Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Dki Jakarta Agustus 2018.pdf

KAJIAN EKONOMI dan KEUANGAN REGIONAL AGUSTUS 2018

PROVINSI DKI JAKARTA

Visi dan Misi

VISI DAN MISI Visi Bank Indonesia Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Misi Bank Indonesia 1. 2.

3.

4.

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilainilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu Trust and Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest, Coordination and Teamwork.

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

i

Halaman ini sengaja dikosongkan

ii

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi DKI Jakarta edisi Agustus 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan terbitan rutin triwulanan, yang pada edisi ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta khususnya pada triwulan II 2018, serta asesmen prospek ekonomi untuk triwulan berjalan serta keseluruhan tahun 2018, berdasarkan realisasi data hingga bulan Agustus 2018. Secara ringkas, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh menguatnya konsumsi rumah tangga, sejalan dengan datangnya momen bulan puasa dan Idul Fitri, dan juga mendorong lapangan usaha perdagangan. Namun, aktivitas pembangunan infrastruktur di Ibu Kota yang tidak semasif periode sebelumnya berdampak pada melemahnya investasi, khususnya investasi bangunan, dan menyebabkan tertahannya pertumbuhan ekonomi di triwulan laporan. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, SKPD Provinsi DKI Jakarta, narasumber yang kami undang dalam Focus Group Discussion serta pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, kajian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas kajian buku KEKR ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Agustus 2018 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA ttd. Trisno Nugroho Kepala Perwakilan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

iii

Halaman ini sengaja dikosongkan

iv

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

halaman

iii

DAFTAR ISI

halaman

v

RINGKASAN UMUM

halaman

vii

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

halaman

x

BAB I. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL A. Perekonomian Global B. Perekonomian Nasional C. Bauran Kebijakan

halaman halaman halaman halaman

1 2 3 8

BAB II. EKONOMI MAKRO REGIONAL A. Komponen Permintaan B. Komponen Penawaran (Lapangan Usaha) Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta Boks 2 Prospek Otomotif DKI Jakarta

halaman halaman halaman

11 11 21

halaman

28

halaman

32

BAB III. KEUANGAN PEMERINTAH A. Pendapatan Daerah B. Belanja Daerah C. Pembiayaan

halaman halaman halaman halaman

36 36 38 39

BAB IV. INFLASI A. Perkembangan dan Program Pengendalian Inflasi Tw II 2018 B. Tracking Inflasi Tw III 2018 C. Program Pengendalian Inflasi Tw III 2018

halaman halaman halaman halaman

42 42 49 51

halaman

54

halaman halaman halaman

55 61 73

BAB VI. SISTEM PEMBAYARAN A. Pengelolaan Uang B. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

halaman halaman halaman

78 78 80

BAB VII. KESEJAHTERAAN A. Tingkat Kemiskinan B. Perkembangan Indeks Rasio Gini

halaman halaman halaman

83 83 89

BAB VIII. PROSPEK PEREKONOMIAN A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional B. Prospek Perekonomian DKI Jakarta

halaman halaman halaman

92 92 94

Boks 1

BAB V. STABILITAS KEUANGAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN KEUANGAN DAN UMKM A. Perkembangan Kinerja Perbankan B. Stabilitas Keuangan Daerah C. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

v

Halaman ini sengaja dikosongkan

vi

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ringkasan Umum

RINGKASAN UMUM Memasuki tengah tahun 2018, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh baik dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Hal tersebut mengindikasikan masih terjaganya momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi Ibu Kota, yang kali ini didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan datangnya momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan dengan tetap mengutamakan kestabilan ekonomi makro dan sistem keuangan, Bank Indonesia pada Agustus 2018 memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate menjadi 5,50%. Dengan demikian, suku bunga tersebut telah mengalami penyesuaian sebesar 75 basis poin sejak Mei 2018. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tetap menjaga kestabilan perekonomian nasional dan DKI Jakarta yang berkualitas. Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu 5,93% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,99% yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat, seiring dengan datangnya momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang mendorong belanja masyarakat lebih tinggi. Hal tersebut turut memberikan efek positif terhadap lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang juga tumbuh meningkat. Lebih lanjut, konsumsi Lembaga Non-Publik yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh pelaksanaan Pilkada serentak di bulan Juni. Belanja pegawai yang cukup besar, khususnya melalui pencairan THR turut memperbaiki pertumbuhan konsumsi pemerintah yang kembali tumbuh positif, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Di sisi lain, perlambatan disebabkan oleh melemahnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, khususnya investasi bangunan, sejalan dengan aktivitas pembangunan infrastruktur pada triwulan II yang cenderung rendah. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan LU konstruksi yang melambat. Pada perkembangan harga, inflasi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 tetap terkendali dan tercatat sebesar 3,31% (yoy). Pencapaian ini sejalan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3,5% ± 1. Terjaganya kesinambungan pasokan pangan dan semakin solidnya program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID DKI Jakarta, berkontribusi terhadap stabilitas perkembangan inflasi hingga paruh pertama tahun 2018. Terjaganya inflasi pangan tersebut juga didukung oleh tiadanya kebijakan harga energi yang berdampak tinggi pada inflasi, sehingga stabilitas harga dapat terjaga ditengah tingginya tingkat permintaan masyarakat pada momen bulan puasa dan Idul Fitri. Dari sisi kesejahteraan, kinerja perekonomian Jakarta yang cukup baik memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Jakarta yang ditandai dengan turunnya tingkat kemiskinan di Ibu Kota. Melambatnya pertumbuhan garis kemiskinan, yang diimbangi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat kelompok ekonomi bawah menjadi faktor pendorong membaiknya kondisi kesejahteraan di Jakarta. Hal tersebut didukung oleh terjaganya harga-harga komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat bawah, yang berkontribusi besar dalam menahan laju peningkatan garis kemiskinan. Selain ditandai dengan turunnya tingkat kemiskinan, membaiknya ekonomi sosial Jakarta juga diikuti oleh lebih rendahnya ketimpangan pendapatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sedikit melambat, hal tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor finansial dan korporasi. Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

vii

Ringkasan Umum DKI Jakarta masih terjaga di tingkat yang aman. Aset perbankan tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kredit ditengah melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari sisi risiko kredit, NPL perbankan sedikit membaik dan relatif terjaga di dalam batas aman dengan rasio masih di bawah 5%. Di sisi lain, Kinerja korporasi masih menunjukkan perbaikan baik dari sisi likuiditas solvabilitas, dan rentabilitas. Walaupun terjadi penurunan produktifitas namun hal tersebut masih bersifat musiman akibat libur panjang menyambut hari raya idul fitri. Lebih lanjut, optimisme pasar masih positif dengan tumbuhnya sektor-sektor utama pendukung ekonomi DKI Jakarta. Pada sisi sistem pembayaran, meningkatnya konsumsi rumah tangga tercermin pada aktivitas transaksi keuangan masyarakat. Respons yang searah terhadap kondisi tersebut terlihat dari net outflow uang tunai yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, atau jumlah penarikan uang kartal dari kas Bank Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut juga terjadi pada sisi nontunai, yang tercermin dari transaksi melalui sistem kliring nasional yang juga mengalami peningkatan. Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global dan nasional, kinerja ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2018 diperkirakan tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,2%, dan pada tahun 2018 pertumbuhannya diperkirakan berada pada kisaran 6,1%-6,5%. Indonesia, khususnya DKI Jakarta yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018 akan memberikan efek positif terhadap perekonomian. Ajang olahraga se-Asia tersebut diperkirakan dapat mendorong sisi konsumsi rumah tangga, serta ekspor jasa melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, realisasi inflasi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 yang tetap stabil semakin mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Komitmen Pemerintah Pusat dan TPID Jakarta dalam menjaga stabilitas harga, akan berkontribusi dalam membawa tingkat inflasi di Jakarta sesuai dengan sasarannya. Namun, beberapa risiko masih membayangi dinamika perekonomian DKI Jakarta ke depan. Dari sisi global, terdapat risiko pelemahan nilai tukar rupiah akibat dari memburuknya ekonomi Turki, serta ancaman perang dagang yang dapat berdampak pada tertahannya ekspor barang Ibu Kota.

viii

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ringkasan Umum

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

ix

Tabel Indikator Terpilih

TABEL INDIKATOR TERPILIH Indikator

2016 Total

I

II

2017 III

IV

Total

I

2018 II

5.9

6.5

6.1

6.4

5.9

6.2

6.0

5.9

Ekonomi Makro Regional Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy) Berdasarkan Lapangan Usaha: 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

0.9

0.2

0.1

0.5

0.4

0.3

0.2

0.2

2 Pertambangan dan Penggalian

-1.5

-3.4

-0.1

2.2

2.0

0.2

2.9

1.9

3 Industri Pengolahan

3.7

6.4

6.1

8.3

8.8

7.4

8.3

6.4

4 Pengadaan Listrik dan Gas

-0.5

-2.9

-10.4

26.6

34.0

11.3

32.9

43.8

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

2.2

2.5

1.2

2.7

5.3

2.9

2.5

2.5

6 Konstruksi

1.4

3.6

4.1

6.7

6.7

5.3

5.7

1.4

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4.6

5.1

3.7

6.7

6.8

5.6

6.5

6.9

8 Transportasi dan Pergudangan

12.5

10.8

9.4

8.4

7.2

8.9

9.7

9.4

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5.8

7.4

7.3

5.6

3.2

5.8

3.6

4.3

10 Informasi dan Komunikasi

10.8

10.5

11.8

10.2

10.0

10.6

10.3

9.5

11 Jasa keuangan dan Asuransi

8.5

9.0

7.8

4.6

0.3

5.4

-1.9

-1.4

12 Real Estate

4.7

4.4

4.0

4.1

4.6

4.3

4.6

4.7

13 Jasa Perusahaan

8.4

8.7

8.9

7.9

7.3

8.2

8.1

7.7

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib

3.3

-1.8

-0.1

-4.4

-1.8

-2.1

2.5

21.9

15 Jasa Pendidikan

7.0

6.3

3.0

3.2

1.5

3.4

5.4

4.7

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7.8

8.2

7.1

7.1

5.9

7.0

6.6

6.4

17 Jasa Lainnya

8.5

9.0

9.1

9.3

8.5

9.0

9.5

8.0

Berdasarkan Permintaan: 4.8

5.6

7.4

6.8

3.8

5.9

4.3

4.9

a. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga

5.5

6.0

6.0

5.3

5.5

5.7

5.5

5.6

b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

11.7

21.3

18.0

8.1

4.1

12.4

5.9

6.3

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

0.2

-0.2

12.6

14.1

-3.3

5.8

-5.0

1.0

3 PMTB

1.6

4.0

3.9

8.6

8.1

6.2

8.1

4.7

4 Perubahan Inventori

67.1

130.5

50.3

2.4

1.1

30.2

9.7

5.3

5 Ekspor Luar Negeri

0.3

-3.9

-10.6

3.2

-1.7

-3.2

10.7

4.9

6 Impor Luar Negeri

-2.3

4.7

1.0

21.7

14.7

10.4

17.0

13.5

7 Net Ekspor Antar Daerah

1.7

17.0

5.6

55.9

47.7

29.2

28.6

37.0

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

10,969

2,207

2,142

2,482

2,432

9,263

2,394

2,339

- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)

3,010

666

623

630

675

2,595

657

662

- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

47,002

12,725

12,692

14,855

15,763

56,034

15,974

15,186

- Volume Impor Non Migas (ribu ton)

29,343

7,123

7,378

7,986

8,542

31,030

8,365

7,930

126.27

128.05

129.19

129.94

130.97

130.97

132.14

133.81

2.37

3.43

3.94

3.69

3.72

3.72

3.23

3.16

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

2,473

2,480

2,507

2,539

2,651

2,651

2,638

2,665

Kredit (Rp Triliun)

1,439

1,429

1,472

1,479

1,567

1,567

1,530

1,647

- Modal Kerja

800

797

839

841

882

882

860

948

- Investasi

444

434

431

437

476

476

460

477

- Konsumsi

194

198

203

201

208

208

210

222

Kredit UMKM (Rp Triliun)

125

126

128

130

142

142

137

140

Loan to Deposit Ratio (%)

58.19

57.63

58.70

58.24

59.09

59.09

57.99

61.78

NPL Gross (%)

2.90

2.87

2.61

2.55

2.14

2.14

2.13

2.00

1 Konsumsi

Ekspor

Impor

Indeks Harga Konsumen Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) Perbankan

Sistem Pembayaran Transaksi Kliring (Rp Triliun) - Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Triliun) - Rata-rata Harian Volume Transaksi (ribu) Sumber: BPS, BI

x

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

33.5

7.5

8.1

7.6

8.0

31.2

7.5

8.3

1308.5

325.9

387.4

351.7

391.3

1456.3

371.1

412.2

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

xi

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1

Bab 1

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL Perkembangan ekonomi global hingga triwulan II 2018 menunjukkan ketidakpastian yang meningkat di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata. Ekonomi AS tumbuh kuat didukung akselerasi konsumsi dan investasi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang dan Tiongkok masih cenderung menurun. Ketidakpastian ekonomi global juga dipicu oleh ketegangan perdagangan antara AS dengan sejumlah negara, yang mendorong kebijakan balasan yang lebih luas, termasuk melalui pelemahan mata uang di tengah berlanjutnya penguatan dolar AS secara global. Selain itu, gejolak ekonomi di Turki diperkirakan memiliki efek rambatan sehingga menambah risiko ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2018 semakin solid terutama didukung oleh membaiknya permintaan domestik. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2018 meningkat cukup tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,27% (yoy) atau merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh konsumsi swasta dan pemerintah. Meningkatnya pertumbuhan permintaan domestik kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan impor, di tengah kinerja ekspor yang relatif terbatas. Secara spasial, peningkatan kinerja ekonomi domestik didorong oleh membaiknya ekonomi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta masih kuatnya ekonomi Jawa dan Sulawesi. Dari sisi harga, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil didukung koreksi harga pasca lebaran. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2018 mencapai 3,18% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,5%±1% (yoy). Perlambatan inflasi IHK terutama didorong oleh deflasi kelompok administered prices terutama koreksi subkelompok transpor pasca Idul Fitri. Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi sehingga inflasi tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga pada triwulan II 2018 yang tercermin dari membaiknya berbagai indikator di sektor keuangan. Penguatan dolar AS yang terjadi dalam skala global berdampak pada terdepresiasinya nilai tukar rupiah pada Juli 2018 tetapi dengan volatilitas yang menurun. Fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga dan langkah stabilisasi secara terukur yang ditempuh Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

1

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1

A. Perekonomian Global Ketidakpastian ekonomi global meningkat di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata. Ekonomi AS tetap tumbuh kuat didukung akselerasi konsumsi dan investasi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang dan Tiongkok masih cenderung menurun. Dengan perkembangan tersebut, the Fed diprakirakan tetap melanjutkan rencana kenaikan Fed Fund Rate (FFR) secara gradual, sementara European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan ( BOJ) cenderung masih menahan kenaikan suku bunga. Di samping kenaikan suku bunga FFR, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dipicu oleh ketegangan perdagangan antara AS dengan sejumlah negara, yang mendorong kebijakan balasan, termasuk melalui pelemahan mata uang di tengah berlanjutnya penguatan dolar AS secara global. Ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dengan munculnya risiko rambatan dari gejolak ekonomi di Turki yang disebabkan oleh kerentanan ekonomi domestik, persepsi negatif terhadap kebijakan otoritas, serta meningkatnya ketegangan hubungan Turki dengan AS. Perekonomian AS tumbuh membaik ditopang oleh konsumsi yang solid dan akselerasi investasi. Pada triwulan II 2018 ekonomi AS tercatat tumbuh 2,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,6% (yoy). Konsumsi tetap solid, ditopang oleh kinerja positif tenaga kerja dan dampak lanjutan kebijakan fiskal. Sementara, akselerasi pertumbuhan fixed investment didorong oleh meningkatnya investasi nonresidensial. Ke depan, normalisasi kebijakan moneter AS akan terus berlanjut dengan peningkatan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang diperkirakan akan terjadi sebanyak empat kali. Selain itu, kebijakan fiskal melalui corporate tax rate cut diperkirakan akan mendukung kinerja positif aktivitas investasi semester kedua 2018. Ekonomi Eropa tumbuh lebih melambat seiring melemahnya konsumsi dan investasi. Pada triwulan II 2018, ekonomi Eropa tumbuh 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,3% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Eropa tersebut tercermin dari berbagai indikator di antaranya keyakinan konsumen, Purchasing Manager Index (PMI), dan Industrial Production (IP) yang menunjukkan penurunan. Ke depan, ekonomi Eropa diperkirakan masih akan melambat karena ekspansi Euro yang terjadi sejak tahun 2018 sudah melewati peak pada tahun ini. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Composit Leading Indicator (CLI) OECD yang mengindikasikan perlambatan. Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tumbuh melambat seiring melambatnya permintaan domestik. Ekonomi Tiongkok pada triwulan II 2018 tumbuh 6,7% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 6,8% (yoy). Perlambatan ekonomi Tiongkok tersebut bersumber dari investasi dan konsumsi, seiring kebijakan

2

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 deleveraging. Pemerintah Tiongkok menempuh kebijakan countercyclical melalui kebijakan easing (moneter, fiskal, regulasi finansial, dan kebijakan lainnya) secara terkoordinasi. Perekonomian Turki mengalami krisis karena kebijakan ekonomi populis pro-growth dan memburuknya hubungan dengan AS, menyusul ancaman sanksi tarif oleh AS. Pertumbuhan ekonomi Turki hingga tahun 2017 meningkat tajam hingga mencapai 7,42% (yoy), namun bank sentral tidak merespons dengan baik kenaikan inflasi yang mencapai 15,9% pada Juli 2018. Selain itu, rasio utang luar negeri (ULN) Turki terhadap PDB meningkat ke 52,8% pada tahun 2018 dengan porsi ULN jangka pendek mencapai 26%. Depresiasi Lira menimbulkan kekhawatiran gagal bayar ULN yang akan berdampak terutama pada Eropa karena besarnya ULN Turki pada perbankan Eropa. Volume perdagangan dunia tumbuh lebih rendah sejalan dengan melambatnya perekonomian Eropa, Tiongkok, dan Jepang serta eskalasi perang dagang. Di samping itu, lebih rendahnya perdagangan dunia juga disebabkan oleh ekonomi AS yang lebih berorientasi domestik. Sejalan dengan lebih rendahnya volume perdagangan dunia, harga komoditas juga mengalami penurunan pada triwulan II 2018. Ke depan, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh stabil, namun diwarnai dengan meningkatnya divergensi perekonomian AS dengan negara lainnya.

B. Perekonomian Nasional Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2018 semakin solid didukung oleh membaiknya permintaan domestik. Pada triwulan II 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,27% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,06% dan merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013. Pendorong utama pertumbuhan bersumber dari membaiknya permintaan domestik terutama meningkatnya konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, investasi tetap tumbuh tinggi, meskipun melambat sejalan dengan berkurangnya hari kerja di bulan Juni 2018. Meningkatnya pertumbuhan permintaan domestik kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan impor, di tengah kinerja ekspor yang relatif terbatas. Dari sisi pengeluaran, konsumsi swasta baik dari rumah tangga maupun Lembaga Nonprofit melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencatatkan pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 5,14% (yoy) tertinggi sejak 2014, didukung oleh perbaikan pendapatan dan keyakinan konsumen serta terjaganya inflasi. Konsumsi LNPRT tumbuh 8,71% (yoy) ditopang oleh penyelenggaraan Pilkada serentak yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa. Belanja pemerintah juga membaik dengan tumbuh 5,26% (yoy) pada triwulan II 2018, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sehingga memberikan dorongan terhadap kuatnya permintaan domestik. Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

3

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 Investasi masih kuat didorong oleh membaiknya permintaan domestik. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II 2018 tetap tumbuh tinggi sebesar 5,87% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. Lebih lambatnya pertumbuhan terutama berasal dari berkurangnya hari kerja pada periode libur lebaran di tengah masih berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur. Kuatnya permintaan domestik berdampak pada tingginya pertumbuhan impor terutama barang modal dan bahan baku. Pada triwulan II 2018, impor tumbuh 15,17% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 12,66% (yoy). Impor barang modal tumbuh kuat terutama pada mesin dan peralatan. Impor suku cadang dan peralatan meningkat seiring positifnya prospek pertambangan terutama batubara dan logam. Selain itu, tingginya impor terkait dengan regulasi penanaman modal dan turunannya yang membebaskan bea masuk impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan. Impor bahan baku juga berada dalam tren yang meningkat, terutama bahan baku industri olahan untuk mendukung sektor manufaktur dan sektor infrastruktur. Namun, akselerasi impor tidak diimbangi dengan akselerasi kinerja ekspor. Pada triwulan II 2018 ekspor hanya tumbuh sebesar 7,70% (yoy). Meskipun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekspor tidak secepat akselerasi pertumbuhan impor. Kinerja ekspor terutama ditopang oleh membaiknya ekspor manufaktur, komoditas pertambangan, dan ekspor jasa. Kinerja ekspor manufaktur didukung oleh ekspor kimia dan besi baja. Sementara itu, ekspor pertambangan didukung oleh batubara dan nikel, sejalan dengan tingginya harga di pasar internasional. Tabel 1.1 Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (% yoy) 2017 Komponen Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah Investasi Investasi Bangunan Investasi Nonbangunan Ekspor Impor Pertumbuhan Domestik Bruto

2018

I

II

III

IV

Total

I

II

4.94 8.07 2.69 4.77 5.87 1.46 8.41 4.81 5.01

4.95 8.52 -1.92 5.34 6.07 3.23 2.80 0.20 5.01

4.93 6.02 3.48 7.08 6.28 9.47 17.01 15.46 5.06

4.97 5.24 3.81 7.27 6.68 9.03 8.50 11.81 5.19

4.95 6.91 2.14 6.15 6.24 5.90 9.09 8.06 5.07

4.95 8.09 2.74 7.95 6.16 13.57 6.09 12.66 5.06

5.14 8.71 5.26 5.87 5.02 8.41 7.70 15.17 5.27

Sumber: Badan Pusat Statistik

Membaiknya permintaan domestik direspons oleh sisi penawaran. Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan permintaan domestik tercermin pada kinerja LU Perdagangan, LU Pertanian, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU jasa-jasa lainnya yang utamanya di jasa administrasi pemerintahan, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan. Sementara itu, kinerja LU 4

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 Industri Pengolahan dan LU Konstruksi yang melambat terkait dengan jumlah hari kerja karena periode libur lebaran pada Juni 2018 yang lebih panjang daripada 2017. Tabel 1.2 Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (% yoy) LAPANGAN USAHA PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PENGADAAN LISTRIK PENGADAAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI JASA KEUANGAN REAL ESTAT JASA PERUSAHAAN JASA PEMERINTAHAN JASA PENDIDIKAN JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN LAINNYA JASA LAINNYA PRODUK DOMESTIK BRUTO

2017

2018

I

II

7.15 (1.22) 4.28 1.60 4.39 5.96 4.61 8.06 5.27 10.48 5.99 3.66 6.83 0.23 4.05 7.06 7.90

3.23 2.12 3.50 (2.53) 3.67 6.94 3.47 8.80 5.73 11.06 5.94 3.73 8.24 (0.03) 0.88 6.32 8.51

2.77 1.84 4.85 4.88 4.82 6.98 5.20 8.88 5.69 8.82 6.16 3.60 9.37 0.69 3.62 7.51 9.31

2.24 0.08 4.46 2.27 5.53 7.23 4.47 8.21 5.49 8.99 3.85 3.73 9.25 6.95 5.89 6.31 8.87

3.81 0.69 4.27 1.54 4.61 6.79 4.44 8.49 5.55 9.81 5.48 3.68 8.44 2.06 3.66 6.79 8.66

3.29 0.74 4.56 3.31 3.59 7.35 4.93 8.59 5.45 8.52 4.33 3.23 8.04 5.79 4.83 6.06 8.42

4.76 2.21 3.97 7.56 3.94 5.73 5.24 8.59 5.75 6.06 3.02 3.11 8.89 7.20 4.94 7.07 9.22

5.01

5.01

5.06

5.19

5.07

5.06

5.27

III

IV

Total

I

II

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara spasial, ekonomi daerah tumbuh meningkat pada triwulan II 2018. Peningkatan tersebut berasal dari membaiknya ekonomi Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta masih kuatnya ekonomi Jawa dan Sulawesi. Dari 34 provinsi, 23 di antaranya tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Papua (24,68%) didorong tingginya pertumbuhan sektor pertambangan yaitu tembaga. Sementara, NTB menjadi satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan negatif (-0,83%) karena menurunnya produksi konsentrat tembaga. Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I-2018 (% yoy)

Sumber: BPS, diolah

Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2018 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi. Inflasi IHK pada Juli 2018 mencapai 3,18% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,5%±1% (yoy). Inflasi IHK meningkat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

5

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 3,12% (yoy) didorong oleh kenaikan inflasi kelompok inti dan volatile food, di tengah melambatnya inflasi administered prices. Secara bulanan, inflasi IHK mencapai 0,28% (mtm), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 0,59% (mtm) yang bersumber dari koreksi tarif angkutan pasca Idul Fitri. Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan bulan Juli, inflasi IHK telah mencapai 2,18% (ytd). Terkendalinya inflasi didukung oleh pasokan yang memadai dan dampak positif berbagai kebijakan stabilisasi pangan yang ditempuh Pemerintah serta koordinasi dengan Bank Indonesia. Terkendalinya inflasi IHK didukung oleh inflasi kelompok inti yang tetap terkendali di tengah kenaikan inflasi kelompok jasa. Inflasi inti tercatat sebesar 2,87% (yoy) pada Juli 2018, meningkat dari bulan sebelumnya 2,72% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kelompok inflasi inti traded dan nontraded. Dari sisi inflasi barang dan jasa, peningkatan inflasi inti didorong oleh kelompok jasa, sementara kelompok barang relatif stabil. Terkendalinya inflasi inti hingga Juli 2018 tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Secara bulanan inflasi inti tercatat sebesar 0,41% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 0,24% (mtm). Inflasi kelompok volatile food pada Juli 2018 stabil dibandingkan bulan lalu, namun lebih tinggi dibandingkan dengan historis pasca Idul Fitri. Inflasi volatile food pada Juli 2018 tercatat sebesar 0,90% (mtm), stabil dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 0,90% (mtm). Angka tersebut lebih tinggi dari historisnya pasca Idul Fitri empat tahun terakhir seiring dengan inflasi daging ayam ras dan telur ayam ras yang lebih tinggi dibandingkan historisnya. Sementara, komoditas bawang merah, cabai merah dan daging sapi mengalami deflasi. Kelompok administered prices pada Juli 2018 mengalami koreksi lebih dalam dibandingkan dengan historisnya pasca Idul Fitri. Kelompok administered prices mencatat deflasi sebesar 0,68% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,38% (mtm). Deflasi tersebut lebih rendah dari historis deflasi administered prices pasca Idul Fitri empat tahun terakhir, terutama disebabkan karena lebih dalamnya deflasi angkutan udara dan angkutan antarkota dibandingkan dengan historisnya. Tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 12,34% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 14,91% (mtm) dan historisnya pasca Idul Fitri yaitu inflasi 1,84% (mtm). Sejalan dengan itu, deflasi tarif angkutan antarkota bulan Juli 2018 mencapai 10,78% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu dan historisnya yaitu masing-masing inflasi 11,42% (mtm) dan deflasi 7,11% (mtm).

6

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 Secara spasial, inflasi di seluruh daerah terjaga dalam rentang sasaran 3,5%±1%. Inflasi tercatat cukup rendah hampir di seluruh kawasan. Hanya Papua yang mencatatkan inflasi di atas kisaran target, yakni sebesar 5,32% (yoy) terutama disumbang komoditas ikan segar karena kurangnya pasokan akibat pengaruh cuaca. Secara umum, inflasi inti di seluruh kawasan lebih rendah sejalan dengan perubahan struktural yang lebih baik. Sementara itu, inflasi volatile food lebih rendah bersumber dari rendahnya inflasi beras dan hortikultura. Inflasi administered prices relatif sama seiring koreksi tarif angkutan pada bulan Juli 2018 di tengah asumsi kurs dan harga minyak dunia yang lebih tinggi. Terkendalinya inflasi di berbagai daerah tersebut tidak terlepas dari semakin kuatnya koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Gambar 1.2 Peta Inflasi daerah Bulan Maret 2018 (% mtm)

Sumber: BPS, diolah

Nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan depresiasi, namun dengan volatilitas yang menurun. Secara point-to-point, Rupiah melemah sebesar 3,94% pada triwulan II 2018 dan 0,62% pada Juli 2018. Perkembangan Rupiah pada bulan Juli tersebut disertai dengan volatilitas yang menurun, meskipun dolar AS terus mengalami penguatan secara luas. Secara year to date (ytd) Rupiah terdepresiasi 7,04% atau lebih rendah dari India, Brazil, Afrika Selatan, dan Rusia. Sementara itu, aliran modal asing telah kembali masuk ke pasar keuangan domestik pada semua jenis aset. Ke depan, Bank Indonesia terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan. Kebijakan tetap ditopang oleh strategi intervensi ganda dan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan valas. Kebijakan Bank Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

7

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penyediaan swap valas dengan tingkat harga yang lebih murah mampu meningkatkan minat peserta lelang di berbagai tenor dan menurunkan premi swap pasar. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada triwulan II 2018 disertai intermediasi perbankan yang membaik dan risiko kredit yang terjaga. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang tinggi mencapai 22,0% dan rasio likuiditas (AL/DPK) yang masih aman yaitu sebesar 19,4% pada Juni 2018. Selain itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah yaitu sebesar 2,7% (gross) atau 1,2% (net). Stabilitas sistem keuangan yang terjaga berkontribusi positif pada perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2018 tercatat 7,0% (yoy), naik dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 6,5% (yoy). Pertumbuhan kredit pada Juni 2018 tercatat sebesar 10,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,3% (yoy). Dengan perbaikan ekonomi dan kemajuan konsolidasi korporasi dan perbankan secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit akan lebih baik pada 2018 yaitu dalam kisaran 10-12% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK diperkirakan sedikit lebih rendah yaitu dalam kisaran 8,0-10,0% (yoy).

C. Bauran Kebijakan Berdasarkan kondisi perekonomian terkini serta prospek dan risiko ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Agustus 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Bank Indonesia menghargai dan mendukung keseriusan dan langkah-langkah konkrit Pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dengan mendorong ekspor dan menurunkan impor, termasuk penundaan proyek-proyek Pemerintah yang memiliki kandungan impor tinggi. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal dalam kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan tersebut didukung penguatan strategi operasi moneter dengan memperkuat konvergensi suku bunga 8

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1 pasar uang antar bank dengan suku bunga kebijakan moneter (BI 7DRR) untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga melanjutkan langkah-langkah akselerasi pendalaman pasar keuangan. Di pasar uang, keberhasilan implementasi IndONIA sebagai suku bunga acuan pasar uang akan diikuti dengan pengembangan instrumen OIS (Overnight Index Swap) dan IRS (Interest Rate Swap) sehingga mampu mendukung pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien. Di pasar valas, Bank Indonesia meningkatkan efektivitas penyediaan swap valas baik dalam rangka operasi moneter maupun dalam rangka hedging dengan tingkat harga yang lebih murah. Berbagai kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat alternatif instrumen pengelolaan likuiditas di pasar dan mendukung stabilitas nilai tukar tukar Rupiah. Bank Indonesia memandang bauran kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya dan respons saat ini konsisten dengan upaya menjaga inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5±1% pada 2018 dan 2019 serta mengelola ketahanan sektor eksternal. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

9

Perekonomian Global dan Nasional Bab 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

10

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Bab 2

EKONOMI MAKRO REGIONAL Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2018 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tengah tahun 2018 tercatat 5,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,99% (yoy). Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Ibukota yaitu melemahnya komponen Pertumbuhan Modal tetap Bruto (PMTB) atau investasi, sejalan dengan melambatnya investasi bangunan karena aktivitas pembangunan pada triwulan II yang cenderung lebih rendah. Di sisi lain, kemampuan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan II 2018 menguat dan mencatat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang mendorong belanja masyarakat lebih tinggi. Pada sisi Lapangan Usaha (LU), menguatnya konsumsi rumah tangga turut mendorong pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun, relatif rendahnya aktivitas pembangunan infrastruktur di triwulan laporan berdampak pada LU konstruksi yang tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Aktivitas kontruksi yang melambat tersebut juga menahan pertumbuhan LU Industri Pengolahan sehingga tidak dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Memasuki triwulan III 2018, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan akan kembali menemukan momentum peningkatan pertumbuhan. Kondisi tersebut akan didukung oleh penyelenggaraan Asian Games 2018, dengan DKI Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara bersama dengan Palembang. Perhelatan Asian Games tersebut akan mendorong ekspor, khususnya ekspor jasa melalui kunjungan para atlet, delegasi, dan para pendukung dari negara-negara yang bertanding. Hal tersebut juga akan mendorong pertumbuhan LU Perdagangan melalui penjualan cinderamata, maupun produk-produk lain yang hanya ditemukan di Jakarta. A. Komponen Permintaan Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2018 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,99% (yoy)1. Arah pertumbuhan ekonomi yang melambat di triwulan II tahun ini

1

Berdasarkan rilis data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2018 oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, terdapat koreksi angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan I 2018, dari sebelumnya 6,02% (yoy) menjadi 5,99% (yoy) Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

11

Ekonomi Makro Regional Bab 2 mengulang pola serupa pada triwulan II tahun sebelumnya (Grafik 2.1). Melambatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa pada triwulan II 2018 yang tercatat 5,69% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yakni sebesar 5,75% (yoy) (Grafik 2.2).

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Jawa, dan DKI Jakarta

Konsumsi rumah tangga (RT) menjadi komponen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,63% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,49% yoy). Momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan laporan. Adanya kedua momen tersebut mendorong perilaku belanja masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode lainnya. Di sisi lain, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh seluruh pekerja, baik karyawan swasta maupun PNS turut memberikan ruang finansial yang lebih tinggi bagi setiap rumah tangga, sehingga hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan belanja. Meningkatnya kemampuan belanja rumah tangga tercermin dari pertumbuhan konsumsi barang dan konsumsi makanan minuman yang lebih baik dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.3). Selain itu, ketiadaan asisten rumah tangga pada saat libur panjang Idul Fitri terindikasi mendorong perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan di restoran, sehingga hal tersebut mendorong pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.4).

12

Sumber: BPS, diolah

Sumber: SPE Bank Indonesia

Grafik 2.3 Pertumbuhan Barang dan Makanan Minuman

Grafik 2.4 Pertumbuhan Konsumsi Restoran dan Hotel

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2 Tingkat ekspektasi konsumsi masyarakat Jakarta pada triwulan laporan masih terjaga pada level yang positif, yang mengindikasikan menguatnya konsumsi rumah tangga. Ekspektasi positif tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, dengan keseluruhan komponen yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berada pada zona optimis (Grafik 2.5). Tingkat optimisme masyarakat pada triwulan II cenderung mengalami stagnasi, atau hanya meningkat terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Optimisme yang stagnan dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan di Ibukota yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana tercermin dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang berada di zona pesimis (Grafik 2.6). Lapangan pekerjaan yang tersedia sebagian umumnya terkait dengan sektor informal. Kendati demikian,

pemberian THR kepada para pekerja di Ibukota telah

meningkatkan kemampuan konsumsi pada triwulan laporan yang tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen triwulan II yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.6).

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 2.5 Indeks Survei Konsumen

Grafik 2.6 Indeks Penghasilan Konsumen dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Tetap kuatnya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan juga tercermin melalui hasil 2

liaison terhadap beberapa perusahaan di DKI Jakarta. Hasil liaison terkait kondisi penjualan domestik ditunjukkan oleh grafik skala likert penjualan domestik yang tetap berada pada level positif (Grafik 2.7). Skala likert menunjukkan kondisi penjualan domestik secara umum lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi rumah tangga pada triwulan II tercermin dari tingkat persediaan perusahaan yang turun (Grafik 2.8). Hal tersebut mengindikasikan tingkat persediaan atau inventory perusahaan yang berkurang seiring dengan naiknya tingkat penjualan.

2

Kegiatan Liaison adalah kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung/tidak langsung kepada pelaku usaha/institusi lainnya mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan dan likert scale. Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

13

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.7 Skala Likert Penjualan Domestik

Grafik 2.8 Skala Likert Persediaan

Sementara itu, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah pada bulan Juni 2018 lalu turut berkontribusi positif pada kinerja ekonomi DKI Jakarta, yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi Lembaga Non-Publik yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Konsumsi LNPRT pada triwulan II mengalami pertumbuhan 6,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,93% (yoy). Dengan adanya pelaksaan pilkada serentak pada triwulan laporan, partai-partai politik yang seluruhnya memiliki kedudukan kantor pusat di Ibukota cenderung mengeluarkan anggaran belanja lebih banyak, khususnya untuk membiayai logistik para saksi dan relawan yang menjaga di tempat pemungutan suara (TPS), serta untuk rapat konsolidasi dalam rangka pemantauan hasil pilkada. Kegiatan belanja dan penggunaan anggaran partai politik tersebut sebagain besar tercatat sebagai konsumsi LNPRT DKI Jakarta, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Ibukota. Memasuki triwulan III 2018, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Salah satu momen positif yang dapat menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan berjalan adalah datangnya tahun ajaran baru. Pada periode tahun ajaran baru ini, belanja masyarakat cenderung akan mengalami peningkatan, khususnya untuk pembelian keperluan sekolah dan pakaian seragam. Tetap kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan berjalan juga sejalan dengan ekspektasi dunia usaha. Pertumbuhan konsumsi yang masih kuat terlihat dari konfirmasi kepada kalangan usaha yang diperoleh dari kegiatan liaison, dan tercermin pula pada skala likert perkiraan penjualan yang tetap positif, sejalan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.9). Ekspektasi masyarakat pada triwulan berjalan diperkirakan tetap terjaga, yang terindikasi dari perkembangan terkini indeks Survei Konsumen Bank Indonesia, khususnya Indeks Ekspektasi Konsumen pada posisi bulan Juli 2018 yang lebih baik dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya (Grafik 2.10).

14

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 2.9 Skala Likert Perkiraan Penjualan

Grafik 2.10 Perkembangan Terkini Survei Konsumen

Di sisi lain, penyelenggaraan Asian Games 2018 pada bulan Agustus hingga September 2018 diperkirakan dapat mendorong belanja masyarakat, khususnya belanja souvenir dan pakaian/jersey Indonesia yang dapat digunakan ketika mendukung Indonesia berlaga di Asian Games. Kemudian, dalam rangka memeriahkan gelaran Asian Games, DKI Jakarta akan menyelenggarakan Festival Jakarta Great Sale yang berlangsung dari tanggal 12 Agustus hingga 4 September 2018. Pada festival ini akan terdapat banyak tawaran potongan harga untuk berbagai barang di seluruh pusat belanja di Jakarta, sehingga hal tersebut dapat menjadi daya tarik masyarakat meningkatkan aktivitas belanjanya. Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2018 kembali tumbuh positif, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,02% (yoy), sedangkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,99% (yoy). Pertumbuhan positif konsumsi pemerintah tersebut dikontribusi oleh belanja pegawai melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) dan juga gaji ke-13. Cukup besarnya dampak pencairan THR dan gaji ke-13 terhadap kinerja konsumsi pemerintah disebabkan karena besaran THR yang diterima pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya THR pada tahun ini karena komponen THR yang diberikan cukup banyak yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, serta tunjangan kinerja. Dengan berbagai komponen tersebut THR yang diterima hampir setara dengan gaji satu bulan penuh. Lebih lanjut pada sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), penyerapan APBN sampai dengan triwulan II 2018 telah mencapai 33,30% (Grafik 2.11). Realisasi serapan belanja ini lebih baik dibandingkan dengan penyerapan pada triwulan II tahun lalu yang tercatat sebesar 29,36%. Di sisi lain, penyerapan APBD DKI Jakarta sampai dengan triwulan II 2018 mencapai 28,7% dari pagu anggaran keseluruhan tahun 2018. Sejalan dengan realisasi APBN, serapan belanja APBD pada triwulan II tahun ini lebih baik dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan II tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 25,3% (Grafik 2.12)

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

15

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Jakarta

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta

Grafik 2.11 Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Jakarta

Grafik 2.12 Perkembangan Realisasi Belanja APBD DKI Jakarta

Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2018 diperkirakan tumbuh positif dan terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah ini sejalan dengan pola penyerapan belanja pada APBN maupun APBD yang cenderung meningkat pada semester kedua. Penyerapan belanja pada semester kedua tahun berjalan akan lebih dioptimalkan untuk merealisasikan proyek-proyek yang telah dianggarkan, agar dapat mencapai target akhir tahun. Lebih lanjut, realisasi belanja APBD sampai dengan bulan Agustus 2018 telah mencapai 40,37%, hampir setara dengan realisasi keseluruhan triwulan III pada tahun-tahun sebelumnya (Grafik 2.13). Dengan sisa waktu yang cukup leluasa sampai dengan akhir triwulan III, diperkirakan penyerapan belanja APBD dapat melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Sumber: Laman Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI Jakarta, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018

Grafik 2.13 Perkembangan Terkini Realisasi Belanja APBD

Kinerja investasi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 mengalami perlambatan. Perlambatan investasi ini terlihat dari pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercatat sebesar 4,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I sebesar 8,08% (yoy). Melambatnya pertumbuhan investasi tersebut terindikasi disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan investasi bangunan, yang mendominasi komponen PMTB DKI Jakarta (Grafik 2.14 dan 2.15). Investasi bangunan pada triwulan II hanya tumbuh 1,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,91% (yoy). Di sisi lain investasi nonbangunan tetap tumbuh tinggi seperti 16

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2 triwulan sebelumnya, yang didorong oleh meningkatnya akuisisi barang modal (Grafik 2.16). Salah satu contoh akuisisi barang modal tersebut adalah didatangkannya dua rangkaian kereta MRT Jakarta pada bulan April 2018.

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.14 Pertumbuhan Komponen PMTB Bangunan

Grafik 2.15 Perbandingan Nominal PMTB Bangunan dan Nonbangunan

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.13 Pertumbuhan Komponen PMTB Nonbangunan

Melambatnya pertumbuhan investasi bangunan sejalan dengan beberapa pembangunan konstruksi dan infrastruktur di ibukota, yang secara umum telah mencapai progress di atas 90%. Hal tersebut berdampak pada lebih rendahnya aktivitas pembangunan. Beberapa contoh pembangunan infrastruktur tersebut antara lain proyek MRT Jakarta yang sampai dengan akhir triwulan II 2018 telah mencapai progress 94,7%, dengan rincian 98,5% untuk konstruksi 3

bawah tanah dan 92,5% untuk konstruksi layang . Proyek pembangunan transportasi lainnya di Ibukota yang masih berlangsung dan sudah mulai memasuki tahap finishing antara lain pembangunan moda transportasi LRT Jakarta. Sampai dengan penghujung triwulan II 2018 progres pembangunannya telah mencapai 79%. Kinerja investasi ibukota pada triwulan III 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan II. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan investasi diperkirakan berasal dari investasi nonbangunan, khususnya investasi barang modal yang akan digunakan untuk infrastruktur transportasi di Ibukota, seperti contohnya 8 rangkaian kereta LRT Jakarta yang akan didatangkan secara bertahap sampai dengan September 2018. Di sisi lain, investasi swasta diperkirakan masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik, dan menopang kinerja 3

Sumber: Laman PT MRT Jakarta (www.jakartamrt.co.id) Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

17

Ekonomi Makro Regional Bab 2 pertumbuhan investasi DKI Jakarta. Hal tersebut terindikasi dari pertumbuhan penyaluran kredit investasi yang mengalami uptrend selama tahun 2018 (Grafik 2.14 dan 2.15). Pembentukan Jakarta Investment Center pada 31 Juli 2018 dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong investasi swasta (selengkapnya terdapat pada boks Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.14 Perkembangan Terkini Penyaluran Kredit Investasi Keseluruhan

Grafik 2.15 Perkembangan Terkini Penyaluran Kredit Investasi untuk Sektor Korporasi

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor luar negeri DKI Jakarta mengalami perlambatan, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Ekspor DKI Jakarta pada triwulan II tumbuh sebesar 4,85% (yoy), sedangkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya mencapai 10,74% (yoy). Ekspor yang melambat tersebut terjadi disebabkan melemahnya pertumbuhan seluruh komponen ekspor, yaitu ekspor barang dan ekspor jasa (Grafik 2.16). Kondisi ini juga terkonfirmasi dari perkembangan nilai ekspor pada triwulan II 2018 yang tumbuh terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.17).

Sumber: BPS, diolah

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 2.16 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Ekspor Jasa DKI Jakarta

Grafik 2.17 Pertumbuhan Nilai Ekspor DKI Jakarta

Perlambatan pertumbuhan ekspor luar negeri Ibukota juga tercermin dari volume barang yang dimuat di pelabuhan Tanjung Priok yang mengalami kontraksi. Pada triwulan laporan jumlah barang yang dimuat untuk pengiriman luar negeri tercatat sebesar 2,2 juta ton, atau tumbuh 33,60% (yoy) dibandingkan dengan jumlah tonase yang dimuat pada triwulan II tahun sebelumnya. Kontraksi tersebut cukup dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sangat tinggi, yaitu mencapai 34,56% (yoy) (Grafik 2.18). Lebih lanjut, perlambatan juga disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan salah satu ekspor unggulan DKI 18

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2 Jakarta, yaitu mobil. Ekspor mobil pada triwulan II 2018 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -6,41% (yoy). Hal ini terindikasi disebabkan karena Indonesia, sejak awal triwulan II 2018 menemui hambatan untuk mengekspor mobil ke salah satu negara pasar potensial, yaitu Vietnam, yang sejalan dengan pemberlakuan regulasi di negara tersebut yang memberikan syarat cukup ketat untuk impor mobil, antara lain mengenai emisi dan rating keselamatan yang harus dipenuhi. Kontraksi ini lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang juga tumbuh negatif, yaitu sebesar -2,33% (yoy) (Grafik 2.19).

Sumber: BPS, diolah

Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.18 Jumlah Barang yang Dimuat di Pelabuhan Tanjung Priok

Grafik 2.19 Pertumbuhan Ekspor mobil

Di sisi lain, perlambatan pada kinerja ekspor luar negeri DKI Jakarta juga disebabkan oleh melemahnya ekspor jasa melalui kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI Jakarta. Pada triwulan II 2018, ekspor jasa hanya mencatat pertumbuhan 4,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,22% (yoy). Melambatnya ekspor jasa tersebut tercermin dari jumlah kedatangan wisman yang lebih sedikit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama bulan April hingga Juni 2018, jumlah kunjungan wisman ke Ibukota tercatat sebanyak 597.246 dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,29% (yoy). Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kunjungan pada triwulan I 2018 yang tercatat sebanyak 659.030 orang (Grafik 2.20). Berkurangnya jumlah kedatangan tamu mancanegara yang umumnya datang untuk urusan berbisnis atau MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), sejalan dengan relatif sedikitnya penyelenggaraan MICE pada masa bulan puasa yang jatuh pada triwulan II. Berkurangnya jumlah kunjungan wisman pada triwulan II juga tercermin dari tingkat hunian hotel. Tingkat keterisian kamar hotel pada triwulan II secara rata-rata sebesar 60%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat hunian pada triwulan I yang tercatat sebesar 63% (Grafik 2.21).

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

19

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.20 Pertumbuhan Kunjungan Wisman ke DKI Jakarta

Grafik 2.21 Tingkat Hunian Hotel

Kinerja ekspor luar negeri DKI Jakarta pada triwulan III 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan II. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut akan ditopang melalui ekspor jasa dan kunjungan wisman. Estimasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Games pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta, yang akan dihadiri dan diikuti oleh sekitar 15.000 atlet dan ofisial dari 45 negara yang bertanding, serta ratusan ribu pendukung dan supporter dari masing-masing negara4. Selain Wisma Atlet yang digunakan sebagai pemusatan tempat tinggal para atlet yang bertanding, hotel-hotel di Jakarta juga diperkirakan akan dipilih oleh para pengurus dan ofisial sebagai lokasi menginap. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan, tingkat okupansi hotel di Ibukota meningkat hingga 80% pada saat pelaksanaan Asian Games 2018. Selain itu, kembali pulihnya ekspor kendaraan bermotor ke Vietnam, setelah tertahan sepanjang semester I 2018 diharapkan dapat semakin mendorong kinerja ekspor. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, kinerja impor DKI Jakarta pada triwulan II 2018 juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan impor DKI Jakarta pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 13,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 17,02% (yoy). Melambatnya kinerja impor tersebut tercermin dari pertumbuhan nilai impor pada triwulan II yang melemah menjadi 7,48% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 17,43% (yoy) (Grafik 2.22). Impor yang melambat juga dikarenakan impor bahan baku dan impor bahan modal yang melambat pada triwulan II (Grafik 2.23), sedangkan Impor barang konsumsi tumbuh positif dan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Peningkatan impor dilakukan oleh pelaku usaha sebagai langkah untuk merespons permintaan masyarakat yang meningkat pada momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

4

20

Sumber: Focus Group Discussion dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Sumber: Bea Cukai, diolah

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 2.22 Pertumbuhan Nilai Impor DKI Jakarta

Grafik 2.23 Pertumbuhan Nilai Komponen Impor DKI Jakarta

Impor DKI Jakarta pada triwulan III 2018 diperkirakan masih akan mencatat pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan impor tersebut terutama akan didorong oleh meningkatnya impor barang modal yang didorong oleh mulai menggeliatnya investasi swasta yang tercermin dari tumbuhnya penyaluran kredit investasi dan kredit korporasi. Peningkatan impor barang modal juga akan disumbang dari sisi pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan LRT Jakarta. Sebagai tahap akhir pembangunan infrastruktur tersebut, 8 rangkaian kereta akan diimpor dari Korea Selatan dan akan datang secara bertahap sampai bulan September 2018 B. Komponen Penawaran (Lapangan Usaha) Lapangan usaha utama di DKI Jakarta secara umum juga mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan komponen permintaannya. Struktur perekonomian Jakarta menurut Lapangan Usaha (LU) masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, LU industri pengolahan, dan LU konstruksi5. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat memberikan dampak positif terhadap kinerja LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Konsumsi yang menguat mendorong capaian pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2018, LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan 6,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I yang tercatat sebesar 6,50% (yoy). Momen bulan puasa serta hari raya Idul Fitri pada bulan Mei hingga Juni lalu menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya pertumbuhan LU perdagangan. Di sisi lain, menguatnya daya beli masyarakat juga menjadi faktor lain yang mendukung pertumbuhan LU perdagangan. Penguatan daya beli tersebut terkait dengan diterimanya tambahan penghasilan melalui tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh seluruh kalangan pekerja, baik swasta maupun PNS. Di tengah kebutuhan yang meningkat terkait aktivitas di bulan puasa

5

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS DKI Jakarta No. 37/08/31/Th.XX tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan II-2018 Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

21

Ekonomi Makro Regional Bab 2 dan hari raya Idul Fitri, tambahan penghasilan tersebut mendukung peningkatan aktivitas belanja masyarakat. Menguatnya pertumbuhan LU perdagangan tercermin pada indeks Survei Pedagang Eceran (SPE) Bank Indonesia yang juga lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2.24). Indeks total penjualan pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 119, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada triwulan sebelumnya yang berada pada posisi 92. Tren pola belanja pada momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang didominasi pembelian bahan makanan serta barang-barang rumah tangga lainnya juga tercermin pada survei tersebut. Indeks penjualan makanan minuman serta indeks penjualan rumah tangga pada triwulan II tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meningkatnya aktivitas perdagangan juga tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor perdagangan yang tumbuh tinggi. Pada triwulan II, penyaluran kredit kepada sektor perdagangan tercatat mengalami pertumbuhan mencapai 18,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,39% (yoy) (Grafik 2.25).

Sumber: SPE Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.24 Indeks Penjualan Eceran di Jakarta

Grafik 2.25 Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Sektor Perdagangan

Pertumbuhan LU perdagangan pada triwulan III 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan triwulan II, yang sejalan dengan perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat. Salah satu faktor yang akan mendukung peningkatan pertumbuhan LU perdagangan adalah penyelenggaraan Festival Jakarta Great Sale 2018 pada tanggal 12 Agustus hingga 4 September 2018. Festival ini akan diikuti oleh kurang lebih 200 toko yang tersebar di 82 pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, baik mal maupun trade center. Festival belanja ini juga menargetkan kepada para atlet dan ofisial dari negara-negara yang bertanding di Asian Games 2018, dan diharapkan dapat membukukan transaksi sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun6. Di sisi lain, masuknya tahun ajaran baru pada bulan Juli juga akan mendorong aktivitas perdagangan alat-alat dan perlengkapan sekolah.

6

ttps://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180812181221-282-321658/pesta-diskon-festival-jakarta-great-sale-dimulai-hari-ini

22

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2 Lapangan Usaha Industri Pengolahan Lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan II 2018 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan LU industri pengolahan pada triwulan laporan sebesar 6,37% (yoy), sedangkan pertumbuhan triwulan sebelumnya mencapai 8,35% (yoy). Melambatnya pertumbuhan LU industri pengolahan terindikasi dipengaruhi oleh relatif rendahnya aktivitas pembangunan konstruksi di DKI Jakarta pada triwulan laporan, sehingga berdampak pada berkurangnya output produksi industri logam yang digunakan untuk pembangunan konstruksi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi Industri Logam dasar dan Industri Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya yang mengalami kontraksi, masing-masing sebesar 5,52% (yoy) 7

dan 7,49% (yoy) . Terjadinya perlambatan pada LU Industri Pengolahan tercermin dari pertumbuhan output produksi industri skala besar dan sedang, yang secara umum mendominasi industri di Jakarta. Pada triwulan II 2018, Indeks Industri Besar dan Sedang (IBS) DKI Jakarta tercatat tumbuh 8,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 15,25% (yoy) (Grafik 2.26). Namun, dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 16,70% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,61% (yoy) (Grafik 2.27). Penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan yang meningkat tersebut terindikasi sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan pada triwulan laporan, khususnya digunakan untuk memproduksi barang untuk merespons tingkat permintaan yang meningkat, khususnya pada momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Sumber: BPS

Grafik 2.26 Pertumbuhan Indeks Industri Besar dan Sedang di Jakarta

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.27 Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Sektor Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan III 2018 diperkirakan tumbuh positif dan lebih baik dibandingkan dengan triwulan II. Perkiraan pertumbuhan yang lebih tinggi ini salah satunya akan ditopang oleh datangnya tahun ajaran baru pada bulan Juli. Memasuki momen

7

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS DKI Jakarta No.36/08/31/Th.XX tanggal 1 Agustus 2018 perihal Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan II Tahun 2018 Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

23

Ekonomi Makro Regional Bab 2 tersebut, aktivitas industri pakaian jadi dan industri kertas diperkirakan meningkat karena terdapat kenaikan permintaan terhadap baju seragam dan buku pelajaran. Di sisi lain, masih terdapat potensi peningkatan output produksi kendaraan bermotor, seiring dengan perkiraan meningkatnya ekspor mobil ke luar negeri. Lapangan Usaha Konstruksi Melambatnya investasi bangunan berdampak pada perlambatan lapangan usaha konstruksi. Pada triwulan II 2018, LU konstruksi tercatat tumbuh 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,67% (yoy). Kegiatan pembangunan konstruksi dan infrastruktur di Ibukota yang sebagian besar telah mencapai progress di atas 90% berdampak pada relatif berkurangnya aktivitas pembangunan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sampai dengan akhir triwulan II 2018 telah mencapai progress 94,7%, dengan rincian 98,5% untuk konstruksi bawah tanah dan 92,5% untuk konstruksi layang8. Pembangunan moda transportasi kereta ringan atau Light Rapid Transit (LRT) juga akan dilanjutkan. Terkait hal ini Jakarta akan memiliki dua ruas, yaitu LRT Jabodebek dan LRT dalam kota Jakarta. Sampai dengan akhir triwulan II 2018, pencapaian pembangunan LRT Jabodebek, yang terdiri dari tiga ruas, antara lain ruas Cawang-Cibubur telah mencapai 62%, ruas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas mencapai 26%, serta ruas Cawang-Bekasi Timur mencapai mencapai 47%. Sehingga secara keseluruhan pembangunan LRT Jabodebek tersebut telah mencapai kurang lebih 40%9. Lebih lanjut, pembangunan LRT dalam kota Jakarta sampai dengan akhir triwulan II telah mencapai progress fisik pembangunan sebesar 79%10. Melambatnya LU konstruksi pada triwulan laporan juga disebabkan oleh kegiatan konstruksi sektor swasta yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal tersebut disebabkan tingkat serapan bangunan hunian, khususnya apartemen yang mendominasi pembangunan residensial di DKI Jakarta, yang terus menurun. Hingga saat tingkat serapan hunian rata-rata baru mencapai 70 persen. Tingkat serapan yang turun membuat pasar apartemen stagnan dalam tiga tahun terakhir, baik tingkat isian maupun okupansi, sehingga investor cenderung menahan untuk melakukan pembangunan baru11. Belum bergairahnya pembangunan konstruksi di sektor swasta tersebut juga tercermin dari pertumbuhan konsumsi semen yang terus melambat dan mengalami kontraksi hingga 10,50% (yoy) pada triwulan II 2018 (Grafik 2.28). Lebih lanjut, sisi pembiayaan untuk kegiatan konstruksi masih mengalami tren yang menurun, dengan pertumbuhan penyaluran kredit untuk sektor konstruksi pada triwulan

8 9

Sumber: Laman PT MRT Jakarta (www.jakartamrt.co.id) Sumber: Dikutip dari berbagai informasi anekdotal sejumlah media

10

Sumber: Focus Group Discussion dengan PT Jakarta Propertindo

11

Sumber: https://iloveproperty.id/jakarta-akan-menambah-pembangunan-apartemen-1-tahun-kedapan/

24

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

nggal 7 Agustus 2018pada laman

Ekonomi Makro Regional Bab 2 laporan sebesar 15,92%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (18,53% yoy) (Grafik 2.29).

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.28 Konsumsi Semen di Jakarta

Grafik 2.29 Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi

Kinerja LU konstruksi DKI Jakarta pada triwulan III 2018 diprakirakan masih akan terjaga di level positif, meskipun pertumbuhannya terbatas dibandingkan dengan triwulan II. Terbatasnya pertumbuhan tersebut disebabkan karena pembangunan infrastruktur secara umum hampir selesai, sehingga aktivitas pembangunan fisik sudah berkurang, dan di sisi lain, pengembangan infrastruktur transportasi masih pada tahap pengerjaan nonfisik, seperti penentuan konsultan, desain, dan kegiatan nonfisik lainnya. Sementara itu, pembangunan konstruksi di sisi swasta juga diperkirakan masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti, sebagaimana terindikasi dari masih terkontraksinya pertumbuhan konsumsi semen (Grafik 2.30) dan penyaluran kredit ke sektor konstruksi di Jakarta (Grafik 2.31) yang masih melanjutkan tren pelemahan.

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.30 Konsumsi Semen di Jakarta

Grafik 2.31 Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi

Lapangan Usaha Lainnya Selain lapangan usaha utama tersebut di atas, DKI Jakarta memiliki lapangan usaha lainnya yang memiliki pangsa cukup dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, antara lain LU Informasi dan Komunikasi dan LU Transportasi dan Pergudangan. Kedua lapangan usaha tersebut juga menjadi sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan II 2018. Lapangan usaha informasi dan komunikasi pada triwulan II 2018 tumbuh positif dan berada pada kisaran pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada triwulan laporan, LU informasi dan Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

25

Ekonomi Makro Regional Bab 2 komunikasi tercatat tumbuh 9,53% (yoy). Akselerasi pertumbuhan pada LU Informasi dan Komunikasi tersebut salah satunya terindikasi didorong oleh peningkatan aktivitas seluler, khususnya dalam rangka pengiriman ucapan hari raya sehubungan dengan momen bulan puasa dan Idul Fitri lalu, sehingga mendorong masyarakat melakukan belanja seluler, dalam bentuk pulsa atau paket data yang lebih banyak dari biasanya. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya indeks penjualan peralatan komunikasi yang juga mencakup penjualan pulsa dan data seluler, pada Survei Pedagang Eceran (SPE) Bank Indonesia di triwulan II 2018 (Grafik 2.32). Sejalan dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi adalah salah satu teknologi yang sering digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Kemudahan dan kepraktisan mendapatkan armada transportasi serta efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai ke suatu tempat menjadi faktor yang mendorong warga Ibukota memiliki ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Semakin pesatnya pertumbuhan pengguna transportasi berbasis aplikasi tersebut berdampak pada akselerasi pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan, yang mencatat pertumbuhan 9,39% (yoy) pada triwulan II 2018. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,24% (yoy). Di samping itu, akselerasi pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan juga disumbang oleh kegiatan mudik masyarakat pada saat libur cuti bersama Idul Fitri pada bulan Juni lalu dengan menggunakan berbagai moda transportasi, antara lain kereta api. Pada saat libur Idul Fitri dan masa Angkutan Lebaran pada tanggal 5-10 Juni 2018, jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung melalui Stasiun Gambir, Jakarta Pusat mencapai 138.882 penumpang, atau secara rata-rata mencapai 19.000 hingga 20.000 penumpang per hari. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan musim mudik Idul Fitri tahun lalu, dengan jumlah rata-rata penumpang yang diberangkatkan per hari sebanyak 15.000 hingga 16.000 penumpang12.

Sumber: Survei Pedagang Eceran Bank Indonesia

Grafik 2.32 Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi

12

https://news.detik.com/berita/d-

4065774/ada-kereta-tambahan-jumlah-pemudik-di-stasiun-gambir-naik

26

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Ekonomi Makro Regional Bab 2

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

27

Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta Boks 1

Boks 1

JAKARTA INVESTMENT CENTER, MERCUSUAR PENGEMBANGAN INVESTASI DKI JAKARTA Sebagai ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki kedudukan yang strategis, karena merupakan etalase perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi Jakarta juga merupakan yang terbesar diantara provinsi lainnya, dengan pangsa mencapai 17%. Dengan demikian, dinamika perekonomian Jakarta akan berdampak secara signifikan terhadap dinamika perekonomian nasional. Secara historis, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih tinggi dari perekonomian nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 6,0% sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional adalah 5,1%. Bahkan pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jakarta mampu mencapai 6,2%, sedangkan nasional hanya 5,1%. Berdasarkan komposisinya, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh Konsumsi dan Investasi. Porsi investasi Jakarta mencapai 39,2% dari PDRB, lebih tinggi dari nasional yang sebesar

tercatat sebesar 32,1%. Bahkan porsi tersebut juga adalah yang terbesar

dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Dengan besarnya porsi investasi, maka sangat penting bagi DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar investasi dapat terus tumbuh dan berkembang. Apalagi investasi adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Banyak studi menunjukkan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Semakin tinggi investasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Tentunya negara-negara maju di Asia, Eropa, dan Amerika, mampu tumbuh dan berkembang karena besarnya investasi yang telah dilakukan. Dengan demikian sangat wajar apabila kita memberikan perhatian yang besar terhadap investasi. Saat ini secara nasional investasi juga terus didorong melalui berbagai proyek infrastruktur maupun non-infrastruktur, baik itu berupa bangunan maupun nonbangunan. Dimasa yang akan datang, potensi investasi di Indonesia akan terus menguat, didukung oleh tendensi bisnis yang membaik, sejalan dengan iklim bisnis/investasi yang semakin kondusif. Dalam skala wilayah, perhatian Pemerintah Jakarta terhadap keberlangsungan investasi di Jakarta dapat dirasakan untuk mengembangkan potensi investasi. Salah satunya adalah melalui pembentukan Jakarta Investment Centre (JIC) pada tanggal 31 Juli 2018, bertempat di Mall Pelayanan Publik Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 22, Jakarta Selatan. Pembentukan JIC diharapkan dapat menentukan arah dan mempercepat pengembangan investasi di Jakarta. Fasilitas yang ada di JIC dilengkapi dengan ruang amphitheatre dan teleconference yang memberikan 28

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

Agustus 2018

PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta

Boks 1

informasi potensi investasi secara visual, ruang layanan informasi dan data terkait investasi DKI Jakarta termasuk peta digital Jakarta, dan ruang diskusi investor. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan investasi yang ditemui oleh investor akan memiliki solusi dan aktivitas promosi investasi di DKI Jakarta akan berkelanjutan. Melalui pembentukan JIC diharapkan dapat terjadi sinergi diantara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di berbagai bidang, guna meningkatkan pelayanan kepada para investor dan kemudahan berusaha, serta peningkatan realisasi investasi di DKI Jakarta. JIC layaknya sebagai mercusuar, memberikan petunjuk yang jelas dalam melakukan penawaran proyek-proyek yang layak kepada investor. Dengan terbatasnya keuangan pemerintah, tentu kita berharap kepada sektor swasta untuk menjadi mitra penggerak investasi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat Bank Indonesia, mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan berbagai kemudahannya. Kami juga berharap JIC mampu memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Jakarta dan mengembangkan komoditas unggulan ekspor baik barang maupun jasa sehingga mendukung penurunan current account deficit (CAD), dan komoditas-komoditas lain yang memiliki prospek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar B.1.1 Peresmian JIC tanggal 31 Juli 2018

Gambar B.2.2 Ruang Amphitheater sebagai salah satu fasilitas JIC

Dok: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Upaya untuk meningkatkan tumbuhnya investasi seperti yang dilakukan JIC, telah ada pada level nasional melalui Investor Relations Unit (IRU). IRU merupakan usaha kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2005. Tujuan utama dari IRU adalah untuk secara aktif mengkomunikasikan kebijakan ekonomi Indonesia dan untuk merespons perhatian investor, khususnya bagi investor pada pasar keuangan. Secara spesifik IRU memiliki tiga tujuan yaitu: (1) Melakukan diseminasi statistik ekonomi dan keuangan terkini; (2) Membangun hubungan langsung dengan pelaku pasar untuk merespons perhatian dan pertanyaan terkait perkembangan ekonomi dan kebijakan terkini; dan (3) Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

29

Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta Boks 1 Memelihara sumber informasi, seperti website yang didedikasikan untuk menyediakan statistik ekonomi makro terkini dan informasi terkait kebijakan fiskal, moneter, dan manajemen utang. Jika pada level nasional terdapat IRU, maka dalam level internasional terdapat Global Investor Relations Unit (GIRU) yang didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, yaitu di New York, London, Tokyo dan Singapura. Sementara itu pada level regional terdapat Regional Investor Relations Unit (RIRU), yang telah ada di beberapa Provinsi di Indonesia dengan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, JIC memiliki fungsi yang lebih luas dari RIRU, karena tidak hanya terbatas pada promosi, namun juga melakukan pengelolaan hubungan investor yang lebih luas. Disisi lain, Jakarta masih memiliki sektor potensial yang dapat dikembangkan, khususnya pariwisata. Apalagi terdapat dua destinasi di Jakarta yang telah ditetapkan dalam Kawasan World Tourism Organization (UNWTO) mencatat bahwa pariwisata adalah komoditas ekspor terbesar dunia. Di negara berkembang, pariwisata umumnya merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi, devisa, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, World Travel and Tourism Council (WTTC) memprakirakan pariwisata menyumbang lebih dari 10% PDB dunia, menyerap sekitar 8% tenaga kerja dunia, dan 12% total ekspor dunia. Kendati menyimpan potensi yang besar, daya saing pariwisata Jakarta masih relatif rendah. Dari sisi persaingan pariwisata global, Jakarta masih jauh tertinggal dalam hal tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan Mastercard Destination Cities Index tahun 2017, Bangkok menduduki peringkat pertama dari 132 kota tujuan utama di dunia. Jumlah kunjungan wisman ke Bangkok tahun 2016 mencapai 19,41 juta orang, dengan jumlah pengeluaran sebesar USD14,1 miliar. Sementara itu, jumlah kunjungan wisman ke Jakarta hanya berkisar pada angka 1,6 juta dengan jumlah pengeluaran berkisar pada USD1,2 juta. Namun DKI Jakarta termasuk dalam lima kota destinasi dengan pertumbuhan tercepat yaitu mencapai 18,2% CAGR (compound annual growth rate), bersama dengan Osaka (24,0%), Chengdu (22,7%), Colombo (20,3%), dan Abu Dhabi (18,9%).

30

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

Agustus 2018

PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta Investment Center, Mercusuar Pengembangan Investasi DKI Jakarta

Boks 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

31

Prospek Otomotif DKI Jakarta Boks 1

Boks 2

PROSPEK OTOMOTIF DKI JAKARTA Kondisi penjualan mobil di dunia dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang positif. Walaupun sempat mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2009 karena krisis ekonomi di Amerika Serikat yang menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia pada tahun berikutnya secara perlahan penjualan mobil dunia kembali ke dalam tren yang positif (Grafik B.2.1)

Sumber: OICA, diolah

Grafik B.2.1 Total Penjualan dan Produksi Mobil Dunia

Pasar mobil dunia yang terus berkembang membuat banyak pabrikan mobil berlomba-lomba untuk memasarkan produknya di berbagai negara. Indonesia memiliki porsi yang cukup besar dalam penjualan mobil di dunia, dengan angka mencapai 1.060.894 unit pada tahun 2017, sehingga menempati urutan ke-17 dunia. Dengan kondisi penjualan dalam negeri yang baik, serta lokasi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia dipilih beberapa pabrikan sebagai basis produksi untuk ASEAN dan sekitarnya. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi pasar ekspor mobil indonesia. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-28 sebagai eksportir mobil dunia pada tahun 2017, dengan nilai ekspor mencapai 3,1 miliar US Dollar. Di ASEAN, Indonesia hanya kalah dengan Thailand yang menempati posisi ke-15 dunia dengan nilai ekspor 10,9 miliar US Dollar. Thailand sudah lama bertengger sebagai negara pemimpin eksportir mobil di ASEAN, sedangkan Indonesia berada pada urutan ke-2. Kondisi ekspor mobil di Indonesia yang memiliki tren positif dari tahun ke tahun, membuktikan bahwa produk yang dibuat secara lokal mampu bersaing dengan industri otomotif negara lain. Pada tahun 2017 ekspor mobil indonesia menembus 231,169 unit, atau tumbuh 18.92 % dari tahun sebelumnya. Merk yang mendominasi ekspor mobil indonesia adalah Toyota dengan total ekspor sebesar 116,971 unit (50.60%). Pada tahun 2018 pertumbuhan ekspor mobil diprediksi akan tumbuh dalam kisaran 10-15 % dibandingkan dengan tahun 2017.

32

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

Agustus 2018

PROVINSI DKI JAKARTA

Prospek Otomotif DKI Jakarta

Boks 1

Ekspor (Unit) Manufaktur Toyota Daihatsu Suzuki Hino Hyundai Nissan Chevrolet Lainnya Total

2015

2016

2017

108,284 73,210 17,762 1,705 2,373 3,084 1,273 207,691

90,319 76,276 22,861 2,640 1,994 301 6 194,397

116,971 80,667 28,504 2,195 2,831 1 231,169

2018 (JanJun) 44,789 48,508 14,479 1,205 1,154 110,135

Sumber: Gaikindo

Sumber: Gaikindo

Grafik B.2.1 Perkembangan Ekspor Mobil dari Indonesia

Tabel B.2.1 Jumlah Ekspor Berdasarkan Merk Kendaraan

Peran DKI Jakarta Di Indonesia, Jakarta memiliki peran penting sebagai daerah basis ekspor mobil. Mobil diproduksi oleh beberapa pabrikan yang terletak di Jakarta Utara, Cikarang dan Karawang. Selanjutnya mobil dikirim ke Tanjung Priok untuk diekspor ke berbagai negara. Terminal Kendaraan yang bertempat di Tanjung Priok merupakan terminal kendaraan terbesar di Indonesia, yang khusus diusahakan secara komersial untuk memberikan jasa pengiriman kendaraan menggunakan kargo. Untuk mendukung perkembangan ekspor, lahan terminal tersebut akan diperluas, yaitu dari kondisi eksisting seluas 31 hektar, menjadi 89.5 hektar pada tahun 2022. Dengan demikian daya tampung akan meningkat, yaitu dari 700.000 kendaraan/tahun menjadi 2,1 juta kendaraan/tahun. Perkembangan ini akan membawa Indonesia menjadi negara kelima dengan terminal kendaraan terbesar di dunia, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Singapura untuk kegiatan transhipment. Faktor Penghambat Ekspor Mobil 2018 Salah satu faktor yang menghambat Indonesia untuk mencapai nilai ekspor mobil yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya adalah karena Indonesia tidak dapat mengekspor mobil ke Vietnam sejak kuartal I 2018, dikarenakan adanya dua peraturan baru. Dua peraturan tersebut adalah Prime Minister Decree No. 116/2017 (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicle and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) dan Circular No. 03/2018 (Regulation on the Checking on Imported Automobiles for Technical Safety and Environmental Protection in Line with the Decree No. 116/2017/ND-CP). Sejumlah persyaratan dilayangkan Vietnam untuk barang otomotif impor, termasuk kelaikan kendaraan berupa emisi dan keselamatan.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

33

Prospek Otomotif DKI Jakarta Boks 1

Negara Tujuan Ekspor

2018 (JanJun)

2017 (JanDes)

14,915

33,319

UEA

2,934

6,221

Thailand

3,443

8,255

Malaysia

696

65

Vietnam

1

12,222

Filipina

13,044

37,138

Jepang

-

-

Afrika Selatan

-

-

Arab Saudi

Sumber: Gaikindo

Tabel B.2.2 Ekspor Mobil CBU Salah Satu Merk ke Berbagai Negara

Kondisi ekspor mobil CBU ke Vietnam selama semester I 2018 masih tersangkut masalah perizinan. Ekspor dari merek Toyota sendiri pada tahun 2017 mencapai 12.222 unit, sedangkan sampai dengan bulan Juni 2018 hanya terjadi 1 unit ekspor dari pabrikan Toyota. Hal ini tentunya akan berdampak negatif kepada ekspor mobil dari DKI Jakarta dan Indonesia. Kondisi ini dapat terlihat dari total ekspor CBU Toyota pada semester I tahun 2017 yang mencapai 57.801 unit, sementara tahun 2018 hanya sebesar 44.789 unit, atau mengalami penurunan 22,51%. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Pemerintah sudah mengirimkan delegasi untuk melakukan rangkaian konsultasi teknis. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Gaikindo. Pertemuan yang dilakukan berdampak positif karena Toyota kembali melakukan aktivitas ekspor mobil CBU ke Vietnam. Pada tahap awal telah dilakukan sebanyak 800 unit Toyota Fortuner untuk periode 1 Juli 2018 dan 200 unit pada 15 Juli lalu Tugas Pemerintah untuk Memacu Ekspor Mobil Ekspor mobil memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian DKI Jakarta, dan kontribusinya masih dapat terus ditingkatkan, mengingat tren positif yang ditunjukan pasar dari tahun ke tahun. Dengan adanya ekspansi terminal kendaraan di Tanjung Priok, hal tersebut akan menjadikan stimulan baru untuk meningkatkan ekspor mobil, sehingga Indonesia akan memiliki terminal kendaraan yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi kebijakan dengan pusat agar dapat terus mendorong kinerja ekspor, di antaranya melalui penetapan rencana induk pengembangan industri daerah (RIPIDA) yang mengacu kepada rencana induk pengembangan industri nasional (RIPIN).

34

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

Agustus 2018

PROVINSI DKI JAKARTA

Prospek Otomotif DKI Jakarta

Boks 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

35

Keuangan Pemerintah Bab 3

Bab 3

KEUANGAN PEMERINTAH Kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 dari sisi belanja, mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi, baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Realisasi belanja daerah secara total tercatat sebesar Rp14,30 triliun atau tumbuh 27,78% (yoy) dari realisasi triwulan II 2017 yang sebesar Rp11,19 triliun. Persentase serapan belanja juga lebih baik dari serapan tiga tahun terakhir, baik secara triwulanan maupun secara kumulatif. Di sisi lain, kinerja pendapatan daerah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,95% (yoy), meskipun penerimaan pajak daerah tetap menunjukkan kinerja positif. Dari sisi pembiayaan, adanya penerimaan pinjaman untuk proyek MRT ditambah dengan tingginya SiLPA mengakibatkan penerimaan pembiayaan tumbuh sangat signifikan. Namun sebaliknya, pengeluaran pembiayaan mengalami kontraksi karena turunnya penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. A. Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta pada triwulan II 2018 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel III.1). Jika pada triwulan II 2017 realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp13,96 triliun atau 22,34% dari anggaran, maka pada triwulan II 2018 realisasinya sebesar Rp12,99 triliun atau 19,68% dari anggaran. Dengan demikian pada triwulan II 2018, pertumbuhan realisasi pendapatan daerah terkontraksi sebesar 6,95% (yoy). Tabel 3.1 Pendapatan Daerah DKI Jakarta Realisasi Tw II 2017 U R AIAN PENDAPATAN

Rp Miliar

%

Realisasi Tw II 2018 Pertumb. Rp Miliar % yoy

13,964.60

22.34%

12,994.03

19.68%

-6.95%

PAD

8,515.36

20.43%

8,249.77

18.51%

-3.12%

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD DANA PERIMBANGAN

6,907.32 138.42 272.88

19.53% 20.35% 58.57%

6,922.97 165.91 -

18.16% 0.23% 24.05% 19.86% - -100.00%

1,196.74 4,624.39

23.09% 24.73%

1,160.89 4,738.15

22.26% 22.14%

-3.00% 2.46%

824.85

38.65%

6.11

10.61%

-99.26%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sumber: BPKAD DKI Jakarta

Terkontraksinya pertumbuhan pendapatan terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang turun hingga mencapai 99,26% (yoy). Hal ini disebabkan karena pada triwulan II tahun 2017 terdapat realisasi penerimaan hibah MRT, 36

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Keuangan Pemerintah Bab 3 sedangkan pada triwulan II tahun 2018 hal tersebut belum terjadi. Pada tahun 2018, anggaran pendapatan untuk hibah MRT memang jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 anggaran pendapatan hibah MRT sebesar Rp45,96 miliar, sedangkan pada tahun 2017 anggarannya sebesar Rp2,20 triliun. Pada tahun 2018 proyek MRT lebih banyak dibiayai melalui skema pinjaman daerah, yang termasuk pada pos pembiayaan daerah (lihat bagian C). Senada dengan ini, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,12% (yoy). Hal ini terutama disebabkan karena belum adanya realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari penerimaan hasil penyertaan modal daerah kepada BUMD. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan PAD mengalami kontraksi, pajak daerah masih mencatatkan kinerja positif. Pajak daerah tumbuh sebesar 0,23% (yoy) (Tabel 3.2). Pertumbuhan positif penerimaan pajak tidak terlepas dari kinerja sumber pajak utama, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (Grafik 3.1). Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Realisasi Tw II 2017 Jenis Pajak Daerah

Rp Miliar

%

Realisasi Tw II 2018 Pertumb. % yoy

Rp Miliar

Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Pajak Parkir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak Rokok

1,842.49 1,178.45 280.42 326.94 537.71 155.73 216.55 182.58 19.61 91.89 972.96 911.02 190.97

23.32% 23.57% 25.49% 20.06% 19.20% 20.76% 25.48% 20.29% 19.61% 15.31% 18.36% 11.83% 31.83%

1,884.90 1,232.25 307.06 380.75 621.14 167.03 186.93 191.08 21.65 117.99 867.31 747.50 197.38

23.56% 21.43% 24.57% 22.40% 21.42% 18.56% 16.25% 16.62% 21.65% 17.22% 15.77% 8.79% 36.55%

2.30% 4.57% 9.50% 16.46% 15.52% 7.26% -13.68% 4.66% 10.37% 28.41% -10.86% -17.95% 3.35%

Total

6,907.32

19.61%

6,922.97

18.16%

0.23%

Sumber: BPKAD DKI Jakarta

Realisasi penerimaan PKB pada triwulan II 2018 tercatat sebesar Rp1,88 triliun atau 23,56% dari target, dan tumbuh 2,30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan penerimaan PKB, pemerintah DKI Jakarta kembali memberikan fasilitas layanan penghapusan denda PKB yang berlaku pada 21 Juni hingga 31 Agustus 2018. Penerimaan BBNKB juga tercatat mengalami peningkatan dengan realisasi mencapai Rp1,23 triliun atau 21,43% dari target, sehingga pertumbuhannya mencapai 4,57% (yoy). Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif terhadap pembayaran BBNKB berupa penghapusan sanksi administrasi untuk mendorong penerimaannya.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

37

Keuangan Pemerintah Bab 3

250

%

50

250

200

%

40

200

30

150

20

150 100

10

100 0

50

I

-10

50 0

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

2016

IV

I

II

III

IV

2017

I

II

2018

-20

0 I

-50

II

III IV

2014

I

II

III IV

I

2015

II

III IV

2016

gBPHTB (LHS)

I

II

III IV

2017

I

II

2018

-50

-100

-30 -40 g_PKB

gPBB (RHS)

g_BBN-KB

g_Penjualan Mobil

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Sumber Pajak Utama DKI Jakarta

Di sisi lain, sumber penerimaan pajak utama lainnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) keduanya mengalami kontraksi pertumbuhan. BPHTB terealisasi Rp867,31 atau terkontraksi sebesar 10,86% (yoy), sedangkan PBB-P2 terealisasi Rp747,50 atau terkontraksi sebesar 17,95% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi kedua pajak ini diprakirakan akan meningkat pada triwulan III 2018 karena jatuh tempo pembayarannya adalah pada 28 Agustus 2018. Terdapat kecenderungan perilaku masyarakat untuk melakukan pembayaran mendekati akhir waktu jatuh tempo. B. Belanja Daerah Berbeda dengan realisasi pendapatan yang mengalami kontraksi, realisasi belanja daerah pada triwulan II 2018 tumbuh 27,78% (yoy), yaitu dari Rp11,19 triliun menjadi Rp14,30 triliun. Pertumbuhan terjadi baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung, dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar 33,34% (yoy) dan 20,32% (yoy) (Tabel III.3). Pertumbuhan belanja tidak langsung terutama didorong oleh realisasi belanja pegawai yang tumbuh sebesar 17,60% (yoy), karena adanya realisasi pemberian THR untuk PNS dan non PNS di lingkup pemerintah DKI Jakarta. Pada tahun 2018 anggaran yang dikeluarkan lebih tinggi, karena pensiunan juga memperoleh THR. Jenis belanja tidak langsung lainnya yang turut memberikan kontribusi signifikan adalah belanja hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta/ organisasi masyarakat yang tumbuh hingga 217,69% (yoy). Dari sisi belanja langsung, jenis belanja yang memberikan kontribusi tertinggi dalam realisasi APBD adalah belanja barang dan jasa. Pertumbuhan belanja barang dan jasa mencapai 26,90% (yoy),

terutama

karena

didorong

oleh

belanja

jasa

petugas

penunjang

kegiatan

kantor/lapangan. Sementara itu, realisasi belanja modal tumbuh 12,33% (yoy) karena didorong

38

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Keuangan Pemerintah Bab 3 oleh realisasi belanja modal pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan taman dan perumahan. Tabel 3.3 Rincian Belanja DKI Jakarta Realisasi Tw II 2017 U R AIAN

Rp Miliar

BELANJA

Realisasi Tw II 2018 Pertumb. Rp Miliar % yoy

%

11,187.79

17.59%

14,295.99

6,408.81 4,501.09 9.80 288.27 1,594.00 0.65 15.00 4,778.98

22.84% 22.35% 0.30% 19.77% 63.78% 0.19% 4.61% 13.44%

8,545.83 5,293.11 2.40 215.97 915.80 1,923.06 194.80 0.68 5,750.16

27.57% 33.34% 26.30% 17.60% 4.74% 0.00% 5.13% 2104.63% 50.82% 217.69% 45.97% 20.64% 71.67% 29860.03% 0.20% -95.45% 14.31% 20.32%

666.42 2,954.05 1,158.51

21.73% 17.79% 7.29%

700.01 3,748.80 1,301.34

22.26% 18.71% 7.66%

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20.09%

27.78%

5.04% 26.90% 12.33%

Sumber: BPKAD DKI Jakarta

Secara triwulanan dan kumulatif, persentase serapan belanja pada triwulan II 2018 lebih baik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, maupun terhadap realiasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Grafik 3.2 dan 3.3). Rp Miliar

% 50

2015 2017

40

Total Realisasi Belanja Daerah (LHS)

%

Persentase Realisasi Total Belanja (RHS)

60,000

2016 2018

100

50,000

80

82.69

82.15 72.10

40,000

30

I

Tw III

Tw IV

Sumber: BPKD DKI Jakarta

II

10.99 III

2015

IV

I

28.68

28.65

0.85 14.18

7.95

0

Tw II

40

26.05

36.41

10,000

0

Tw I

46.28

45.68

20,000 29.70

20.24

17.03

15.53

18.1

10.99

7.95

0.85

13.33

8.60

10

17.66

20

30,000

36.47

42.39

60

20.09

II

III 2016

IV

I

8.60 II

III

IV

0

I

2017

20

II 2018

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov. DKI Jakarta

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.2 Penyerapan Belanja Triwulanan DKI Jakarta

Grafik 3.3 Realisasi dan Penyerapan Belanja Kumulatif DKI Jakarta

C. Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan daerah DKI Jakarta pada triwulan II 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan tercatat meningkat dari Rp0,01 miliar menjadi Rp1,62 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi penerimaan pinjaman daerah untuk pembangunan MRT sebesar Rp953,19 miliar. Selain itu, adanya peningkatan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp667,35 miliar juga semakin meningkatkan penerimaan pembiayaan daerah pada triwulan laporan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pembiayaan, terjadi kontraksi sebesar 52,81% (yoy) karena lebih rendahnya

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

39

Keuangan Pemerintah Bab 3 penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD. Pada triwulan laporan hanya PT MRT Jakarta yang tercatat mendapatkan penyertaan modal. Tabel 3.4 Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2018 Realisasi Tw II 2017

URAIAN

Rp Miliar PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

Realisasi Tw II 2018

%

0.01 0.01 2,020.00 2,020.00 -

Rp Miliar

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Pertumb. yoy

0.0001% 1,620.54 14.62% 18670275.92% 0.0002% 667.35 9.81% 7688474.74% 30.70% 30.78% -

Sumber: BPKAD DKI Jakarta

40

%

953.19 26.21% 953.19 16.03% 953.19 16.12% -

-

-52.81% -52.81% -

Keuangan Pemerintah Bab 3

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

41

Inflasi Bab 4

Bab 4

INFLASI Hingga pertengahan tahun 2018, inflasi DKI Jakarta tetap terjaga dan tercatat sebesar 3,31% (yoy), sekalipun perayaan Idul Fitri jatuh pada bulan Juni. Terjaganya kesinambungan pasokan pangan dan semakin solidnya program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID DKI Jakarta, berkontribusi terhadap stabilitas perkembangan inflasi hingga paruh pertama tahun 2018. Hal ini turut didukung oleh tiadanya kebijakan harga energi yang berdampak tinggi pada inflasi serta permintaan masyarakat yang belum terlalu solid. Berbagai faktor tersebut menyebabkan inflasi DKI Jakarta tetap terkendali pada level yang lebih rendah dibandingkan perkembangan beberapa tahun sebelumnya. Memasuki triwulan III 2018, inflasi Ibukota masih terkendali. Berkurangnya tekanan permintaan barang dan jasa secara umum, berkontribusi terhadap stabilitas inflasi Juli 2018 dan bulan-bulan berikutnya. Kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah akan diupayakan untuk tetap mengawal pencapaian sasaran inflasi tahun 2018 yaitu 3,5% ± 1. A. Perkembangan dan Program Pengendalian Inflasi Triwulan II 2018 Pada triwulan II 2018, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,31% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2018 (3,23% yoy), namun masih lebih rendah dari ratarata inflasi ibukota tiga tahun sebelumnya (4,87% yoy). Perayaan Idul Fitri 2018 yang jatuh bertepatan pada bulan Juni tidak mendorong inflasi ibukota terlalu keatas. Dorongan permintaan masyarakat yang bersifat musiman tidak serta merta diikuti gejolak harga barang dan jasa yang berlebih. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 5,63% (yoy), belum cukup kuat untuk menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang signifikan sampai dengan pertengahan tahun 2018. Dengan kondisi ini, tekanan permintaan terhadap inflasi relatif masih terjaga. Selain itu, semakin efektifnya program pengendalian harga pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta ikut berperan menjaga inflasi melalui stabilitas harga pangan. Dengan hadirnya pemerintah dalam pengendalian harga, memberikan faktor positif, yaitu terkendalinya ekspektasi masyarakat. Berbagai perkembangan tersebut berimplikasi pada laju inflasi yang turut terkendali sampai dengan Juni 2018 (1,90% ytd).

42

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.1 Inflasi Jakarta dan Nasional

Grafik 4.2 Laju Inflasi Jakarta

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada pertengahan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Walau sempat bergejolak pada awal tahun 2018, inflasi bahan makanan di DKI Jakarta saat ini cenderung bergerak relatif stabil. Puasa dan Idul Fitri 2018 tidak secara signifikan memberikan tekanan terhadap inflasi pangan.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.3 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok pengeluaran bahan makanan pada triwulan II 2018 mencatat inflasi sebesar 4,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (6,55% yoy) maupun triwulan sebelumnya (4,66% yoy). Harga beras dan daging sapi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Turunnya harga kedua komoditas tersebut diakibatkan oleh pasokan yang terjaga sepanjang enam bulan pertama tahun 2018. Panen raya beras, yang dimulai pada Maret 2018, menjadi faktor pendorong turunnya harga beras karena jumlah pasokan yang melimpah. Meningkatnya pasokan daging sapi dan daging kerbau, yang didukung oleh realisasi impor daging sapi dan impor daging kerbau dari oleh Bulog telah menyebabkan harga kedua komoditas tersebut turun. Selain itu, gejolak harga telur ayam mulai mereda pada triwulan II 2018, dengan perkembangan harga masih di bawah rata-rata tiga tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut mendukung terkendalinya inflasi bahan makanan di ibukota. Perkembangan inflasi bahan makanan di DKI Jakarta juga sejalan dengan perkembangan harga pangan global yang juga cenderung turun sepanjang tahun 2018. Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

43

Inflasi Bab 4

Sumber: BPS, Diolah

Grafik 4.4 Pergerakan Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Sumber: BPS, Diolah

Sumber: BPS, FAO, diolah

Grafik 4.5 Pergerakan Inflasi Bahan Makanan

Grafik 4.6 Pergerakan Harga Pangan Global

Sama halnya dengan kelompok bahan makanan, inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan II 2018 juga terkendali, dan tercatat sebesar 5,94% (yoy). Berdasarkan pola historisnya, kelompok pengeluaran ini selalu naik cukup tinggi, terutama pada bulan Ramadhan. Makanan jadi banyak menjadi pilihan warga Jakarta pada Ramadhan yang tidak melakukan aktivitas mudik. Walau demikian, pencapaian saat ini cenderung lebih rendah dari rata-rata tiga tahun sebelumnya (7,61% yoy). Subkelompok makanan jadi tercatat mengalami inflasi sebesar 5,62% (yoy), masih lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya (8,96% yoy). Kenaikan harga berbagai jenis rokok yang dilakukan setiap bulan sebagai dampak dari penyesuaian kenaikan cukai, juga tidak secara signifikan mendorong inflasi lebih ke atas. Harga bahan baku yang terjaga, ditambah dengan perbaikan permintaan masyarakat yang belum terlalu solid, berkontribusi dalam terjaganya inflasi pada kelompok pengeluaran ini. Penguatan dolar Amerika pada triwulan II 2018, belum diikuti dengan gejolak kenaikan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, terutama yang memiliki konten impor. Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha belum merespons secara langsung perkembangan ini dengan menaikkan harga barang-barang. Perbaikan daya beli yang belum solid menjadi salah satu pertimbangan belum disesuaikannya harga ouput yang dihasilkan.

44

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.7 Pergerakan Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Harga kelompok perumahan, listrik, air dan bahan bakar pada pertengahan tahun tidak bergejolak. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (4,98% yoy). Tidak adanya kenaikan tarif listrik yang berarti sepanjang tahun 2018, mendukung terkendalinya kelompok ini. Tarif listrik tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Juni tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya, yang mengalami inflasi cukup tinggi akibat penyesuaian tarif listrik 900VA. Terkendalinya inflasi kelompok ini juga didukung oleh biaya tempat tinggal di Jakarta yang secara umum juga tidak meningkat tinggi. Rata-rata kenaikan biaya tempat tinggal pada pertengahan tahun 2015, 2016 dan 2017 tercatat sebesar 3,07% (yoy), sedangkan pada Juni 2018 hanya tercatat sebesar 1,50% (yoy). Harga bahan bakar rumah tangga yang terjaga seiring lancarnya distribusi gas LPG di masyarakat, turut mendukung terkendalinya inflasi kelompok perumahan, listrik, air dan bahan bakar. Bertepatan dengan perayaan Idul Fitri, tekanan harga kelompok sandang pada triwulan II 2018 tidak terlalu tinggi, dan inflasi tercatat sebesar 3,77% yoy. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,73% yoy) maupun rata-rata tiga tahun sebelumnya (4,55% yoy). Berdasarkan pola konsumsinya, kebutuhan sandang masyarakat selalu meningkat untuk keperluan Ramadhan dan Idul Fitri, terutama untuk sandang muslim. Walau penjualan sandang di tingkat retail cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu tidak cukup kuat memberikan tekanan yang berarti pada inflasi kelompok sandang. Selain itu, pergerakan harga emas perhiasan di Ibukota yang tidak terlalu berfluktuatif, turut berkontribusi terhadap terjaganya inflasi kelompok pengeluaran sandang.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

45

Inflasi Bab 4

Sumber: BPS, Diolah

Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah

Grafik 4.8 Pergerakan Inflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Grafik 4.9 Inflasi Sandang dan Harga Emas Internasional

Kelompok pengeluaran kesehatan terpantau juga tidak bergejolak. Kelompok pengeluaran kesehatan hanya mencatat inflasi sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (4,23% yoy). Biaya berbagai jasa kesehatan secara umum, termasuk di dalamnya biaya dokter dan rumah sakit, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Fasilitas berbagai program kesehatan masyarakat melalui BPJS, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Indonesia Sehat, berkontribusi dalam menjaga kestabilan biaya kesehatan di tingkat masyarakat. Adapun kenaikan harga obat-obatan sebesar 5,04% (yoy) tidak banyak memengaruhi tekanan karena bobotnya yang relatif kecil. Berbagai hal ini menjadi faktor utama stabilitas inflasi kelompok pengeluaran kesehatan. Tekanan harga dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga juga bergerak terbatas. Di tengah libur panjang yang banyak dimanfaatkan untuk berlibur, kelompok pengeluaran ini justru tidak bergejolak dan hanya mengalami inflasi sebesar 0,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata beberapa tahun sebelumnya 2,24% (yoy). Banyaknya warga DKI Jakarta yang berpergian keluar kota menyebabkan lebih sepinya beberapa destinasi wisata di Ibukota, sehingga permintaan akan jasa rekreasi cenderung berkurang. Hal ini tercermin dari pergerakan harga subkelompok rekreasi yang cenderung mengalami deflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belum masuknya tahun ajaran baru sekolah juga turut berkontribusi terhadap rendahnya inflasi kelompok pengeluaran ini.

46

Sumber: BPS, Diolah

Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah

Grafik 4.10 Pergerakan Inflasi Kesehatan

Grafik 4.11 Pergerakan Inflasi Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4 Bertepatan dengan musim libur panjang Idul Fitri 2018, inflasi kelompok pengeluaran transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan II 2018 tetap terkendali, dan masih di bawah ratarata pada tiga tahun sebelumnya. Di tengah kenaikan permintaan jasa transportasi, baik udara maupun antarkota untuk keperluan mudik dan berlibur, kelompok pengeluaran ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,71% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya sebesar 3,21% (yoy). Tarif angkutan udara, angkutan antarkota dan tarif kereta api yang masing-masing mengalami kenaikan harga cukup tinggi karena banyak digunakan sebagai moda transportasi luar kota, tidak mendorong inflasi terlalu ke atas. Pembangunan infrastruktur pendukung oleh pemerintah, antara lain tol antardaerah, mendorong sebagian masyarakat melakukan mudik dengan kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan permintaan jasa transportasi lainnya cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga minyak internasional yang kembali naik ke USD 67,5/barrel dan diikuti oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi sampai dengan Juni 2018, juga tidak serta merta menekan kinerja inflasi Jakarta.

Sumber: BI, Bloomberg, BPS, Diolah

Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah

Grafik 4.12 Pergerakan Inflasi Angkutan Udara, Minyak Dunia dan Nilai Tukar

Grafik 4.13 Pergerakan harga BBM Nonsubsidi dan Minyak Internasional

Selain berbagai program pengendalian harga oleh TPID DKI Jakarta maupun pemerintah, ekspektasi inflasi yang terjaga turut berkontribusi dalam terkendalinya inflasi inti secara keseluruhan. Pencapaian inflasi yang sesuai sasarannya dalam tiga tahun terakhir, maupun inflasi secara bulanannya, berpengaruh terhadap ekspektasi inflasi oleh masyarakat. Sampai dengan triwulan II 2018, ekspektasi inflasi masyarakat cenderung tidak terlalu bergejolak untuk jangka 3 bulan dan 6 bulan ke depan.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

47

Inflasi Bab 4

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Ekspektasi Inflasi

Program Pengendalian Inflasi Triwulan II 2018 Pada triwulan II 2018, program pengendalian harga yang dilakukan lebih berfokus pada persiapan menghadapi puasa dan Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2018, serta tetap melanjutkan program-program yang telah dilakukan sebelumnya. Persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri diawali dengan High Level Meeting (HLM) TPID DKI Jakarta pada 24 April 2018. Dari kegiatan HLM tersebut dihasilkan berbagai program pengendalian harga untuk menghadapi dinamika permintaan masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Berbagai program yang dilakukan dan disepakati TPID DKI Jakarta, dikomunikasikan melalui berbagai media untuk membentuk ekspektasi harga yang positif bagi masyarakat umum, antara lain tentang kecukupan pasokan dan berbagai program pasar murah selama Ramadhan. TPID DKI Jakarta juga melakukan kerjasama penyediaan pasokan dan pendistribusian pangan dengan Inkoppas (Induk Koperasi Pedagang Pasar). Kerjasama ini menyepakati pola kerja sama penyediaan dan pendistribusian bahan pangan yang efektif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan. Selain itu, TPID DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta berkunjung ke Brebes pada 19 Mei 2018 untuk memastikan pasokan bawang merah yang masuk ke DKI Jakarta tetap stabil selama triwulan II 2018. Kunjungan dilakukan ke beberapa kelompok tani di Brebes, termasuk dengan yang sudah bekerjasama dengan DKI Jakarta. TPID DKI Jakarta juga turut aktif dalam mendukung kegiatan berskala nasional, antara lain ikut berpartisipasi dalam Gerakan Stabilisasi Pangan oleh kementerian terkait, serta sidak pasokan dan harga di berbagai pasar, termasuk pasar induk beras cipinang dan pasar induk Kramat Jati. Adapun beberapa program pendukung lainnya yang dijalankan TPID DKI Jakarta, bekerjasama dengan beberapa mitra strategis. TPID DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa kualitas dan kesehatan pangan yang beredar di Ibukota. Selain itu, TPID DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait

48

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4 untuk menjamin kelancaran distribusi pangan, antara lain melalui pengaturan lalu lintas yang masuk/keluar dari DKI Jakarta. Dalam hal pengembangan kelembagaan, TPID DKI Jakarta telah mengikuti In House Training terkait perhitungan angka kemiskinan dengan narasumber BPS DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan komitmen bersama dalam menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 2.78% pada tahun 2022. Peran TPID DKI Jakarta dalam penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui pengendalian harga pangan, terutama komoditas pangan yang masuk dalam perhitungan Garis Kemsiskinan. Selain itu, TPID DKI Jakarta juga diundang sebagai narasumber dalam Rakorda TPID se Riau, terkait model bisnis pengendalian inflasi. B. Tracking Inflasi Triwulan III 2018 Inflasi DKI Jakarta pada triwulan III 2018 diprakirakan lebih rendah dari triwulan sebelumya. Secara umum, permintaan akan barang dan jasa menurun, seiring berakhirnya Idul Fitri dan libur panjang. Walau terdapat kenaikan harga daging ayam dan telur ayam ras, harga pangan strategis lainnya terpantau stabil. Hal ini akan berdampak pada tetap terjaganya harga-harga pangan secara umum. Beberapa tarif transportasi mengalami penurunan, terutama angkutan udara dan angkutan antarkota. Berakhirnya musim liburan menyebabkan turunnya permintaan akan jasa transportasi. Tidak adanya event khusus yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan, turut menjadi faktor terkendalinya inflasi secara keseluruhan.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.15 Laju Inflasi DKI Jakarta

Memasuki bulan ke tujuh pasca-Ramadhan dan Idul Fitri, tekanan inflasi DKI Jakarta pada bulan Juli 2018 mengalami penurunan. Inflasi bulan Juli 2018 tercatat sebesar 0,26% (mtm) atau 3,16% (yoy). Turunnya inflasi Juli 2018 terutama disebabkan oleh melambatnya inflasi pada kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Turunnya tarif angkutan udara dan kereta api menjadi faktor utama melambatnya kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Tarif angkutan udara dan kereta api tercatat mengalami penurunan, seiring dengan berkurangnya jumlah permintaan moda transportasi tersebut. Berkurangnya jumlah permintaan ini bersamaan dengan berakhirnya libur Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

49

Inflasi Bab 4 panjang dan mudik tahun 2018. Adapun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi selama beberapa kali sampai dengan bulan Juli 2018, tidak serta merta mendorong inflasi kelompok pengeluaran ini lebih keatas. Berbagai faktor tersebut, menyebabkan kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,86% (yoy), lebih rendah dari rata-rata tiga tahun sebelumnya (3,16% yoy). Di tengah kenaikan tarif pendidikan, seiring dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2018, tidak memberikan tekanan yang berarti terhadap inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Inflasi kelompok pengeluaran ini tercatat sebesar 1,83% (yoy), lebih rendah dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya (2,28% yoy). Semakin terjangkaunya biaya pendidikan di DKI Jakarta, serta opsi pendidikan yang melimpah menyebabkan terjaganya inflasi kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga. Walau daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami kenaikan yang cukup tinggi, inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan pada Juli 2018 tetap terjaga. Hal ini terlihat dari inflasi bahan makanan yang tercatat sebesar 5,33% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya (4,51% yoy), namun masih lebih rendah dari rata-rata tiga tahun sebelumnya (5,78% yoy). Pergerakan harga beras dan bawang merah yang terkendali serta harga daging sapi yang masih mengalami penurunan, mendukung terkendalinya inflasi pangan ibukota. Perkembangan stok pangan di DKI Jakarta hingga Juli tetap stabil, sehingga inflasi bahan makanan pada triwulan III 2018 diprakirakan akan terjaga. Volume beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada minggu keempat Juli 2018 tetap stabil. BUMD pangan Jakarta masih mampu menjaga pasokan yang berkesinambungan, seiring dengan penguatan kerjasama antardaerah, serta didukung oleh masih berlangsungnya panen raya. Demikian pula dengan pasokan daging sapi yang juga masih stabil dengan kecenderungan meningkat, karena pengiriman sapi dari beberapa daerah produsen dan realisasi impor daging sapi yang tetap terjaga. Pasokan bumbu-bumbuan khususnya cabai merah dan bawang merah yang masuk dalam pasar induk Kramat Jati juga terpantau membaik, walau masih rentan terhadap faktor

50

Sumber: Biro Perekonomian DKI Jakarta

Sumber: Biro Perekonomian DKI Jakarta

Grafik 4.16 Pasokan dan harga cabai merah di Pasar Induk Kramat jati

Grafik 4.17 Perkembangan harga daging ayam dan sapi, dan telur ayam

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4

Sumber: Biro Perekonomian DKI Jakarta

Sumber: Biro Perekonomian DKI Jakarta

Grafik 4.18 Pasokan dan harga beras di Pasar Induk Cipinang

Grafik 4.19 Pasokan dan harga bawang merah di Ps. Induk Kramat Jati

Sumber: BMKG

Sumber: BMKG

Gambar 4.2 Prakiraan Curah Hujan Terkini

Gambar 4.3 Prakiraan Sifat Hujan Terkini

C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan III 2018 Pada triwulan III 2018, program-program yang telah direncanakan dan disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam High Level Meeting TPID pada awal tahun 2018 akan tetap dilaksanakan. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah penjajakan kerjasama pasokan daging ayam dan perluasan kerjasama pasokan telur ayam ras. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pasokan bagi penduduk DKI Jakarta, serta untuk mendukung pasokan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penjajakan kerjasama ini akan didasari oleh riset market intelligence komoditas daging ayam, yang akan dilakukan pada Agustus 2018. Riset ini akan memberikan wawasan lebih terkait sumber-sumber pasokan yang mengalami surplus produksi, dan memiliki potensi kerjasama antardaerah yang baik. TPID DKI Jakarta, melalui BUMD, saat ini juga telah mengantongi izin impor bawang putih. Hal ini akan mampu berkontribusi dalam menjaga gejolak harga bawang putih di Ibukota, yang pasokannya mayoritas berasal dari luar negeri. Dari sisi distribusi, TPID DKI Jakarta akan melakukan penambahan jumlah Mini Distribution Center. Mini Distribution Center merupakan kepanjangan dari JakGrosir yang hanya memasarkan produknya kepada pedagang-pedagang pasar tradisional di Ibukota, dengan harga lebih murah. Dengan demikian barang-barang dapat sampai ke konsumen akhir dengan harga yang lebih murah pula.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

51

Inflasi Bab 4 TPID DKI Jakarta juga mengedepankan peran komunikasi yang masif dan efektif kepada masyarakat dalam menjangkar ekspektasi harga. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Ekspektasi yang baik, turut berkontribusi terhadap terkendalinya harga barang dan jasa secara keseluruhan. Berbagai upaya dalam penanganan inflasi pangan yang telah berhasil baik akan terus ditingkatkan. Program penguatan peran BUMD DKI Jakarta di bidang pangan tetap dijalankan. Kerjasama pasokan pangan antardaerah yang berkesinambungan, manajemen stok yang baik, serta efisiensi rantai dagang yang terus dilakukan dan diperkuat semenjak tahun 2015, telah berkontribusi dalam menjaga kestabilan harga pangan. Selanjutnya, TPID akan terus menambah jumlah komoditas yang akan menjadi fokus dalam strategi pengendalian harga pangan. TPID DKI Jakarta saat ini berfokus pada enam komoditas pangan utama, yaitu beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, bawang merah dan cabai merah. Strategi stock management untuk dapat menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut akan terus dikembangkan. Selain BUMD, peran berbagai SKPD terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta lintas instansi lainnya, melalui program stabilisasi harga, antara lain pasar murah, secara rutin terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat memperoleh bahan pangan yang layak dan terjangkau. Sebagai contoh, kerjasama antara BUMD pangan DKI Jakarta dengan Kementerian Pertanian dalam penyaluran bahan pangan murah ke pasar-pasar tradisional melalui peternak atau petani champion binaan, merupakan contoh koordinasi yang baik antara TPID DKI Jakarta dengan berbagai stakeholder utama TPID di Provinsi DKI Jakarta akan tetap solid mengawal perkembangan harga di Jakarta, agar tetap berada dalam koridor 3,5% ± 1% . Program-program yang lebih terencana baik dan berkesinambungan terus dilakukan oleh BUMD pangan DKI Jakarta akan sangat mendukung terjaganya keseimbangan pasokan dan kebutuhan pangan Jakarta, yang dapat menciptakan kestabilan harga. Pembentukan ekspektasi yang positif bagi masyarakat juga akan selalu dilakukan. Terkendalinya inflasi DKI Jakarta akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di Ibukota maupun nasional.

52

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Inflasi Bab 4

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

53

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

STABILITAS KEUANGAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN KEUANGAN DAN UMKM Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta masih terjaga di tingkat yang aman. Aset perbankan tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan peningkatan pertumbuhan kredit, di tengah melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari sisi risiko kredit, NPL perbankan sedikit membaik dan relatif terjaga di dalam batas aman dengan rasio masih di bawah 5%. Kinerja korporasi masih menunjukkan perbaikan baik dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Walaupun terjadi penurunan produktivitas, hal tersebut masih bersifat musiman akibat libur panjang menyambut hari raya Idul Fitri. Optimisme pasar masih positif dengan tumbuhnya sektor-sektor utama pendukung ekonomi DKI Jakarta. Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2018 meningkat ke angka 7,9% (yoy) dengan rasio NPL membaik menjadi 2,2%. Meningkatnya permintaan kredit, selain karena dorongan permintaan barang dan jasa menyambut hari raya idul fitri, juga disebabkan oleh masa liburan sekolah dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, laju pertumbuhan kredit perbankan masih tertahan dengan adanya kecenderungan beberapa korporasi mencari sumber pendanaan di luar perbankan, seperti di pasar obligasi dan pasar modal. Sejalan dengan itu, tingkat ketahanan sektor rumah tangga masih relatif cukup baik. Hal ini tergambar dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDRB yang mencapai 5,63% dan angka indeks keyakinan konsumen (IKK) yang tetap berada dalam zona optimis. Namun, rasio kredit bermasalah (NPL) menunjukkan peningkatan, yang bersumber dari kredit modal kerja dan konsumsi walapun masih dalam batas aman. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pangsa pasar kredit UMKM mencapai 9,1% dari total kredit yang di salurkan di Provinsi DKI Jakarta. Kendati demikian, rasio NPL kredit UMKM masih perlu diwaspadai karena telah melewati batas aman.

54

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

A. Perkembangan Kinerja Perbankan Asesmen Kinerja Perbankan Total aset bank umum di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada periode tersebut total aset bank tercatat sebesar Rp4.686 triliun atau tumbuh 9,5% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,2% (Tabel 5.1). Meningkatnya pertumbuhan total aset tersebut disebabkan terakselerasinya pertumbuhan kredit dari 7,1% pada triwulan sebelumnya menjadi 11,9% pada triwulan II 2018. Akselerasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan kredit di sektor pemerintah yang tercatat sebesar 35,7% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu kredit korporasi pada triwulan II 2018 tercatat tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,4% (yoy), sedangkan kredit kepada sektor rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu dari 5,1% (yoy) menjadi 4,6% (yoy). Tekanan ekonomi global dan nasional ikut memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri perbankan di DKI Jakarta. Di tengah kondisi likuiditas yang mulai mengetat akibat kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, adanya beberapa bank yang masih melakukan konsolidasi untuk perbaikan kualitas aktiva produktifnya serta mulai berkembangnya perusahaan startup financial technology (fintech) di Indonesia membuat pertumbuhan perbankan di DKI Jakarta menjadi terbatas. Sementara itu, debitur korporasi melakukan cara lain untuk mencari sumber pendanaan yang lebih murah melalui pasar obligasi. Hal tersebut berdampak berkurangnya jumlah kantor cabang di DKI Jakarta yang pada triwulan II 2018 tercatat terkontraksi 3,12% (yoy) atau telah berkurang 17 kantor dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, total aset terbesar bank di DKI Jakarta masih dimiliki oleh bank swasta nasional, yaitu sebesar 49%, diikuti oleh bank milik pemerintah dan bank asing yang masing-masing sebesar 34% dan 16% (Grafik 5.1). Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta No

2016

Keterangan

triliun Rp 2018

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1

Total Asset

3,775

3,862

3,953

4,162

4,220

4,278

4,390

4,558

4,567

4,686

2

Dana Pihak Ketiga (DPK)

2,238

2,259

2,278

2,448

2,480

2,507

2,539

2,651

2,638

2,665

3

Kredit - Lokasi Bank (LB)

1,942

2,024

2,036

2,140

2,131

2,177

2,191

2,299

2,294

2,468

- Lokasi Proyek (LP)

1,295

1,358

1,355

1,439

1,429

1,472

1,479

1,567

1,530

1,647

- g_Asset (%, yoy)

6.18

6.53

4.64

10.17

11.81

10.78

11.05

9.51

8.21

9.52

- g_DPK (%, yoy)

4.86

4.54

2.25

11.39

10.89

11.22

11.49

8.28

6.37

6.31

- g_Kredit Lokasi Bank (%, yoy)

7.55

7.26

3.90

6.79

9.68

7.58

7.59

7.40

7.66

13.35

4

Pertumbuhan :

- g_Kredit Lokasi Proyek (%, yoy) 5

6

7.74

7.51

3.88

7.57

10.37

8.41

9.11

8.87

7.05

11.88

LDR-Lokasi Bank

86.03

88.69

88.46

86.56

85.09

85.79

86.28

86.71

86.95

92.58

LDR-Lokasi Proyek

57.35

59.49

58.88

58.19

57.08

57.99

58.24

59.09

57.99

61.78

- Lokasi Bank

2.73

2.96

3.01

2.96

2.95

2.70

2.62

2.24

2.31

2.22

- Lokasi Proyek

2.57

2.68

2.76

2.90

2.87

2.61

2.55

2.14

2.13

2.00

LDR

Non performing loan (NPL)

Sumber : Bank Indonesia

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

55

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

16%

1% 34%

49%

Bank Persero

Bank Swasta Nasional

Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah Daerah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Dana Pihak Ketiga (DPK) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh melambat. Pertumbuhan DPK tercatat 6,3% (yoy) atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,4% (yoy) (grafik 5.2). Tertahannya penghimpunan dana pihak ketiga tersebut terutama disebabkan meningkatnya kebutuhan korporasi dan pengeluaran masyarakat,

untuk memenuhi

kebutuhan pada saat bulan puasa, perayaan hari raya idul fitri dan musim libur sekolah. Selain itu, libur panjang pada saat hari raya juga berdampak pada berkurangnya aktivitas operasional korporasi yang memengaruhi perputaran cash flow beberapa perusahaan nasional termasuk di DKI Jakarta. Kontribusi terbesar pertumbuhan DPK berasal dari tabungan. Pertumbuhan tabungan pada triwulan II tercatat sebesar 3,9% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pada giro dan deposito relatif lebih rendah dari tabungan, yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,67% dan 0,3% (yoy). Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketiganya mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 4,3%, 5,4% dan 3,0% (yoy). Secara spasial, sebagian besar DPK di beberapa wilayah juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Di Jakarta Pusat, DPK melambat dari 6,9% menjadi 5,4% (yoy), Jakarta Utara melambat dari 6,4% menjadi 3,5% (yoy), Jakarta Barat melambat dari 9,6% menjadi 4,9% (yoy) dan Jakarta Timur melambat dari 7,7% menjadi 6,2%. Wilayah yang mengalami peningkatan pertumbuhan hanya Jakarta Selatan yang meningkat dari 4,4% menjadi 8,8% (yoy), sementara DPK Kepulauan Seribu tumbuh relatif stabil dan hanya sedikit meningkat dari 25,7% menjadi 25,8%.

56

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

30

3,000

25

2,500

Bab 5

dalam triliun

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

20 2,000 15 1,500 10

1,000 5 500

0 I

II

III

IV

I

II

2015

-5

III

IV

I

II

2016 Total DPK

III

IV

I

2017

g_Giro Jakarta

II 2018

g_Tabungan Jakarta

-

g_Deposito Jakarta

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dalam triliun

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK di Jakarta 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

80.00

24.00

(%,yoy)

70.00 60.00 50.00 40.00

30.00

20.00 16.00 12.00

20.00 10.00

8.00

0.00 I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

I

2016

II

III

IV

2017

I

4.00

II

2018

Giro

Tabungan

Deposito

% DPK Jakarta terhadap Nasional

0.00 I

II

III

IV

I

2015

% DPK Jakarta terhadap Jawa

II

III

IV

I

2016

g_DPK Perbankan Nasional

g_DPK Perbankan di P. Jawa

II

III

IV

I

2017

II 2018

g_DPK di Provinsi Jakarta

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Pertumbuhan DPK Jakarta, Jawa, dan Nasional

Grafik 5.4 Posisi DPK di Jakarta

Dengan kontribusi DPK yang mencapai 49,4% terhadap DPK nasional dan 64,0% terhadap DPK Jawa (grafik 5.3), menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai tumpuan perbankan nasional dalam hal penghimpunan DPK. Dengan demikian perlambatan pertumbuhan DPK di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan DPK baik di Jawa maupun Nasional (Grafik 5.4). Komposisi dana pihak ketiga DKI Jakarta pada triwulan II 2018 masih didominasi oleh deposito, dengan proporsi sebesar 53%. Dengan tingginya komposisi deposito tersebut, maka biaya dana yang ditanggung oleh bank menjadi cukup mahal. Menempati posisi selanjutnya adalah giro dan kemudian tabungan pada posisi terendah. Proporsi giro dan tabungan dalam total DPK DKI Jakarta masing-masing sebesar 29% dan 18% (Grafik 5.5). Komposisi tersebut relatif tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. 18% 29% 53%

Giro

Tabungan

Deposito

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Komposisi DPK di Jakarta

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

57

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM Penyaluran Kredit Bertolak belakang dengan pertumbuhan DPK, pertumbuhan kredit pada triwulan II 2018 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik dilihat dari lokasi bank maupun lokasi proyek. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank meningkat dari 7,7% menjadi 13,4% (yoy), dan kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh membaik dari 7,0% menjadi 11,9% (yoy). Kredit yang telah disalurkan berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar Rp1.647 triliun. Kredit tersebut sebagian besar dikucurkan untuk membiayai modal kerja dan investasi (grafik 5.7). Untuk kredit modal kerja, pada triwulan II 2018 tercatat tumbuh sebesar 13,0% (yoy), jauh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,0% (yoy). Demikian pula dengan kredit investasi yang tercatat tumbuh 10,8% (yoy), meningkat cukup signifikan dari sebelumnya hanya tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Mengikuti kedua jenis kredit sebelumnya, kredit konsumsi juga menunjukkan pertumbuhan yang membaik, yaitu sebesar 9,5%, dari sebelumnya hanya tumbuh sebesar 5,8% (yoy). Secara keseluruhan, peningkatan intermediasi pebankan tersebut tidak terlepas dari dorongan pertumbuhan kredit empat sektor utama DKI Jakarta yang dikucurkan baik kepada sektor pemerintah maupun korporasi. Intermediasi perbankan terutama terarah kepada sektor-sektor utama seperti sektor industri pengolahan (meningkat dari 11,6% menjadi 16,7% (yoy)), perdagangan besar dan eceran (meningkat dari 9,4% menjadi 18,2% (yoy)), perantara keuangan (meningkat dari 11,9% menjadi 13,2% (yoy) serta transportasi, pergudangan dan komunikasi (meningkat dari 7,4% menjadi 31,9% (yoy). Perbaikan intermediasi perbankan kepada sektor-sektor tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan barang maupun jasa di sektor-sektor tersebut dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri,

Trillions

musim liburan sekolah dan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. 1,000

14.00%

900

Konsumsi 13%

12.00%

800 10.00%

700 600

8.00%

500 6.00%

400 300

4.00%

200 2.00%

100 -

Investasi 29% Modal Kerja 58%

0.00% I

II

III

IV

2015 Modal Kerja

I

II

III

2016 Investasi

IV

I

II

III

IV

2017

Konsumsi

I

II 2018

g_Kredit

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.6 Pertumbuhan Kredit di Jakarta

Grafik 5.7 Pangsa Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Kondisi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara dan juga barometer perekonomian nasional menjadikan DKI Jakarta memiliki karakteristik sebagai daerah penghimpun dana. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan besarnya permintaan kredit sehingga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit di luar DKI Jakarta. Kondisi tersebut tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) Lokasi proyek yang hanya sebesar 61,8%, jauh lebih rendah 58

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

dibandingkan dengan LDR Lokasi Bank yang sebesar 92,6% (Grafik 5.8). Dengan kata lain terdapat 30,8% kredit disalurkan di luar DKI Jakarta. 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

II

2016

III

IV

I

2017

LDR-LB

II 2018

LDR-LP

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Loan to Deposit Ratio

Dalam hal pengelolaan risiko kredit, adanya peningkatan pertumbuhan kredit pada triwulan II 2018 ikut mendorong perbaikan rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan di DKI Jakarta yang tercatat sebesar 2,00%, atau membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,13% (grafik 5.9). Perbaikan NPL terutama didorong oleh upaya yang dilakukan oleh bank BUKU I, BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah berhasil menurunkan NPL, masing masing dari 5,12%, 1,88% dan 2,16% menjadi 4,18%, 1,83% dan 1,93%. Sedangkan NPL pada bank BUKU 2 menunjukkan peningkatan dari 2,78% menjadi 3,03%. 3.50

1,800

3.00

1,600 1,400

2.50

1,200

2.00

1,000

1.50

800 600

1.00

400

0.50

200

0

0.00 I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016 Kredit (LP)

IV

I

II

III

IV

2017

I

II

2018

NPL Lokasi Proyek

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan NPL DKI Jakarta

Dilihat dari jenis penggunaan, perbaikan kualitas kredit didorong oleh perbaikan kualitas kredit modal kerja dan investasi. NPL kredit modal kerja pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 1,97%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,10%. Demikian pula halnya dengan NPL kredit investasi yang membaik dari 2,24% menjadi 2,04%. Sedangkan untuk kredit konsumsi terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 2,05% menjadi 2,06% (Grafik 5.10). terutama didorong oleh kredit bermasalah di sektor korporasi dan rumah tangga, baik kredit pemilikan rumah, kendaraan bermotor, maupun multiguna. Jika dibandingkan dengan kualitas kredit di Pulau Jawa dan nasional, secara keseluruhan, NPL di DKI Jakarta yang tercatat sebesar 2.00% masih lebih rendah dibandingkan dengan NPL

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

59

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM perbankan di Pulau Jawa dan nasional yang masing-masing tercatat sebesar 2,50% dan 2,65% (Grafik 5.11).

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan NPL (LP) Berdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 5.11 Pebandingan NPL Bank Umum (LP) di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan golongan debitur, komposisi kredit kepada sektor swasta lebih mendominasi dibandingkan dengan sektor pemerintah. Pada triwulan II 2018, pangsa kredit kepada sektor swasta mencapai 81,7% dari total kredit, jauh lebih besar dibandingkan dengan pangsa kredit kepada sektor pemerintah yang hanya sebesar 16,4% (Grafik 5.12). Pertumbuhan kredit kedua sektor tersebut menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2018 sejalan dengan menguatnya permintaan pada saat hari raya idul fitri dan liburan sekolah serta persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Pertumbuhan kredit sektor pemerintah tercatat meningkat signifikan, yaitu dari 7,6% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi 39,5% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, kredit sektor swasta tumbuh juga tumbuh lebih tinggi dari 6,7% (yoy) menjadi 11,9% (yoy) (Grafik 5.13). 50.00% 40.00%

1.89%

30.00%

16.37%

20.00% 10.00%

81.74%

0.00% -10.00%

I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

IV

I

II

III

IV

2017

I

II

2018

-20.00%

Sektor Pemerintah

Sektor Swasta

Lainnya

g_Sektor Pemerintah

g_Sektor Swasta

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Komposisi Kredit Berdasarkan Golongan Debitur

Grafik 5.13 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Golongan Debitur

Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Pangsa atau sebaran kredit yang menunjukkan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan merupakan wilayah yang mendominasi penyaluran kredit. Pada triwulan II 2018, total kredit yang disalurkan ke dua daerah tersebut masing-masing sebesar 41,6% dan 30,7% dari total kredit (Grafik 5.14). Dari sisi golongan debitur, sebaran kredit di Provinsi DKI Jakarta juga didominasi oleh Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, baik kredit kepada sektor swasta maupun kepada Pemerintah (Grafik 5.15).

60

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

8.43%

Trilyun

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM 0.04%

Bab 5

800 700 600

30.71%

500

41.55%

400 300

9.52%

200

9.75%

100 0

Jakarta Pusat Jakarta Barat

Jakarta Utara Jakarta Selatan

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Pemerintah

Jakarta Selatan

Jakarta Kepulauan Timur Seribu

Swasta

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta

Grafik 5.15 Sebaran Kredit Berdasarkan Golongan Debitur

B. Stabilitas Keuangan Daerah Asesmen Sektor Korporasi Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Kinerja korporasi DKI Jakarta pada triwulan II 2018 banyak dipengaruhi perkembangan sektor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut memengaruhi kondisi ekonomi di beberapa negara mitra dagang DKI Jakarta sehingga memengaruhi kinerja korporasi yang berorientasi ekspor. Sedangkan aktivitas korporasi yang berorientasi domestik sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan inflasi, serta berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja Korporasi DKI Jakarta, antara lain: 1. Kondisi perekonomian negara mitra dagang utama DKI Jakarta Kondisi perekonomian global memiliki pengaruh terhadap kinerja korporasi di DKI Jakarta. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi mendorong turunnya volume perdagangan dunia serta harga komoditas global. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dialami oleh negara-negara utama mitra dagang DKI Jakarta, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Filipina dan Tiongkok (Grafik 5.16). Permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama mengalami penurunan pada triwulan II 2018, setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017. Kondisi tersebut dapat menjadi faktor negatif yang mendorong kinerja korporasi di DKI Jakarta terutama yang berorientasi ekspor (Grafik 5.17).

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

61

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 (1.00) (2.00)

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2014

2015

2016

2017

Singapura

Amerika

Filipina

Tiongkok

II

2018 Thailand

Sumber: Trading Economics

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.16 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama

Grafik 5.17 Pertumbuhan Ekspor ke negara tujuan utama DKI Jakarta

2. Ekspor korporasi di lapangan usaha industri mengalami penurunan Ekspor komoditas industri memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total ekspor DKI Jakarta. Masih tingginya ketidakpastian ekonomi global membuat pertumbuhan ekspor industri mengalami kontraksi pada triwulan II 2018 setelah sebelumnya dalam tren meningkat pada tahun 2017 (Grafik 5.18). Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi akibat divergensi pertumbuhan ekonomi antara AS dengan negara lainnya yang melebar dan eskalasi perang dagang berdampak pada menurunnya perdagangan dunia dan harga komoditas (kecuali minyak).

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Pertumbuhan Ekspor Industri DKI Jakarta

3. Kegiatan investasi tumbuh melambat Kegiatan investasi di DKI jakarta tumbuh melambat menjadi hanya sebesar 4,7% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,1% (yoy). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan investasi bangunan, sejalan dengan pencapaian progress pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang rata-rata telah mencapai 90%. Sementara itu, peran swasta dalam kegiatan investasi di DKI Jakarta relatif masih masih terbatas. Investasi nonbangunan mulai menunjukkan perbaikan. Indikator adanya peningkatan investasi nonbangunan tercermin dari meningkatnya impor barang modal. Impor yang meningkat antara lain mesin-mesin dan gerbong kereta, terkait dengan proyek MRT, yang merupakan proyek yang diinisiasi oleh Pemerintah, kendati pengerjaan

62

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

dilakukan oleh BUMN maupun BUMD. Di sisi lain, penyaluran kredit investasi dari perbankan menunjukkan perbaikan, yaitu tumbuh sebesar 9,8%, meningkat dibandingkan dengan 5,6% pada triwulan sebelumnya, di tengah melemahnya pasar obligasi dan indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam beberapa periode terakhir akibat tingginya sentimen negatif kondisi eksternal. Kinerja dan Risiko Sektor Korporasi Kinerja Korporasi Umum Pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi swasta dan pemerintah. Sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi domestik, kinerja korporasi pada tahun 2018 juga membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya terutama korporasi yang bergerak di LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II 2018 menunjukkan LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,86% (yoy) lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,56% (yoy). Sektor lain yang juga membaik adalah lapangan usaha real estate yaitu dari 4,59% menjadi 4,72% (yoy). Selain itu, adanya faktor musiman lebaran pada triwulan II ini juga mendukung aktivitas perdagangan dan perjalanan wisata maupun liburan. Namun, berkurangnya hari kerja efektif pada Juni 2018 ikut memengaruhi kinerja LU Industri pengolahan dan LU Konstruksi (Grafik 5.19).

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.19 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

Grafik 5.20 Perkembangan Realisasi SKDU dan pertumbuhan PDRB

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) juga mengonfirmasi adanya peningkatan kegiatan ekonomi pelaku usaha DKI Jakarta pada triwulan II 2018. Meningkatnya aktivitas pelaku usaha tersebut diindikasikan oleh nilai SBT yang meningkat dari -6,03 menjadi 24,43, terutama pada sektor unggulan seperti industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa serta bangunan (Grafik 5.21). Selain SBT, meningkatnya aktivitas beberapa LU tersebut juga tercermin dari rata-rata kapasitas produksi yang terpakai, Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

63

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM yang menunjukkan peningkatan namun masih terbatas, yaitu dari dari 75,77% menjadi 76,07% sedangkan kapasitas produksi industri pengolahan cenderung turun seiring dengan libur panjang menyambut hari raya Idul Fitri (Grafik 5.22).

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.21 Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta

Grafik 5.22 Kapasitas Produksi Industri Pengolahan

Dari sisi konsumen, optimisme konsumen merupakan hal positif yang dapat mendorong geliat aktivitas dunia usaha. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2018 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing meningkat dari 138,19 dan 121,00 menjadi 140,29 dan 129,76 (Grafik 5.23).

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.23 Perkembangan Indeks IEK, IKK dan IKE DKI Jakarta

Kinerja Korporasi

Keuangan

a. Produktivitas Produktivitas korporasi masih tercatat cukup baik meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan I 2018. Dengan perkembangan yang cukup baik sepanjang tahun 2017, produktivitas korporasi mengalami penurunan pada triwulan II 2018 menjadi 17,21%. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya hari kerja efektif pada Juni 2018 selama kurang lebih 2 minggu yang membuat produktivitas korporasi menurun. Perlambatan produktivitas korporasi ini juga tercermin pada perkembangan kinerja LU Industri pengolahan dan LU Konstruksi dalam PDRB Jakarta triwulan II 2018. Namun secara umum, korporasi masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

64

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

Tabel 5.2 Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor Pertanian Industri Dasar dan Kimia Industri Barang Konsumsi Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Aneka Industri Pertambangan Properti dan Real Estate Perdagangan, Jasa dan Investasi Agregat

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor Pertanian Industri Dasar dan Kimia Industri Barang Konsumsi Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Aneka Industri Pertambangan Properti dan Real Estate Perdagangan, Jasa dan Investasi Agregat

ROA TW IV 2017 TW I 2018 -0.04 1.16 0.75 0.66 3.37 3.33 0.97 0.94 1.23 1.30 1.30 1.35 0.97 1.01 0.88 0.96 1.27 1.30

Solvability Ratio TW IV 2017 TW I 2018 1.91 1.90 2.29 2.20 2.52 2.57 1.65 1.66 1.85 1.99 2.56 2.59 1.78 1.75 2.05 2.03 1.91 1.92

Arah

Arah

ROE TW IV 2017 TW I 2018 -0.10 2.55 1.30 1.15 5.68 5.62 2.46 2.37 2.76 2.90 2.18 2.25 2.17 2.28 1.71 1.87 2.66 2.73

Asset Turnover TW IV 2017 TW I 2018 27.24 23.17 23.63 23.48 33.16 31.19 13.70 12.43 19.68 19.15 14.66 13.76 11.77 7.66 24.82 22.47 19.27 17.21

Arah

Arah

DER TW IV 2017 TW I 2018 1.10 1.11 0.77 0.83 0.66 0.64 1.55 1.52 1.18 1.02 0.64 0.63 1.32 1.33 0.95 0.97 1.10 1.08

DSR TW IV 2017 TW I 2018 1.79 1.76 1.33 1.13 0.65 0.46 0.68 0.68 1.92 2.04 0.40 0.36 1.44 1.29 1.08 1.17 0.97 0.94

Arah

Arah

Current Ratio TW IV 2017 TW I 2018 0.14 0.10 0.71 0.48 0.51 0.66 0.39 0.35 0.24 0.28 1.34 1.22 0.31 0.30 0.37 0.32 0.38 0.38

ICR TW IV 2017 TW I 2018 3.77 2.82 3.92 3.95 17.72 18.01 4.32 4.28 5.09 5.31 19.67 20.42 3.74 4.08 6.09 6.14 5.92 6.03

Arah

Arah

Sumber : Reuters, diolah

b. Profitabilitas Pada triwulan II 2018, baik ROA maupun ROE korporasi di DKI Jakarta meningkat, masingmasing dari 1,27% dan 2,66% menjadi 1,30% dan 2,73% (Tabel 5.2). Peningkatan dialami oleh mayoritas korporasi di berbagai sektor, kecuali industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi dan infrastruktur, utilitas dan transportasi. Profitabilitas korporasi membaik meskipun penjualan masih belum optimal yang tercermin dari penurunan rasio perputaran aset yang lebih rendah pada seluruh sektor. c. Solvabilitas Tingkat ketahanan korporasi DKI Jakarta saat ini terlihat semakin kuat. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya rasio komposisi utang, yang tercermin dari penurunan indikator debt to equity ratio (DER) dari 111% menjadi 108% pada triwulan II 2018. Penurunan DER tersebut mendorong kenaikan indikator solvabilitas korporasi (Total Aset/Total Liabilitas) dari 191% menjadi 192% dengan likuiditas (current ratio) yang cenderung stabil pada angka 38%. d. Likuiditas Penurunan komposisi utang korporasi di DKI Jakarta tidak secara langsung berdampak pada likuiditas perusahaan. Kondisi ini terlihat dari masih stabilnya current ratio pada angka 38%. Namun, kemampuan korporasi dalam membayar utang yang tercermin pada Debt Service Ratio (DSR) mengalami perbaikan dari 97% menjadi 94%. Kemampuan korporasi dalam membayar bunga juga mengalami peningkatan, tercermin dari nilai Interest Coverage Ratio (ICR) yang meningkat dari 5,92 menjadi 6,03. Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin kecilnya utang korporasi yang berisiko. Beberapa sektor masih menunjukkan DSR yang cukup tinggi antara lain aneka industri, pertanian dan sektor properti serta real estate, dengan DSR masing-masing sebesar 204%, 176%, dan 129%. Artinya, kemampuan Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

65

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM industri dalam menghasilkan laba belum dapat mengimbangi utang yang menjadi kewajibannya (repayment capacity), sehingga dapat menjadi sumber kerentanan sistem keuangan. Namun, dengan ICR yang masih >1,5 maka kemampuan korporasi dalam membayar bunga tergolong masih cukup baik. Berdasarkan asesmen kinerja korporasi di atas, secara keseluruhan kinerja korporasi DKI Jakarta masih terjaga selama triwulan II 2018. Meskipun produktivitas menurun, profitabilitas serta solvabilitas korporasi tetap terjaga dan semakin baik. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan Secara umum, porsi kredit perbankan yang disalurkan pada triwulan II 2018 ke sektor korporasi sedikit berkurang, yaitu dari 63,8% pada triwulan sebelumnya menjadi 62,2% (Grafik 5.24). Namun pertumbuhan kredit meningkat dari 7,5% (yoy) menjadi sebesar 7,9% (yoy) (Grafik 5.25), terutama disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit kepada sektor konstruksi (dari 9,5% menjadi 10,5% (yoy)) dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (dari 1,6% menjadi 27,0%(yoy)) (Grafik 5.26).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.24 Pangsa kredit korporasi

Grafik 5.25 Pertumbuhan kredit Korporasi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.26 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi

Pertumbuhan kredit korporasi turut dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Fitri. Sementara itu, kinerja pasar obligasi Indonesia dan juga pergerakan pasar saham, yang tahun lalu menunjukkan peningkatan cukup pesat, terlihat mulai menunjukkan penurunan (Grafik 5.27 dan 5.28). Penurunan tersebut antara lain dipicu oleh kekhawatiran 66

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

investor terhadap tingginya ketidakpastian ekonomi global, seiring membaiknya ekonomi AS yang mendorong kenaikan Fed Fun Rate lebih agresif, serta eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, berdasarkan Statistik Mingguan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh OJK, sampai dengan Juni 2018 diketahui terdapat 20 perusahaan yang melakukan IPO, 11 perusahaan melakukan PUT, dan 35 perusahaan melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi/sukuk. Pendanaan melalui pasar obligasi dan saham dalam 1 tahun terakhir menjadi alternatif pilihan beberapa korporasi dalam membiayai kegiatan usahanya.

Sumber: IBPA

Sumber: ihsg-idx.com

Grafik 5.27 Indeks Pasar Obligasi Indonesia

Grafik 5.28 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29 NPL pada Sektor Utama Korporasi

Dari sisi kualitas kredit secara umum, non-performing loan (NPL) kredit korporasi membaik, yaitu dari 2,30% menjadi 2,20% pada triwulan II 2018 (Grafik 5.29). Perbaikan kualitas kredit tersebut didukung oleh perbaikan kualitas kredit pada sektor ekonomi utama DKI Jakarta, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. NPL di sektor tersebut turun dari 3,52% menjadi 3,17% pada triwulan II 2018.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

67

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Tabel 5.3 Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi Mar-18

Jun-18

Pangsa (%)

Pertumb. Kredit

NPL Gross

1 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Baki Debet (Rp T) 194.67

19.96%

17.62%

2 INDUSTRI PENGOLAHAN

182.08

18.67%

10.26%

3 PERANTARA KEUANGAN

158.43

16.24%

REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA 4 PERUSAHAAN

118.33

5 TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

83.13

6 KONSTRUKSI

Pangsa (%)

Pertumb. Kredit

NPL Gross

3.52%

Baki Debet (Rp T) 204.57

19.96%

16.88%

3.17%

2.36%

193.72

18.91%

9.86%

2.29%

10.87%

0.89%

167.89

16.38%

7.97%

1.80%

12.13%

14.15%

1.06%

121.92

11.90%

12.97%

0.98%

8.52%

1.60%

3.75%

100.06

9.77%

27.02%

2.88%

72.28

7.41%

9.45%

3.58%

75.88

7.41%

10.54%

2.93%

7 PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

71.46

7.33%

13.98%

0.69%

75.55

7.37%

14.65%

0.68%

8 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

12.39

1.27%

-76.82%

4.73%

9.16

0.89%

-83.14%

0.46%

25.05

2.57%

6.68%

1.94%

25.40

2.48%

5.08%

1.64%

10 LISTRIK, GAS DAN AIR

22.77

2.33%

38.96%

3.88%

21.84

2.13%

37.81%

2.36%

11 Lain-lain

34.87

3.58%

30.33%

1.30%

28.69

2.80%

6.50%

2.72%

975.47

100.00%

7.45%

2.30%

7.93%

2.20%

No

9

Sektor Ekonomi

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

Total

1024.69 100.00%

Sumber: Bank Indonesia

Dana Pihak Ketiga Dari sisi pendanaan, pada triwulan II 2018, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) korporasi mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK korporasi tumbuh sebesar 7,83% (yoy) dari sebelumnya tumbuh sebesar 11,19% (yoy) (Grafik 5.30). Perlambatan DPK pada triwulan laporan dipicu oleh melambatnya pertumbuhan simpanan berupa deposito (Grafik 5.31) yaitu dari 8,08% menjadi 1,97%. Perlambatan tersebut berdampak cukup signifikan, mengingat komposisi DPK korporasi lebih banyak didominasi oleh deposito yang memiliki pangsa sebesar 50% dari total DPK (Grafik 5.32).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.30 Perkembangan DPK Korporasi Grafik 5.31 Pertumbuhan komponen DPK

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.32 Komposisi DPK Korporasi

68

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

Asesmen Sektor Rumah Tangga Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga Dengan kedudukannya sebagai Ibukota negara dan pusat bisnis di Indonesia, membuat DKI Jakarta memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi pencari kerja, perusahaan maupun perbankan. Banyaknya gedung perkantoran di DKI Jakarta dibandingkan daerah lain yang tidak saja dihuni oleh perusahaan nasional namun juga multinasional menjadi bukti nyata pentingnya kedudukan DKI Jakarta sebagai barometer perekonomian Nasional. Perputaran uang yang sangat besar dan didorong oleh infrastruktur yang memadai membuat banyak perbankan yang membuka kantor pusat maupun kantor cabangnya di DKI Jakarta. Luas lahan yang hanya mencapai 661,5 km2, memaksa DKI Jakarta untuk menampung jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Hal tersebut ditambah pula dengan banyaknya jumlah perusahaan yang mencapai 1.240 perusahaan (Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013), sejumlah kantor pemerintah pusat maupun daerah, kantor-kantor kedutaan besar dari berbagai negara serta lebih dari 120 bank yang beroperasi membuat Jakarta menjadi kawasan megapolitan yang selalu sibuk baik siang maupun malam hari. Banyaknya penduduk, kantor pemerintahan maupun korporasi yang menempati wilayah DKI Jakarta menjadikan konsumsi sebagai salah satu faktor kuat pendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Besarnya penghasilan yang dimiliki warga DKI Jakarta serta keterbatasan lahan produksi pangan juga menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah konsumen terbesar di Indonesia yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Walaupun demikian, dengan program pengendalian inflasi yang terjaga dan banyaknya warga kelas menengah ke atas dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi menjadikan konsumsi rumah tangga selama beberapa tahun terakhir terlihat masih terjaga dengan pertumbuhan pada triwulan II 2018 mencapai 5,63% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,49% (yoy) (grafik 5.33). 7.00%

90.00% 80.00%

6.00%

70.00%

5.00%

60.00% 50.00%

4.00%

40.00%

3.00%

30.00%

2.00%

20.00%

1.00%

10.00%

0.00%

0.00% I

II

III

IV

2015

I

II

III 2016

IV

I

II

III

IV

I

2017

II 2018

Proporsi Konsumsi RT thd PDRB

Proporsi Konsumsi LNPRT thd PDRB

Proporsi Konsumsi Pemerintah thd PDRB

Pertumbuhan Konsumsi RT

Pertumbuhan PDRB

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 5.33 Kontribusi Konsumsi Rumah Tanggal Terhadap PDRB

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

69

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM Peningkatan konsumsi masyarakat DKI Jakarta pada triwulan II 2018 sejalan dengan permintaan kebutuhan masyarakat menyambut bulan puasa dan hari raya idul fitri serta musim libur sekolah. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survey Konsumen Bank Indonesia triwulan II 2018 yang menunjukkan adanya kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 121,0 menjadi 129,8. Adanya keyakinan akan peningkatan penghasilan yang diimbangi kebutuhan menjelang hari raya dan liburan sekolah membuat masyarakat cenderung untuk meningkatkan konsumsinya pada triwulan II 2018. Hal tersebut tercermin pula dari Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 103,8 menjadi 119,2 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga meningkat dari 138,2 menjadi 140,3 (Grafik 5.34). Kondisi ekonomi rumah tangga di DKI Jakarta, dengan terjaganya indikatorindikator tersebut di atas, mampu berkontribusi dalam menanggulangi potensi kerentanan. 150

140 130

Optimis

120 110 100

Pesimis

90 80

70 I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2016

III

IV

I

2017

II 2018

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN ( IKK ) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI ( IKE ) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN ( IEK ) Threshold

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 5.34 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

I

II

III

IV

2015

-20%

I

II

III

IV

I

II

III

2016

Okt

Nov

IV

I

2017

II 2018

-30% g_Total DPK RT

g_Giro RT

g_Tabungan RT

g_Deposito RT

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 5.35 Pertumbuhan Total DPK dan DPK Rumah Tangga

Grafik 5.36 Proporsi Penggunaan Penghasilan

Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga di Perbankan Secara umum kondisi keuangan rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan II 2018 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh dari 5,1% menjadi 4,6% (yoy) (Grafik 5.35). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan total DPK yang juga mengalami perlambatan karena tingginya kebutuhan masyarakat menyambut bulan puasa, hari raya Idul Fitri, liburan sekolah, maupun cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan deposito

70

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

rumah tangga yaitu dari 5,9% (yoy) menjadi 2,5% (yoy) sedangkan pertumbuhan giro dan tabungan, masing-masing meningkat dari 2,9% dan 4,8% menjadi 3,5% dan 7,6% (yoy) (Grafik 5.36). Walaupun giro dan tabungan meningkat, perlambatan pertumbuhan deposito secara langsung memperlambat pertumbuhan DPK rumah tangga mengingat porsi deposito mencapai 51,2%. Rendahnya pertumbuhan DPK rumah tangga dibandingkan dengan DPK nonrumah tangga membuat pangsa pasar DPK rumah tangga tidak banyak berubah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 36,5% menjadi 37,0% terhadap total DPK perbankan Provinsi DKI Jakarta (Grafik 5.37). Dengan laju pertumbuhan masing-masing DPK tersebut, maka urutan porsi masing-masing komponen pada triwulan ini relatif tidak berubah. Porsi deposito rumah tangga menempati urutan tertinggi terhadap total DPK, yaitu sebesar 18,9%, diikuti dengan porsi tabungan rumah

19.02%

19.29%

18.90%

14.73%

14.66%

15.20%

19.61%

20.00% 14.79%

19.63%

15.38%

15.02%

20.60%

20.08%

15.54%

15.07%

21.07% 15.56%

22.01%

20.28%

23.67%

19.78%

23.71%

30% 25%

50%

14.40%

63.02%

63.43%

63.52%

62.41%

62.60%

62.61%

60.63%

62.26%

63.28%

58.53%

60%

60.05%

35%

70%

60.50%

40%

80%

59.70%

45%

90%

58.35%

100%

14.44%

tangga (15,2%), dan giro rumah tangga (2,9%) (Grafik 5.38).

IV

I

II

III

IV

I

II

5% 0%

2015

2016 DPK RT

2017

15.16%

37.40%

III

0%

10%

14.70%

37.59%

II

36.98%

37.39%

I

36.57%

39.50%

IV

36.48%

39.95%

III

39.37%

II

40.30%

I

15%

37.74%

36.72%

10%

41.65%

20%

41.47%

30%

14.48%

20%

40%

3.33% 3.57% 2.46% 3.13% 2.76% 2.74% 3.80% 4.05% 2.69% 2.96% 2.61% 2.82% 2.57% 2.88% I

II

2018

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

II

2016 Giro RT

DPK Non RT

III

IV

I

2017

Tabungan RT

II

2018

Deposito RT

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.37 Komposisi DPK

Grafik 5.38 Komposisi DPK Rumah Tangga

Kredit Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Kebutuhan menjelang hari raya dan liburan sekolah belum dapat mendorong permintaan kredit di sektor rumah tangga yang pada triwulan II 2018 tumbuh melambat dari 5,1% menjadi 4,6% (yoy) (Grafik 5.39). Berdasarkan komposisinya, porsi kredit rumah tangga terhadap kredit perbankan di DKI Jakarta mencapai 19,4% atau tidak jauh berbeda dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,8% (Grafik 5.40). Sebagian besar kredit rumah tangga tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi (63,0%), diikuti kredit modal kerja (22,1%), dan kredit

21.13%

20.74%

20.52%

77.65%

77.98%

78.16%

II

III

IV

I

II

III

19.39%

21.03% 77.56%

I

78.58%

21.21% 77.47%

IV

20.40%

21.42% 77.16%

III

20.75%

22.78% 75.88%

II

78.09%

22.31% 76.07%

I

77.62%

22.37% 76.03%

80%

10%

23.11%

90%

75.31%

100%

12%

23.20%

14%

75.00%

investasi (14,9%) (Tabel 5.4).

IV

I

II

70%

8% 60%

6%

50%

4%

40%

2%

30%

0%

20%

I -2%

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

I

II

III

IV

2017

I

II 2018

-4%

10%

2015

g_Kredit (LP)

g_Kredit Non RT

g_Kredit RT

2016 Kredit Non RT

2017 Kredit RT

2018

Lainnya

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.39 Perkembangan Kredit

Grafik 5.40 Komposisi Kredit Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

71

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM Tabel 5.4 Kredit Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Penggunaan 2017 I Jenis Penggunaan

2018

II

Jumlah Jumlah Pangsa Kredit Kredit NPL (%) (%) (triliun (triliun rp) rp)

Pangsa (%)

III

IV

NPL (%)

Jumlah Kredit (triliun rp)

Pangsa (%)

I

NPL (%)

Jumlah Kredit (triliun rp)

Pangsa (%)

II

NPL (%)

Jumlah Kredit (triliun rp)

Pangsa (%)

NPL (%)

Jumlah Kredit (triliun rp)

Pangsa (%)

NPL (%)

RT-Modal Kerja

68.17

22.58

3.32

68.73

22.51

4.11

67.71

22.32

4.16

74.50

23.31

3.26

71.91

22.66

3.76

70.38

22.05

4.32

RT-Investasi

41.08

13.61

3.76

39.47

12.93

3.67

39.45

13.00

3.50

47.16

14.76

3.01

46.63

14.69

6.93

47.61

14.91

5.68

RT-Konsumsi

192.67

63.81

1.98

197.07

64.56

1.90

196.24

64.68

1.95

197.90

61.93

1.97

198.84

62.65

2.13

201.27

63.04

2.25

Total

301.92

100.00

2.52

305.27

100.00

2.66

303.41

100.00

2.70

319.56

100.00

2.42

317.38

100.00

3.20

319.26

100.00

3.22

Sumber: Bank Indonesia

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan lebih banyak ditopang dari kredit investasi (meningkat dari 13,5% menjadi 20,6%) sedangkan kredit modal kerja maupun kredit multiguna melambat masing-masing dari 5,5% dan 3,2% menjadi 2,4% dan 2,1% (yoy). Dilihat dari kebutuhannya maka pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga yang melambat tersebut lebih disebabkan menurunnya permintaan akan kredit kendaraan bermotor dan kredit multiguna, yang masing-masing melambat dari 9,3% dan 3,1% (yoy) menjadi 7,3% dan 0,6% (yoy) (Grafik 5.41). Sedangkan untuk kredit perumahan mulai menunjukkan peningkatan walaupun masih bersifat terbatas yaitu dari 1,6% menjadi 3,2% (yoy). Terbatasnya pertumbuhan kredit tersebut selain karena faktor daya beli masyarakat yang mulai berkurang juga karena adanya pergeseran pola hidup di masyarakat. 20%

120%

15%

100%

10%

80%

35.36% 34.46% 34.38% 34.32% 33.59% 32.59% 33.14% 31.57% 33.08% 32.92%

60%

5%

40%

0% I -5%

II

III

IV

I

2016

II

III

IV

I

2017

II

54.03% 55.13% 55.08% 55.49% 56.77% 57.43% 56.82% 58.75% 56.71% 56.60%

20%

2018 0%

-10%

10.61% 10.41% 10.55% 10.20%

I

g_Kredit RT

g_Kredit Perumahan

g_Kredit Kendaraan

g_Kredit Multiguna

II

III

IV

9.64%

9.98%

10.04%

9.68%

I

II

III

IV

2016

10.21% 10.48%

2017 Kendaraan

Multiguna

I

II 2018

Perumahan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.41 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Grafik 5.42 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan komposisi kredit konsumsi rumah tangga, kredit multiguna memiliki porsi terbesar dalam kredit konsumsi rumah tangga, yaitu mencapai 56,6%, diikuti oleh kredit perumahan dan kredit kendaraan bermotor masing-masing sebesar 32,9% dan 10,5% (Grafik 5.42). Dari sisi risiko kredit, NPL kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2018 tercatat meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu dari 2,13% menjadi 2,25%. Meskipun mengalami peningkatan, rasio kredit bermasalah tersebut masih dalam batas aman. Meningkatnya rasio NPL tersebut dipicu oleh meningkatnya kredit bermasalah baik pada kredit multiguna, kredit perumahan maupun kendaraan bermotor. NPL kredit multiguna tercatat meningkat dari 1,99% menjadi 2,13%, NPL kredit perumahan meningkat dari 2,68% menjadi 2,77% dan NPL kredit kendaraan bermotor meningkat dari 1,10% menjadi 1,21%. (Grafik 5.43). 72

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

I

II

2016

III

IV

2017

NPL Kredit Konsumsi RT

NPL Krd Perumahan

NPL Krd Kendaraan

NPL Krd Multiguna

I

II 2018

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.43 NPL Kredit Konsumsi RT

C. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Akses Keuangan kepada UMKM Sejalan dengan pertumbuhan kredit secara umum di Provinsi DKI Jakarta, kinerja kredit UMKM pada triwulan II 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit kepada UMKM di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp140 triliun, atau tumbuh 9,1% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 8,8% (yoy) (Grafik 5.44). Pertumbuhan kredit UMKM masih didominasi oleh pertumbuhan kredit dengan skala usaha kecil. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja, yaitu sebesar 70%, dan sisanya diberikan untuk kredit investasi sebesar 30% (Grafik 5.45).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.44 Pertumbuhan Kredit UMKM

Grafik 5.45 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan skala usahanya, kredit UMKM di Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh kredit kepada skala usaha menengah dengan pertumbuhan pada triwulan II 2018 mencapai 9,2% atau sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,0% (yoy). Kredit mikro kembali tumbuh meningkat sebesar 3,42% setelah triwulan sebelumnya terkontraksi 3,3% (yoy) sedangkan kredit usaha kecil mengalami perlambatan pertumbuhan dari 14,8% menjadi 11,89% (yoy) (Grafik 5.46). Mahalnya lahan di DKI Jakarta menyebabkan banyak pelaku UMKM yang hanya memanfaatkan DKI Jakarta sebagai tempat bertransaksi, sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga Ibukota seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

73

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM mengingat karakter DKI Jakarta sebagai pusat bisnis, yang sebagian besar didominasi oleh korporasi, membuat pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek menjadi terbatas.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.46 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, penyebaran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima dana pembiayaan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, dengan pangsa 39,57%, sektor industri pengolahan dengan pangsa 12,31%, sektor konstruksi dengan pangsa 9,83%, dan sektor perantara keuangan dengan pangsa 3,12% (Grafik 5.47). Pertumbuhan kredit UMKM sektor utama Jakarta mengalami perlambatan pada triwulan II 2018, seperti pada lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh 2,6% dari sebelumnya 3,6% (yoy) dan perantara keuangan terkontraksi lebih dalam hingga18% (yoy). Sementara sektor perdagangan besar dan eceran dan konstruksi tumbuh lebih tinggi, masing-masing sebesar 9,4% dan 31,3% (yoy) dari sebelumnya 7,6% dan 25,1% (yoy) (Grafik 5.48).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.47 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik 5.48 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama

Meskipun terdapat peningkatan pada pertumbuhan kredit UMKM, namun pangsa kredit UMKM masih rendah yaitu 8,52% dari total kredit di DKI Jakarta pada triwulan II 2018. Perkembangan NPL kredit UMKM pada triwulan II 2018 lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu tercatat sebesar 5,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,67%. Berdasarkan jenis penggunaan, NPL UMKM untuk kredit modal kerja dan investasi juga membaik. NPL UMKM untuk kredit modal kerja dan investasi tercatat sebesar 3,61% dan 74

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

9,70% dari sebelumnya sebesar 3,69% dan 10,48% (Grafik 5.49). Berdasarkan skala usaha, perbaikan NPL didorong oleh membaiknya kredit bermasalah dari kredit skala mikro, kecil, dan menengah yang masing-masing tercatat sebesar 1,84%, 3,01%, dan 6,29% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,94%, 3,31%, dan 6,50% (Grafik 5.50).

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.49 Perkembangan NPL Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.50 Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Pengembangan UMKM Program prioritas pengembangan UMKM Provinsi DKI Jakarta, yaitu Program One Kecamatan One Centre for Entrepenuership (OK-OCE), menunjukan perkembangan yang signifikan. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, program tersebut telah menjaring sekitar 42.963 UMKM peserta (per Agustus 2018). Jumlah ini telah melewati target peserta tahun 2018 sebesar 40 ribu UMKM, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin yakin dengan target penciptaan wirausaha baru sebesar 200 ribu UMKM pada tahun 2023. Pelaksanaan program ini merupakan sinergi yang baik antara pihak pemerintah, swasta dan komunitas. Pemerintah berperan dalam perumusan kebijakan yang mendukung terciptanya lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Pihak swasta ikut berperan serta dalam program melalui sinergi program penciptaan lapangan kerja baru. Sementara para komunitas kewirausahaan menjadi konsultan dan mentor bagi para peserta program dalam mengembangkan usaha. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama perbankan turut mendukung pelaksanaan program peningkatan kewirausahaan, khususnya mengenai aspek pelaporan keuangan dan permodalan. Per Agustus 2018, berbagai Bank telah memberikan pelatihan terkait pelaporan keuangan dan permodalan sebanyak 132 kali kepada peserta OK-OCE di seluruh DKI Jakarta. Target pelaksanaan pelatihan sebanyak 176 kali sampai dengan akhir tahun 2018 diharapkan dapat dicapai, seiring dengan bertambahnya perbankan yang ingin terlibat dalam program tersebut. Sejalan dengan upaya penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

75

Bab 5

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada masa mendatang. Potensi yang dimiliki Jakarta untuk mengembangkan kedua sektor tersebut, antara lain Jakarta sebagai daerah tujuan wisatawan domestik dan mancanegara serta ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung industri kreatif yang lebih baik dibandingkan dengan kota lain. Selain advisory, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan program pengembangan UMKM, khususnya di sektor pariwisata dan industri kreatif. Sejak tahun 2016, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, asosiasi dan pihak swasta mengembangkan pariwisata di Kepulauan Seribu. Berbagai program terkait pariwisata dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, seperti pengembangan usaha makanan kemasan sebagai produk wisata, pemberdayaan para nelayan budidaya pendukung wisata, program digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, peningkatan infrastruktur penunjang, promosi melalui film, program pelestarian lingkungan laut dan sebagainya. Program sinergi ini akan terus digiatkan dalam upaya mendukung pencapaian target nasional 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Di sektor industri kreatif, Bank Indonesia memfasilitasi para pelaku usaha UMKM potensial di bidang fashion dan kuliner. Berbagai program yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas usaha, manajemen keuangan, fasilitasi akses pembiayaan perbankan, dan fasilitasi akses pasar. Seiring dengan perkembangan saat ini, Bank Indonesia juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mendukung pengembangan UMKM, seperti perluasan pasar via e-commerce dan fasilitasi pembiayaan dari fintech. Selain itu, para pelaku UMKM juga disiapkan untuk memperluas pangsa pasar untuk ekspor melalui 3 cara, yakni kerjasama dengan eksportir, melakukan ekspor langsung, atau menghubungkan dengan para profesional yang telah memiliki pasar internasional.

76

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Keuangan dan UMKM

Bab 5

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

77

Sistem Pembayaran Bab 6

Bab 6

SISTEM PEMBAYARAN Aktivitas transaksi keuangan di DKI Jakarta pada triwulan II 2018 dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan juga aktivitas sosial masyarakat pada triwulan tersebut. Untuk transaksi secara tunai, pengaruh musiman bulan puasa dan Idul Fitri berdampak pada net outflow aliran uang tunai pada triwulan laporan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, menguatnya konsumsi rumah tangga di triwulan II 2018 berdampak juga pada pertumbuhan transaksi nontunai, khususnya transaksi yang menggunakan sistem kliring nasional (SKN-BI). A. Pengelolaan Uang Pada triwulan II 2018, DKI Jakarta mengalami net outflow yang sangat tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 6.1). hal tersebut mengindikasikan jumlah penarikan uang dari kas Bank Indonesia (outflow) lebih banyak dibandingkan dengan uang yang disetorkan kembali (inflow). Kebutuhan dan penarikan uang kartal yang meningkat pada triwulan laporan tidak terlepas dari berbagai aktivitas konsumsi yang mengalami peningkatan, terutama terkait dengan momen bulan puasa, serta hari raya Idul Fitri. Pada kedua momen tersebut, belanja masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, antara lain untuk kebutuhan makanan, minuman, maupun kebutuhan sandang. Tabel 6.1 Perkembangan Transaksi Uang Kartal 2016

2017

2018

Indikator (Rp Miliar)

Q1

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Penarikan / Outflow

29,969.98

66,491.08

31,224.42

42,928.23

33,303.96

64,470.31

30,848.90

52,929.54

35,781.83

66,638.52

Penyetoran / Inflow

31,644.33

22,837.69

39,713.81

21,488.62

26,856.95

19,083.24

42,151.62

24,121.66

30,552.87

37,111.53

Net Flow

(1,674.35)

43,653.39

(8,489.40)

21,439.62

6,447.01

45,387.07

(11,302.72)

28,807.88

5,228.96

29,526.99

Q2

Q1

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Inflow Outflow Uang Kartal

78

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Net Flow

Q2

Sistem Pembayaran Bab 6 Peningkatan perputaran uang kartal tersebut dapat terlihat dari tingkat penarikan (outflow) uang kartal yang tercatat sebesar Rp66,64 triliun atau meningkat sebesar 3,36% (yoy) dibandingkan pada jumlah penarikan pada triwulan II tahun sebelumnya, yang juga terdapat momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, tingkat penyetoran (inflow) tercatat sebesar Rp37,11 triliun. Dengan demikian, posisi aliran uang kartal pada triwulan II 2018 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp29,53 triliun. Namun, posisi net outflow pada triwulan laporan masih belum setinggi pada periode triwulan II tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp45,39 triliun. Selain bertugas dalam mengedarkan serta mengelola uang kartal, Bank Indonesia juga senantiasa memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat melalui kebijakan Clean Money Policy, yang salah satunya dilakukan melalui pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) secara rutin. Sepanjang triwulan II 2018, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp2,25 triliun atau sebesar 6,1% dari jumlah uang kartal yang masuk (inflow) ke kas Bank Indonesia (Grafik 6.3). Tingkat pemusnahan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 44% dari tingkat inflow dengan nilai nominal sebesar Rp13,37 triliun. Tingkat pemusnahan pada triwulan laporan juga jauh lebih rendah dibandingkan pemusnahan pada triwulan II tahun 2017 yang tercatat sebesar 54% dari tingkat inflow. Agar tetap menjaga kualitas uang rupiah yang beredar, Bank Indonesia juga secara rutin menyelenggarakan kegiatan kas keliling ke beberapa pasar atau tempat keramaian, disamping juga secara rutin dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan kas keliling tersebut semakin intensif dilakukan mendekati hari raya Idul Fitri, agar masyarakat berkesempatan untuk memperoleh uang sesuai dengan jumlah pecahan yang diinginkan dan dalam kondisi sempurna, untuk dipergunakan pada hari raya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga senantiasa memberikan kegiatan edukasi dan sosialisasi uang Rupiah, baik melalui media cetak dan elektronik maupun secara tatap muka kepada para audiens. Edukasi dan sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar senantiasa memperlakukan uangnya dengan lebih baik, antara lain dengan menjaga uang kertas agar tetap kering, serta tidak meremas, melipat, dan menstaples uang kertas, sehingga uang akan selalu bersih dan tidak mudah lusuh. Hal ini juga berdampak positif terhadap jumlah lembar uang dengan kondisi fisik yang layak edar, serta usia edar uang kartal tersebut dapat menjadi lebih panjang, sehingga mengurangi besarnya volume UTLE dan menurunkan biaya pencetakan uang baru. Sementara itu, pada triwulan II 2018, penemuan uang palsu di DKI Jakarta, yang masuk melalui laporan serta setoran perbankan ke Bank Indonesia, tercatat cukup tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah temuan uang palsu pada triwulan laporan tercatat sebanyak

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

79

Sistem Pembayaran Bab 6 65.686 lembar, meningkat dibandingkan dengan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 5.483 lembar (Grafik 6.4). Cukup tingginya temuan uang palsu tersebut terindikasi disebabkan karena adanya momen bulan puasa dan Idul Fitri yang biasanya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengambil kesempatan, yang dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan uang kartal, khususnya uang pecahan kecil yang akan digunakan pada saat Idul Fitri.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

Grafik 6.4 Temuan Uang Palsu

B. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi pembayaran tunai, aktivitas transaksi pembayaran nontunai pada triwulan II 2018 juga meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama triwulan II 2018 penyelesaian transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), baik yang berbasis kredit maupun debet, tercatat sebanyak 23,4 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp470,7 triliun (Grafik 6.5). Jumlah penyelesaian transaksi ritel tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 23,2 juta transaksi, namun dengan nilai nominal yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar Rp470,9 triliun.

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.5 Pertumbuhan Transaksi SKN-BI (Kredit dan Debet)

Berdasarkan jenisnya, Sistem Kliring Nasional (SKN) dibagi menjadi SKN berbasis Data Keuangan Elektronik (DKE) dan SKN berbasis warkat (kliring debet). SKN berbasis DKE atau yang biasa disebut kliring kredit, tercatat mengalami peningkatan. Kegiatan transaksi menggunakan SKN berbasis DKE pada triwulan II 2018 tercatat sebanyak 22 juta transaksi dengan nilai nominal

80

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Sistem Pembayaran Bab 6 sebesar Rp401 triliun. Aktivitas transaksi menggunakan SKN berbasis DKE tersebut lebih tinggi 1,22% (qtq) dibandingkan dengan transaksi pada periode triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jika dilihat secara nominal transaksi tersebut juga meningkat 1,38% (qtq) dibandingkan dengan nominal triwulan sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan SKN berbasis warkat (kliring debet) di triwulan laporan berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2018 terdapat 1,4 juta transaksi dengan nilai nominal Rp69,2 triliun. Jumlah transaksi tersebut lebih rendah 9,1% (qtq) dibandingkan dengan jumlah transaksi triwulan sebelumnya, sedangkan pada nilai nominal lebih rendah 7,52% (qtq) dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Grafik 6.6 dan 6.7)

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.6 Pertumbuhan Nominal SKN

Grafik 6.7 Pertumbuhan Volume SKN

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

81

Sistem Pembayaran Bab 6

Halaman ini sengaja dikosongkan

82

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kesejahteraan Bab 7

Bab 7

KESEJAHTERAAN Kinerja perekonomian Jakarta yang relatif masih cukup baik pada triwulan pertama tahun 2018 memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Jakarta yang ditandai dengan kondisi kemiskinan yang dapat diperbaiki. Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan Jakarta turun menjadi 3,57%. Melambatnya pertumbuhan garis kemiskinan, yang diimbangi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat kelompok ekonomi bawah menjadi faktor pendorong membaiknya kondisi kesejahteraan di Jakarta. Lapangan usaha di sektor informal menjadi tumpuan masyakat ekonomi bawah memperbaiki kondisi perekonomiannya. Terjaganya harga-harga komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat bawah, berkontribusi besar dalam menahan laju peningkatan garis kemiskinan. Besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan bahan pangan yang layak dengan harga yang terjangkau berdampak positif bagi tercukupnya kebutuhan kalori harian masyarakat. Ketika harga beras meningkat, hal tersebut tidak banyak memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat terhadap beras, yang merupakan komoditas utama dalam keranjang komoditas pembentuk angka Garis Kemiskinan. Selain ditandai dengan turunnya tingkat kemiskinan, membaiknya ekonomi sosial Jakarta juga diikuti oleh lebih rendahnya ketimpangan pendapatan. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2017, Indeks rasio gini Jakarta pada Maret 2018 lebih rendah menjadi 0,394. Indeks rasio gini

A. Tingkat Kemiskinan Angka indikator kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2018 menurun menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan, baik dibandingkan dengan kondisi September 2017, maupun Maret 2017. Tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2018 tercatat sebesar 3,57%, lebih rendah dibandingkan dengan September 2017 (3,78%), maupun Maret 2017 (3,77%). Turunnya tingkat kemiskinan di Jakarta tersebut sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional. Perbaikan kondisi lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Hal tersebut tercermin dari perkembangan kondisi pasar tenaga kerja yang menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang berdampak pada turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja pada Februari 2018 sebesar 94,66%, membaik Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

83

Kesejahteraan Bab 7 dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017 dan Februari 2017, yang masing-masing sebesar 92,86% dan 94,64%. Dengan perkembangan tersebut TPT pada Februari 2018 tercatat sebesar 5,34%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017 (7,14%) dan Februari 2017 (5,37%). Persen 11.5 11.25

Persen

4.09

11.22

11.13 10.86

11.0

10.5

3.92

10.7

3.93

10.96

10.64

3.78

3.75 3.75

10.0

3.77 10.12

3.61

9.5

3.57 9.82

2014

2015

Nasional

2016

2017

Maret

September

Maret

September

Maret

September

Maret

September

Maret

9.0

4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3

9.0

%

8.0 7.0

8.36 7.23

6.0 5.0

7.14 6.12

5.77

4.0

5.36

5.34

3.0

2.0 1.0 -

2018

Jakarta (RHS)

Feb

Agu

Feb

2015

Agu 2016

Feb

Agu 2017

Feb 2018

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.1 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional

Grafik 7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta

Peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja terutama terjadi di sektor informal. Jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal bertambah sekitar 254 ribu orang selama satu tahun, yaitu dari Februari 2017 hingga Februari 2018. Berdasarkan karakteristiknya, golongan masyarakat miskin atau hampir miskin pada umumnya merupakan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah dan bukan tenaga kerja yang terampil. Dengan kondisi demikian, besar kemungkinan lapangan usaha informal menjadi tujuan utama masyarakat kelompok ini dalam mencari pekerjaan, karena sektor informal pada umumnya tidak mensyaratkan secara ketat latar belakang pendidikan dan jenis keterampilan tertentu. Ketika kemampuan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja meningkat, maka sektor ini dapat menampung tenaga kerja yang berasal dari masyarakat miskin atau hampir miskin tersebut, dan mengangkat kemampuan ekonomi masyarakat Jakarta. Data ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta terkini menunjukkan bahwa struktur pendidikan pekerja dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Komposisi pendidikan pekerja tertinggi berada pada tingkat pendidikan menengah (SMA sederajat). Namun, pada Februari 2018 porsi pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) menunjukkan peningkatan. Sementara itu, porsi pekerja dengan latar belakang pendidikan sekolah tinggi, dengan level di atas diploma satu, justru menunjukkan penurunan. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal disinyalir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya porsi pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah. Sektor ini pula yang diperkirakan menampung pekerja dari keluarga miskin, yang umumnya berlatar belakang pendidikan rendah. Hal tersebut kemudian mendorong perbaikan kondisi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

84

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kesejahteraan Bab 7 32.0

%

30.0 29.0 28.0

65.0 64.5

27.0

26.4 64.0

26.0

63.6

25.0 24.0

Feb

Agu

Feb

2016

Agu

45.0

42.3

41.2

43.1

42.7

42.6

40.4 43.3

40.0 35.0

37.6

34.9

30.0

32.9

32.2

33.0

24.8

24.7

24.3

36.8

32.8

25.0 20.0

23.9

20.6

23.9

22.0

15.0 Feb

Agu

Feb

2015

Agu

2016

Feb

2017

Informal

%, yoy

67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0

66.4

29.4

29.2

%

31.1

30.7

31.0

Feb

Agu

2017

Feb

2018

Pendidikan rendah ( ≤ SMP)

2018

Pendidikan menengah (SMA sederajat)

Formal (skala kanan)

Pendidikan tinggi ( ≥ D1 )

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.3 Daya Serap Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal

Grafik 7.4 Penduduk Bekerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Jakarta sejalan dengan perkembangan kemiskinan di semua provinsi di Jawa. Pada periode Maret 2018 tingkat kemiskinan semua provinsi di Jawa membaik, baik dibandingkan dengan September 2017 maupun Maret 2018. Di lihat dari kecepatan penurunan, Jawa Tengah merupakan provinsi yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang paling progresif, diikuti dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang relatif paling terbatas progres penurunan kemiskinannya. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan Jakarta merupakan yang terendah, Sedangkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa, yaitu sebesar 12,13%. 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0

% 16.05

15.88

15.34

14.98

13.40

13.08

10.09 9.89

15.43

15.03

15.00

14.56 14.44 14.46 12.55 12.73

9.61

9.52

14.55 14.91 13.16 13.58

13.58

12.42

12.28

13.32 12.34 12.28

9.44

9.18

9.53

6.0 5.85

5.71

5.74

5.89

3.69

3.70

3.55

3.72

Sep

Mar

Sep

4.0 2.0

5.35

5.90

5.51

5.75

3.93

4.09

3.92

9.57

3.61

13.34

13.10 13.02 12.36 12.13 13.27 13.19 13.01 12.23 12.05 11.85 11.32 11.77 11.20 10.98 8.95

8.77

8.71 7.83

7.45

5.42

5.36

5.45

5.59

5.24

3.75

3.75

3.77

3.78

Mar

Sep

Mar

3.57

Mar

2012 DKI Jakarta

Mar

2013

Sep

Mar

2014

Jawa Barat

Banten

Sep

2015

2016

Jawa Tengah

Sep

2017 DIY

Mar 2018

Jawa Timur

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.5 Persentase Penduduk Miskin di Jawa

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta periode Maret 2018 merupakan yang terendah sejak September 2013. Meskipun demikian, besaran penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta relatif kecil. Hal ini disebabkan tingkat kemiskinan di Jakarta sudah mencapai titik yang cukup rendah. sehingga bukan hal yang mudah untuk membuatnya bergerak lebih rendah lagi. Diperlukan program khusus yang dapat menyentuh orang miskin secara langsung untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta, terutama bila Pemerintah DKI Jakarta menargetkan persentase penduduk miskin menjadi 2,7% pada tahun 2022. Salah satu faktor kunci untuk menahan laju pertumbuhan kemiskinan adalah terkendalinya harga, terutama harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah yang Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

85

Kesejahteraan Bab 7 masuk dalam keranjang perhitungan Garis Kemiskinan. Pada Maret 2018 Garis Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp593.108, atau mengalami peningkatan sebesar 2,57% dibandingkan dengan Garis Kemiskinan September 2017 yang Rp578.247. Peningkatan tersebut relatif rendah dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan yang terjadi pada September 2017 terhadap Maret 2017 yang tercatat sebesar 7,77% . Relatif rendahnya peningkatan angka Garis Kemiskinan terutama didukung oleh melambatnya pertumbuhan angka Garis Kemiskinan Makanan. Proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) pada garis kemiskinan cukup besar, yaitu lebih dari 66%. Sehingga ketika pertumbuhan GKM melambat, hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan garis kemiskinan secara keseluruhan, yaitu dapat menahan laju pertumbuhan Garis Kemiskinan, di tengah meningkatnya pertumbuhan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Rupiah 578,247

536,546

520,690

510,359

300,000.00

487,388

400,000.00

503,038

500,000.00

593,108

600,000.00

200,000.00

100,000.00

2015

2016

2017

Maret

September

Maret

September

Maret

September

Maret

-

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -

% 34.43

34.86

35.41

35.67

35.26

33.73

33.54

65.57

65.14

64.59

64.33

64.74

66.27

66.46

September

Maret

September

Maret

September

Maret

Maret

2015 2018

2016 GKM

2017

2018

GKNM

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.6 Perkembangan Garis Kemiskinan

Grafik 7.7 Proporsi Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan

Melambatnya pertumbuhan GKM terutama didorong oleh turunnya tekan inflasi pada beberapa komoditas utama yang terdapat dalam keranjang Garis Kemiskinan. Pada Maret 2017 GKM tercatat tumbuh sebesar 13,46% (yoy), melambat dibandingkan dengan periode rilis data kemiskinan sebelumnya. Komoditas makanan yang cukup besar kontribusinya dalam GKM, dan berkontribusi menahan laju pertumbuhan angka Garis Kemiskinan (GK), antara lain rokok kretek, daging ayam ras, mie instan dan daging sapi. Di antara komoditas-komoditas tersebut, pemerintah lebih banyak berperan dalam penyediaan pasokan daging sapi murah bagi masyarakat miskin melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan program khusus bagi pegawai PPSU (Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum). Beras merupakan komoditas yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan GKM. Kontribusi komoditas tersebut pada Maret 2018 tercatat sebesar 23,72%, meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 20%. Hal ini disebabkan meningkatnya harga beras pada awal tahun baru, sebagaimana tercermin dari laju inflasi beras pada Maret 2018 yang mencapai 6,2% (yoy). Meskipun demikian pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan melambat di tengah kenaikan harga beras. Turut campur pemerintah

86

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kesejahteraan Bab 7 dalam penyediaan beras, terutama bagi masyarakat miskin, menyebabkan kenaikan harga beras tersebut tidak signifikan memengaruhi konsumsi beras masyarakat miskin. 20.0

%, yoy

25.0

15.0

12.4

10.0

9.6

10.0

9.3

8.0

5.0

20.0

%, yoy 17.6

17.8

15.0

6.6 10.0

-

-2.0

-4.3 (5.0)

(10.0)

Rokok Kretek

Daging Ayam Ras

Mie Instan

Daging Sapi

Mar

Sep

Mar

2015

Sep

Mar

2016

Sep 2017

6.2

5.0

0.6

-0.6

-0.6

-0.5

Mar

Mar 2018

(5.0)

Sep

Mar

2015

Sep

Mar

2016

Sep

Mar

2017

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.8 Inflasi beberapa Komoditas dalam Keranjang GKM

Grafik 7.9 Inflasi Beras

2018

Tidak seperti GKM yang cenderung berfluktuasi, pergerakan GKNM cenderung lebih stabil. Kendati demikian, sejak September 2017 pertumbuhan GKNM sudah mulai merangkak naik. Pada Maret 2017 GKNM tumbuh sebesar 5,2%. Kenaikan GKNM terutama disebabkan meningkatnya harga Bensin, sehingga kini tren kontribusi komoditas Bensin terhadap GKNM berada dalam tren yang meningkat. Bila tren kenaikan harga bahan bakar internasional berlanjut, maka harga bahan bakar domestik berpotensi ikut meningkat dan selanjutnya memengaruhi angka GKNM dan GK secara umum yang dijadikan acuan menentukan keadaan kemiskinan di Jakarta, dan daerah-daerah lain di Indonesia. 14.4

%, yoy

13.5

15.0 10.0

11.1

7.5

1.1

5.0

5.2

6.5

GK

GKM

Maret

September

Maret

September

Maret

September

2016

2017

2018

GKNM

(10.0)

6.9

-1.0

Mar

2015

11.9 7.6

-

(5.0)

Sep 2015

11.7

9.9

7.8

10.5

5.0

Maret

16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 -

6.1

4.3

-2.3

Mar

Sept 2016

Mar

Sep 2017

Mar 2018

-13.3

(15.0) Kontribus Bensin thd GKNM (%)

Inflasi Bensin (%, yoy)

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.10 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya

Grafik 7.11 Inflasi Bensin dan Kontribusi Bensin terhadap GKMN

Sejauh ini pergerakan GKNM relatif terbatas. Hal ini didorong oleh relatif rendahnya tekanan inflasi dari sewa dan kontrak rumah. Kondisi tersebut memengaruhi kontribusi komoditas perumahan dalam pembentukan GKNM, yang merupakan komponen terbesar pada GKNM. Tersedianya rusunawa (rumah susun sewa), yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat yang belum mampu memiliki rumah sendiri dan yang berpenghasilan sama dengan atau di bawah UMR (upah minimum regional), menjadi salah satu faktor yang dapat menahan pergerakan harga sewa atau kontrak rumah bagi masyarakat bawah.

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

87

Kesejahteraan Bab 7 7.0

%, yoy

6.2

40.0

% 39.00

6.0

39.0

5.0

4.6

4.3

38.0

3.7

4.0 3.0 2.0

37.30

36.73

37.0

2.4

3.4

1.9

36.0

2.6

0.7

1.0

0.1

Mar

Sep

Mar

2016

35.48

35.0 34.0

Sep

Mar

2017 Sewa Rumah

36.46

33.0

2018

Mar

Sept

Kontrak Rumah

Mar

2016

Sep

Mar

2017

2018

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.12 Inflasi Sewa dan Kontrak Rumah di Jakarta

Grafik 7.13 Perkembangan Kontribusi Perumahan dalam GKNM

Berkurangnya jumlah penduduk miskin diikuti dengan turunnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Lebih rendahnya indeks kedalaman kemisknan menunjukkan bahwa rentang (gap) antara kemampuan konsumsi masyakat miskin terhadap angka Garis Kemiskinan menyempit. Hal itu menunjukkan bahwa kenaikan daya mampu konsumsi, yang tercermin dari kenaikan pendapatan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Garis Kemiskinan. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2017, sebanyak 16,57 ribu orang pada Maret 2018 telah berubah status menjadi penduduk tidak miskin. Penduduk yang kondisi perekonomiannya terangkat merupakan penduduk yang kemampuan konsumsi sebelumnya berada cukup dekat dengan garis kemiskinan. Sejalan dengan kondisi kedalaman kemiskinan, indikator tingkat keparahan kemiskinan Jakarta pada Maret 2018 juga mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari turunnya indeks keparahan kemiskinan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa ketimpangan ekonomi di antara penduduk miskin mengecil. Namun, bila mencermati data kemiskinan Jakarta lebih lanjut, tren baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perbaikan yang terjadi belum cukup kuat. Posisi penduduk yang baru saja berubah menjadi golongan bukan orang miskin hanya sedikit saja berada di atas garis kemiskinan. Artinya kelompok masyarakat tersebut masih sangat rentan kembali jatuh miskin ketika sumber penghasilannya sedikit

saja mengalami penurunan yang disebabkan oleh

guncangan berbagai faktor.

2016

Indeks Kedalaman Kemiskinan

2017

2018

Poly. (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

0.10

0.15

0.08

0.11

0.10 0.08

2015

2016

Indeks Keparahan Kemiskinan

September

2017

Maret

0.04 Maret

Maret

September

Maret

September

Maret

Maret

September

0.27

2015

88

0.43

0.51

September

0.46

0.49

Indeks

Maret

0.61

0.52

0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 -

September

Indeks

Maret

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -

2018

Poly. (Indeks Keparahan Kemiskinan)

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Grafik 7.15 Indeks Keperahan Kemiskinan

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kesejahteraan Bab 7 B. Perkembangan Indeks Rasio Gini Perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang masih menunjukkan kinerja yang cukup baik, sehingga memberikan dampak positif memperbaiki kondisi ketimpangan pendapatan masyarakatnya. Kondisi ini tercermin pada perkembangan indeks rasio gini. Sejak September 2018 indeks rasio gini Jakarta menunjukkan tren yang menurun. Hal ini sejalan dengan penurunan indeks rasio gini nasional. Pada Maret 2018 indeks rasio gini Jakarta telah mencapai level di bawah 0,40%, demikian pula dengan kondisi nasional. Dengan perkembangan seperti ini, maka tingkat ketimpangan pendapatan baik Provinsi DKI Jakarta, maupun nasional telah masuk dalam kategori rendah. Indeks rasio gini terkini Jakarta dan nasional masing-masing sebesar 0,394 dan 0,389. Bila pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia, maka ketimpangan di Jakarta juga sudah masuk dalam kategori rendah. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan oleh Bank Dunia memfokuskan pada distribusi pendapatan atau penguasaan kue pembangunan, terutama pada kelompok masyarakat dengan pendapatan 40% terbawah. Bila proporsi kelompok ini lebih besar dari 17%, maka ketimpangan dapat dikategorikan rendah. Pada Maret 2018 proporsi pendapatan penduduk dengan kategori 40% terendah sebesar 17,2%. Dengan demikian kondisi ketimpangan sudah dapat dikatakan rendah. Dari sisi nasional, berdasarkan kriteria Bank, ketimpangan nasional kini juga dalam level yang rendah karena 40 masyarakat terbawah dapat menguasai perekonomian sebesar 17,3%, di atas ambang batas 17%. 0.440 0.430 0.420 0.410 0.400 0.390 0.380 0.370 0.360 0.350 0.340

%

Indeks

100.00 0.421 0.431

0.413

0.411

0.409

0.397

0.408 0.402

0.397

0.394

80.00 0.394

0.393

0.391

0.389

50.4

50.0

47.7

46.2

48.2

48.2

46.8

33.6

33.5

36.3

37.3

35.7

34.3

36.0

16.0

16.6

16.0

16.5

16.1

17.2

17.2

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

60.00 40.00 20.00 -

Mar

Sep 2015

Mar

Sep

Mar

2016

Gini Ratio Jakarta

Sep 2017

Mar

2015

2018

2016

40% PendapatanTerendah

Gini Ratio Nasional

2017

Mar 2018

40% Pendapatan Sedang

20% Pendapatan Tinggi

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.16 Indeks Rasio Gini Jakarta dan Nasional

Grafik 7.17 Kurva Lorenz Provinsi DKI Jakarta September 2017

Penguasaan kue perekonomian di Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh 20% kelompok penduduk yang berpendapatan

tertinggi. Proporsi penguasaan ekonomi penduduk pada

katogori ini pada Maret 2018 mencapai 46,8%, lebih rendah dari proporsi pada periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 48,2%. Penurunan pangsa perekonomian pada penduduk dengan kategori ini menjadi salah satu penyebab membaiknya kondisi indeks rasio gini, hingga kembali berada di bawah level 0,40. Sementara itu, kelompok penduduk dengan kategori 40% berpendapatan menengah mengalami perbaikan, yang tercermin dari meningkatnya porsi penguasaan perekonomian. Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

89

Kesejahteraan Bab 7 Penguasaan kue ekonomi oleh penduduk yang berpendapatan 40% menengah meningkat, dari 36,47% pada Maret 2017, menjadi 36,62% pada Maret 2018. Perbaikan yang terjadi relatif masih terbatas. Idealnya kelompok ini dapat menguasai kue perekonomian hingga 40%. Kendati demikian, kondisi ini telah berkontribusi dalam perbaikan kinerja indeks rasio gini Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2018.

90

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Kesejahteraan Bab 7

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

91

Prospek Perekonomian Bab 8

Bab 8

PROSPEK PEREKONOMIAN Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek ekonomi global maupun nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 diprakirakan relatif stabil. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,2%, dan pada tahun 2018 pertumbuhannya diprakirakan berkisar pada 6,0%-6,4%. Masih tertahannya kinerja investasi dan ekspor mengakibatkan dorongan pertumbuhan relatif terbatas. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga diprakirakan masih terjaga, didukung oleh penyelenggaraan Asian Games 2018. Pertumbuhan ekonomi relatif baik, kendati demikian, masih dibayangi risiko, khususnya yang bersumber dari dinamika ekonomi global. Dari sisi stabilitas harga, realisasi inflasi DKI Jakarta hingga pertengahan tahun 2018 tetap mendukung sasaran inflasi nasional 3,5% ± 1%. Berbagai program pengendalian harga yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang akan tetap dilakukan oleh pemerintah dan TPID DKI Jakarta. Senada dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi Jakarta tahun 2018 masih dihadapkan pada beberapa faktor risiko, terutama faktor eksternal. Risiko tersebut antara lain adalah kenaikan harga minyak internasional dan penguatan mata uang Dollar Amerika. Dari sisi internal, faktor risiko utama adalah gejolak harga pangan domestik. Berbagai faktor risiko tersebut diprakirakan tidak akan mendorong inflasi DKI Jakarta terlalu tinggi. A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional Prospek Perekonomian Global Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 diprakirakan masih sejalan dengan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,9% (Tabel 8.1). Pertumbuhan tersebut akan diwarnai divergensi, karena masih kuatnya pertumbuhan ekonomi AS, sedangkan negara lain melambat. Perlambatan diprakirakan terjadi pada perekonomian di kawasan Eropa dan Jepang, sedangkan perekonomian Tiongkok diprakirakan masih sejalan dengan estimasi sebelumnya. Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Dunia Negara Maju Amerika Serikat Kawasan Eropa Jepang Negara Berkembang Negara Berkembang Asia Tiongkok India

92

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

WEO (IMF) Apr-2018 Jul-18 2017 2018 2017 2018 3.8 3.9 3.7 3.9 2.3 2.5 2.4 2.4 2.3 2.9 2.3 2.9 2.3 2.4 2.4 2.2 1.7 1.2 1.7 1.0 4.8 4.9 4.7 4.9 6.5 6.5 6.5 6.5 6.9 6.6 6.9 6.6 6.7 7.4 6.7 7.3

CF Jun-18 Jul-18 2017 2018 2017 2018 3.9 4.0 3.9 4.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.9 2.3 2.9 2.5 2.2 2.5 2.2 1.7 1.1 1.7 1.1 5.3 5.4 5.2 5.4 6.9 6.3

6.6 7.4

6.9 6.3

6.6 7.4

Bank Indonesia Mei-18 Agst-18 2017 2018 2017 2018 3.8 3.9 3.8 3.9 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.8 2.3 2.8 2.5 2.4 2.5 2.2 1.7 1.2 1.7 1.0 4.7 4.9 4.7 4.9 6.9 6.4

6.7 7.3

6.9 6.3

6.7 7.5

Prospek Perekonomian Bab 8 Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2018 masih sesuai dengan prakiraan sebelumnya yaitu 2,8%, dengan ditopang oleh akselerasi investasi dan konsumsi yang masih kuat. Pertumbuhan fixed investment mengalami akselerasi karena didorong oleh meningkatnya investasi non-residential. Selain itu, kebijakan fiskal melalui corporate tax rate cut diprakirakan dapat mendukung kinerja positif invetasi pada semester kedua 2018. Kinerja konsumsi diprakirakan tetap solid dengan ditopang oleh kinerja positif perkembangan tenaga kerja dan dampak lanjutan kebijakan fiskal. Beberapa leading indicator konsumsi antara lain claim of unemployment insurance juga menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Eropa pada tahun 2018 diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yaitu dari 2,4% menjadi 2,2%. Hal ini disebabkan karena lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018. Composite leading indicator OECD juga mengindikasikan terjadinya perlambatan. Ekonomi Eropa diperkirakan telah melalui puncak ekspansi yang terindikasi dari menurunnya beberapa indikator seperti consumer confidence, purchasing managers index (PMI) dan industrial production (IP). Senada dengan ini, pertumbuhan ekonomi Jepang juga diprakirakan lebih rendah, yaitu dari 1,2% menjadi 1,0%. Hal ini disebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II yang melambat, terutama pada konsumsi dan investasi. Melambatnya konsumsi tercermin dari tingkat keyakinan konsumen yang turun, dan kinerja indikator konsumsi yang menunjukkan pertumbuhan negatif, antara lain retail trade, penjualan department store dan convenience store, serta penjualan kendaraan bermotor. Sementara itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang serta arah kebijakan ekonomi AS yang lebih berorientasi domestik berpotensi membawa volume perdagangan dunia (WTV) tumbuh lebih rendah. Selain itu tingginya kekhawatiran proteksionisme akibat eskalasi trade war berpotensi semakin menahan pertumbuhan WTV. Harga komoditas ekspor Indonesia juga berpotensi turun, khususnya untuk komoditas logam dan pertanian. Prospek Perekonomian Nasional Pemulihan ekonomi Indonesia diprakirakan berlanjut pada tahun 2018, terutama bersumber dari menguatnya permintaan domestik. Perkembangan terkini mengindikasikan prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun berada dalam rentang yang sedikit lebih rendah yakni 5,0-5,4%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada 2018 ditopang oleh konsumsi swasta yang tumbuh menguat serta investasi yang terakselerasi. Konsumsi swasta, yang meliputi konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT, diperkirakan menguat seiring berlanjutnya perbaikan daya beli masyarakat serta didukung oleh pengeluaran terkait Pilkada pada 2018 dan proses Pemilu legislatif/Pemilihan Presiden. Sementara itu, investasi tumbuh meningkat pada 2018 seiring penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Dari sisi eksternal, Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

93

Prospek Perekonomian Bab 8 sumbangan net ekspor diperkirakan relatif terbatas. Meskipun ekspor masih akan tumbuh positif, namun impor diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, meskipun relatif melambat dibandingkan perkiraan sebelumnya sejalan dengan upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengendalikan tingginya impor. Lintasan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2018 juga disertai rentang ketidakpastian yang semakin membesar. Pertumbuhan ekonomi mempunyai risiko bias ke bawah menuju batas bawah kisaran proyeksi, karena dipicu oleh terjadinya perang dagang (trade war). Perang dagang yang dimulai dengan pengenaan tarif impor baja dan aluminium oleh AS berpotensi diikuti dengan kebijakan balasan (retaliation) oleh mitra dagang AS. Hal ini akan berdampak pada menurunnya aktivitas perdagangan dunia yang pada gilirannya berimbas pada prospek PDB global. Risiko ini berpotensi memberikan dampak lanjutan bagi perekonomian Indonesia melalui ekspor yang melambat, yang kemudian juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai risiko tersebut berpotensi berdampak pada PDB yang menuju batas bawah dari prakiraan. B. Prospek Perekonomian DKI Jakarta Prospek Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2018 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya, yaitu dari kisaran 6,1%-6,5% menjadi 6,0%-6,4% (Tabel VIII.2). Hal ini dipicu oleh lebih rendahnya realiasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018, karena investasi dan ekspor yang jauh lebih rendah dari prakiraan. Pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) pada tahun 2018 diprakirakan berada pada kisaran 5,4%-5,8%, setelah pada proyeksi sebelumnya diprakirakan dapat tumbuh pada kisaran 6,8%-7,2%. Pembangunan infrastruktur yang rata-rata telah mencapai kemajuan di atas 90%, mengakibatkan pertumbuhan investasi di Jakarta yang masih didominasi oleh investasi bangunan menjadi lebih lambat. Beberapa proyek besar seperti MRT fase II dan pengerjaan konstruksi enam ruas jalan tol baru akan dimulai pada akhir tahun 2018, sehingga dampaknya dalam waktu dekat diprakirakan masih relatif terbatas.

94

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Prospek Perekonomian Bab 8 Tabel 8.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Sisi Permintaan (% yoy)

2016

2017

Total

Total

PDRB (%,yoy)

5.9

6.2

6.1

- 6.5

6.0 - 6.4

Sisi Permintaan Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor LN Impor LN Net Ekspor AD

5.5 11.7 0.2 1.6 67.1 0.3 (2.3) 1.7

5.7 12.4 5.8 6.2 30.2 (3.2) 10.4 29.2

5.8 14.5 18.3 4.7 (5.9) 4.8 13.3 22.0

-

5.5 9.7 6.6 5.4 24.7 6.1 14.1 28.4

2018 IV

p

Total-p

6.2 14.9 18.7 5.1 (5.5) 5.2 13.7 22.4

-

5.9 10.1 7.0 5.8 25.1 6.5 14.5 28.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p

proyeksi Bank Indonesia

Meskipun masih menunjukkan kinerja positif, pertumbuhan ekspor luar negeri diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yaitu dari kisaran 8,3%-8,7% menjadi 6,1%-6,5%. Tertahannya ekspor kendaraan bermotor sepanjang semester I 2018, khususnya karena dampak dari Decree No.116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) yang dikeluarkan oleh Vietnam memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja ekspor. Hal ini disebabkan karena Vietnam adalah salah satu negara tujuan ekspor utama, khususnya di ASEAN. Terdapatnya perhelatan Asian Games diprakirakan dapat mendorong kinerja ekspor jasa, melalui peningkatan tingkat kunjungan wisatawan. Sementara itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga diprakirakan masih akan terjaga pada kisaran 5,5%-5,9%. Konsumen masih memiliki keyakinan yang baik terhadap kondisi ekonomi kedepan, yang tercermin dari indeks ekspektasi konsumen yang bergerak pada area optimis (Grafik 8.3). Selain itu, penyelenggaraan Asian Games juga diprakirakan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat untuk pembelian atribut terkait Asian Games.

175

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Ekspektasi Penghasilan 6 bln yad

Ekspektasi Ketersediaan Lap. Kerja 6 bln yad

Ekspektasi Kegiatan Usaha 6 bln yad

165 155

Optimis

145 135 125 115 105 95 85

75

Pesimis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 2015

2016

2017

2018

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 8.3 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Komponennya

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

95

Prospek Perekonomian Bab 8 Konsumsi pemerintah diprakirakan dapat tumbuh pada kisaran 6,6%-7,0%, sejalan dengan akselerasi belanja APBN. Struktur konsumsi pemerintah di DKI Jakarta masih didominasi oleh APBN melalui belanja Kementerian dan Lembaga (KL), sedangkan kontribusi APBD secara nominal relatif terbatas. Belanja APBN akan meningkat karena didorong oleh penyaluran bantuan sosial yang tumbuh signifikan, ditambah dengan belanja barang untuk mendukung Asian Games, dan meningkatnya belanja pegawai. Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) diprakirakan dapat tumbuh pada kisaran 9,7%-10,1%. Faktor utama pendorong pertumbuhan konsumsi LNPRT masih bersumber dari pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah, persiapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga diprakirakan dapat meningkatkan impor untuk tumbuh pada kisaran 14,1%-14,5%. Meningkatnya impor juga akan didorong oleh meningkatnya impor mesin. Masuknya rangkaian gerbong kereta MRT, ditambah dengan mesin lainnya yang digunakan

untuk

mendukung

pembangunan

berbagai

infrastruktur

nasional

turut

meningkatkan impor DKI Jakarta, yang merupakan gerbang impor utama. Sementara itu, pertumbuhan ekspor neto antardaerah diprakirakan berada pada kisaran 28,4%-28,8% karena masih relatif kuatnya ekspor antarprovinsi, khususnya untuk komoditas kendaran bermotor. Tertahannya ekspor kendaraan bermotor akan diantisipasi melalui pemenuhan kebutuhan domestik untuk berbagai provinsi di luar Jakarta. Diperkenalkannya beberapa kendaraan model baru turut meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kendaraan tersebut. Pada triwulan IV 2018, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan berkisar pada 5,8%6,2% (yoy). Pertumbuhan ekonomi diprakirakan lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena tidak adanya faktor pendorong pertumbuhan yang kuat, seperti Asian Games yang terselenggara pada triwulan III 2018. Konsumsi pemerintah diprakirakan dapat tumbuh pada kisaran 18,3%-18,7% (yoy), sejalan dengan masa akhir realisasi anggaran. Penyerapan anggaran cenderung mengalami akselerasi pada triwulan III dan IV, baik pada APBN maupun APBD. Konsumsi LNPRT diprakirakan tumbuh pada kisaran 14,5%-14,9% (yoy), karena didorong oleh belanja partai politik untuk persiapan pelaksanaan pilkada serentak dan persiapan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif. Konsumsi masyarakat diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,8%-6,2% (yoy), sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat karena masa liburan akhir tahun dan perayaan Natal. Investasi diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,4%-5,8% dengan didorong oleh penyelesaian proyek pada akhir tahun. Ekspor diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,8%-5,2% dengan didorong oleh pemulihan ekspor kendaraan bermotor. Sementara itu, impor diprakirakan tumbuh pada kisaran 13,3%-13,7% 96

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Prospek Perekonomian Bab 8 terutama karena didorong oleh impor mesin, sedangkan ekspor neto antarprovinsi diprakirakan tumbuh di kisaran 22,0%-22,4% (yoy). Dari sisi sektoral, sejalan dengan investasi dan ekspor yang diprakirakan tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, pertumbuhan lapangan usaha (LU) industri pengolahan juga diprakirakan lebih rendah. Pertumbuhan LU industri pengolahan diprakirakan berada pada kisaran 6,7%-7,1%, sedangkan pada prakiraan sebelumnya berkisar pada 7,7%-8,1%. Hal ini karena permintaan terhadap output industri pengolahan, khususnya dari industri logam dasar akan berkurang, sejalan dengan menurunnya investasi. Sedangkan dalam kaitannya dengan ekspor, yang akan terkena dampak langsung adalah industri alat angkutan. Hal ini karena mayoritas komoditas ekspor DKI Jakarta adalah berupa alat angkutan (kendaraan bermotor). Tabel 8.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Sisi Penawaran (% yoy)

2016 2017

2018

Total Total PDRB (%,yoy) Sisi Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos. Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

5.9 0.9 -1.5 3.7 -0.5 2.2 1.4 4.6 12.5 5.8 10.8 8.5 4.7 8.4 3.3 7.0 7.8 8.5

6.2

IV 6.1

p

- 6.5

Total-p 6.0 - 6.4

0.3 0.3 - 0.7 0.1 - 0.5 0.2 -0.1 - 0.3 1.0 - 1.4 7.4 6.3 - 6.7 6.7 - 7.1 11.3 7.2 - 7.6 21.0 - 21.4 2.9 2.6 - 3.0 2.4 - 2.8 5.3 1.3 - 1.7 2.2 - 2.6 5.6 6.6 - 7.0 6.6 - 7.0 8.9 9.3 - 9.7 9.3 - 9.7 5.8 7.2 - 7.6 5.2 - 5.6 10.6 10.2 - 10.6 10.0 - 10.4 5.4 4.3 - 4.7 1.0 - 1.4 4.3 4.2 - 4.6 4.3 - 4.7 8.2 7.7 - 8.1 7.7 - 8.1 -2.1 13.8 - 14.2 14.1 - 14.5 3.4 2.0 - 2.4 3.8 - 4.2 7.0 6.0 - 6.4 6.2 - 6.6 9.0 7.8 - 8.2 8.3 - 8.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p

proyeksi Bank Indonesia

Masih berkaitan dengan investasi, perlambatan pertumbuhan yang terjadi juga akan tercermin dari kinerja LU konstruksi. LU konstruksi diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya, yaitu dari 5,5%-5,9% menjadi 2,2%-2,6%. Kondisi investasi di DKI Jakarta yang masih didominasi oleh investasi bangunan menyebabkan perlambatan pada investasi bangunan akan berdampak pula terhadap LU konstruksi. Terbatasnya aktivitas konstruksi disebabkan beberapa proyek besar rata-rata sudah mencapai 90%, sedangkan beberapa proyek baru akan dimulai pada akhir tahun 2018, sehingga dampaknya terhadap ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 relatif terbatas. Sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih kuat, kinerja LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan diprakirakan masih akan terjaga, dan tumbuh pada kisaran Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

97

Prospek Perekonomian Bab 8 6,6%-7,0%. Kinerja LU ini akan turut didorong oleh penyelengaraan Asian Games 2018, khususnya untuk perdagangan berbagai atribut terkait Asian Games. Pada triwulan IV 2018, LU industri pengolahan diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,3%-6,7% (yoy), yang terutama akan digerakkan oleh industri otomotif, sejalan dengan pemulihan ekspor. LU konstruksi diprakirakan tumbuh pada kisaran 1,3%-1,7% (yoy), sejalan dengan kelanjutan investasi bangunan, melalui berbagai proyek pemerintah maupun swasta. LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,6%-7,0% (yoy) sejalan dengan masih terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga karena adanya faktor libur akhir tahun dan perayaan Natal. Prospek Inflasi Inflasi ibukota pada tahun 2018 diprakiraan tetap di kisaranr 3,0% - 4,0% yoy. Di tengah gejolak faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak internasional dan penguatan Dolar Amerika Serikat diperkirakan tidak secara langsung ditransmisikan kepada harga barang dan jasa di DKI Jakarta. Adapun gejolak harga pada beberapa komoditas pangan strategis saat ini telah berangsur mereda. Kenaikan harga minyak internasional yang diperkirakan terus berlanjut hingga beberapa bulan kedepan. Hal ini memiliki potensi besar untuk diikuti oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia, termasuk Jakarta. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan tidak signifikan memengaruhi inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Penguatan Dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa yang memiliki konten impor. Dunia usaha diperkirakan belum akan merespons secara langsung perkembangan ini dengan menaikkan harga barang-barang. Adapun inflasi kelompok bahan makanan diprakirakan tetap terjaga. Beberapa harga pangan strategis mulai turun. Terjaganya inflasi pangan juga didukung langkah Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebagai buffer stock apabila terjadi kelangkaan pada waktuwaktu mendatang. Selain itu, tekanan permintaan akan barang dan jasa secara umum juga masih terkendali. Kondisi ini tercermin pada inflasi Juni 2018 yang tetap terjaga di tengah perayaan Idul Fitri. Pada periode selanjutnya, potensi tekanan harga hanya akan terjadi pada akhir tahun 2018, seiring datangnya hari raya Natal dan tahun baru 2019. Pada triwulan III dan IV 2018, inflasi diprakirakan tetap terjaga. Perekonomian DKI Jakarta yang diprakirakan terus membaik, tidak akan serta merta diikuti oleh kenaikan tekanan permintaan yang berlebih. Adapun momen khusus yang berpotensi mendorong inflasi ke atas hanya Natal dan tahun baru 2019.

98

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Prospek Perekonomian Bab 8 Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 dihadapkan pada faktor risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari proyeksi 6,0%-6,4%. Risiko tersebut terutama bersumber dari eksternal, khususnya pelemahan volume perdagangan dunia (WTV) yang lebih tinggi, sehingga berdampak pada menurunnya ekspor. Selain itu, terdapat faktor risiko yang dapat mendorong inflasi menjadi lebih tinggi, baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor risiko yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga energi, berlanjutnya penguatan dolar AS, dan gejolak harga pangan. Kenaikan harga minyak internasional perlu diwaspadai, karena berpotensi ditransmisikan pada kenaikan harga energi. Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertalite dan Pertamina Dex sudah mulai beranjak naik. Penguatan Dolar Amerika Serikat akan memengaruhi harga barang dan jasa yang memiliki konten impor. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai Rupiah. Adapun gejolak harga pangan akan selalu diwaspadai oleh TPID. Menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada, dukungan dari seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk mencapai target inflasi jangka pendek maupun jangka panjang. Ditengah berbagai risiko yang berasal dari sisi eksternal, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu terus berinovasi dalam melakukan berbagai program pengendalian harga. Di sisi energi, pemerintah perlu terus mengkaji berbagai risiko apabila tidak dan/atau menaikkan harga energi dalam negeri. Adapun untuk inflasi pangan, koordinasi yang intensif antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD yang bergerak di bidang pangan melalui TPID perlu terus diperkuat untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya. Implementasi Roadmap Pengendalian Inflasi DKI yang telah disepakati perlu terus dilakukan dengan konsisten, agar arah inflasi sejalan dengan sasaran inflasi nasional 3,5% ± 1. Tabel 8.4 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta Jenis Risiko Jalur Transmisi Probabilitas Menurunkan Melamahnya WTV yang lebih tinggi Pertumbuhan Moderat dari perkiraan Ekonomi Gejolak harga pangan yang Meningkatkan Moderat Inflasi berlebih Meningkatnya kenaikan harga BBM nonsubsidi dan transportasi

Meningkatkan Inflasi

Rendah

Menguatnya dolar AS

Meningkatkan Inflasi

Rendah

Keterangan Menurunkan kinerja ekspor Mendorong inflasi bahan makanan Mendorong inflasi transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan Mendorong inflasi barang dan jasa dengan konten impor

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2018

99

Prospek Perekonomian Bab 8

Halaman ini sengaja dikosongkan

100

Agustus 2018

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

PROVINSI DKI JAKARTA

TIM PENYUSUN PENANGGUNG JAWAB Trisno Nugroho, Sithowati Sandrarini

KOORDINATOR PENYUSUN M. Cahyaningtyas

TIM PENULIS Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan - Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans (Dwi Putra Indrawan, Hendy Hadiyan, Supriyadi Ramdan Winata, Febrian Alfetty, Rr. Diva Amelia Putri, dan Widyastanto Nugroho)

KONTRIBUTOR Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan - Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (Dian Wening Tiastuti, Haris Prabowo, Hilman Hadianto, dan Bintang Samudra) Tim Pengembangan Ekonomi (Ambawani Restu Widi, Eka Vitaloka, Tia Fitri Hariyani, Wahyu Ega Nugraha, Yoga Munajat, dan Rizky Utama)

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No. 28, Jakarta Pusat 10120 No. Telp. (021) 3514070, Fax No.(021) 3514061 Softcopy dapat diunduh di http://bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/DKIJakarta

xii

Kajian Ekonomi & Keuangan Regional

Agustus 2018

PROVINSI DKI JAKARTA