Kebijakan Dan Program Koperasi

Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua TAHUN 2001 - 2005 Sasaran: A. Sasaran Kuantitatif 1. Berkembangnya kemitraan usaha yang lebih luas dengan prinsip saling menguntungkan antara Koperasi dan PK dengan Usaha Besar 2. Berkembangnya lembaga keuangan masyarakat yang telah mengakar di masyarakat termasuk jaringan pembiayaan antara LKM, LKM dengan Perbankan 3. Meningkatnya kontribusi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM sebagai suatu kebutuhan dalam memperbaiki pendapatan anggota dan masyarakat 5. Meningkatnya lembaga keuangan KSP/USP yang dapat memberikan pelayanan kepada anggota/ masyarakat yang melaksanakan usaha ekonomi produktif sebagai modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah B. Sasaran Kualitatif No Kabupaten/Kota Sasaran Th. 2001 2005 ( Jml Unit ) Koperasi PK Jumlah 1 Jayapura 28 18 46 2 Biak Numfor 18 14 32 3 Yapen Waropen 24 27 61 4 Manokwari 36 34 70 5 Sorong 49 28 77 6 Fakfak 19 10 29 7 Merauke 20 12 32 8 Nabire 16 14 30 9 Jayawijaya 15 12 27 10 Kota Jayapura 15 11 26 11 Paniai 11 9 20 12 Puncak Jaya 11 10 21 13 Mimika 11 11 22 14 Kota Sorong 10 10 20 TOTAL 283 220 503 Kembali ke ATAS Program-program Pembangunan Koperasi dan PKM: A. Strategi Pembangunan Koperasi dan UKM

1. Pengembangan Kewira usahaan * Pembinaan kewirausahaan melalui kelompok/ sentra-sentra usaha kelompok usaha lokal Papua * Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UKM berbasis kampung/ desa/ kelurahan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang tersedia * Peningkatan keterkaitan dan pola kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan usaha rakyat setempat 2. Perkuatan dan Daya Saing * Mengoptimalkan peran institusi masyarakat adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi * Pendampingan dan perlindungan masyarakat lokal sesuai dengan karakteristik yang ada * Pemanfaatan peluang usaha melalui Koperasi dan UKM terutama bagi masyarakat Papua * Meningkatkan SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan, magang yang bersifat spesifik * Perlindungan atas persaingan tidak sehat dan penyempurnaan peraturan yang belum mendukung * Pengembangan Partisipasi Masyarakat Papua dan pengkaderan sebagai anggota Koperasi B. Program

Kembali ke ATAS

1. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat * Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui Kop dan PK terutama di Kabupaten/Kota * Peningkatan, penguatan dan pengembangan kemampuan usaha produktif mandiri melalui Koperasi dan PK * Pembukaan lapangan kerja produktif di daerah melalui Koperasi dan PK * Pengembangan pengelolaan SDA dan industri serta perdagangan melalui Koperasi dan PK * Penataan dan pengembangan agribisnis berbasis lokal melalui Koperasi dan PK * Melakukan pembinaan, pembimbingan dan perlindungan bagi masyarakat untuk berproduksi melalui Koperasi dan PK * Meningkatkan usaha permodalan bagi KSP/USP baik dari intern maupun extern untuk melayani kebutuhan anggota/ nasabahnya. 2. Program Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi * Peningkatan nilai tukar pertanian yg dapat memberi insentif, khususnya dalam produksi pangan, agar kesejahteraan petani dapat diperbaiki secara luas dan terjadi peningkatan produksi berarti mengurangi tingkat ketergantungan kepada impor pangan dari luar daerah * Melibatkan usaha kecil, menengah dan Koperasi dalam sistem distribusi sebagai kebutuhan masyarakat agar terciptanya efisiensi alokasi sumber daya ekonomi

