Ke Mana Pilihan Orang Kristen ?

Makalah untuk Diskusi Kelompok KrisPro di Jakarta, 29 Mei 2009: SETELAH PARTAI-PARTAI KRISTEN MASUK KOTAK, KE MANA SEBAIKNYA ASPIRASI POLITIK UMAT KRISTIANI DISALURKAN? Oleh George Junus Aditjondro Pengantar: HASIL Pemilu Legislatif sudah diumumkan secara resmi, Sabtu, 9 Mei lalu. Muncul keresahan di antara sebagian umat Kristiani, karena tidak satupun partai berbasis agama Kristiani – baik PDS maupun PKDI -- lolos parliamentary threshold. Sementara itu, empat partai berbasis agama Islam lolos ke Senayan, yakni PKS (57 kursi), PAN (43 kursi), PPP (37 kursi), dan PKB (27 kursi). Sementara itu, ada empat partai Islam yang juga tidak lolos ke Senayan, yakni PBB, PKNU, PMB, dan PBR. Dua partai lain yang mendampingi tiga besar – Demokrat (150 kursi), Golkar (107 kursi) dan PDIP (95 kursi) – dalam sembilan besar yang lolos ke Senayan, adalah Gerindra (26 kursi) dan Hanura (18 kursi) (Harian Jogja, 15 Mei 2009) yang didirikan oleh dua orang mantan jenderal, Prabowo Subianto dan Wiranto, sesudah mereka gagal merebut kursi kepresidenan dalam Pilpres 2009. Usaha Memusatkan Suara Islam Politik ke SBY: Di awal proses konsolidasi menghadapi Pilpres mendatang, Demokrat berusaha mengajak keempat partai Islam yang sudah lolos ke Senayan untuk berkoalisi mendukung pencalonan SBY untuk masa jabatan kepresidenannya yang kedua. Namun ada dua kejadian yang sempat mengancam keutuhan koalisi itu. Pertama, usaha Demokrat merangkul PDIP untuk berkoalisi dalam kampanye Pilpres, dengan harapan PDIP tetap berkoalisi dengan Demokrat dalam menyusun pemerintahan baru nantinya, dan menguasai blok mayoritas di parlemen. Kedua, penetapan Gubernur BI, Boediono, sebagai running mate SBY dalam Pilpres mendatang. Kedua peristiwa itu nyaris ‘menggoyahkan iman’ keempat partai Islam yang lolos ke Senayan, khususnya PKS dan PAN, untuk tetap berkoalisi dengan Demokrat. Soalnya, PKS sejak awal tidak suka berkoalisi dengan PDIP, karena PKS tidak dapat menerima Presiden perempuan. Selain itu, hanya PKS-lah partai berbasis massa Islam yang paling eksplisit memperjuangkan syariat Islam. Sedangkan PKB dan PAN, walaupun diprakarsai oleh tokoh-tokoh politik NU dan Muhammadiyah, mengklaim diri sebagai partai yang terbuka, dengan menerima anggota dan caleg non-Muslim.

1

Namun soal ideologi, sesungguhnya para tokoh PKS terbagi dalam tiga faksi. Pertama, faksi Anis Matta, Sekjen PKS yang didukung oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin; kedua, faksi Tifatul Sembiring, Presiden PKS yang didukung oleh Hidayat Nur Wahid (HNW), mantan Presiden PKS yang kini Ketua MPR-RI; dan ketiga, faksi kader-kader PKS yang sudah terjun dalam Kabinet SBY-JK, seperti Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Faksi Anis Matta dan Hilmi Aminuddin ditengarai dekat dengan keluarga Cendana, dan berada di balik iklan PKS yang menjuluki Soeharto sebagai “guru bangsa”, sejajar dengan Bung Karno, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Ashari. Faksi ini juga yang mendorong PKS untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto dan Sholahuddin Wahid dalam Pilpres 2004. Sementara itu, Faksi Tifatul dan HNW berasal dari gerakan Tarbiyah yang ingin mentransplantasi ideologi Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan ideologi keagamaan Wahabi dari Arab Saudi. Boleh dikata, merekalah peletak dasar ideologi PKS. Sedangkan faksi ketiga, lebih bersifat teknokratis (Indonesia Monitor 2008a, 2008b). Dengan demikian, dukungan ribuan anggota PKS mungkin akan terbagi tiga: sebagian (???) mendukung SBY + Boediono, sebagian (??) mendukung pasangan JK + Wiranto, dan sebagian (?) mendukung Megawati + Prabowo, karena sejarah kedekatan Prabowo dengan kelompok-kelompok Muslim militan. Polarisasi suara grassroot partaipartai Islam yang lain, baik yang lolos maupun yang tidak lolos ke Senayan, juga bisa terbagi di antara ketiga pasangan capres dan cawapres itu. Terbukti, walaupun pimpinan Sekjen PAN hadir dalam deklarasi pasangan ini di Bandung, Jumat, 15 Mei lalu, ada anggota DPR-RI dari Fraksi PAN, Drajat Wibowo, turut menemani JK dan Wiranto, waktu pasangan ini datang mendaftarkan diri di kantor KPU, hari Sabtu pagi, 16 Mei lalu. Selain Drajat Wibowo, juga hadir dalam acara itu, seorang anggota DPR-RI dari Partai Bulan Bintang, Ngabali, yang tegas-tegas menyatakan dukungannya kepada pasangan JK-Wiranto. Berarti, kehadiran pimpinan PKS, PAN, PKB, dan PPP dalam upacara bergelimang kemewahan di Sasana Budaya Ganesha di kampus ITB, belum merupakan jaminan bahwa sebagian besar anggota keempat partai akan mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres, 9 Juli mendatang. Belum lagi anggota partai-partai berbasis Islam yang tidak lolos ke Senayan, tapi dapat menyalurkan suara mereka ke ketiga pasangan capres-cawapres yang telah terdaftarkan di KPU. PKNU misalnya, berbeda dengan induknya (PKB), telah menyatakan dukungannya ke pasangan Megawati-Prabowo. Sedangkan PRB, menyatakan dukungannya ke pasangan SBYBoediono. 2

