Kebijakan Farmasi.docx

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS JIKEN Jl. Raya Blora – Cepu Km. 13 Telp. (0296) 525275, 5300521 Email : [email protected] JIKEN – BLORA 58372 KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JIKEN NOMOR :........./............/........./2018

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JIKEN

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan agar menuju masyarakat kecamatan jiken sehat dan mandiri maka diperlukan b. Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang berkualitas; bahwa agar Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Jiken dapat c. terlaksana dengan tata kelala yang baik dan benar, maka diperlukan Kebijakan Kepala UPTD Puskesmas Jiken sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Jiken; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jiken tentang Kebijakan Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Jiken;

Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia Nomor 5063);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); f.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasi di Puskesmas;

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JIKEN KEBIJAKAN

PELAYANAN

KEFARMASIAN

TENTANG DI

UPTD

PUSKESMAS JIKEN PERTAMA

: Kebijakan Pelayanan Kefarmasian UPTD Puskesmas Jiken sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Semua biaya yang ditimbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di

KEDUA

: bebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Jiken. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan

: di Jiken,

Pada tanggal : KEPALA UPTD PUSKESMAS JIKEN

BASRI, Skep, M.Si NIP.19670204 198511 1 001

Tembusan Yth. 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Penanggungjawab Unit Farmasi 3. Penanggungjawab UKM 4. Penanggungjawab UKP 5. Penanggungjawab Jejaring 6. Arsip

Daftar Lampiran

:Surat Keputusan Kepala UPTDPuskesmasJiken :

Nomor

/

/ /2018

:

Tanggal

A. Kebijakan Organisasi Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian 1.

Pengorganisasian dan pelayanan kefarmasian dipandu oleh pedoman pelayanan kefarmasian UPTD Puskesmas Jiken. 1.1 Unit pelayanan farmasi UPTD Puskesmas Jiken dipimpin oleh Apoteker berijazah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA). 1.2 Apoteker sebagai Penanggung jawab Unit pelayanan Farmasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan kefarmasian. 1.3 Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai menggunakan sistem satu pintu yang menjamin mutu, aman dan terjangkau. 1.4 Pelayanan kefarmasian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan secara terpadu, bermutu, paripurna dan terjangkau. 1.5 Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi : 1.5.1 Pemilihan, 1.5.2 Perencanaa kebutuhan, 1.5.3 Permintaan, 1.5.4 Penerimaan, 1.5.5 Penyimpanan, 1.5.6 Pengadaan (khusus obat yang tidak tersedia dari Gudang Farmasi Kabupaten) 1.5.7 Pendistribusian, 1.5.8 Pemusnahan dan Penarikan, 1.5.9 Pengendalian, 1.5.10 Administrasi, 1.5.11 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan. 1.6 Pelayanan Farmasi Klinik meliputi: 1.6.1 Pengkajian Resep, Penyerahan Obat, dan Pemberian Informasi Obat, 1.6.2 Pelayanan Informasi Obat, 1.6.3 Konseling, 1.6.4 Ronde / Visite Pasien 1.6.5 Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (MESO) 1.6.6 Pemantauan Terapi Obat, 1.6.7 Evaluasi Penggunaan Obat.

1.7 Unit Pelayanan Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Jiken. 1.8 Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. 2.

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3.

Minimal setahun sekali harus dilakukan review terhadap sistem manajemen obat.

4.

Review terhadap sistem manajemen obat meliputi : 4.1

Masalah yang terkait dengan : - Perencanaan Kebutuhan. - Permintaan. - Penerimaan. - Penyimpanan. - Seleksi pengadaan obat ( untuk sediaan farmasi pembelian sendiri ) - Pemesanan atau peresepan dan penyaluran obat. - Pemberian obat. - Pemantauan obat.

4.2

Monitoring sebagai hasil perubahan di dalam formularium, seperti penambahan dan pengurangan obat.

4.3

Monitoring kesalahan obat dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC).

5.

Sumber informasi obat harus tersedia bagi semua yang terlibat bagi penggunaan obat.

6.

Ditetapkan Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan kefarmasian.

B. Kebijakan seleksi, permintaan, penerimaan dan pengadaan 1.

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Formularium UPTD Puskesmas Jiken yang mengacu pada Daftar Obat dari Gudang Farmasi Kabupaten dan Usulan dari penanggung jawab UKP, penanggung jawab UKM, penangung jawab IGD.

2.

Formularium UPTD Puskesmas Jiken disusun berdasarkan pada Daftar Obat dari Gudang Farmasi Kabupaten dan Usulan dari penanggung jawab UKP, penanggung jawab UKM, penangung jawab IGD.

3.

Revisi Formularium dilakukan sekurang – kurangnya 1 tahun.

4.

