Kebijakan Ian Alih Fungsi Lahan Pertanian_makasar

KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN LAHAN PERTANIAN ABADI DALAM RANGKA REVITALISASI PERTANIAN Ir. HILMAN MANAN, DIPL.HE DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR DEPARTEMEN PERTANIAN

PERTEMUAN NASIONAL (PERNAS IX) FOKUSHIMITI 2006 1 MAKASAR, 17 APRIL 2006

REVITALISASI PERTANIAN PENGERTIAN Revitalisasi pertanian adalah suatu upaya untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual melalui : •

Penyegaran kembali vitalitas sektor pertanian

•

Pemberdayaan kemampuan dan peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional

•

Penggalangan komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

2

REVITALISASI PERTANIAN TUJUAN Revitalisasi pertanian yang pada prinsipnya merupakan strategi umum pembangunan pertanian bertujuan: • Meningkatkan kesejahteraan petani secara umum • Meningkatkan daya saing produk pertanian • Menjaga kelestarian sumber daya pertanian 3

KONDISI SEKTOR PERTANIAN SAAT INI 1. Secara makro sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) memberi kontribusi hingga 15 % terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi + 45 % tenaga kerja. 2. Secara mikro sektor pertanian menghadapi masalah serius antara lain : - kemiskinan - ketidaktahanan pangan - kegureman pemilikan lahan - daya saing rendah - produktifitas melandai - degradasi lahan dan air cenderung meningkat dll

4

TANTANGAN TERBESAR REVITALISASI PERTANIAN (Aspek Sumber Daya Lahan)

1.

Peningkatan/ pertumbuhan penduduk

2.

Keterbatasan sumber daya lahan

3. Peningkatan kebutuhan lahan 4.

Persaingan antar sektor

5.

Alih fungsi lahan

6.

RTRW yang tidak konsisten

7.

Semakin berkurangnya lahan produktif

8.

Substitusi lahan melalui upaya perluasan areal relatif mahal dan kurang memadai, dll 5

PERMASALAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (1) 

Permasalahan sektor dengan lahan :

pertanian

yang

terkait

• Terbatasnya sumberdaya lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian; tidak semua lahan yang tersedia cocok untuk kegiatan pertanian, demikian pula lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian ternyata telah digunakan untuk kegiatan lainnya • Sempitnya lahan pertanian per kapita (360 m2/kapita) • Makin banyaknya petani gurem (>0,5 Ha/keluarga)

6

PERMASALAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (2) 

Faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian : • Meningkatnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan • Lokasi lahan pertanian yang strategis diminati untuk kegiatan non-pertanian • Menurunnya nilai ekonomi sektor pertanian • Fragmentasi lahan pertanian • Degradasi lingkungan • Kepentingan pembangunan wilayah yang seringkali mengorbankan sektor pertanian • Lemahnya peraturan dan penegakan hukum 7

PERMASALAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (3) 

Pengelolaan pertanahan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian: • Belum ada peraturan perundangan yang secara khusus mencegah alih fungsi lahan pertanian • Diperlukan penetapan lahan pertanian yang dilindungi • Saat ini, proses administrasi pertanahan untuk lahan pertanian mengacu pada arahan peruntukan dalam RTRW, dengan memberikan persyaratan penggunaan dan pemanfaatan lahan (PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan 8 Tanah)

PERMASALAHAN PERUNTUKAN LAHAN PERTANIAN DALAM RTRW 

Sebagian besar sawah berlokasi di Jawa dan Bali, antara lain terkait dengan keberadaan irigasi.



Banyak lahan pertanian diperuntukkan untuk kegiatan non-pertanian dalam RTRW, terutama di wilayah sekitar perkotaan di Jawa dan Bali; selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk, diharapkan dapat meningkatkan PAD dari kegiatan perumahan, industri dan jasa.



Di lain pihak, perlu diupayakan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. 9

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR (BPS 2004) 

Lahan Sawah ke Non Pertanian = 110.164 Ha



Lahan Sawah ke Usaha Pertanian Lainnya = 77.556 Ha



Lahan Kering ke Non Pertanian = 9.152 Ha 10

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN ASUMSI PERMINTAAN BERAS



Pertumbuhan penduduk 1,49 %

=



Permintaan untuk konsumsi RT 23,5 %

=



Permintaan lainnya (stok) %

= 10

11

PROYEKSI KEBUTUHAN BERAS NASIONAL

T JENIS

A H U N

2003

2005

2010

2015

2020

2025

BERAS JUTA/ TON

32.563

33.287

35.170

37.160

39.263

41.487

GKG JUTA/ TON

52.138

52.837

55.825

58.984

62.323

65.852

12

PROYEKSI KEBUTUHAN LAHAN SAWAH (2010 – 2025) LAHAN SAWAH/ JT HA

2010

2015

2020

2025

TERSEDIA

8,0

8,0

8,0

8,0

PROYEKSI KEBUTUHAN

8,9

9,5

10,04

10,61

LAHAN TERKONVERSI

0,55

0,55

0,55

0,55

KEKURANGAN

(1,45)

(2,05)

(2,59)

(3,16)

13

INVENTARISASI LAHAN SAWAH NASIONAL Pulau

Luas Sawah

Ha Sumater 2.036.6 a 90 3.933.3 Jawa Bali 70 Kalimant 1.253.1 an 30 982.41 Sulawesi 0 NT & 566.10 Maluku 0 131.52 Papua 0 8.903.2 Total 20

%

Non Irigasi Ha

23,9 414.780 44,2 542.120 14,1 375.200 11,0 124.270 6,4 67.050

Dirubah (RTRW) % Ha % 710.23 22,2 43,8 0 1.669.6 44,4 49,2 00

Irigasi Ha 1.621. 910 3.391. 250 877.93 0 858.14 0 499.05 0

1,5 65.060 66.460 100, 1.588.4 7.314. 0 80 740

12,0 58.360

6,7

414.29 48,3 0 180.06 6,9 36,1 0 100, 0,9 66.460 0 3.099.0 82,2 42,4 00 11,7

14

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF 

Peraturan yang khusus mengatur perlindungan lahan pertanian produktif belum ada.



Saat ini ketentuan perlindungan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain: • UU 56 Prp 1960 (luas lahan maksimum dan minimum) • UU 12/1992 tentang Budidaya Tanaman (tata ruang memperhatikan rencana produksi tanaman) • UU 24/1992 tentang Penataan Ruang (terdapat kawasan lahan pertanian basah dalam RTRW) • Keppres 53/1989 jo. 41/1996 jo. 98/1998 tentang Kawasan Industri (dilarang mengurangi lahan pertanian) • Berbagai surat edaran Meneg Agraria/KaBPN, Meneg PPN/KaBappenas, Mendagri tentang larangan 15 konversi sawah irigasi teknis untuk penggunaan lain

STRATEGI OPERASIONAL REVITALISASI PERTANIAN (Aspek Sumber Daya Lahan) 

Manajemen pertanahan dan tata ruang merupakan salah satu strategi operasional Revitalisasi pertanian : • Penetapan kebijakan untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif yang diterlantarkan dan mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian • Penegakan hukum tata ruang • Penetapan, penegasan dan penegakan hukum bagi tersedianya lahan pertanian abadi (15 juta lahan beririgasi dan 15 juta lahan kering)



Kebijakan Revitalisasi pertanian perlu diintegrasikan dalam RTRW Nasional, Propinsi dan16 Kabupaten/Kota.

STRATEGI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 1. Memperkecil peluang terjadinya konversi: • Mengembangkan pajak lahan progresif • Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan nonpertanian sehingga mengurangi lahan terlantar • Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan (misalnya rusun) 2. Mengendalikan kegiatan konversi: • Membatasi konversi lahan pertanian yang produktif, menyerap tenaga kerja dan memiliki fungsi lingkungan • Mengarahkan konversi pada lahan kurang produktif • Membatasi luas konversi dengan mengacu pada penyediaan pangan mandiri di Kabupaten/Kota 17 • Menetapkan Kawasan Pangan Abadi dengan insentif

STRATEGI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 3. Instrumen pengendalian konversi: • Instrumen yuridis : peraturan perundangundangan yang mengikat dengan sanksi yang sesuai • Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan Pemda setempat • Pengalokasian dana dekonsentrasi merangsang Pemda melindungi pertanian, terutama sawah • Instrumen RTRW dan perizinan lokasi

untuk lahan

18

KEBIJAKAN PRIORITAS PENGENDALIAN KONVERSI 1. Menyusun peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian produktif (PP, Perpres maupun UU) 2. Menetapkan zonasi dilindungi (Keppres)

tanah-lahan

pertanian

yang

3. Menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik lahan dan Pemerintah Daerah setempat 4. Mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut dalam RTRW Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota 5. Membentuk Komisi Pengendali lahan Sawah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, dengan 19 keputusan kepala daerah yang bersangkutan.

PENYEBARAN SAWAH NASIONAL

20

PENYEBARAN SAWAH JAWA & BALI

21

ZONASI SAWAH BERIRIGASI

22

CONTOH ZONASI SAWAH PROP. JAWA TENGAH

23

PENUTUP 

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak terkait dalam rangka revitalisasi pertanian.



Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian: • Penetapan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian lahan pertanian produktif. • Penetapan zonasi perlindungan lahan pertanian abadi berikut kebijakan pengelolaannya. • Implementasi peraturan dan zonasi perlindungan lahan pertanian dalam RTRW Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai acuan pengarahan lokasi 24 pembangunan, perizinan dan administrasi pertanahan.

TERIMA KASIH