Kak Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.docx

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN SISTEM INFORMASI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Latar Belakang Salah satu hal mendasar akan pentingnya keakuratan data adalah untuk mengenal potensi dan permasalahan daerah. Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, jelas, obyektif, mudah digunakan dan informatif mengenai daerah tersebut, maka kekuatan dan kelemahan daerah dapat segera diketahui sebagai dasar pengetahuan mengenai daya komparatif dan kompetitif daerah tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah otonom dalam era desentralisasi ini juga menyadari pentingnya pengkajian potensi dan permasalahan daerahnya. Salah satu permasalahan sektoral yang dihadapi adalah dalam sektor transportasi. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya manajemen transportasi, kurang efisiennya penanganan jaringan transportasi, pemanfaatan serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang belum terprogram secara terpadu. Kurang tersedianya data yang mampu memberikan gambaran kebutuhan di bidang transportasi salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut. Padahal dalam rangka pengembangan dan pembangunan sektor transportasi, diperlukan gambaran yang jelas tentang kondisi aset perhubungan baik perhubungan darat, laut dan udara. Pertanyaan bagaimana mengelola dan mengakses database tentang perhubungan antar lembaga merupakan masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi data (data redudancy) dalam pengelolaan data karena kuranganya koordinasi. Pengelolaan dan akses database perhubungan secara terpadu antar lembaga dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan solusi yang lebih ekonomis dan realisitis ditengah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengelola transportasi di Provinsi Kalimantan Barat. Kemampuan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat menganalisis, menyimpan dan menampilkan baik data spasial dan non-spasial untuk 1

mendukung pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah transportasi di Provinsi Kalimantan Barat merupakan nilai lebih daripada hanya dengan pendekatan sistem manajemen database saja. Kemampuan analisis spasial dari SIG memberikan presepsi tentang permasalahan transportasi secara lebih baik sehingga mampu memberikan keputusan mana yang perlu diprioritaskan dengan anggaran pembangunan yang terbatas. 2. Maksud Pembuatan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan untuk menyusun sistem database sebagai ruang pengalokasian data-data tentang aset perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat berupa perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis (SIG). Database perhubungan tersebut dikelola dalam sistem informasi yang dapat divisualisasikan dan di up date oleh pengguna, sehingga mudah digunakan untuk berbagai keperluan, mudah disimpan, serta mudah digunakan sesuai kebutuhan. 3. Tujuan Secara umum tujuan penyusunan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalah : a. Menyiapkan perangkat informasi dalam menyimpan, mengakses serta menganalisis lebih cepat dan akurat b. Menyiapkan perangkat pengelolaan database (commom data base) aset dan sara prasarana perhubungan yang dibutuhkan. Secara khusus, tujuan tersebut di atas ialah: a. Menyusun data base aset perhubungan Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan survei yang terencana dan terprogram. b. Membuat peta digital aset perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dalam skala detail sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. c. Menyusun dan mengembangkan suatu model penyimpanan data base untuk menunjang keperluan manajemen sarana dan prasarana perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

2

d. Menyusun dan mengembangkan perangkat Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat melalui berbasis sistem informasi geografis (SIG). 4. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pekerjaan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan ini adalah : - Tersedianya sistem informasi aset dan sarana prasarana perhubungan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. - Tersedianya data yang akurat mengenai aset dan sarana prasarana perhubungan yang di tangani Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. 5. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan pekerjaan ini adalah di Provinsi Kalimantan Barat. 6. Sumber Pendanaan Biaya kegiatan dan pekerjaan ini bersumber dari APBD (DAU) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 0000.000.000,00,- (…………………………….. Juta Rupiah). 7. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran

: Kepala

Dinas

Perhubungan

Provinsi

Kalimantan Barat Pejabat Pembuat Komitmen

: .....................................................

Pejabat Pelaksana Teknis

: ..............................................................

Satuan Kerja

: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Bara.

Alamat Kantor

: Pontianak.

3

8. Ruang Lingkup Materi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: 1. Tahap inventarisasi dan penyusunan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat 2. Tahap analisis kebutuhan sistem 3. Tahap penyusunan/pembuatan peta digital 4. Tahap Pengembangan model sistem informasi yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis serta evaluasi kinerja system 5. Tahap pelatihan pengoperasian sistem informasi dan up dating data. 9. Referensi Hukum dan Standar Teknis Sebagai dasar dari kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang beserta perubahannya. 7. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan

pendayagunaan telematika dalam perwujudan masyarakat informasi. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan

Lalu Lintas Jalan. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000

tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.