Jika obat tidak tersedia, Unit Pelayanan Farmasi bisa mensubtitusikan dengan sinonim generiknya.

5.

Jika sinonim generik tidak tersedia, Unit Pelayanan Farmasi wajib memberitahukan kepada pembuat resep dan saran subtitusinya.

6.

Penambahan obat dalam daftar formularium berdasarkan kriteria sebagai berikut: 6.1

Diutamakan obat generik.

6.2

Panduan Praktek Klinis dan Clinical Pathways.

6.3

Masuk dalam daftar Formularium Nasional.

6.4

Meliliki rasio manfaat – resiko (benefit – risk ratio) yang paling menguntungkan penderita.

6.5

Mutu dan stabilitas terjamin.

6.6

Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.

6.7

Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost rasio) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.

6.8 7.

Harga dan Ketersediaan di pasaran.

Kriteria obat yang keluar atau dihapus dari daftar Formularium Rumah Sakit : 7.1

Obat – obatan yang tidak digunakan (dead stock) selama 3 (tiga) bulan.

7.2

Apabila dalam 3 ( tiga ) bulan berikutnya tetap tidak digunakan maka obat tersebut dikeluarkan dari daftar formularium.

7.3

Obat – obatan yang dalam proses penarikan oleh Pemerintah / Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau dari pabrikan.

8.

Bila ada obat baru ditambahkan dalam daftar formularium, wajib dilakukan monitoring penggunaan dan diantisipasi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.

9.

Kunci gudang Unit Pelayanan Farmasi menjadi tanggung jawab Penanggung jawab Unit Pelayanan Farmasi.

10. Kunci gudang Unit Pelayanan Farmasi wajib diserah terimakan dari Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi kepada petugas pelayanan farmasi yang masuk pada shift pagi sehari sebelumnya apabila, Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi berhalangan hadir dan pada keesokan harinya pada saat jam kerja kunci wajib diserah terimakan kembali kepada Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi. 11. Perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai : 11.1 Perencaaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi untuk menentukan kebutuhan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan UPTD Puskesmas Jiken. 11.2 Perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis di UPTD Puskesmas Jiken dilaksanakan Oleh Penanggung Jawab Farmasi. 11.3 Perencanaan kebutuhan tersebut dibuat tiap 2 bulan sekali dengan berdasarkan : pemakaian 2 bulan sebelumnya, permintaan dari IGD, PUSTU, PKD dan stock pada gudang unit farmasi. 11.4

Perencanaan disusun menggunakan LPLPO yang sudah tersedia dari Gudang Farmasi Kabupaten.

11.5 Perencanaan ( LPLPO ) kebutuhan yang telah disusun oleh penanggung jawab unit farmasi wajib ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas sebelum diserahkan ke Gudang Farmasi setiap awal bulan maksimal tanggal 5 bulan berjalan.

11.6 Khusus Untuk Perencanaan Obat pembelian sendiri disusun oleh penanggung jawab Unit Farmasi wajib ditandatangani oleh PJ UKP, Panitia Pengadaan, PPKOM, Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Unit Farmasi dan kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala UPTD Gudang Farmasi Kabupaten. 12. Permintaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh Penanggung Jawab Unit Farmasi kepada Kepala UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Menggunakan LPLPO. 12.1 Permintaan Sediaan Framasi dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan setiap 2 bulan sekali. 12.2 Permintaan Sediaan Framasi dan Bahan Medis Habis Pakai diserahkan kepada Kepala UPTD Gudang Farmasi maksimal setiap tanggal 5 pada bulan berjalan. 13. Penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 13.1 Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari Gudang Farmasi kabupaten atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. 13.2 Penanggung Jawab Unit Farmasi beserta petugas di Unit Farmasi bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai beserta kelengkapan catatan yang menyertai. 13.3 Penerimaan Sediaan farmasi dan bahan medis habis

pakai harus melakukan

pengecekan terhadap Sediaan farmasi dan bahan medis habis

pakai yang

diserahkan, mencakup jumlah kemasan atau peti, jenis dan jumlah sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO. Apabila tidak memenuhi syarat, maka petugas Unit Kefarmasian dapat mengajukan keberatan. 13.4 Masa kadaluwarsa minimal dari Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah satu bulan. 14. Pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 14.1 Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan dan permintaan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh UPTD Gudang Farmasi Kabupaten. 14.2 Pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan yang ada di UPTD Puskesmas Jiken. 14.3 Pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai dengan periode permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis

pakai ke UPTD

Gudang Farmasi Kabupaten yaitu 2 bulan sekali. 14.4 Surat pesanan wajib ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Apoteker.