Makanya, para pendukung SBY tidak hanya mengandalkan dukungan suara keempat partai berbasis Islam itu untuk memenangkan pasangan mereka dalam Pilpres mendatang. Sejak 2004, para pendukung SBY telah aktif membangun citra sang Presiden sebagai “pengayom Islam” melalui pendirian Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam. Tiga orang Menteri dalam Kabinet SBY-JK, yakni Mensekneg M. Hatta Rajasa, Mensekkab Sudi Silalahi, dan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni, menjadi pembina yayasan itu. Salah seorang pengawasnya adalah Brigjen Kurdi Mustofa, sekretaris pribadi Presiden. Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi salah seorang sekretaris yayasan itu, dan salah seorang bendahara yayasan itu adalah Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono. Sedangkan ketua umum yayasan itu, Harris Thahir, sudah kenal SBY sejak menjabat sebagai Danrem di Yogya (Antara News, 16 Sept. 2008; www.majalahdzikie.com , diakses tanggal 14 Mei 2009). Melalui yayasan ini, para pendukung SBY merangkul komunitas Betawi, dengan mengangkat Imam Masjid Kwitang, Habib Abdul Rahman al-Habsyi sebagai pengawas yayasan, mendampingi Brigjen Kurdi Mustofa, mantan anggota tim kampanye SBY dalam Pilpres 2004. Majelis dzikir yang bermarkas di Tebet Timur, Jakarta, memang salah satu komponen pendukung SBY sejak Pilpres 2004. Sebelum Pemilu 2004, majelis ini tiap Kamis malam melafalkan doa-doa di pendopo Puri Cikeas. Dzikir rutin itu hijrah ke Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Negara sejak Desember 2004, setelah SBY terpilih jadi Presiden. Sejak saat itu, berdzikir bersama SBY di Masjid Baiturrahim di malam Tahun Baru dijadikan kebiasaan. Malam Tahun Baru 2008, antara 3.000 sampai 4.000 jemaah Majelis Dzikir SBY Nurussalam berdzikir bersama SBY (Kompas, 31 Des. 2007; Tempo, 13 Jan. 2008: 34). Kegiatan yayasan ini tidak terbatas pada penyelenggaraan dzikir bersama SBY di masjid istana. Majelis dzikir yang punya cabang di hampir seluruh provinsi dan sering menggelar dzikir bersama ke berbagai kota (Tempo, 13 Mei 2008), juga menerbitkan majalah dan buku. Kegiatan ini menghubungkan pendukung SBY dengan MUI, sebab wakil pemimpin umum Majalah Dzikir adalah Ustadz H. Mohammad Hidayat, khatib anggota Dewan Syariah Nasional MUI Pusat (www.kabarindonesia.com, 21 Agustus 2007). Penerbitan, bukanlah kegiatan yayasan ini yang paling banyak menghabiskan dana. Yang lebih banyak menyedot dana adalah pemberangkatan ibadah umroh untuk ulama. Sampai September 2008, yayasan ini telah lima kali memberangkatkan rombongan umroh sekitar 50 orang. Dalam ‘kloter’ kelima termasuk beberapa ulama 3

karismatik, seperti Jafar Umar Thalib, mantan panglima Lasykar Jihad, dan KH Nurul Arifin, mantan Panglima Lasykar Berani Mati pendukung Gus Dur (Antara News,16 Sept. 2008). Pemberangkatan ibadah umroh ratusan orang ulama itu menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, apakah kegiatan yayasan ini bukan merupakan wahana mobilisasi dukungan para ulama bagi kepresidenan SBY, apalagi dengan melihat bagaimana ulama-ulama militan seperti Jafar Umar Thalib dan Nurul Arifin juga disponsori oleh yayasan ini? Kedua, dari mana dana untuk membiayai kegiatan semipolitis ini? Menjawab pertanyaan kedua diajukan ke ketua umum yayasan ini, Harris Thahir hanya mengatakan, semua pemberangkatan ibadah umroh bagi ulama-ulama itu dari dana pribadinya, dan “tidak ada pembiayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” (Antara News, 16 Sept. 2008).Tapi apa mungkin seorang Harris Thahir punya dana pribadi sebanyak itu? Jawaban yang lebih masuk akal dapat dilihat dari siapa yang diangkat menjadi bendahara yayasan ini, yakni Aziz Mochdar. Mitra Bambang Trihatmojo ini menguasai 30% saham PT Asriland, sementara Bambang dan Halimah menguasai 70% saham. Investment vehicle Bambang Trihatmojo ini menguasai 10% saham PT Global Mediacom, yang memiliki saham stasiun televisi RCTI, TPI, Global TV dan perusahaan TV cable Indovision (Aditjondro 1998: 93-4; Aditjondro 2006: 85; Ardi & Amri 2008: 642, 710). Seorang itu, adik Aziz, Mochsin Mochdar, adalah adik ipar BJ Habibie, yang bersama isterinya, Siti Rahayu Fatimah alias Yayuk Habibie, menguasai Citra Harapan Group. Kelompok ini meliputi 14 perusahaan, yang ikut dibesarkan oleh proyek-proyek yang dulu dikuasai oleh BJ Habibie (Aditjondro 1998: 94-5; Aditjondro 2006: 85). Bendahara Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam yang kedua, Hartanto Edhie Wibowo, adalah anggota keluarga besar SBY yang sudah terjun ke dunia bisnis, di samping Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama BNI, yang juga adik kandung Ny. Ani Yudhoyono (Tribun Batam, 7 Febr. 2008). Hartanto Edhie Wibowo, yang juga Ketua Departemen BUMN DPP Partai Demokrat ini tercantum sebagai Komisaris Utama PT Power Telecom. Sedangkan Komisaris Independen perusahaan ini adalah pakar telematika KRMT Roy Suryo Notodiprodjo, yang Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat. Sedangkan di jajaran direksi ada adik kandung Menteri Sekneg M. Hatta Rajasa, yakni Achmad Hafisz Tohir. Perusahaan milik keluarga Tjokrosaputro, pemilik Batik Keris, Solo, di 4