4

10. Pendekatan dan Metodologi Penaksiran kebutuhan SIG dirancangan untuk menghasilkan dua jenis informasi penting jumlah fungsi-fungsi SIG yang diperlukan dan daftar master data geografis. Kedua jenis informasi ini diekstrak dari sekumpulan deskripsi aplikasi SIG, daftar data penting, dan deskripsi proses-proses manajemen. Selain itu, akan digunakan formulir standard untuk mendokumentasikan hasil-hasil interview dengan pengguna. Informasi yang didapat dari aktivitas penaksiran kebutuhan ini secara langsung mempengaruhi aktivitas perancangan SIG secara konseptual. Dalam pekerjaan penyusunan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, rencana data yang akan didatabasekan adalah : a) Informasi sarana perhubungan b) Informasi prasarana perhubungan c) Informasi kondisi d) Informasi program pembangunan e) Visualisasi Survey Data Survey mengenai data yang telah tersedia dapat segera dimulai jika semua data yang dibutuhkan telah diidentifikasi pada tahap penaksiran kebutuhan. Aktivitas ini akan mengiventarisasikan dan mendokumentasikan peta-peta, tabel-tabel, berikut data digital lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, informasi yang terkandung di dalam inventarisasi ini dapat mencakup sistem-sistem informasi lain yang dapat membagikan data-datanya (data sharing). Dokumentasi yang telah dipersiapkan pada tahap ini sudah cukup untuk mengevaluasi setiap potensi sumber data untuk sistem informasi yang akan dikembangkan. 11. Keluaran (Out Put) Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Aplikasi Perangkat Lunak yang mudah digunakan dan dapat di Update.

5

12. Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kegiatan ini. 13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Penyedia Jasa harus bekerja sama sepenuhnya kepada PPK dan PPTK dari Kegiatan persiapan sampai penyerahan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Penyedia Jasa harus bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan perjanjian kerjasama. 14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 120 (Seratus Dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan sejak ditandatangani SPMK. 15. Personil Untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibutuhkan Personil yang memadai sebagai berikut: a. Profesonal Staff 1. 1 (satu) orang Ketua Tim (Team Leader), pendidikan minimal S1 (Teknik Sipil) memiliki minimal SKA Ahli Madya 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun 2. 1 (satu) orang Ahli Pemetaan, pendidikan minimal S1 (Teknik Geodesi/Geologi/Geografi) memiliki minimal SKA Ahli Muda 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun. 3. 1 (satu) orang Ahli GIS (Geographic Information System), pendidikan minimal S1 (Teknik Informatika/Geodesi/Geografi) memiliki minimal SKA Ahli Muda 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

6

4. 1 (satu) orang Ahli PWK/Planologi, pendidikan minimal S1 (Perencanaan Wilayah dan Kota) memiliki minimal SKA Ahli Muda 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun. b. Sub Profesional Staff 1. 1 (satu) orang Asisten Ahli Teknik Sipil, pendidikan minimal S1 (Teknik Sipil) 2. 2 (dua) orang Chief Surveyor, pendidikan minimal S1 (Teknik Sipil) 3. 10 (sepuluh) orang Surveyor, pendidikan minimal D3 / STM / SMA c. Supporting Staff 1. 1 (satu) orang Administrasi, pendidikan minimal D3 / STM / SMA 2. 2 (dua) orang Operator Komputer, pendidikan minimal D3 / STM / SMA 16. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan berisikan gambaran umum pekerjaan dan rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yang disampaikan kepada PPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan dicetak 10 (sepuluh) buku. 17. Laporan Akhir Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan secara keseluruhan (100%), maka Konsultan Pelaksana Pekerjaan harus membuat Laporan Akhir yang dicetak 10 (sepuluh) buku. 18. Buku Petunjuk Buku petunjuk (user manual) merupakan buku pedoman untuk pemakaian program sofware Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan dengan menggunakan bahasa indonesia yang dicetak 10 (sepuluh) buku. 19. Dokumentasi Berisikan dengan dokumentasi-dokumentasi kegiatan, mulai dari survey sampai dengan pemasukan data dalam aplikasi yang dicetak sebanyak 9 (sembilan) buku.

7

20. Soft Copy (CD) Pihak konsultan juga diwajibkan menyerahkan soft copy file laporan pendahuluan, laporan akhir, Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan, dokumentasi kegiatan yang menyangkut substansi laporan ke dalam Compact Disc (CD) dan diserahkan sebanyak 5 (lima) keping CD. 21. Alih Pengetahuan Penyedia jasa harus melatih Staf Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk ntuk mengoperasikan Sistem Informasi Kinerja Dinas Perhubungan, serta pemahaman mengenai pengelolaan data antara lain pencarian data, penambahan data, perubahan data, penghapusan data, penampilan data dan mencetak data.

8