C. Kebijakan penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 1. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap Sediaan Farmasi yang diterima agar aman ( tidak hilang ), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan kefarmasian. 2. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di gudang Unit Farmasi berdasarkan: 2.1

Penyimpanan disusun secara alfabetis, dengan prinsip First Expered First Out (FEFO) dan First In Firs Out (FIFO).

2.2

Pengelompokkan jenis sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai disimpan sesuai dengan bentuk sediaan, high alert, bahan berbahaya dan beracun (B3), narkotika dan psikotropika serta bahan medis habis pakai.

2.3

Sediaan Farmasi dan bahan medis habis pakai yang termolabil disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu antara 2 – 8 ᵒC dan suhu selalu dipantau setiap hari.

2.4

Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang termostabil disimpan dalam suhu ruangan (suhu ≥ 15 ᵒC ≤ 25 ᵒC ) dan suhu selalu dipantau setiap hari.

2.5

Suhu dan kelembaban penyimpanan dipantau oleh petugas Unit Farmasi.

2.6

Elektrolit konsentrasi tinggi disimpan pada area yang dibatasi secara ketat, dan hanya boleh disimpan pada Gudang Unit Farmasi, IGD, Poned.

2.7

Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disimpan pada ruang terpisah dan diberi tanda bahan berbahaya.

2.8 3.

Penyimpanan produk nutrisi menjadi tanggung jawab penangung jawab Gizi.

Tertib administrasi berdasarkan sistem administrasi pergudangan Unit Pelayanan Farmasi.

4.

Penyimpanan menggunakan sistem fix position/location artinya letak sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai menetap selama masih dilakukan pengadaan dan tidak boleh digeser atau dipindah pada saat kondisi barang tersebut sedang kosong.

5.

Menjaga kerapihan dan kebersihan serta keamanan dengan menyimpan obat dan bahan medis habis pakai di dalam rak, etalase atau di atas pallet yang tertata rapi.

6.

Kebijakan mekanisme pengamanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari kehilangan dan pencurian 6.1

Akses pada ruangan di dalam Unit Farmasi hanya diberikan kepada petugas farmasi.

6.2

Adanya penganggungjawab kunci gudang.

6.3

Ketertiban dalam administrasi pengadaan dan penerimaan obat dalam gudang.

6.4

Penyimpanan obat terkontrol terutama narkotika dan psikotropika dalam lemari dengan kunci double.

6.5

Ketertiban dalam pengisian kartu stok.

6.6

Penyimpanan obat emergency disimpan dalam box emergency kit yang dilengkapi dengan kunci disposibel.

6.7

Pemusnahan sediaan farmasi bahan medis habis pakai dilakukan dengan berita acara.

7.

Penyimpanan obat narkotika pada tempat/ almari dengan spesifikasi : -

Terbuat dari bahan yang kuat.

-

Almari double pintu dan duoble kunci.

-

Almari khusus tidak dipergunakan untuk menyimpan barang selain narkotika dan psikotropika.

8.

Pengawasan dan penggunaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang ada di Unit farmasi menjadi tanggungjawab Penanggung jawab Unit Farmasi.

9.

Pengawasan dan penggunaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang ada di IGD, Poned, KIA, Pustu dan PKD menjadi tanggung jawab Penanggungjawab masingmasing unit terkait.

10. Kebijakan untuk peningkatan keamanan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (High Alert Medications) 10.1 Obat yang perlu diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan / kesalahan serius (sentinel event) dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan Reaksi Obat yang tidak Diinginkan (ROTD) penyimpanannya terpisah serta membatasi akses dan diberi tanda High Alert. 10.2 Obat High Alert disimpan di gudang, pelayanan farmasi dan pada unit yang membutuhkan secara klinis. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara membatasi akses (restrict acces). 10.3 Semua obat LASA masuk dalam High Alert 10.4 Jika obat terlihat mirip atau memiliki nama mirip (LASA = Look Alike, Sound Alike) letak penyimpanannya diberi jarak dan diberi stiker LASA pada wadah obat. 10.5 Pemberian obat High Alert dilakukan dengan pengecekan ganda (double check) dengan ketentuan : •

Di Unit pelayanan Farmasi double chek dilakukan antara petugas yang menyiapkan obat dengan petugas yang melabeli obat

•

Di ruang IGD double chek dilakukan antara perawatan yang menyiapkan obat dengan perawat yang memberikan obat kepada pasien.

11. Stock Emergency 11.1 Penyimpanan obat emergency disimpan dalam box emergency kit yang dilengkapi dengan kunci disposibel dan alat pencatat suhu. 11.2 Isi sesuai standar yang telah disepakati oleh masing – masing unit dan untuk menjaga setiap pemakainnya akan dilakukan penggantian terhadap obat tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan penanggung jawab masing-masing Unit. Stock emergency dilarang dipinjam untuk kebutuhan lain.

11.3 Lokasi penyimpanan emergency kit mudah diakses secara cepat untuk kondisi kegawat daruratan dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. 11.4 Setiap ada pemakaian stock emergency, emergency kit segera dibawa ke Unit Farmasi oleh petugas ruangan untuk dimintakan ganti obat yang terpakai kepada petugas Unit Farmasi. 11.5 Monitoring obat emergensi dilakukan setiap 1 bulan sekali bersamaan dengan penyerahan LPLPO masing-masing Unit pelayanan guna memastikan kesesuaian sediaan farmasi dengan daftar, ketepatan penyimpanan dan tanggal kadaluarsa dan atau rusak. 12. Kebijakan pengelolaan gas medis. 12.1 Penanggung jawab Unit

Pelayanan

Farmasi

bertanggungjawab terhadap

pengelolaan oksigen (O2) yang didelegasikan kepada Penanggung Jawab Rumah Tangga UPTD Pusekesmas Jiken. 12.2 Pendelegasian pengelolaan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit. 13. Distribusi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. 13.1 Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai berdasarkan permintaan di LPLPO Pustu dan PKD. 13.2 Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai mengikuti sistem barang yang masuk dahulu dikeluarkan terlebih dahulu (FIFO) dan/atau mendistribusikan yang kadaluarsa terlebih dahulu (FEFO). 13.3 Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai Pasien Rawat Jalan menggunakan sistem RESEP perorangan. 13.4 Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai Pasien Rawat Inap ditulis dalam LPO (lembar permintaan obat). 14. Penghapusan dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai. 14.1 Penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar. 14.2 Obat yang kadaluarsa disimpan di tempat khusus, dilakukan pencatatan yang kemudian untuk dimusnahkan. 14.3 Pemusnahan dilakukan secara periodic terhadap barang yang rusak dan atau kadaluarsa dengan terlebih dahulu dilaporkan ke UPTD Gudang Farmasi Kabupaten, yang akan diteruskan kepada dinas terkait untuk kemudian diproses dan mendapat persetujuan dari Bupati. 15. Penarikan kembali sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai. 15.1 Penarikan kembali (recall) dapat dilakukan atas permintaan produsen atau instruksi instansi pemerintah yang berwenang. Tindakan penarikan kembali dilakukan segera (2x24 jam) setelah diumumkannya instruksi untuk penarikan kembali dengan adanya surat resmi dari pihak yang berwenang.

15.2 Penarikan dan pengumpulan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai rusak dan atau kadaluarsa dan atau tidak memenuhi standar yang berada di gudang farmasi, ruang pelayanan farmasi dan ruangaan untuk kemudian dipindahkan atau disimpan di tempat khusus. 15.3 Penyimpanan terpisah dari sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai lain dan diberi penandaan tidak untuk pelayanan.

D. Kebijakan peresepan, pemesanan dan pencatatan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 1. Pelayanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai pada Unit Farmasi hanya melayani resep dari Instalasi Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, dan KIA. 2. Pelayanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai hanya dilayani bagi staf medis yang berhak menulis dan memesan dalam resep. 3. Daftar staf medis yang berhak menulis resep harus tersedia di Unit Farmasi. 4. Staf medis yang berhak menuliskan resep wajib menulis resep secara lengkap. 5. Sebelum menulis resep staf medis yang berhak menulis resep harus melakukan penyelarasan obat (rekonsiliasi obat). Penyelarasan obat dilakukan dengan membanding kan antara daftar obat yang sedang digunakan pasien dengan obat yang akan diresepkan agar tidak terjadi duplikasi atau terhentinya terapi suatu obat (Untuk Pelayanan Rawat Inap). 6. Penulisan resep harus memperhatikan: kontraindikasi, interaksi obat dan reaksi alergi. 7. Penulisan resep harus jelas dan dapat terbaca. 8. Untuk peresepan, pemesanan dan pencatatan yang tidak terbaca Unit farmasi melakukan komunikasi dengan dokter atau penulis resep. 9. Pelayanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan kondisi pasien (termasuk jika perlu) berdasarkan permintaan dokter yang tertulis dalam lembar resep untuk pasien rawat jalan dan lembar permintaan obat untuk pasien rawat inap. 10.Penulisan resep memuat elemen sebagai berikut : 10.1

Identifikasi pasien yang akurat.

10.2

Elemen pemesanan.

10.3

Nama generik atau nama dagang yang akseptabel.

10.4

Bilamana indikasi untuk penggunaan diperlukan pada suatu pro re nata.

Berikut daftar obat untuk penggunaan bila perlu : No

1

2

3

4

5

Kelas Terapi

Antipiretik

Analgetik

NSAID

Anti Diare

Anti Emetik

Nama Obat

Maksimal Obat Sekali

Sehari

Paracetamol

1 gr

4 gr

Sanmol

1 gr

4 gr

Asam Mefenamat

2,5 gr

Mefinter

2,5 gr

Mefinal

2,5 gr

Metaneuron

4 kaplet

Antalgin

2 gr

Tramadol

400 mg

Kalium Diklofenak

200 mg

Natrium Diklofenak

150 mg

Piroksikam

30-40 mg

Fendex

12,5 mg

75 mg

Tofedex

12,5 mg

76 mg

Dexketoprofen

12,5 mg

77 mg

Kaltrofen supp

100-200 mg

Diagit

12 tablet

Neo Kaolana

12 sdm

Domperidon Metoclopramid

30 mg

Ondansentron

8-32 mg

Tomit Vomitas 6

Anti Sesak

10 - 20 mg

Aminophillin

30 mg 10 - 20 mg 700 mg

Salbutamol

8 mg

Retaphil SR

2 tablet

Theobron

390 mg

10.5

Sikap hati – hati dalam pemesanan obat LASA (Look Alike Sound Alike).

10.6

Tindakan yang harus diambil bila pemesanan atau peresepan tidak lengkap, tidak terbaca atau tidak jelas.

10.7

Jenis pemesanan tambahan yang diijinkan seperti pada pesanan dan setiap elemen yang dibutuhkan dalam pesanan yang emergency,dalam daftar tunggu, automatic stop order (ketorolac lebih dari 5 hari secara otomatis tidak dilanjutkan) dan seterusnya.

10.8

Jenis pemesanan yang berdasarkan berat, seperti pada kelompok pasien anak.

11.Penulisan resep menggunakan istilah dan singkatan baku sesuai ketentuan berlaku. 12.Pelayanan resep yang bersifat segera / cito dilayani terlebih dahulu.

13.Setiap resep dilakukan telaah ketepatannya oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian dan diverifikasi oleh verifikator sebelum dilakukan penyaluran dan pemberian obat meliputi: a. persyaratan farmasi administrasi : - Nomor RM - Nama, tanggal lahir / umur, berat badan pasien, alamat / no telp pasien. - Nama dan paraf dokter b. persyaratan farmasetik : - Nama obat - Dosis obat - Waktu pemberian - Cara pemberian c. persyaratan klinis : - Interaksi obat - Polifarmasi - Duplikasi 14. Tenaga Teknis Kefarmasian hanya berwenang untuk melakukan telaah administrasi 15. Informasi spesifik untuk telaah resep sekurang – kurangnya terdapat identitas pasien, berat badan, tinggi badan dan informasi alergi obat. 16. Jika terdapat hal yang harus dikonfirmasi berkaitan dengan telaah resep mengenai kelengkapan resep, resep tidak terbaca, interaksi obat dan hal lainnya petugas farmasi mengkorfirmasikan kepada penulis resep. 17. Resep dan copy resep disimpan minimal 5 (lima) tahun 18. Resep dan copy resep yang lebih dari 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar dan dibuatkan berita acara. 19. Pencatatan penggunaan obat yang digunakan pasien selama perawatan dilakukan oleh tenaga keperawatan pada formulir pendelegasian obat dari apoteker kepada perawat. 20. Obat wajib dicatat dalam rekam medis 21. Selama perawatan, pasien tidak diperbolehkan menggunakan obat sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. 22. Peresepan narkotika dibuat 2 (dua) rangkap dan jumlah obat ditulis dengan angka romawi dan ejaannya dan ditandatangani penulis resep. 23. Rekonsiliasi obat 23.1 Rekonsiliasi obat merupakan proses penyelarasan obat pasien dari pengobatan mandiri dirumah, pengobatan di pelayanan kesehatan sebelumnya, pengobatan selama di Puskesmas, perencanaan pengobatan di rumah setelah pulang rawat/kunjungan atau rujukan untuk

kesinambungan pengobatan dan mencegah

medication errors . 23.2 Rekonsiliasi obat dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.

23.3 Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan tidak dilanjutkan selama rawat inap, disimpan di Instalasi Gawat Darurat dan kemudian diserahkan kembali pada saat pasien pulang. 23.4 Obat yang masih bisa dilanjutkan untuk pengobatan disimpan di Instalasi Gawat Darurat dan didistribusikan sesuai petunjuk dokter. Tahap proses rekonsiliasi Obat yaitu: Dokter : 1.

Melakukan hand hygiene sesuai SPO

2.

Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien sesuai SPO

3.

Mengumpulkan riwayat pemakaian obat sebelumnya dengan : a. Menanyakan pasien/keluarga tentang riwayat alergi obat dan obat yang digunakan b. Menanyakan perawat yang mendampingi pasien tentang catatan obat yang telah digunakan dari rumah sakit sebelumnya (jika pasien rujukan) c. Menanyakan bagaimana kapan terakhir digunakan, berapa dosis yang digunakan, cara menggunakan, dan bagaimana teknik penggunaan, transportasi dan cara simpan ( jika dari rumah ) d. Meminta obat yang sedang dibawa e. Melakukan serah terima obat antara dokter dengan pasien/keluarga f. Memeriksa kondisi fisik obat, nama obat, zat aktif, aturan penggunaan, kondisi penyimpanan

4.

Mencatat riwayat obat dalam Form Rekonsiliasi Obat

5.

Menanyakan apoteker jika didapati obat tidak dikenali nama, isi maupun cara penggunaan (proses apoteker)

6.

Membandingkan antara riwayat obat sebelumnya dengan obat yang telah diresepkan untuk dilihat apakah ada descrepensi : a. Obat tidak jelas nama dan instruksi b. Obat yang tidak boleh berhenti (obat TB, ARV dsb) c. Obat rutin pasien d. Obat yang dobel dengan yang digunakan sekarang e. Obat yang kontra indikasi f. Obat tidak sesuai dosis g. Obat diragukan kualitasnya h. Jamu dan food suplemen

7.

Menyelesaikan diskrepensi : a. Stop jika : i.

Obat tidak jelas

ii. Obat tidak sesuai dengan kondisi klinis sekarang iii. Obat tidak jelas kualitasnya

iv. Obat kontra indikasi dengan kondisi klinis sekarang v.

Jamu dan food supplement

b. Obat dilanjutkan jika i.

Obat rutin pasien

ii. Obat sesuai dengan kondisi klinis tapi memerlukan perubahan rejimen iii. Obat yang tidak boleh terhenti 8.

Dokter IGD memutuskan apakah obat rekonsiliasi di stop atau dilanjutkan selama masa perawatan.

9.

Memberikan tanda di Form Rekonsiliasi mana yang stop atau lanjut kemudian menuliskan dokter yang memberi instruksi. Menuliskn nama dan paraf

Perawat : 1.

Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien sesuai SPO

2.

Mengumpulkan riwayat pemakaian obat sebelumnya dengan : a. Menanyakan pasien/keluarga tentang riwayat alergi obat dan obat yang digunakan b. Menanyakan perawat yang mendampingi pasien tentang catatan obat yang telah digunakan dari rumah sakit sebelumnya (jika pasien rujukan) c. Menanyakan bagaimana kapan terakhir digunakan, berapa dosis yang digunakan, cara menggunakan, dan bagaimana teknik penggunaan, transportasi dan cara simpan (jika dari rumah) d. Meminta obat yang sedang dibawa e. Melakukan serah terima obat antara perawat dengan pasien/keluarga f. Memeriksa kondisi fisik obat, nama obat, zat aktif, aturan penggunaan, kondisi penyimpanan

3.

Mencatat riwayat obat dalam Form Rekonsiliasi Obat

4.

Menanyakan apoteker jika didapati obat tidak dikenali nama, isi maupun cara penggunaan (proses apoteker)

5. Melaporkan ke dokter tentang informasi riwayat obat pasien apakah stop, lanjut dengan perubahan 6.

Menyimpan obat yang tidak digunakan dengan ditandai STOP

7.

Memberikan tanda di Form Rekonsiliasi mana yang stop atau lanjut kemudian menuliskan dokter yang memberi instruksi. Menuliskn nama dan paraf

Apoteker : 1.

Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien sesuai SPO

2.

Mengumpulkan riwayat pemakaian obat sebelumnya dengan : a. Menanyakan pasien/keluarga tentang riwayat alergi obat dan obat yang digunakan

b. Menanyakan perawat yang mendampingi pasien tentang catatan obat yang telah digunakan dari rumah sakit sebelumnya (jika pasien rujukan) c. Menanyakan bagaimana kapan terakhir digunakan, berapa dosis yang digunakan, cara menggunakan, dan bagaimana teknik penggunaan, transportasi dan cara simpan (jika dari rumah) d. Meminta obat yang sedang dibawa e. Melakukan serah terima obat antara apoteker dengan pasien/keluarga f. Memeriksa kondisi fisik obat, nama obat, zat aktif, aturan penggunaan, kondisi penyimpanan 3.

Mencatat riwayat obat dalam Form Rekonsiliasi Obat

4.

Melengkapi kelengkapan informasi zat aktif obat dan kekuatannya berdasarkan fisik obat yang diterima maupun referensi yang mendukung

5.

Melakukan klarifikasi dengan pelayanan kesehatan atau praktik mandiri yang merujuk karena obat yang tidak jelas, racikan tanpa nama

6.

Melaporkan ke dokter tentang informasi riwayat obat pasien apakah stop, lanjut dengan perubahan

7.

Menyimpan obat yang tidak digunakan dengan ditandai STOP

8.

Memberikan tanda di Form Rekonsiliasi mana yang stop atau lanjut kemudian menuliskan dokter yang memberi instruksi. Menuliskn nama dan paraf

24. Polifarmasi 24.1 Jika dalam satu lembar resep terdiri lebih dari 5 obat maka dikatakan polifarmasi. 24.2 Jika terjadi polifarmasi, maka Apoteker melakukan konfirmasi kepada Dokter yang menuliskan resep. 25. Pelayanan Instalasi Farmasi 25.1 Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan gudang unit farmasi, pelayanan di ruang pelayanan kefarmasian serta floor stock di IGD, Pustu, PKD. 25.2 Dalam pelayanan pengambilan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di gudang unit Farmasi dilayani oleh petugas farmasi pada saat jam kerja. 26. Pelayanan farmasi klinik meliputi Pengkajian dan Pelayanan Resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, dan Monitoring Efek Samping obat. 27. Pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. 27.1 Pelaporan dari IGD, Pustu dan PKD dilakukan dalam bentuk stock opname di LPLPO oleh Penanggungjawab masing-masing unit kepada Penanggungjawab Unit Farmasi yang dilakukan setiap sebulan sekali. 27.2 Pencatatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan cara manual ( dicatat pada buku, kartu stock atau pada lembar /formulir-formulir tertentu ) . 27.3 Pencatatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai pada kartu stock hanya dilakukan pada penyimpanan di gudang Unit Farmasi.

28. Laporan narkotika dan psikotropika dikirim ke BPOM Provinsi Jateng menggunakan program Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP). 29. Pelaporan mutasi dilakukan triwulan per tahun. 30. Pelaporan LPLPO dilakukan setiap sebulan sekali.

E. Kebijakan persiapan dan penyaluran obat 1. Obat harus disiapkan dan disalurkan dalam area yang bersih dan aman dengan peralatan dan supplai yang memadai. 2. Penyiapan dan penyaluran obat harus memenuhi peraturan perundangan dan standar praktik profesional. 3. Obat harus disiapkan dengan teknik aseptik oleh petugas yang telah dilatih. 4. Rekonstitusi obat untuk pasien rawat inap tanggung jawab dan pelaksanaannya didelegasikan kepada penanggungjawab IGD dan perawat yang sudah diberi pelatihan teknik aseptic. 5. Telaah resep harus dilakukan oleh apoteker yang kompeten, meliputi : 5.1

Ketepatan identitas, obat, dosis, route, frekuensi dan pendokumentasian.

5.2

Duplikasi terapi.

5.3

Alergi atau reaksi sensitivitas yang sesungguhnya maupun potensial.

5.4

Interaksi obat.

5.5

Variasi dari kriteria penggunaan yang ditentukan.

5.6

Berat badan pasien dan informasi fisiologis dari pasien.

5.7

Kontra indikasi.

6. Jika ada pertanyaan (keraguan) dalam penyiapan obat, maka petugas wajib menghubungi petugas yang menuliskan resep/memesan obat. 7. Penyaluran obat dan pendistribusian obat dipandu dengan SPO yang jelas. 8. Obat setelah disiapkan harus diberi label yang tepat: nama obat, dosis/konsentrasi, jumlah obat, cara pemberian, tanggal penyiapan, tanggal kadaluwarsa, dan nama pasien. 9. Pendistribusian. Sistem distribusi yang berlaku diantaranya : 9.1

Pendistribusian resep perorangan sesuai kebutuhan kondisi pasien (individual prescription) untuk pasien rawat jalan.

9.2

Pendistribusian sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai Pasien Rawat Inap menggunakan sistem unit dose dispensing.

F. Kebijakan pemberian (administration) obat 1. Petugas yang diijinkan /diberi kewenangan untuk memberikan obat adalah: dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, bidan dan perawat sesuai dengan peraturan perundangan, dan uraian tugas.

2. Obat diberikan oleh Apoteker dan dapat didelegasikan kepada tenaga teknis kefarmasian, untuk di IGD, Pustu, PKD didelegasikan kepada penanggungjawab masing-masing Unit. 3. Dalam kondisi emergensi pemberian obat dapat dilakukan oleh perawat atas instruksi dokter. 4. Obat harus diverifikasi berdasarkan resep atau pesanan: tepat identitas, tepat obat, tepat dosis, tepat route, tepat frekuensi dan tepat pendokumentasian. 5. Obat yang dibawa pasien sendiri, baik yang dibawa ke dalam rumah sakit atau yang diresepkan, harus diketahui oleh dokter, dan dicatat dalam rekam medis pasien. 6. Sebelum obat diserahkan pada pasien dilakukan pemeriksaan akhir dengan menggunakan prinsip 6 benar : a) Benar pasien b) Benar obat c) Benar dosis d) Benar rute pemberian e) Benar waktu pemberian f)

Benar pendokumentasian

7. Informasi yang diberikan pada saat pemberian obat sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan. 8. Jadwal peberian obat untuk pasien rawat inap Pemberian obat peroral Pagi

: Jam : 06.00 – 07.00 WIB

Siang

: Jam : 12.00 – 13.00 WIB

Sore

: Jam : 17.00 – 18.00 WIB

Malam

:Jam : 20.00 – 21.00 WIB

Pemberian obat perinjeksi Pagi

: Jam : 06.00 – 07.00 WIB

Siang

: Jam : 12.00 – 13.00 WIB

Sore

: Jam : 17.00 – 18.00 WIB

Malam

: Jam : 20.00 – 21.00 WIB

9. Pelayanan untuk pasien dibedakan berdasarkan jenis penjamin, yaitu : 9.1 Pasien umum/ bayar berpedoman pada Formularium puskesmas. 9.2 Pasien peserta jaminan kesehatan nasional berpedoman pada formularium puskesmas. 9.3 Tatacara pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai (obat dan bahan medis habis pakai) pasien mengacu pada standar prosedur operasional pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap.

G. Standart Pelayanan Minimal Farmasi Standart pelayanan minimal farmasi berpedoman kepada standart pelayanan minimal Puskesmas meliputi: 1. Waktu tunggu pelayanan

a. Obat Jadi ≤ 15 menit b. Obat Racikan ≤ 20 menit 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium

H. Kebijakan monitoring obat 1.

Efek pengobatan terhadap pasien wajib dimonitor secara kolaboratif oleh dokter, perawat, dan petugas farmasi.

2.

Efek yang tidak diharapkan harus diidentifikasi, dicatat/didokumentasikan dalam rekam medis pasien, dan harus dilaporkan ke tim PMKP dalam kerangka waktu 2 x 24 jam.

3.

Tim PMKP bertanggung jawab untuk menindak lanjuti sesuai dengan prosedur penanganan KTD.

4.

Informasi pelaporan kesalahan obat dan KNC ditindak lanjuti untuk perbaikan proses penggunaan obat.

5.

Hasil pemantauan terapi obat dikomunikasikan kepada dokter/ tenaga kesehatan lain dalam bentuk SOAP pada dokumen catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).

6.

Komunikasi dalam bentuk SOAP disertai dengan verifikasi.

7.

Temuan reaksi obat tidak diharapkan (ROTD) dilakukan management efek samping oleh tim MESO Puskesmas. 7.1 Monitoring efek samping obat di Puskesmas dilaksanakan khusus untuk pasien yang di rawat inap dan rawat jalan. 7.2 Pemantauan dan pelaporan efek samping obat dikoordinasikan oleh tim MESO dengan unit-unit terkait. 7.3 Petugas pelaksana pemantauan dan pelaporan efek samping obat adalah dokter, perawat, bidan, dan apoteker penanggung jawab. 7.4 Laporan efek samping obat dikirimkan ke Tim Meso untuk dievaluasi. 7.5 Tim Meso melaporkan hasil evaluasi pemantauan efek samping obat pada Tim Audit Internal dan menyebarluaskannya ke seluruh unit pelayanan di puskesmas sebagai umpan balik/edukasi. 7.6 Hasil evaluasi laporan efek samping obat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan obat dari formularium.

8.

Insiden keselamatan pasien. 8.1 Setiap insiden keselamatan pasien dilaporkan kepada Penanggungjawab Unit terkait. 8.2 Insiden kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan dan kejadian sentinel dalam waktu 2x24 jam dilaporkan ke Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas.

8.3 Kejadian potensial cedera segera dilaporkan kepada Penanggungjawab Unit terkait untuk segera dilakukan penyelesaian dan dilaporkan secara periodik setiap bulan ke Tim PMKP Puskesmas. 9.

Pengaturan obat program. 9.1 Obat program merupakan obat hibah dari kementrian kesehatan. 9.2 Obat program digunakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. 9.3 Obat program yang ada di Puskesmas adalah MDT ( untuk pasien Kusta ) dan TB KIT (untuk pasien tuberkulosis). 9.4 Penyimpanan Obat MDT dan TB KIT di IFRS pada tempat terpisah dengan obat yang lainnya. 9.5 Obat program dilaporkan ke bidang yang terkait setiap bulan.

Jiken, Kepala UPTD Puskesmas Jiken

BASRI, Skep, M.Si NIP.19670204 198511 1 001