Kajian Hukum Pengajuan Wali Adhol.docx

  • Uploaded by: Aditya Royandy
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Kajian Hukum Pengajuan Wali Adhol.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 560
  • Pages: 4
KAJIAN HUKUM PENGAJUAN WALI ADHOL

A. Latar Belakang Wali Nikah adalah orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan atau menikahkan seorang mempelai wanita dengan seorang pria, karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh oleh calon mempelai yang bertindak menikahkannya. Hak tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu oleh orang lain namun dapat hilang karena suatu kondisi dimana wali tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah. Dan hak wali tersebut juga bisa hilang apabila ada putusan pengadilan karena permohonan mempelai wanita ke pengadilan agama berkaitan dengan wali tidak mau atau enggan (adhol) menikahkan sehingga di tunjuk seorang wali hakim oleh Pengadilan untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya (mempelai pria).

B. Pokok Permasalahan 1. Bagaimana Cara Pengajuan Wali Adhol ke Pengadilan Agama?

C. Analisis 1. Pengertian Wali Nikah Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa ada wali.

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, diantaranya: a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa; b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); c. Orang saleh (suci) penyebar agama; d. Kepala pemerintah dan sebagainya.1 Arti-arti wali di atas pemakaiannnya dapat disesuikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Dan apabila wali yang bersangkutan tidak mau atau enggan menjadi wali maka kewaliannya bisa digantikan dengan Wali Hakim melalui penetapan Pengadian Agama. 2. Pengertian Wali Adhol Wali Adhol adalah wali yang enggan, wali yang tidak mau menikahkan atau wali yang tidak setuju dengan pernikahan putrinya yang akan berlangsung. 3. Pengajuan Wali Adhol ke Pengadilan Agama Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat 1

ihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm. 89-90

mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah a. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal; b. Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada pengadilan agama / Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal; c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua; d. Permohona wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi.2 D. Kesimpulan Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pengajuan wali adhol diajukan secara voluntair ke Pengadilan Agama.

2

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

E. Daftar Pustaka Buku: 1. Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. 2. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Kompilasi Hukum Islam

Related Documents

Wali
June 2020 24
Sejarah Wali Wali Songo.docx
November 2019 36
Al Wali
June 2020 24
Wali Songo
May 2020 37

More Documents from ""