Kebijakan Pelayanan Klinis Ep. 7 .8 (7.8.1.1).docx

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS TALANG BETUTU Jln. Kol. Dani Effendi Rt. 36 Rw. 05 Palembang,Sumatera Selatan 30155 Email : [email protected] Website : www.pkmtalbet.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG BETUTU Nomor : 440/ /KP/PKM TALBET/2018 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS TALANG BETUTU KEPALA PUSKESMAS TALANG BETUTU, Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis di PUSKESMAS TALANG BETUTU Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN

PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS TALANG BETUTU, Kesatu

: Kebijakan pelayanan klinis di PUSKESMAS TALANG BETUTU Sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikkan / perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang pada tanggal : Februari 2018 PLT. KEPALA PUSKESMAS TALANG BETUTU

Masayu Meidiawani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG TATA NASKAH DOKUMEN PUSKESMAS TALANG BETUTU NOMOR : 440/ /KP/PKM TALBET/2018 TANGGAL : FEBRUARI 2018

A. TATA NASKAH DOKUMEN SECARA UMUM Dokumen menggunakan kertas HVS ukuran F4 (Width : 21,5 cm Height : 33,0 cm) berat 70 gram dengan ukuran margin kiri 3 cm kanan 2 cm, atas 1,5 cm bawah 2 cm serta spasi 1,15 dengan pengetikan menggunakan tipe huruf arial ukuran 12. Untuk penulisan dalam table tidak menggunakan ketentuan tersebut. B. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH KEBIJAKAN Kebijakan adalah Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana. Penyusunan Peraturan/Surat Keputusan harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan/keputusan. Format Peratutan/ Keputusan dapat disusun sebagai berikut : 1. Pembukaan a. Judul : Keputusan Kepala Puskesmas Talang Betutu b. Nomor : Ditulis sesuai sistem penomoran Surat Keputusan di Puskesmas Talang Betutu. c. Jabatan pembuat keputusan ditulis dipinggir kiri sejajar dengan tulisan ditetapkan serta ditulis huruf kapital. d. Konsideran, meliputi : 1) Menimbang : memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf capital diakhiri dengan tanda baca titik koma (;), dan diletakkan dibagian kiri, konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil abjad dan dimulai dengan kata bahwa dengan “b” huruf kecil; 2) Mengingat : memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat keputusan tersebut. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hokum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang. Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hirarki tata perundangan diawali dengan nomor dengan huruf angka 1,2,3,dst. 2. Diktum; a. Diktum “Memutuskan” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf capital, serta diletakkan di tengah margin; b. Diktum Menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf capital, dan diakhiri dengan tanda titik koma (;); c. Nama keputusan sesuai dengan judul (kepala), seluruhnya di tulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titk (.) 3. Batang Tubuh a. Batang tubuh membuat seluruh substansi keputusan yang dirumuskan dalam dictum-diktum, misalnya :

b. c.

d.

e.

f.

Kesatu : Kedua : Ketiga : Dst : Dicantumkan saat berlakunya peraturan/keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan/keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan/keputusan. Kaki Kaki peraturan/keputusan merupakn bagian akhir substansi peraturan/keputusan, pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menanda tangani ditulis tanpa gelar. Penandatanganan. Peraturan Keputusan Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Lampiran Peraturan Keputusan: