Keanekaragaman Hayati Di Prov Lampung Oleh Indra Gumay Yudha
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Keanekaragaman Hayati Di Prov Lampung Oleh Indra Gumay Yudha as PDF for free.
More details
- Words: 2,110
- Pages: 12
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI PROVINSI LAMPUNG Oleh : Indra Gumay Yudha, M.Si (Staf Pengajar PS Budidaya Perairan, FP Univ. Lampung) Email: [email protected] Propinsi Lampung dengan luas daratan 3,5 juta ha memiliki 1,237 juta ha kawasan hutan dan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi seluas 422.500 ha (12,8%). Selain kawasan konservasi hutan, Lampung memiliki kawasan konservasi laut, kepulauan, dan beberapa lokasi yang diusulkan sebagai taman buru, suaka marga satwa, dan cagar alam rawa air tawar sebagai habitat berbagai jenis burung air. Berdasarkan letaknya, kawasan-kawasan konservasi tersebut, sebagian arealnya meliputi wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan laut seperti, Taman Nasional dan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Pantai Barat dan TN Way Kambas di Pantai Tirnur. Di Selat Sunda terdapat Cagar Alam Laut Gugus Kepulauan Krakatau. 1. STATUS 1.1 Fauna Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006), jumlah satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang pada tahun 2005 yang meliputi Unit Kerja BKSDA II, BTN BBS, BTN Way Kambas dan UPTD Tahura seluruhnya berjumlah 176 ekor seperti yang tertera pada Tabel 1. Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai habitat yang merupakan wilayah TN Way Kambas, TNBBS, hutan lindung di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus, hutan pantai, hutan rawa serta di perairan laut. Menurut Wiryawan dkk (2002) jenis-jenis fauna yang terdapat di kawasan konservasi di Provinsi Lampung meliputi berbagai mamalia, aves, reptilia, amfibi dan reptilia seperti yang tertera pada Tabel 2. Tabel 1. Jumlah satwa yang dilindungi undang-undang menurut unit kerja 2005 (ekor) Jenis Satwa yang Dilindungi Unit No. Kerja Mamalia Aves Reptilia Amfibia Pisces Incasia Moluska Crustacea 1 BKSDA II 34 34 5 2 1 7 2 2 BTN BBS 21 20 5 3 BTN Way 20 25 2 1 Kambas 4 UPTD Tahura Jumlah 75 79 12 2 2 7 2 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
1
Tabel 2. Jenis-Jenis fauna/satwa liar yang dilindungi UU dalam kawasan hutan di Provinsi Lampung
Sumber : Wiryawan dkk (2002)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
2
Jenis-jenis ikan air tawar yang terdapat di sekitar perairan umum di Provinsi Lampung telah diteliti oleh Noor dkk (1994).
Jenis-jenis tersebut diantaranya ada terancam punah
(endangered), seperti ikan arwana, pari himantura, dan ketutung. Ada pula yang termasuk dalam IUCN Red List, seperti ikan gejubang atau lebih dikenal dengan nama botia. Ikan-ikan tersebut sebagian besar hidup di perairan umum, baik di sungai ataupun rawa-rawa air tawar yang banyak terdapat di Kabupaten Tulang Bawang. Tabel 3. Jenis-jenis ikan air tawar lokal di Provinsi Lampung
Sumber : Noor dkk (1994) Keterangan : --- tidak termasuk IUCN Red List
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
3
Gambar 1. Beberapa jenis ikan air tawar lokal di Provinsi Lampung
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
4
Tabel 4. Beberapa contoh flora di kawasan hutan di Provinsi Lampung
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
5
1.2 Flora Vegerasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Beberapa contoh vegetasi yang ada disajikan pada Tabel 4.
2. TEKANAN Selama ini, komponen keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, namun pemanfaatan yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan habitat, kehilangan atau punahnya spesies, dan erosi keanekaragaman genetik. Kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diakibatkan antara lain oleh konversi lahan, invasi spesies asing, dan perubahan iklim dan atmosfer. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, laju kepunahan flora dan fauna di Provinsi Lampung lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Kebakaran hutan, pembukaan lahan, illegal logging, perburuan satwa liar, alih fungsi lahan, dan lain-lain, telah menyebabkan laju kepunahan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut BKSDA Lampung, kerusakan hutan baik hutan lindung maupun produksi saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dari luas lahan yang ada, yakni 1,237 juta ha. Kerusakan hutan disebabkan illegal logging dan kebakaran hutan.
Dengan demikian upaya penanggulangan kepunahan keanekaragaman
hayati sangat erat kaitannya dengan program-program pencegahan kebakaran hutan, alih fungsi lahan, illegal logging, dan lain-lain. Di wilayah perairan umum, keanekaragaman jenis-jenis ikan lokal semakin menurun. Selain akibat penangkapan yang berlebihan (over exploitted), juga karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penangkapan ikan dengan mengunakan racun ataupun arus listrik. Habitat ikan-ikan lokal juga semakin berkurang karena direklamasi untuk pemukiman dan perkebunan. Hal ini terjadi di beberapa rawa air tawar di Kabupaten Tulang Bawang. Penurunan keanekaragaman jenis ikan-ikan lokal diduga juga diakibatan adanya kegiatan stocking (penebaran ikan) baik yang dilakukan masyarakat, industri maupun pemerintah daerah. Seringkali penebaran benih ikan tidak disertai kajian mendalam tentang status ekobiologi perairan tersebut dan kaidah-kaidah dalam kegiatan stocking, sehingga jenis-jenis ikan yang berpotensi sebagai invasive allien species, seperti ikan nila dan bawal air tawar (red paccu), dapat masuk ke perairan umum.
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
6
Masuknya invasive alien spesies, seperti ikan nila ataupun ikan bawal air tawar (red paccu), dapat menyebabkan hilangnya spesies asli, dan selanjutnya menurunnya keanekaragaman ikan yang ada.
Pemasukan (introduksi) jenis ikan baru ke dalam suatu perairan umum dapat
merubah struktur populasi ikan yang ada dan dapat menimbulkan persaingan dalam hal pakan dan daerah pemijahan serta mungkin dapat pula menggoyahkan stabilitas, sehingga daya tangkal secara alami terhadap suatu perubahan akan terganggu dan populasi ikan di daerah tersebut mudah terserang penyakit. Ikan yang diintroduksi juga dapat berperan sebagai vektor atau pembawa penyakit. Oleh karena itu, usaha introduksi suatu jenis ikan baru ke dalam suatu perairan yang tadinya tidak terdapat ikan tersebut harus direncanakan dan dikaji secara mendalam agar penambahan unsur baru ke dalam stok ikan yang sudah kompleks dan sukses tidak menyebabkan keseimbangan yang ada terganggu.
Gambar 2.
Ikan bawal air tawar dan nila yang berpotensi sebagai invasive alien spesies banyak tertangkap di perairan umum di Tulang Bawang.
3. RESPON Untuk meningkatkan pengamanan terhadap satwa-satwa yang dilindungi, pihak Polhut BKSDA bekerja sama dengan Dinas Kehutanan kabupaten/kota meningkatkan patroli. Peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan dan perburuan satwa langka. Terkait maraknya penyelundupan satwa dengan menggunakan bus AKAP, BKSDA Provinsi Lampung melakukan pendekatan dan himbauan kepada para pimpinan PO bus AKAP agar melengkapi surat angkut dari BKSDA setempat dan surat keterangan kesehatan dari kantor karantina hewan. Selain itu, identitas pengirim dan alamat tujuan harus dicantumkan dengan jelas. Untuk mengurangi kepunahan satwa liar dari perburuan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNBBS, Tim Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Kehutanan secara intensif melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Tim ini STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
7
menyampaikan sejumlah materi UU tentang Kehutanan, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekositemnya, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tentang Fungsi Hutan, PP No. 7 Tahun 1999, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. kehutanan,
Selain penyampaian beragam aturan tentang
juga disosialisasikan fungsi TNBBS. Seperti, pentingnya menjaga TNBBS agar
tetap lestari karena TNBBS sangat besar peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air karena di kawasan ini terdapat sekitar 181 aliran sungai. Untuk melindungi penyu dan tempat penelurannya yang banyak terdapat di sekitar pesisir Pantai Barat dan Pulau Segamat, pada tahun 2006 telah dilakukan kajian populasi dan habitat peneluran penyu di kedua wilayah tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Barat
sudah sering melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir untuk melindungi dan tidak mengambil dan menjual telur-telur penyu. Dalam upaya pelestarian penyu di pesisir Lampung Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat memiliki inisiatif yang bersifat proaktif. Selain melakukan upaya penangkaran dengan memfasilitasi kelompok penangkar penyu (KPP), DPK juga membeli telurtelur penyu temuan warga dengan harga yang relatif mahal, yaitu Rp2.000 per butir. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya yang paling memungkinkan dan saling menguntungkan. Alasannya, pencari telur penyu sama dengan mencari kehidupan. Ketika telur penyu itu ditemukan, pasti akan dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. DPK Lambar melihat hal ini sebagai gejala yang harus diarahkan dengan tujuan pelestarian jenis biota yang mulai langka itu. Jika ada warga yang menemukan sarang penyu bertelur dan memberitahukan ke KPP terdekat, yang kemudian akan dilaporkan ke DPK, maka penemuan tersebut akan dibeli. Sarang-sarang penyu yang didata oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Barat diperoleh dari data Kelompok Penangkar Penyu Kira Lestari. Dari data penyu dan sarang penyu tersebut, diketahui bahwa selain penyu lekang (Lepidochelys olivacea); jenis penyu belimbing (Dermochelys coreacea), penyu sisik (Erethmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mydas) juga mendarat dan bertelur di pantai Sumber Agung. Lokasi pendaratan dan sarang penyu tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Selanjutnya lokasi sarang penyu bertelur ditandai dengan memagar keliling dan terus diawasi hingga akhirnya genap berusia sekitar 30-40 hari telur-telur itu akan menetas. Setelah menetas, tukik tidak langsung dibiarkan ke habitatnya di laut. Tukik dipelihara selama 4 bulan untuk selanjutnya dilepas karena dianggap telah cukup dewasa dan bisa mencari makanan sendiri.
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
8
Musim pendaratan penyu di pantai Sumber Agung dimulai pada akhir bulan Desember hingga bulan April. Walaupun demikian di luar musim pendaratan ada penyu yang naik dan bertelur di pantai walaupun jumlah dan frekuensinya tidak sebanyak seperti pada musim pendaratan. Selanjutnya dalam rangka menjaga dan melestarikan penyu di wilayah pesisir, petugas melakukan sosialisasi larangan penangkapan dengan terjun langsung ke lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Upaya-upaya persuasif berupa sosialisasi tentang aturan-
aturan yang mengikat atas pelarangan tersebut, yakni implementasi UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, terus dilakukan. Diharapkan
semua lapisan masyarakat akan tahu,
sadar, dan ikut melestarikannya.
Gambar 3. Penangkaran penyu di Pantai Muara Tembulih, Bengkunat (Lampung Barat)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
9
Way Ngambur
= Penyu Sisik = Penyu Lekang = Penyu Hijau = Penyu Belimbing = Sarang Semi Alami
Way Perunan Negeri Ratu
Gambar 4. Lokasi pendaratan penyu dan sarang penyu di pantai Sumber Agung (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2007) Pada tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah melakukan kajian pembentukan lokasi reservat untuk perlindungan ikan-ikan air tawar lokal di Kabupaten Tulang Bawang.