* Memberikan pelayanan melalui kredit secara lebih mudah dan sederhana mungkin, namun tetap mempertimbangkan kaidah penyaluran kredit secara sehat kepada sektor usaha kecil, menengah dan Koperasi * Menata sistem manajemen usaha kecil, menengah dan koperasi untuk mengarah kepada sistem manajemen modern yang memperhatikan aspek kualitas dan pelayanan serta efisiensi biaya * Mendorong berbagai usaha yg berbasis pada SDA, khususnya yang berorientasi ekspor, agar kelompok usaha ini dapat berkembang seiring dengan upaya peningkatan usaha kecil, menengah dan Koperasi * Meningkatkan kerjasama kemitraan KSP/USP dengan pihak perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dalam melayani kebutuhan permodalan bagi para anggotanya * Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi dg pola kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar yg memiliki hubungan saling terkait dan saling menguntungkan 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat * Pengembangan kemampuan manajemen dan teknis masyarakat Koperasi dan PK dalam pengelolaan SDA * Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi rakyat melalui Koperasi dan PK * Pendampingan, pembimbingan dan perlindungan terhadap * usaha ekonomi masyarakat Koperasi dan PK Kembali ke ATAS C. Sub Program/ Kegiatan 1. Kemitraan Koperasi dan PKM dengan Badan Usaha lainya 2. Pengembangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Indag, Jasa dll, dengan memperioritaskan peran masyarakat Papua 3. Pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat Papua 4. Peningkatan daya saing Koperasi dan PKM 5. Pemanfaatan peluang usaha melalui Koperasi dan PKM terutama bagi masyarakat Papua 6. Peningkatan SDM melalui pelatihan, dan magang bagi kelompok, Koperasi dan PKM 7. Pelatihan Aparat pembina 8. Pendampingan, Inkubasi bagi Kelompok, Koperasi dan PKM 9. Perkuatan Modal Kerja Usaha ekonomi produktif anggota masyarakat melalui Koperasi dan PKM 10. Pemanfaatan peluang pasar (dalam dan luar negeri/eskpor) 11. Pemantapan organisasi dan manajemen Koperasi dan PKM 12. Peningkatan Produktifitas dan pemanfaatan teknologi serta komoditi unggulan 13. Pengembangan Lembaga Keu.angan Mikro 14. Pengembangan lembaga Perkoperasian (Dekopin, Bisnis Development Service/ BDS) 15. Perlindungan atas persaingan tidak sehat dan penyempurnaan aturan yang belum mendukung 16. Pengembangan partisipasi masyarakat Papua dan pengkaderan sebagai anggota Koperasi

Permasalahan yang Dihadapi: A. Masalah Umum 1. Lemahnya Sumber daya Manusia 2. Lemahnya Akses Pasar 3. Lemahnya Manajemen 4. Lemahnya Permodalan 5. Lemahnya Akses Informasi 6. Lemahnya Teknologi B. Masalah Khusus 1. Pendekatan pembangunan yang kurang tepat karena kurang memperhatikan karakteristik spesifik lokal dan hak-hak ulayat masyarakat adat 2. Terjadinya pembangunan yang kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 3. Terjadinya ketimpangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi dengan pendatang, hingga menimbulkan kecemburuan sosial. 4. Produktifitas dan daya saing ekonomi masih rendah. 5. Sikap mental dan budaya aparatur pemerintah dan masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya arti penting pembangunan. Kembali ke ATAS Upaya-upaya yang Telah Dilakukan: Dalam pemecahan masalah pelaksanaan Program Pembangunan Koperasi dan PKM, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah: A. Upaya Umum 1. Lemahnya Sumber daya Manusia dilaksanakan upaya berbagai pendidikan maupun pelatihan teknis dan non teknis yang melibatkan pengurus, karyawan gerakan koperasi. Diklat dimaksud antara lain: Manajemen Usaha Kecil, Akuntansi, Pelatihan Pengelola Koperasi Pangan, Kewirausahaan, dll. Pembiayaan pelatihan diupayakan melalui sumber APBN/APBD maupun dari hibah BUMN dan sumber-sumber lain. Kegiatan lainya yaitu penyusunan program pelatihan (identifikasi, evaluasi dan supervisi) atas dasar evaluasi program dan pasca pelatihan. 2. Lemahnya Akses Pasar kegiatan peningkatan akses pasar koperasi promosi dan peningkatan citra koperasi tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten dilaksanakan melalui pameran produk unggulan, pasar murah, penyajian informasi pasar dan peluang usaha. 3. Lemahnya Manajemen Dilakukan berbagai kegiatan atara lain peningkatan pengembangan kelembagaan,

peningkatan pengembangan koperasi melalui Temu Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Temu Kemitraan dan Temu Konsultasi, disamping pendidikan dan pelatihan seperti tersebut butir 4. Lemahnya Permodalan Pemberian dana modal bergulir melalui APBN, PUK, Pengalihan Subsidi BBM, PER, Bantuan penyisihan laba BUMN, dll. Temu konsultasi pengembangan permodalan koperasi dengan lembaga keuangan. Tim pengendalian Dana Bergulir, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi kredit program dan non program maupun pelaksanaan KSP/USP. 5. Lemahnya Akses Informasi Dilaksanakan berbagai kegiatan pengolahan data base koperasi maupun penayangan pelayanan masyarakat melalui RRI dan televisi. 6. Lemahnya Teknologi Dilakukan melalui pengembangan usaha bidang usaha sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, industri dan perdagangan, aneka jasa. B. Upaya Khusus 1. Pendekatan pembangunan yang kurang tepat karena kurang memperhatikan karakteristik spesifik lokal dan hak-hak ulayat masyarakat adat Dilakukan upaya pengembangan koperasi melalui Koperasi Masyarakat (Kopermas) terutama dalam bidang kehutanan, pertambangan dan pertanian. 2. Terjadinya pembangunan yang kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya yang ditempuh yaitu memberikan bantuan permodalan, pembenahan manajemen dan usaha, serta inovasi teknologi. 3. Terjadinya ketimpangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi dengan pendatang, hingga menimbulkan kecemburuan sosial. Dilakukan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan usaha dengan memperioritaskan koperasi maupun PK yang beranggotakan masyarakat putra daerah. 4. Produktifitas dan daya saing ekonomi masih rendah. Ditingkatkan melalui berbagai bantuan perkuatan dan peningkatan posisi tawar disamping menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pergerakan koperasi di sektor riil. 5. Sikap mental dan budaya aparatur pemerintah dan masyarakat yang belum

menyadari sepenuhnya arti penting pembangunan. 6. Masih dilakukan berbagai upaya penyadaran melalui penegakan disiplin pegawai, maupun sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat. tahun 2006-2010 Tujuan Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah: 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan usaha Koperasi dan Usaha Kecil 2. Meningkatnya citra positif Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku eko-nomi yg tangguh, mandiri sbg hasil ekonomi kerakyatan 3. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yg Berkeadilan yg Berbasis pada SDA dan SDM Produktif 4. Penyelamatan dan pemulihan ekonomi serta meningkatkan peran koperasi dan PKM dalam perekonomian, pengembangan potensi daerah yang pada gilirannya Koperasi dan PKM tumbuh dan berkembang menjadi KPKM yang tangguh dan mandiri. Arah Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah: Mengacu pada reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi Papua serta Otonomi Khusus dan Pemanfaatan Potensi SDA untuk Kesejahteraan/ Kemakmuran masyarakat, khususnya bagi putra daerah. Kebijaksanaan diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM baik dari aspek Kelembagaan, aspek Permodalan, Aspek Manajemen, dan Aspek Teknologi. Kembali ke ATAS Kebijakan Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah: A. Kebijaksanaan Dasar 1. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan SDA secara adil dan merata bagi masyarakat adat. 2. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat, khususnya pengusaha putra daerah melalui Koperasi dan PKM. 3. Dukungan perkuatan bagi masyarakat, khususnya putra daerah melalui Koperasi dan PKM. B. Kebijaksanaan Operasional/Strategi Pemberdayaan 1. Penguatan dan pengembangan basis ekonomi rakyat 2. Perluasan lapangan kerja untuk pengembangan system ekonomi kerakyatan. 3. Perbaikan kualitas SDM melalui pemberdayaan dan keberpihakan pada masyarakat Papua. 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi (termasuk Koperasi dan PKM, Asosiasi, Dekopin, Institusi lainnya) 5. Pemanfaatan peluang pasar (dalam dan luar negeri/ eksport) 6. Pengembangan produktifitas dan teknologi

7. Pengembangan lembaga keuangan mikro (KSP/USP, LKM) 8. Pemantapan kemitraan usaha. Kembali ke ATAS Arah Kebijakan 2006 - 2010 1. Mengembangkan ekonomi daerah yang mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat yang adil dan merata melalui penataan dan pengembangan faktor produksi (SDM, modal, teknologi, manajemen, SDA), penataan sistem distribusi, pengembangan akses pasar, pengembangan kemampuan pemerintah yg berorientasi pembangunan untuk rakyat, penataan birokrasi perijinan usaha ekonomi khususnya bagi koperasi dan PK 1. Pemberdayaan Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui usaha produktif Indikator Kinerja : 1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat 2. Meningkatnya distribusi hasil produksi masyarakat 3. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal 2. Pengembangan Usaha Produk yang dikelola Koperasi dan Pengusaha Kecil Indikator Kinerja : 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat Koperasi dan PK 2. Tersedianya peluang usaha komoditi ekspor 3. Meningkatnya PAD daerah 2. Mengembangkan pengelolaan potensi SDA yg ada dg mengutamakan peran dan partisipasi aktif yang besar kepada masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat dan kepentingan/ kebutuhan sosial budaya masyarakat setempat, peningkatan pendapatan daerah, pemerataan kemakmuran melalui Kop dan PK. Kembali ke ATAS 1. Pemanfaatan Potensi Lokal Daerah Indikator Kinerja : 1. Meningkatnya produksi anggota Koperasi dan PK 2. Meningkatnya pendapatan anggota dan PK 3. Berkurangnya ketergantungan bahan pokok dari luar 2. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan PK Indikator kinerja : 1. Meningkatnya pelayanan Koperasi dan PK 2. Meningkatnya struktur ekonomi masyarakat 3. Meningkatnya pemasaran hasil produksi anggota dan masyarakat

3. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama menyangkut ketersediaan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau oleh anggota dan masyarakat melalui Kop dan PK. 1. Penyediaan kebutuhan pokok melalui Koperasi dan Pengusaha Kecil Indikator Kinerja : 1. Terpenuhinya kebutuhan pokok anggota dan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau 2. Terciptanya harga yang stabil di masyarakat 4. Mengembangkan investasi di daerah dlm bidang pengelolaan SDA, usaha industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata untuk menghasilkan komoditas unggulan daerah yg kompetitif di pasar regional, nasional, dan internasional, serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui Koperasi dan PK Kembali ke ATAS 1. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai komoditi eksport Indikator Kinerja : 1. Terbukanya kesempatan/peluang usaha bagi Koperasi dan PK 2. Terbukanya lapangan kerja bagi tenaga lokal 3. Tersedianya komoditas unggulan berkualitas yang dikelola oleh koperasi dan PK 2. Memberi kesempatan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan komoditi unggulan daerah Indikator Kinerja: 1. Meningkatnya pendapatan anggota dan masyarakat 2. Terciptanya lapangan kerja lokal bagi masyarakat 3. Terciptanya persaingan sehat 5. Mengembangkan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi yang maju, mandiri, dan mampu bersaing serta berorientasi pada pengelolaan sumber daya di Kabupaten/Kota Kembali ke ATAS 1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat melalui Koperasi dan PK Indikator Kinerja : 1. Meningkatnya usaha Koperasi 2. Meningkatnya teknologi 3. Terciptanya persaingan yang sehat 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Koperasi dan PK

dalam pengelolaan SDM Indikator Kinerja : 1. Terbukanya lapangan kerja/ usaha bagi anggota/ masyarakat 2. Meningkatnya produksi yang dikelola oleh Koperasi dan PK. 6. Mengembangkan pola kemitraan yg saling menguntungkan dan sinergis antara usaha kecil, menengah, besar dan koperasi dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah Kabupaten/Kota 1. Pemantapan kemitraan Koperasi dengan usaha besar Indikator Kinerja : 1. Meningkatnya usaha Koperasi dan PK 2. Meningkatnya investasi 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengembangan perkoperasian. Indikator Kinerja : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berkoperasi 2. Bertumbuhnya jumlah koperasi 7. Mengembangkan lembaga keuangan yang dikelola oleh KSP/USP dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota/ masyarakat yang melaksanakan aktifitas usaha Kembali ke ATAS 1. Meningkatkan kemampuan modal kerja KSP/USP/LKM Indikator Kinerja 1. Meningkatnya permodalan Koperasi/ LKM 2. Meningkatnya Produksi anggota Koperasi/ PK 3. Meningkatnya volume usaha Koperasi 8. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana dasar wilayah pendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota terutama yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Koperasi dan PK. 1. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi melalui Koperasi dan PK Indikator Kinerja 1. Terpenuhinya sarana usaha bagi Koperasi dan PK 2. Lancarnya pelayanan kepada anggota dan masyarakat 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan sarana

dan prasarana Koperasi dan PK Indikator Kinerja : 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana Koperasi dan PK sesuai kebutuhan 2. Meningkatnya pelayanan kepada anggota dan masyarakat 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat secara keseluruhan

Pasal 205 Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah serta pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 206 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; 2. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; 3. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; 4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; 5. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; 6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi pelaporan pelaksanaannya; 7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya. Pasal 207 Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari: a. Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan; b. Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha UKM; c. Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Pasal 208 Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan usaha dan kewirausahaan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 209 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkungan usaha dan kewirausahaan; 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan usaha dan kewirausahaan; 3. penyusunan rencana kebijakan dan program pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan; 4. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan; 5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan; 6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program lingkungan usaha dan kewirausahaan. Pasal 210 Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha UKM mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sistem pendukung usaha UKM, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 211 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha UKM menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan sistem pendukung usaha UKM; 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sistem pendukung usaha UKM; 3. penyusunan rencana kebijakan dan program-program sistem pendukung usaha UKM; 4. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan sistem pendukung usaha UKM; 5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan sistem pendukung usaha UKM; 6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Pasal 212

Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 213 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan koperasi dan pembedayaan usaha mikro; 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang koperasi dan pemberdayaan usaha mikro; 3. penyusunan rencana kebijakan dan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro; 4. penyusunan rencana pendanaan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro; 5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro; 6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro.