelaskan tentang syarat dan akad mudharabah 4. Menjelaskan tentang mudharabah 5. Menjelaskan tentang deposito

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Almuslih dan Ash-Sahwi 2004). Sebagai bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), bisa disebut sahibul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut mudhorib, untuk melakukan aktifitas produktif bahwa dengan syarat hasil keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Sahibul mal adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau enterpreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis,tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengeloloa kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang sudah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian yang dikarenakan kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengelola. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi ikut menyertakan tenaga dan keahliannya, dan tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.kesediaan pemilik dana atas resiko apabila terjadi kerugianmenjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

2

B. Rukun Mudharabah 1) Sahibul mal adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau enterpreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis,tetapi tidak memiliki modal. 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dhorobah), dan keuntungan (ribh) 3) Sighah, yaitu Ijab dan Qabul

C. Syarat-syarat Mudharabah 1) Modal harus berupa uang 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya 3) Modal harus tunai bukan hutang 4) Modal harus diserahkan kepada mitr kerja Dan adapun syarat lain mudharabah 

Muqaiyyadah on balance sheet (executing): Pemodal menetapkan syarat; Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan; Bank menerbitkan investasi khusus; dan Bank memisahkan dana.



Muqaiyyadah on balance sheet (channelling) Penyaluran langsung ke nasabah Bank menerima komisi Bank menerbitkan bukti investasi khusus Bank mencatat di rekening administrasi Dan ada juga beberapaa syarat pokok mudharabah menurut Usmani (1999)

antara lain sbb: a)

Usaha mudharabah.

b) Pembagian keuntungan. c)

Penghentian mudharabah.

3

D. Akad Mudharabah Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baikuntuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah. Dan adapun bentuk-bentuk akad mudharabah antara lain:

Mudorobah bilateral (sederhana)Mudharabah bilateral adalah bentuk mudharabah antara satu pihak sebagai shahibul mal dan satu pihak lainsebagai mudhorib. a)

Mudharabah multilateral Mudhoroha imultilateral adalah bentuk mudharabah antara beberapa pihak

sebagai shahibul mal dan satu pihak lain sebagai mudhorib. b) Mudharabah bertingkat (Re-mudharabah) Mudharabah bertingkat adalah bentuk mudorobah antara tiga belah pihak. Pihak pertamaa sebagai sahibul mal, pihak kedua sebagai mudorib antara, dan pihak ketida sebagai mudorib akhir.

E. Perkembangan sistem mudharabah Perkembangan Bank yang menggunakan prinsip syariah diberbagai negara sebagai suatu perbandingan. Negara-negara yang dimaksud, menggunakan sistem mudharabah adalah sbb: a) Pakistan Pakistan merupakan

salah satu negara yang menjadi pelopor di bidang

perbankan syariah pada awal Juli 1979 sehingga sistem bunga di hapuskan dari operasiaonal tiga institusi, nasional investment (unit

trust ).pada tahun 1981

seiring dengan berlakunya undang-undang perusahaan mudharabah dan murabahah di pakistan,maka mulai beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh pakistan yang menggunakan sitem bagi hasil. Pada awal tahun

4

1985 seluruh sistem perbankan pakistan dikonversi untuk mengikuti sistem perbankan syariah. b) Mesir Bank Syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank, mulai beroperasi pada Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil yang mengesankan dengan total aset sekitar $2.000.000.000; AS.pada tahun 1986 dan tingkat keuangan sekitar $106.000.000.000; AS.

c) Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) Faisal Islamic Bank of Kibris (Siiprus) mulai beroperasi pada bulan Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic investment corporation

yang memiliki dua

cabang, yaitu cabang di Siprus dan cabang di Istambul. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa,pabrik dan sekolah dengan menggunakan

kantor kas

(Mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan dari warga masyarakat.

d) Kuwait Kuwait Finance House (KFH) didirikan pada tahun1977 dan sejak mulai beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi Perbankan Islam dimaksud, memiliki puluhan cabang yang menunjukan perkembangan yang cepat selama dua tahun, yaitu tahun 1980-1982 dana masyarakat yang telah terkumpul meningkat dari sekitar KD. 199 juta menjadi KP 474 juta pada akhir tahun 1985, sehingga mempunyai total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih KD 17 juta (satu dinar Kuwait ekuivalen dengan 4-5 dolar AS)

e) Uni Emirat Arab Dubai Islamic Bank (DIB) merupakan salah satu pelopor perkembangan Bank Syariah di Uni Emirat Arab. DIB berdiri pada tahun 1975 yang mempunyai investasi di bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial.