Tujuan penetapan reservat itu antara lain adalah: a) mempertahankan dan
melestarikan habitat perairan sebagai tempat berlindung, daerah asuhan, tempat memijah, mencari makan, dan ruang bagi ikan dan biota air lainnya, b). untuk pelestarian keanekaragaman sumber plasma nutfah dengan menjamin terpeliharanya sumber genetis dan ekosistemnya, c). sebagai sumber cadangan bibit/benih bagi pengembangan ikan lokal di perairan dan sekitarnya. Dasar pemikiran penetapan lokasi reservat di Rawa Pacing adalah sesuai dengan usulan Noor dkk (1994). Pada bulan Maret-Mei 1994 telah dilakukan penelitian oleh Noor dkk di sekitar rawarawa di Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi areal rawa Cakat Raya,
Pacing, Sungai
Bakung dan Rawa Bakung, Way Pedada, rawa-rawa di sebelah tenggara Gedung Aji, Bawang Belimbing, Bawang Lambu Purus, Rantau Kandis, dan RawaTenuk. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepentingan kedua rawa tersebut untuk kegiatan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian burung-burung air. Berdasarkan hasil penelitian Noor dkk. (1994), disebutkan bahwa rawa-rawa di sekitar DAS Tulang Bawang tersebut merupakan wilayah yang memenuhi kriteria Konvensi Ramsar sebagai wilayah pelestarian lahan basah. STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
10
Apabila lokasi yang diusulkan oleh Noor dkk (1994) ditetapkan sebagai cagar alam, maka di lokasi tersebut juga dapat diterapkan kawasan reservat untuk perikanan. Berdasarkan informasi Kepala Desa Pacing, umumnya masyarakat Desa Pacing setuju dengan penerapan daerah konservasi, namun masih ada kawasan yang dapat mereka gunakan untuk kegiatan mencari ikan. Apabila kawasan reservat perikanan di Rawa Pacing tidak menempati areal yang sama dengan kawasan pelestarian untuk burung air, maka lahan rawa-rawa yang dapat digunakan oleh masyarakat menjadi semakin sempit.
Gambar 5. Lokasi usulan reservat ikan air tawar di Kabupaten Tulang Bawang
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
11
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan terkait dengan pelestarian ekosistem terus diupayakan. Pada Agustus 2008 BPLHD Provinsi Lampung melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung ataupun yang memiliki potensi untuk dilestarikan dalam rangka kegiatan pendampingan kampung konservasi.
Desa-desa tersebut adalah Desa
Margasari di Kecamatan Labuhan Maringai (Lampung Timur), Desa Sungai Langka di Kecamatan Gedong Tataan (Kabupaten Pesawaran), dan Kampung Kibang di Kecamatan Menggala (Kabupaten Tulang Bawang). Desa Margasari memiliki kawasan hutan mangrove seluas lebih dari 700 ha yang saat ini kondisinya terancam; Desa Sungai Langka berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung Tahura Wan Abdur Rahman, sehingga aktivitas penduduknya dapat menimbulkan tekanan terhadap tahura tersebut; Kampung Kibang terletak di sekitar Rawa Pacing yang sudah diusulkan untuk dijadikan cagar alam untuk perlindungan burung-burung air, baik yang lokal maupun migran.
Gambar 6.
Kegiatan penyuluhan dalam rangka pelestarian lingkungan di Desa Margasari dan Desa Sungai Langka
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
12
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
1
Tabel 2. Jenis-Jenis fauna/satwa liar yang dilindungi UU dalam kawasan hutan di Provinsi Lampung
Sumber : Wiryawan dkk (2002)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
2
Jenis-jenis ikan air tawar yang terdapat di sekitar perairan umum di Provinsi Lampung telah diteliti oleh Noor dkk (1994).
Jenis-jenis tersebut diantaranya ada terancam punah
(endangered), seperti ikan arwana, pari himantura, dan ketutung. Ada pula yang termasuk dalam IUCN Red List, seperti ikan gejubang atau lebih dikenal dengan nama botia. Ikan-ikan tersebut sebagian besar hidup di perairan umum, baik di sungai ataupun rawa-rawa air tawar yang banyak terdapat di Kabupaten Tulang Bawang. Tabel 3. Jenis-jenis ikan air tawar lokal di Provinsi Lampung
Sumber : Noor dkk (1994) Keterangan : --- tidak termasuk IUCN Red List
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
3
Gambar 1. Beberapa jenis ikan air tawar lokal di Provinsi Lampung
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
4
Tabel 4. Beberapa contoh flora di kawasan hutan di Provinsi Lampung
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
5
1.2 Flora Vegerasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Beberapa contoh vegetasi yang ada disajikan pada Tabel 4.
2. TEKANAN Selama ini, komponen keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, namun pemanfaatan yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan habitat, kehilangan atau punahnya spesies, dan erosi keanekaragaman genetik. Kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diakibatkan antara lain oleh konversi lahan, invasi spesies asing, dan perubahan iklim dan atmosfer. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, laju kepunahan flora dan fauna di Provinsi Lampung lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Kebakaran hutan, pembukaan lahan, illegal logging, perburuan satwa liar, alih fungsi lahan, dan lain-lain, telah menyebabkan laju kepunahan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut BKSDA Lampung, kerusakan hutan baik hutan lindung maupun produksi saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dari luas lahan yang ada, yakni 1,237 juta ha. Kerusakan hutan disebabkan illegal logging dan kebakaran hutan.
Dengan demikian upaya penanggulangan kepunahan keanekaragaman
hayati sangat erat kaitannya dengan program-program pencegahan kebakaran hutan, alih fungsi lahan, illegal logging, dan lain-lain. Di wilayah perairan umum, keanekaragaman jenis-jenis ikan lokal semakin menurun. Selain akibat penangkapan yang berlebihan (over exploitted), juga karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penangkapan ikan dengan mengunakan racun ataupun arus listrik. Habitat ikan-ikan lokal juga semakin berkurang karena direklamasi untuk pemukiman dan perkebunan. Hal ini terjadi di beberapa rawa air tawar di Kabupaten Tulang Bawang. Penurunan keanekaragaman jenis ikan-ikan lokal diduga juga diakibatan adanya kegiatan stocking (penebaran ikan) baik yang dilakukan masyarakat, industri maupun pemerintah daerah. Seringkali penebaran benih ikan tidak disertai kajian mendalam tentang status ekobiologi perairan tersebut dan kaidah-kaidah dalam kegiatan stocking, sehingga jenis-jenis ikan yang berpotensi sebagai invasive allien species, seperti ikan nila dan bawal air tawar (red paccu), dapat masuk ke perairan umum.
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
6
Masuknya invasive alien spesies, seperti ikan nila ataupun ikan bawal air tawar (red paccu), dapat menyebabkan hilangnya spesies asli, dan selanjutnya menurunnya keanekaragaman ikan yang ada.
Pemasukan (introduksi) jenis ikan baru ke dalam suatu perairan umum dapat
merubah struktur populasi ikan yang ada dan dapat menimbulkan persaingan dalam hal pakan dan daerah pemijahan serta mungkin dapat pula menggoyahkan stabilitas, sehingga daya tangkal secara alami terhadap suatu perubahan akan terganggu dan populasi ikan di daerah tersebut mudah terserang penyakit. Ikan yang diintroduksi juga dapat berperan sebagai vektor atau pembawa penyakit. Oleh karena itu, usaha introduksi suatu jenis ikan baru ke dalam suatu perairan yang tadinya tidak terdapat ikan tersebut harus direncanakan dan dikaji secara mendalam agar penambahan unsur baru ke dalam stok ikan yang sudah kompleks dan sukses tidak menyebabkan keseimbangan yang ada terganggu.
Gambar 2.
Ikan bawal air tawar dan nila yang berpotensi sebagai invasive alien spesies banyak tertangkap di perairan umum di Tulang Bawang.
3. RESPON Untuk meningkatkan pengamanan terhadap satwa-satwa yang dilindungi, pihak Polhut BKSDA bekerja sama dengan Dinas Kehutanan kabupaten/kota meningkatkan patroli. Peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan dan perburuan satwa langka. Terkait maraknya penyelundupan satwa dengan menggunakan bus AKAP, BKSDA Provinsi Lampung melakukan pendekatan dan himbauan kepada para pimpinan PO bus AKAP agar melengkapi surat angkut dari BKSDA setempat dan surat keterangan kesehatan dari kantor karantina hewan. Selain itu, identitas pengirim dan alamat tujuan harus dicantumkan dengan jelas. Untuk mengurangi kepunahan satwa liar dari perburuan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNBBS, Tim Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Kehutanan secara intensif melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Tim ini STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
7
menyampaikan sejumlah materi UU tentang Kehutanan, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekositemnya, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tentang Fungsi Hutan, PP No. 7 Tahun 1999, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. kehutanan,
Selain penyampaian beragam aturan tentang
juga disosialisasikan fungsi TNBBS. Seperti, pentingnya menjaga TNBBS agar
tetap lestari karena TNBBS sangat besar peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air karena di kawasan ini terdapat sekitar 181 aliran sungai. Untuk melindungi penyu dan tempat penelurannya yang banyak terdapat di sekitar pesisir Pantai Barat dan Pulau Segamat, pada tahun 2006 telah dilakukan kajian populasi dan habitat peneluran penyu di kedua wilayah tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Barat
sudah sering melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir untuk melindungi dan tidak mengambil dan menjual telur-telur penyu. Dalam upaya pelestarian penyu di pesisir Lampung Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat memiliki inisiatif yang bersifat proaktif. Selain melakukan upaya penangkaran dengan memfasilitasi kelompok penangkar penyu (KPP), DPK juga membeli telurtelur penyu temuan warga dengan harga yang relatif mahal, yaitu Rp2.000 per butir. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya yang paling memungkinkan dan saling menguntungkan. Alasannya, pencari telur penyu sama dengan mencari kehidupan. Ketika telur penyu itu ditemukan, pasti akan dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. DPK Lambar melihat hal ini sebagai gejala yang harus diarahkan dengan tujuan pelestarian jenis biota yang mulai langka itu. Jika ada warga yang menemukan sarang penyu bertelur dan memberitahukan ke KPP terdekat, yang kemudian akan dilaporkan ke DPK, maka penemuan tersebut akan dibeli. Sarang-sarang penyu yang didata oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Barat diperoleh dari data Kelompok Penangkar Penyu Kira Lestari. Dari data penyu dan sarang penyu tersebut, diketahui bahwa selain penyu lekang (Lepidochelys olivacea); jenis penyu belimbing (Dermochelys coreacea), penyu sisik (Erethmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mydas) juga mendarat dan bertelur di pantai Sumber Agung. Lokasi pendaratan dan sarang penyu tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Selanjutnya lokasi sarang penyu bertelur ditandai dengan memagar keliling dan terus diawasi hingga akhirnya genap berusia sekitar 30-40 hari telur-telur itu akan menetas. Setelah menetas, tukik tidak langsung dibiarkan ke habitatnya di laut. Tukik dipelihara selama 4 bulan untuk selanjutnya dilepas karena dianggap telah cukup dewasa dan bisa mencari makanan sendiri.
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
8
Musim pendaratan penyu di pantai Sumber Agung dimulai pada akhir bulan Desember hingga bulan April. Walaupun demikian di luar musim pendaratan ada penyu yang naik dan bertelur di pantai walaupun jumlah dan frekuensinya tidak sebanyak seperti pada musim pendaratan. Selanjutnya dalam rangka menjaga dan melestarikan penyu di wilayah pesisir, petugas melakukan sosialisasi larangan penangkapan dengan terjun langsung ke lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Upaya-upaya persuasif berupa sosialisasi tentang aturan-
aturan yang mengikat atas pelarangan tersebut, yakni implementasi UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, terus dilakukan. Diharapkan
semua lapisan masyarakat akan tahu,
sadar, dan ikut melestarikannya.
Gambar 3. Penangkaran penyu di Pantai Muara Tembulih, Bengkunat (Lampung Barat)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
9
Way Ngambur
= Penyu Sisik = Penyu Lekang = Penyu Hijau = Penyu Belimbing = Sarang Semi Alami
Way Perunan Negeri Ratu
Gambar 4. Lokasi pendaratan penyu dan sarang penyu di pantai Sumber Agung (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2007) Pada tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah melakukan kajian pembentukan lokasi reservat untuk perlindungan ikan-ikan air tawar lokal di Kabupaten Tulang Bawang.
Tujuan penetapan reservat itu antara lain adalah: a) mempertahankan dan
melestarikan habitat perairan sebagai tempat berlindung, daerah asuhan, tempat memijah, mencari makan, dan ruang bagi ikan dan biota air lainnya, b). untuk pelestarian keanekaragaman sumber plasma nutfah dengan menjamin terpeliharanya sumber genetis dan ekosistemnya, c). sebagai sumber cadangan bibit/benih bagi pengembangan ikan lokal di perairan dan sekitarnya. Dasar pemikiran penetapan lokasi reservat di Rawa Pacing adalah sesuai dengan usulan Noor dkk (1994). Pada bulan Maret-Mei 1994 telah dilakukan penelitian oleh Noor dkk di sekitar rawarawa di Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi areal rawa Cakat Raya,
Pacing, Sungai
Bakung dan Rawa Bakung, Way Pedada, rawa-rawa di sebelah tenggara Gedung Aji, Bawang Belimbing, Bawang Lambu Purus, Rantau Kandis, dan RawaTenuk. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepentingan kedua rawa tersebut untuk kegiatan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian burung-burung air. Berdasarkan hasil penelitian Noor dkk. (1994), disebutkan bahwa rawa-rawa di sekitar DAS Tulang Bawang tersebut merupakan wilayah yang memenuhi kriteria Konvensi Ramsar sebagai wilayah pelestarian lahan basah. STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
10
Apabila lokasi yang diusulkan oleh Noor dkk (1994) ditetapkan sebagai cagar alam, maka di lokasi tersebut juga dapat diterapkan kawasan reservat untuk perikanan. Berdasarkan informasi Kepala Desa Pacing, umumnya masyarakat Desa Pacing setuju dengan penerapan daerah konservasi, namun masih ada kawasan yang dapat mereka gunakan untuk kegiatan mencari ikan. Apabila kawasan reservat perikanan di Rawa Pacing tidak menempati areal yang sama dengan kawasan pelestarian untuk burung air, maka lahan rawa-rawa yang dapat digunakan oleh masyarakat menjadi semakin sempit.
Gambar 5. Lokasi usulan reservat ikan air tawar di Kabupaten Tulang Bawang
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
11
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan terkait dengan pelestarian ekosistem terus diupayakan. Pada Agustus 2008 BPLHD Provinsi Lampung melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung ataupun yang memiliki potensi untuk dilestarikan dalam rangka kegiatan pendampingan kampung konservasi.
Desa-desa tersebut adalah Desa
Margasari di Kecamatan Labuhan Maringai (Lampung Timur), Desa Sungai Langka di Kecamatan Gedong Tataan (Kabupaten Pesawaran), dan Kampung Kibang di Kecamatan Menggala (Kabupaten Tulang Bawang). Desa Margasari memiliki kawasan hutan mangrove seluas lebih dari 700 ha yang saat ini kondisinya terancam; Desa Sungai Langka berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung Tahura Wan Abdur Rahman, sehingga aktivitas penduduknya dapat menimbulkan tekanan terhadap tahura tersebut; Kampung Kibang terletak di sekitar Rawa Pacing yang sudah diusulkan untuk dijadikan cagar alam untuk perlindungan burung-burung air, baik yang lokal maupun migran.
Gambar 6.
Kegiatan penyuluhan dalam rangka pelestarian lingkungan di Desa Margasari dan Desa Sungai Langka
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2008
12
Related Documents