tahun 2007 menandatangani kontrak 20 tahun dengan PT Kereta Api, untuk memasang jaringan telekomunikasi fibre optic sepanjang jaringan rel PT KA (Tempo, 27 April 2009; www.indonesia-monitor.com, & & 14 April 2009, diakses tgl. 16 Mei 2009; www.jakartapress.com, diakses tgl 14 April 2009). Kesimpulannya, melihat latar belakang kedua Bendahara Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, maka bisa dikatakan bahwa fungsi yayasan ini, selain membantu mobilisasi dukungan dari komunitas Islam bagi SBY, adalah untuk membantu menciptakan citra positif bisnis keluarga Soeharto, keluarga Habibie, keluarga Tjokrosaputro, dan keluarga besar SBY sendiri. Terpecahnya Dukungan Keluarga Besar TNI & Polri: Selain menelusuri dukungan suara pemilih Muslim, kita perlu menelusuri ke mana larinya suara keluarga besar militer dan polisi dalam Pilpres mendatang, mengingat tradisi politik “merangkul umat” dari faksi-faksi angkatan bersenjata sejak masa Orde Bar. Untuk itu, kita perlu perhatikan manuver kedua mantan jenderal eksGolkar dengan partai mereka. Wiranto memutuskan untuk berduet dengan JK, sedangkan Prabowo Subianto telah bersepakat menjadi calon wakil presiden Megawati. Dengan syarat, Wakil Presiden punya kekuasaan yang cukup besar, mengikuti preseden pembagian kerja antara SBY dan Jusuf Kalla, di masa pemerintahaan duet mereka. Dengan munculnya tiga orang mantan jenderal TNI/AD sebagai capres dan dua cawapres, suara keluarga besar TNI dan Polri bisa terpecah tiga: sebagian mendukung pasangan SBY + Boediono, sebagian mendukung pasangan JK + Wiranto, dan sebagian mendukung pasangan Megawati + Prabowo. Belajar dari pengalaman pilpres 2004, generasi tua di lingkungan keluarga besar TNI kemungkinan akan mendukung Wiranto, sedangkan generasi muda di lingkungan TNI akan terbagi di antara mereka yang mendukung SBY dan Prabowo (Kompas, 5 April 2009). Lalu, berbeda dengan menjelang Pilpres 2004, keluarga Polri bisa terpolarisasi antara pendukung SBY, pendukung Wiranto dan pendukung Prabowo. Prabowo berusaha merebut suara keluarga besar TNI dengan merangkul sejumlah mantan jenderal, seperti Muchdi Purwopranjolo dan Gleni Kairupan yang duduk dalam struktur Partai Gerindra (Pambudi 2009: 160). Walaupun tidak duduk dalam struktur, ada 19 orang purnawirawan jenderal yang juga mendukung Prabowo (Kompas, 5 April 2009). Sedangkan Wiranto telah lebih dulu melibatkan sejumlah mantan jenderal, seperti mantan Kepala Staf TNI/AD, Ary Mardono, mantan Gubernur Jawa Tengah 5

Ismail, mantan Kasum ABRI Fachrul Rozi, mantan KSAD Subagyo H.S., mantan KSAL Bernard Kent Sondakh, mantan Pangdam VII Wirabuana Suaedi Marasabessy, dan mantan Kapolri Chaerudin Ismail dalam kepengurusan Hanura, yang dideklarasikan 21 Desember 2004 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta (Adi Soempeno & Kunto 2007: 213; Tempo, 5 April 2009: 62; inilah.com, 9 Jan. 2009). Namun strategi kedua jenderal itu susah melawan kelihaian SBY yang selama lima tahun telah secara sistematis melibatkan jauh lebih banyak mantan jenderal TNI dan Polri dalam berbagai tim suksesnya, baik tim resmi maupun tim bayangan. Secara resmi, mantan Wakil Asisten Sospol Kepala Staf Sospol ABRI, Mayjen (Purn.) Yahya Sacawira bertindak sebagai Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat. Sedangkan semua tim bayangan dikomandani oleh mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn.) Djoko Suyanto. Selain itu masih ada Mayjen (Purn) Sardan Marbun, anggota staf khusus kepresidenan yang memimpin Tim Romeo; Mayjen (Purn) Soeprapto, Komisaris PT Indosat, yang mengetuai Tim Sekoci, didampingi Mayjen (Purn) Irvan Edison; Mayjen (Purn) Abikusno, mantan Asisten Logistik Panglima TNI yang memimpin Tim Delta. Belum lagi Kol. (Purn) Hadi Utomo, Ketua Umum Partai Demokrat yang adik ipar SBY dan punya latar belakang intelijen dan Kopassus (Tempo, 22 Febr. 2009: 30-31, 19 April 2009: 29; Gatra, 8 April 2009: 16-17; Intelijen, 6-19 Mei 2009: 12-13). Itu hanyalah segelintir kecil dari mantan perwira tinggi TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi intelijen pemenangan SBY di tingkat nasional maupun di daerahdaerah. Ke mana Larinya Suara Islam Garis Keras? Melihat munculnya ketiga pasang capres dan cawapres, ke mana kelompokkelompok Islam militan akan menyalurkan suara mereka? Sejak jadi sorotan internasional karena keterlibatannya dalam mengfasilitasi kerusuhan menjelang dan sesudah referendum di Timor Leste, tahun 1999, Wiranto aktif menjalin hubungan dengan berbagai kelompok Muslim militan. Namun sesungguhnya, kedekatan Wiranto dengan kelompok-kelompok Muslim militan sudah sejak menjadi Ajudan Presiden Soeharto. Kedekatan itu dirintis melalui persahabatannya dengan sekelompok perwira TNI/AD ex-aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), yang pernah mengikuti latihan militer di AS, antara lain Mayjen (Purn.) ZA Maulani, Mayjen Muchdi Purwopranjolo, Mayjen Kivlan Zein, Kol. Abdurahman Pelu, Brigjen Adityawarman Thaha, Jendral (Purn.) Fachrul Rozi, dan Mayjen Syafrie Syamsudin. Adityawarman adalah orang korps Zeni Angkatan Darat yang paling ahli merakit bom. Sedangkan Syafrie Syamsuddin, dari angkatannya di Fort Bragg, AS, lulus 6

terbaik untuk contra spionage dan anti-teror. Mereka mengikuti latihan intelijen AS dalam rangka politik Perang Dingin, untuk memperkuat partai-partai anti-komunis di Indonesia, Masyumi dan PSI, berikut organisasi massa seperti PII dan Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) (lihat Adi Soempeno & Kunto 2007: 139). Sekembali ke Indonesia, sebagian perwira ex PII itu disusupkan ke kelompokkelompok Muslim militan oleh Hendropriyono, sewaktu menjabat sebagai Asisten Intel Kodam V Jaya. Selanjutnya, ketika masih menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam di Lampung pada akhir dasawarsa 1980, Hendropriyono menggunakan taktik counter intelligence untuk mematahkan radikalisme petani yang muncul menentang ekspansi konglomerat-konglomerat Jakarta yang merampas tanah rakyat di sana. Nur Hidayat Assegaf, seorang aktivis Islam yang sudah dibina oleh aparat intelijen, disusupkan ke kelompok pengajian Warsidi di Talangsari. Mantan karateka nasional itu berhasil memprovokasi Warsidi, pemilik lahan seluas 1,5 hektar. Nur Hidayat juga memprovokasi sejumlah orang dari Jawa untuk ‘hijrah’ ke Talangsari dan ‘berjihad’, di bawah pimpinan Warsidi, melawan pemerintah. Pemberontakan Warsidi meletus tanggal 7 Februari 1989, yang ditumpas oleh pasukan ABRI di bawah komando Hendropriyono dengan korban sedikitnya 246 jiwa. Nur Hidayat sendiri waktu itu tidak berada di Lampung, melainkan di Jakarta (Abduh 2003: 84-85, 169-170). Setelah Hendropriyono diangkat menjadi Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) oleh Presiden Megawati, kesamaan strategi memanfaatkan para perwira ex PII mendekatkan Wiranto dengan Hendropriyono. Selanjutnya, di bulan November 1998, dalam memobilisasi kelompok-kelompok PAM Swakarsa untuk mempertahankan kedudukan Habibie sebagai Pejabat Presiden, Wiranto melibatkan Kivlan Zein dan Adityawarman (Simanjuntak 2000; Kompas, 1 Juni 2004). Kemudian, sebelum dipromosikan menjadi Menko Polkam oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah perwira ex-PII telah diangkat oleh Wiranto ke eselon kedua pucuk pimpinan TNI. Sehingga pada upacara serahterima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI/AD Wiranto ke Laksamana TNI/AU Widodo Adi Sutjipto, Panglima TNI baru itu sudah dikelilingi oleh ‘klik Wiranto’ di bawah pimpinan Wakil Panglima TNI Letjen Fachrul Rozi (Irawan 2000b: 61-67). Berkat bantuan para perwira ex-PII didikan intelijen militer AS, terutama Muchdi yang diangkat menjadi Deputy IV, BIN mempererat hubungan dengan kelompok-kelompok Muslim militan. Bahkan kepulangan Ustadz Abubakar Ba’asyir ke Indonesia dari Malaysia tahun 1999 pun difasilitasi oleh BIN, melalui Adityawarman dan Muchdi yang khusus menjemput sang ustadz. Paling tidak sampai 2004, sang 7

ustadz berada dalam pengawasan BIN melalui sekretaris pribadinya, Zakaria, seorang agen BIN. Selain Zakaria, masih ada beberapa orang staf BIN yang terlibat dalam gerakan Muslim militan di Indonesia, yakni Letkol TNI/AU Abdul Haris, dan Zulkarnaen. Abdul Haris menjadi panitia penyelenggara kongres pendirian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Yogyakarta, 5-7 Agustus 2000. Ia diangkat menjadi pengurus Departemen Hubungan Antar Mujahid, dan terlibat dalam pengiriman mujahidin ke Ambon dan Poso (Abduh 2003: 41, 76). Berbeda dengan Abdul Haris yang jati dirinya terungkap oleh Tempo edisi 25 Nov. – 1 Des. 2002 (hal. 69-87), identitas Zulkarnaen belum terungkap ke mata publik. Padahal, menurut sumber-sumber penulis, dialah orang BIN yang mempersiapkan kelompok aksi bom Bali. Ia juga yang merekrut aktivis-aktivis Islam di luar para alumni Ngruki, dan di tahun 2004 ikut demonstrasi-demonstrasi pro-Ba’asyir. Menjelang Pemilu dan Pilpres 2004, menurut sumber-sumber tadi, berbagai kerusuhan dipicu oleh anakbuah Hendropriyono dan Wiranto, mulai dari konflik Ambon yang terakhir, sampai dengan konflik-konflik antar agama di Jawa, khususnya semakin terfokus ke wilayah Jabodetabek. Untuk memicu kerusuhan antar agama di seputar Jakarta, mereka libatkan Yani Wahid yang mantan anggota Jemaah Imron, Nur Hidayat Assegaf, Edi Sulaiman dan Hasyim Yahya. Seperti halnya Wiranto dan Hendropriyono, Prabowo Subianto membina hubungan dengan kelompok-kelompok Muslim militan sejak menjadi Danjen Kopassus (Mietzner 2009: 114-5). Hubungan ini diteruskannya setelah ia dipensiunkan dari militer dan terjun ke dunia bisnis dan politik (Adi Soempeno & Kunto 2007: 146). Sebagai mantan jenderal yang berdarah Minahasa (dari ibunya), Prabowo juga membina hubungan dengan kelompok-kelompok militan non-Muslim, khususnya Brigade Manguni di Minahasa, Sulawesi Utara, dan Front Kedaulatan Maluku (FKM) di Ambon, Maluku. Selain dengan Prabowo Subianto, Brigade Manguni juga didukung oleh seorang mantan jenderal berdarah Minahasa, Johnny Lumintang, abang sepupu Prabowo (Adi Soempeno & Kunto 2007: 83). Sambil mengeksploitir ketakutan orang Minahasa bahwa radikalisme Islam akan merambat ke Minahasa, Brigade Manguni membela kepentingan perusahaan tambang bermodal AS, Newmont, waktu PT Newmont Minahasa Raya (NHM) digugat ke pengadilan oleh ornop-ornop lingkungan, karena pencemaran limbah berbahaya ke Teluk Buyat di Minahasa Selatan. Waktu itu, Brigade

8

Manguni melancarkan aksi-aksi mendukung NHM, sambil mengintimidasi para aktivis lingkungan (Siregar 2006: 190). Jadi, berbeda dengan para mantan jenderal ex PII, Prabowo punya hubungan dengan kelompok-kelompok militan Muslim maupun Kristen. Hubungannya dengan FKM difasilitasi oleh Hendrik Izaac Lewerissa, pengacara yang semula bekerja di kongsi Yayasan Kobame (Korps Baret Merah) milik Kopassus dengan maskapai Golden Spike (AS). Ia kemudian pindah ke kelompok Kiani, setelah Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, bersama mantan jenderal Luhut Panjaitan, mengambil oper kelompok perusahaan itu dari Bob Hasan. Sementara itu, hubungan Prabowo dengan kelompok-kelompok Muslim di Maluku difasilitasi oleh Taslim Azis, mantan juara pencak silat nasional keturunan Buton, Sulawesi Tenggara. Orang ini pernah direkrut oleh Prabowo sebagai pelatih silat di Kopassus. Di masa panas-panasnya konflik etno-religius di Ambon, Taslim Azis mengurus logistik Kopassus di Ambon, sekaligus menjadi proxy buat perusahaan eksplorasi migas Prabowo di Maluku, yang mengincar ladang-ladang migas di belahan timur Pulau Seram. Hal itu terjadi setelah pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, menyusul gejolak sosial akibat penyunatan paksa oleh Lasykar Jihad terhadap perempuan Kristen di Pulau Kesui, tahun 2000. Anehnya, dua orang (mantan?) proxy Prabowo Subianto itu kini berada di posisi yang sepintas lalu tampaknya berseberangan. Sementara Taslim Azis menjadi seorang Wakil Sekjen Gerindra, Hendrik Lewerissa menjadi seorang Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selain itu, dalam pemilu legislatif lalu Hendrik Lewerissa menjadi caleg dari Maluku, sedangkan Taslim Azis menjadi caleg dari Kalteng. Dari sini kita bisa lihat, berbagai konflik yang sepintas lalu tampak sebagai konflik etno-religius tidak lepas dari rekayasa faksi-faksi militer untuk memperlambat proses demokratisasi menuju supremasi sipil. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa di balik kerusuhan-kerusuhan itu sering tersembunyi kepentingan korporasi-korporasi besar. Seperti diuraikan di atas, Brigade Manguni melindungi kepentingan Newmont di Minahasa. Di Halmahera Utara, satuan Brimob yang ditempatkan di Kecamatan Kao untuk “menengahi” konflik antara kelompok Muslim dan non-Muslim, sekaligus difungsikan untuk melindungi kepentingan maskapai tambang emas bermodal Australia, Newcrest. Satuan Brimob dikerahkan untuk menindas rakyat setempat yang memprotes ekspansi PT Nusa Halmahera Mineral (Newcrest) dari Gosowong ke Toguraci, antara Januari 2002 s/d Oktober 2003. Akibatnya, seorang tewas diterjang timah panas, dan enam 9

orang ditahan tanpa melalui prosedur hukum (Muhammad & Maimunah 2006: 152-5; Maimunah & Wicaksono 2007: 214; Aditjondro 2008: 213). Pengerahan aparat bersenjata untuk melindungi kepentingan korporasi, juga tampak dalam operasi bisnis Prabowo. Untuk ekspansi kilang kayu kelompok Kiani milik Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan, dua desa di Kalimantan Timur dipindahkan secara paksa dengan diteror oleh sekelompok militer. Hingga 2005, rasa takut masih menghinggapi warga lantaran lingkungan tersebut tetap dijaga oleh militer. Pengerahan tenaga militer ini dimungkinkan berkat hubungan baik yang tetap dipelihara Prabowo dengan Kopassus melalui Yayasan Kobame, serta dukungan orangorang terdekatnya di BIN (Adi Soempeno & Kunto 2007: 187). Sedangkan di belahan timur Sulawesi Tengah, konflik Poso membuka jalan bagi masuknya investor-investor besar, termasuk kelompok bisnis keluarga Jusuf Kalla yang membangun PLTA di Sungai Poso. Belum lagi berbagai proyek lain di Poso dan kabupaten –kabupaten lain di sebelah timurnya, seperti rencana pengembangan tambang marmer oleh kelompok Artha Graha di Morowali, hasil pemekaran Kabupaten Poso, eksplorasi dan produksi migas oleh perusahaan kongsi kelompok Medco dan Pertamina di Banggai dan lepas pantai Morowali; serta perkebunan kelapa sawit kelompok Sinar Mas dan PTPN IX di Morowali (lihat Gogali 2007; Dahniar & Lasimpo 2008: 12; Aditjondro 2005; Aditjondro 2008: 211; Aditjondro 2009: 91-4). Seiring dengan peningkatan semangat pro-syariat Islam di daerah Bungku Tengah dan Bungku Selatan, yang kini masih bagian dari Morowali, kegiatan eksplorasi tambang nikel bermodal Kanada, INCO, semakin digalakkan ke daerah itu. Bahkan dimotori semangat etno-religius orang Bungku, tuntutan untuk pemekaran Kabupaten Bungku dari Morowali semakin kuat. Terlepas dari itu, mudahnya dua orang kepercayaan Prabowo Subianto (Hendrik Lewerissa dan Taslim Azis) mendapat posisi di Partai Demokrat dan Gerindra, sesudah ikut mengfasilitasi konflik di antara kelompok-kelompok sipil di Maluku, menunjukkan bagaimana tangan-tangan hukum tidak dapat menyentuh mereka. Apalagi menyentuh tangan para mantan jenderal yang ikut melecut kerusuhan di Timor Leste, Maluku, Poso, dan sebelumnya di Jakarta, menjelang maupun sesudah lengsernya Soeharto dari kursi kediktatorannya. Akhirnya, perlu juga dikemukakan, bahwa dalam berbagai konflik etno-religius di Indonesia, aparat keamanan seringkali melibatkan tokoh-tokoh militer dan polisi dari kedua komunitas agama yang bertikai. Sejumlah jenderal beragama Kristen Protestan berada di belakang kelompok-kelompok sipil Minahasa yang anggotanya 10

beragama Kristen, sementara sejumlah jenderal beragama Islam berada di belakang kelompok-kelompok sipil Muslim di Poso. Seorang perwira tinggi polisi beragama Kristen Katolik ikut melecut kemarahan komunitas Katolik asal NTT dengan mendukung eksekusi Fabianus Tibo dkk, padahal almarhum masih berhak atas grasi kedua, dua tahun setelah permohonan grasi pertama ditolak. Akhirnya, ketegangan antara penduduk asli yang beragama Kristen di Tanah Papua dengan para migran yang beragama Islam, juga melibatkan sejumlah perwira dan mantan perwira dari kedua komunitas agama. Kealpaan Gereja-Gereja Menyoroti Jejak Rekam para Capres dan Cawapres: Dengan demikian, menghadapi Pilpres mendatang, gereja-gereja dan aktivisaktivis Kristen tidak sepantasnya hanya membatasi kepedulian pada “representasi politik” umat Kristiani dalam pemerintahan mendatang, yang diwakili ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden itu. Walaupun tidak begitu menarik perhatian media, ada dua kelompok yang melakukan aksi-aksi menolak terhadap pasangan-pasangan itu. Pertama, para aktivis korban pelanggaran HAM yang berkampanye menolak kandidat presiden dan wakil presiden yang punya rekam jejak sebagai pelanggar HAM, dipelopori oleh Imparsial serta Suciwati, janda almarhum Munir Said Thalib. Fokus mereka: Prabowo Subianto dan Wiranto, yang diduga bertanggungjawab atas beberapa kasus kejahatan HAM, yakni penculikan aktivis pro-demokrasi 1998, kasus Semanggi, serta pelanggaran HAM sebelum dan sesudah referendum di Timor Leste tahun 1999 (Kompas, 5 Mei 2009). Senada dengan Imparsial dan Suciwati, Kontras melakukan aksi di Bundaran HI di Jakarta, mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon Presiden dan Wakil Presiden pelanggar HAM (Radar Jogja, Rabu, 13 Mei 2009). Kelompok kedua adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang melakukan menolak pengangkatan Boediono sebagai cawapres SBY, karena ia dinilai perpanjangan tangan IMF yang mendukung strategi pembangunan neoliberalisme. Aksi-aksi penolakan terhadap pencalonan Boediono sudah merembet ke kota-kota lain, dengan melibatkan kelompok-kelompok mahasiswa lain. Mereka khawatir Boediono akan menyeret ekonomi Indonesia lebih ke cengkeraman pasar global, dengan akibat, hutang semakin banyak, kesenjangan kaya miskin semakin lebar, pengangguran meningkat, begitu pula persentase orang miskin. Aksi protes menentang pengangkatan Boediono masih berlangsung di Bandung, Jumat, 15 Mei lalu, menjelang deklarasi capres dan cawapres Demokrat di Sasana Budaya Ganesha di kampus ITB.

11

Upacara deklarasi yang begitu mewah, yang diperkirakan menghabiskan dana tidak kurang dari Rp 2 milyar, telah mengundang kritik keras dari Presidium Pemuda Indonesia, yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, Pemuda Tionghoa, dan unsur perempuan, yang bertemu di Jakarta, Jumat, 15 Mei itu. Menurut Hasanuddin, anggota Presidium yang mantan Ketua Umum PB HMI, pelaksanaan deklarasi SBY Berbudi dengan menghamburkan uang yang begitu besar, menunjukkan rendahnya sensitifitas social dari Presiden RI, di tengah masih banyaknya rakyat Indonesia yang dililit kemiskinan. Menurutnya, sumbangan dari pengusaha yang masuk untuk pelaksanaan deklarasi itu, diyakini tidak tulus dan penuh pamrih. “Ujung-ujungnya Negara harus membayarnya dengan sejumlah proyek kepada pengusaha yang memberikan sumbangan”, ujar eks Ketua Umum PB HMI itu (Bernas Jogja, 16 Mei 2009). Refleksi Ulang terhadap Peranan Politik Gereja: Ironisnya, tidak terdengar kritik gereja-gereja Kristiani terhadap pesta deklarasi yang meniru gaya pelantikan Presiden Obama, apalagi kritik terhadap jejak rekam para capres dan cawapres di bidang HAM, korupsi, dan strategi ekonomi mereka. Boleh jadi, kebisuan gereja-gereja dan para aktivis Kristen terhadap jejak rekam para capres dan cawapres, mencerminkan kesenjangan yang menganga antara para aktivis Kristen yang hanya mementingkan identitas, dengan aktivis-aktivis Kristen yang mementingkan perjuangan menegakkan keadilan dan HAM, sebagaimana dianjurkan dalam Khotbah di Bukit serta Penghakiman Terakhir. Bersenjata kebebasan beragama, para aktivis Kristen yang sangat mementingkan identitas, terutama memusatkan perhatian mereka pada pelarangan pendirian gerejagereja, yang sudah bertahun-tahun terganjal oleh SKB tiga Menteri warisan era Soeharto. Namun mereka jarang mempersoalkan bagaimana para penganut agamaagama besar yang semuanya “agama impor”, menentang pendirian rumah-rumah ibadah agama-agama suku, misalnya, Parmalim di Sumatera Utara. Secara lebih mendasar, mereka tidak mempersoalkan bahwa pengakuan Negara terhadap empat agama impor itu sendiri bertentangan dengan HAM. Mereka juga tidak mempersoalkan bahwa Katolik dan Protestan sesungguhnya bukan dua, melainkan satu agama, seperti halnya Muhammadiyah dan NU. Makanya mereka secara oportunis menerima keberadaan dua Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Agama: satu untuk para pengikut Gereja Katolik, dan satu untuk semua Gereja Protestan. Keberadaan Departemen Agama sendiri tidak dipersoalkan oleh para aktivis “Kristen Identitas”. Kenyataan ini jarang diperhadapkan dengan kenyataan di Malaysia, yang penduduknya juga mayoritas Islam, di mana tidak ada Departemen

12

Agama, melainkan hanya Departemen Haji & Wakaf, tanpa mencampuri urusan para penganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama-agama suku. Sambil memprotes larangan-larangan pendirian gereja-gereja di berbagai daerah, para aktivis “Kristen Identitas” jarang mempertanyakan, dari mana asal uang untuk pendirian bangunan-bangunan gereja yang megah. Padahal, makin megah suatu gedung gereja, makin besar kemungkinan bangunan itu ikut dibiayai oleh uang hasil korupsi atau pelanggaran hukum lain. Lihat misalnya gedung gereja HKBP di Porsea, yang ikut disumbang oleh D.L. Sitorus, hartawan yang sedang mendekam dalam penjara karena korupsi dan pembalakan liar (illegal logging). Atau gereja-gereja kharismatik yang disumbang oleh keluarga Riady, yang pernah melanggar UndangUndang di AS karena “menyumbang” satu juta dollar AS untuk kampanye Bill Clinton kembali ke Gedung Putih untuk periode kedua. James Riady, pemilik kawasan Lippo Karawaci, juga merupakan “penerima tamu” masuknya perusahaan Belanda-Inggris, Shell, untuk membangun pompa-pompa besinnya di wilayah Jabodetabek, dengan memanfaatkan ‘kebijakan’ penaikan harga BBM oleh duet SBY dan JK, yang sekarang memperebutkan kursi RI 1. Padahal kita sama-sama tahu dampak kenaikan harga BBM bagi kelas bawah, termasuk nelayan yang terpaksa gantung jala karena naiknya harga minyak tanah untuk lampu petromax mereka serta minyak solar untuk motor tempel mereka. Setahu penulis, baru di wilayah Keuskupan Ruteng, Flores (NTT), telah timbul kesadaran para rohaniwan untuk menolak ekspansi perusahaan-perusahaan tambang dari Jawa dan Asia Timur ke wilayah keuskupan mereka. Walaupun itu berarti, “bantuan” (baca: sogokan) perusahaan-perusahaan tambang ke paroki-paroki akan mengering. Gerakan tolak tambang dari gereja-gereja lokal di Flores dan Lembata, didukung oleh puluhan misionaris asal Flores di seluruh dunia. Perkembangan di NTT ini berbeda dengan pragmatisme kebanyakan pastor paroki dan gembala jemaat, yang tidak pernah mempertanyakan bagaimana para koruptor memanfaatkan “sumbangan” mereka untuk pembangunan dan perbaikan rumah-rumah ibadah untuk membeli suara dalam pemilu legislatif lalu. Lihatlah misalnya, betapa besar rasa terima kasih para pemimpin agama di Tanah Batak, terhadap “sumbangan” caleg Demokrat, Jhonny Allen Marbun, buat gereja-gereja dan mesjid-mesjid di Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, dalam masa kampanye pileg yang lalu. Tampaknya para pemimpin agama itu belum pernah membaca UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, di mana Pasal 84 melarang semua 13

pelaksana, peserta dan petugas kampanye “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Sedangkan Pasal 87 melarang pelaksana kampanye “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar memilih Partai Politik tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu”. Sanksinya, penjara antara enam sampai 24 bulan serta denda antara enam dan 24 juta rupiah, menurut Pasal 270. Para penerima “sumbangan” dari Jhonny Allen Marbun, Ketua Partai Demokrat bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi itu, tampaknya lupa bahwa anggota DPR-RI itu masih sedang diperiksa karena terlibat kasus suap Rp 1 milyar untuk proyek Departemen Perhubungan (Tempo, 5 April 2009: 31-3). Atau, kalau tidak mau repot-repot mengkaji kembali proses kampanye pemilu yang lalu, baiknya kita pertanyakan kembali, berapa banyak uang pembangunan gereja-gereja kita berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang memeras buruhnya atau mencemarkan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, seberapa jauh kita biarkan uang persembahan mingguan dan uang sumbangan khusus pembangunan gereja, menjadi sarana pencucian uang (money laundering) serta pencucian dosa? Lepas dari soal pencucian dosa, yang hanya Tuhan yang dapat menilainya, lupakah kita bahwa pencucian uang pun dilarang oleh Negara, lewat UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003? Makanya, ketimbang mempersoalkan bagaimana representasi umat Kristiani “terancam” karena tidak ada partai Kristen lolos ke Senayan, lebih baik bergabung dengan gerakan pro-demokrasi yang mempersoalkan hal-hal yang mengganggu hakhak asasi semua warga negara Indonesia, apapun agamanya. Sebab hakekat kekristenan kita, yakni memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian, bukan monopoli partai-partai politik berbasis agama. Bagi penulis sendiri, seluruh proses pemilu lalu berlepotan dengan pelanggaran hukum, mulai dari urusan DPT yang meniadakan hak pilih jutaan rakyat Indonesia, sampai dengan pembelian suara (vote buying) yang dilakukan hampir semua caleg di seluruh Nusantara. Sebab bagaimana kita dapat menerima legalitas hasil pemilu legislatif lalu, kalau seluruh prosesnya sarat pelanggaran hukum? Makanya penulis sangat mendukung rencana calon presiden alternatif, Rizal Ramli, yang bersama kawan-kawannya, bermaksud menggugat hasil pemilu ke jalur hukum, sebelum bangsa ini melangkah ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan presiden dan wakilnya. 14

Kesimpulan: Sebagai kesimpulan makalah ini, penulis ingin menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini: setelah Partai-Partai Kristen masuk kotak, ke mana sebaiknya aspirasi politik umat Kristiani disalurkan? Jawabnya sederhana saja: sedikitnya ada lima saluran bagi aspirasi politik umat Kristiani itu. Pertama, mendukung rencana calon presiden alternatif, Rizal Ramli, yang bersama kawan-kawannya, bermaksud menggugat hasil pemilu ke jalur hukum, sebelum bangsa ini melangkah ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan presiden dan wakilnya. Kedua, aspirasi politik umat Kristiani dapat diperjuangkan lewat gerakan ekstraparlementer yang tidak berbendera agama, tapi berbendera demokrasi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan serta hak-hak bangsa-bangsa pribumi (indigenous peoples). Yang paling mendesak sekarang adalah mengsosialisasikan jejak rekam para capres dan cawapres kepada umat. Ketiga, aspirasi politik umat Kristiani dapat diperjuangkan dengan memperjuangkan legalisasi partai-partai lokal di seluruh Nusantara, dengan memanfaatkan apa yang telah dirintis di Aceh. Keempat, aspirasi politik umat Kristiani dapat diperjuangkan oleh gereja-gereja lokal, bekerjasama dengan lembaga-lembaga perjuangan pluralisme yang telah dirintis oleh aktivis-aktivis Muslim, seperti Yayasan Paramadina dan Wahid Institute, maupun oleh aktivis-aktivis agama-agama lain. Kelima, mengingat bahwa gereja adalah organisasi internasional, keresahan umat atau jemaat setempat dapat diperjuangkan secara internasional oleh jaringan anggota gereja di negara-negara lain, bersama gerakan-gerakan kemasyarakatan (social movements) yang juga bersifat global, seperti gerakan lingkungan, gerakan pembelaan bangsa-bangsa pribumi, dan gerakan-gerakan internasional lain. Yogyakarta, 16 Mei 2009

15

Referensi: Abduh, Umar (peny.) (2003). Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal. Jakarta: CeDSoS (Center for Democracy and Social Justice Studies). Adi Soempeno, Femi & A.A. Kunto A. (2007). Perang Bintang: Siapa Mengkhianati Siapa? Yogyakarta: Galangpress. Aditjondro, George Junus (2009). “Diakonia Palang Pintu, Bukan Sekedar Palang Merah: Kelemahan-Kelemahan Struktural Gereja Menghadapi Konflik-Konflik Penguasaan Sumber-Sumber Daya Alam di Nusantara”. Dalam Dalam Ruddy Tindage & Rainy MP Hutabarat (peny.). Teologi, Komunikasi dan Rekonsiliasi. Jakarta & Tobelo: YAKOMA PGI & BUMG Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), hal. 90-9. ---------------(2008). “Gereja, Korupsi, dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM”. Dalam Ruddy Tindage & Rainy MP Hutabarat (peny.). Gereja dan Penegakan HAM. Yogyakarta & Tobelo: Kanisius & BUMG Gereja Masehi Injili di Halmahera, hal. 203-16. --------------- (2006). Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta: LKiS. --------------- (2005). Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak Pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi. Kertas Posisi No. 03. Palu: Yayasan Tanah Merdeka (YTM). ----------------(2001). “Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku”. Epilog dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain (peny.), Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik. Jakarta: TAPAK Ambon, hal. 131-176. --------------- (1998). Dari Soeharto ke Habibie, Guru Kecing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru. Jakarta: Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (MIK) & Pijar Indonesia. Ardi, Yosef & Rahmon Amri (peny.) (2008). JSX Watch 2008-2009. Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia. Dahniar & Danel Lasimpo (2008). Menebar Dana Menuai Kemiskinan: PPK (Program Pengembangan Kecamatan), Program Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia di Sulawesi Tengah. Working Paper No. 2/2008. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Gogali, Lian (2007). Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor. Kertas Posisi No. 06. Palu: YTM. Indonesia Monitor (2008a). “Menguak Wajah Asli Bulan Sabit Padi”, www.indonesiamonitor.com, tgl. 3 Desember 2008. Diakses tgl. 13 Mei 2009. -------------------------- (2008b). “Gerakan Intelijen di Balik Lahirnya PKS”, www.indonesia-monitor.com, tgl. 3 Desember 2008. Diakses tgl. 13 Mei 2009. -------------------------- (2009a). “Besan Politik di Ujung Tahun”, www.indonesiamonitor.com, tgl. 7 April 2009. Diakses tgl. 16 Mei 2009.

16

---------------------------(2009b). “Ada Apa Dengan SBY-Hatta Rajasa?”. www.indonesiamonitor.com, tgl. 14 April 2009. Diakses tgl. 16 Mei 2009. Irawan, F.X. Bambang (peny.) (2000a). Bencana Uang Palsu: Sumber Pembusukan Bangsa dari Dalam Tubuh Sendiri. Yogyakarta: elsTreba. Maimunah, Siti & Arief Wicaksono (peny.). Tambang & Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005. Jakarta: JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Mietzner, Marcus (2009). Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Singapura: ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies). Muhammad, Chalid & Siti Maimunah (peny.). Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004. Jakarta: JATAM. Pambudi, A. (2009). Kalau Prabowo Jadi Presiden.Yogyakarta: Penerbit Narasi. Simanjuntak, Togi (peny.) (2000). Premanisme Politik. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Siregar, P. Raja (2006). Singkap Buyat: Temuan – Pengabaian – Kolusi. Jakarta: WALHI.

17