5

Selama beberapa tahun beroperasi maka para nasabah telah menerima keuntungan yang lebih besar di banding dengan bank konvensional.

f) Malaysia Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.Didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal merupakan milik pemarintah Federal hingga akhir tahun1999. Di negeri Jiran Malaysia di samping full pladge islamic banking. Pemerintah malaysia juga memperkenankan sistem window yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional yang mempunyai kemiripan dengan pelaksanaan unit layanan syariah pada bank-bank konvensional di indonesia.

g) Bahrain Bahrain merupakan off-shore banking terbesar di timur tengah.Bahrain didiami penduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per-Desember 1999) tumbuh sekitar 220 lokal dan off-shore banks. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah City Islamic Bank of Bahrain (Anak perusahaan City Corp NA), Faisal Isamic Bank of Bahrain, dan Barokah Bank.

h) Iran 1) Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sejak rebvolusi Islam Iran yang di pimpin oleh Ayatullah Khumaini pada tahun 1979. Namun, mulai perkembangan dalam artiriil sejak tahun 1984. 2) Berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang disetujui oleh pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut di keluarkan sebenarnya

telah

terjadi

transaksisebesar100

miliar

real

yang

administrasikan sesuai dengan sistem syariah.

6

di

3) Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang di kelompokan menjadi dua kelompok besar, yaiti (a) perbankan komersial; (b) Lembaga pembiayaan khusus. Sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam pada tahun 1983 maka seluruh perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai dengan syariah di bawah kontrol penuh pemerintah.

i) Turki Turki sebagai negara yang ber ideologi sekuler, termasuk negara yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984 pemerintah turki memberikan izin kepada Daaral al-Maal al-Islami (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.Setelah DMI berdiri pada bulan Desember 1984 maka didirikan pula Faisal Finance Institusion Dn mulai beroperasi pada bulan April 1985. Turki memiliki ratusan jika tidak ribuan lembaga wakaf, yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada warga masyarakat membutuhkan bantuan.

F. deposito (Time deposit) 1. pengertian Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 deposito didefenisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkaan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, deposito didefenisikan sebagai infestasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya data dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan infestasi dalam bentuk surat surat berharga sehingga dalam perbankan 7

syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dlam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat depasito adalah uang yang relative lebih lamamengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penerikan yang panjang sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. 2. landasan hukum deposito mudharabah dalam praktik perbankan syariah Landasan hukum mudharabah secara syariah sudah dikemukan diatas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7btahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008 secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagai mana yang telah diubah oleh PBI nomor.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Berdasarkan fatwa DSN/MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkn prinsip mudharabah dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: a.

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shahibul mall atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana 8

b.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha

yang

tidak

bertentaangan

dengan

prinsip

syariah

dan

pengembangannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. c.

Modal harus dinyatakan dengan jumlah nya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

d.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukan rekening.

e.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak-haknya .

f.

Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

3. Implementasi prinsip mudharabah dalam produk deposito perbankan syariah Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana infestasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Aplikasi akad mudharabah secara teknis dalam deposito dapat kit abaca dalam surat edaran bank Indonesia (SEBI nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI nomor 09/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prjnip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai pengolah dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mall). 2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oeh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah muthlaqah).

9

3. Bank wajib menjelaskan nasabah mengenai karakteristik produk serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonsia mengenai transfaransi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis. 5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. 6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 7. Penariakan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. 8. Bank dapat membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan yaitu giro (demand deposit), tabungan ( saving deposit) dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsure riba, maisyear, gharar, yaitu prinsip titipan (wadiah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah). Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian. 10

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN

11

Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( ‫ )ضرب‬yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (‫أاْل َ أرض ضرب ِفي‬ Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, Ijma’, dan Qiyas. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad Mudharabah adalah : 1. Harta atau Modal 2. Keuntungan Rukun mudharabah menurut Ulama Syafi’iyah lebih memerinci lagi menjadi lima yaitu : 1. Modal 2. Pekerjaan 3. Laba 4. Shighat 5. Dan 2 Orang akad B. SARAN Untuk seluruh Mahasiswa D3 perbankan Syariah sebaiknya lebih memahami apa itu mudharabah, akad pola mudharabah, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya dan status mudharabah dalam pendidikan agar bisa menerapkan barang mudharabah apa saja yang diperbolehkan dalam islam sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat terutama

mahasiswa

untuk

memahami

mudharabah

12

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Ascarya. 2006. Akad dan Produk Bank Syariah.Jakarta: PT.RajaGrafindo

Umam, Khotbul. dkk. 2016. Perbankan Syariah. Jakarta: PT.RajaGrafindo.

13