Kajian Akademis.docx

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD dan Analisis Rasio Belanja Pegawai Balai Latihan Kerja Aceh Selatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan pelayanan publik melalui pelatihan berbasis kompetensi sebagai sarana percepatan dan peningkatan produktivitas pencari kerja. Dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas dan produktivitas pencari kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan melaui cabang Dinasnya yakni UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Selatan terus berupaya berbenah dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan menjadikan BLK Aceh Selatan sebagai sentral proses penyiapan dan peningkatan mutu pencari kerja. Terkait dengan penyusunan Kajian Teknis dan Akademis Pembentukan Cabang Dinas dalam dokumen ini, kami selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada penyusun dan kepada pemerintah melalui Bagian Organisasi Setdakab Aceh Selatan. Kami meminta untuk sudikiranya memberikan masukan lebih baik kepada kami sehingga Cabang Dinas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Selatan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi. Tapaktuan, Maret 2019 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan

SYAIFUL AZHAR, SE NIP. 19620928 198603 1 005

1

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...……………………………………………………..…...... 1 DAFTAR ISI ………………………………………………………………........... BAB I

2

PENDAHULUAN ................................................................. 3 A. LatarBelakang ................................................................... 3 B. Tujuan Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja ............... 7

BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA

10

A. Kegiatan Teknis Operasional Tertentu Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Keja Aceh Selatan .............

10

B. Bentuk/Jenis Jasa yang Disediakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Selatan ...................... 10 C. Kontribusi Mamfaat Pelayanan BLK Kepada Masyarakat

11

D. Sumber Daya Pegawai, Sarana dan Prasarana ................ 11 E. Standar Operasional Prosedur UPTD BLK Aceh Selatan .... 22 F. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten .......................................... 34 G. Jabatan Fungsional Tertentu/Teknis yang Tersedia .......... 36 H. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD BLK Aceh Selatan .................................................................... 38 BAB III ANALISIS BEBAN KERJA .................................................. 40 A. Analisis Beban Kerja …...................………………….....…… 40 BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI ...............................

41

A. Jumlah Pegawai ASN ............…………………………….……

41

B. Jumlah Anggaran Pegawai Tahun 2017 ...…………………

41

C. Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas ……..………………

41

D. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Tahun 2017 ……..............................…………………….……

41

BAB V PENUTUP ........................................................................

43

2

DOKUMEN KAJIAN PEMBENTUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATENACEH SELATAN BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Perkembangan

pembangunan

dan

ekonomi

di

Indonesia

khususnya di Provinsi Aceh yang semakin membaik harus diikuti dengan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perbaikan kualitas akan lebih baik jika pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pemerintah Indonesia

sudah

mengupayakan

beberapa

program

untuk

memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan agar masyarakat memiliki keahlian spesifik. Permasalahan penyediaan tenaga kerja masih terkait dengan permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, baik tingkat pendidikan maupun kompetensinya. Permasalahan kualitas ini dapat berimplikasi pada rendahnya produktivitas kerja. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa

adanya

ketidak

seimbangnya

antara

lapangan pekerjaan dengan pencari kerja sehingga dikuatirkan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang berdampak lebih besar. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 9 bahwa Pelatihan Kerja di selenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan.

Pasal

10

menegaskan

bahwa

Pelatihan

Kerja

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja (ayat 1); Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja (ayat 2); Pelatihan Kerja dapat dilakukan secara berjenjang (ayat 3). 3

Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah atau lembaga kerja swasta serta dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan). Kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah merupakan langkah stategis terhadap dua hal sebagai berikut : a. Otonomi Daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal daerah

antara

pembangunan,

lain

berupa

rendahnya

kemiskinan,

kualitas

ketidak

hidup

merataan

masyarakat

dan

masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). b. Otonomi Daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong dan menghadapi era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Pada

dasarnya,

tenaga

kerja

Indonesia

yang

memiliki

kompetensi keahlian yang tinggi mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Akan tetapi, tenaga kerja yang memiliki standard kompetensi tersebut masih bernaung dalam kelompok profesinya masing-masing yang belum terkoordinasi dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu, sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor informal masih memiliki produktivitas rendah dan penghasilan

yang

juga

rendah.

Penghasilan

rendah

tersebut

mengakibatkan daya beli masyarakat yang rendah, dan kurang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan demikian, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan kerja merupakan salah satu langkah strategis yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Penyediaan pelayanan dasar dibidang pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat atau tenaga kerja sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 4

Percepatan pembangunan manusia adalah salah satu dari tiga pilar yang menjadi fokus percepatan pembangunan yang merupakan jabaran Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, terutama karena dari 9 (sembilan) butir Nawacita, 3 (tiga) di antaranya terkait dengan pembangunan manusia. Hal ini bisa dilihat dari butir kelima “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, butir keenam “meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional” serta butir kedelapan “melakukan revolusi karakter bangsa.” Dalam konteks ketenagakerjaan, nawacita tersebut telah di breakdown dalam rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015–2019 dimana agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kemudian disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu : 1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional; 2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja; 3. Percepatan Sertifikasi Profesi; 4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal; 5. Penguatan Wirausaha Produktif; 6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif; 7. Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan; 8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran; 9. Pelayanan

Ketenagakerjaan

Sederhana,

Transparan

dan

tersebut

telah

Akuntabel. Jabaran

Nawa

Kerja

Ketenagakerjaan

memberikan gambaran bahwa percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan daya saing masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini menunjukkan daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan negara tetangga sehingga belum mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia disebabkan rendahnya mutu Sumber Daya Manusia, dimana mutu Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak 5

dimilikinya kompetensi kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja maka solusi yang terbaik adalah melalui pelatihan kerja yang berguna untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja inilah esensi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) perlu ditingkatkan baik dari kuantitas maupun kualitas kegiatan pelatihan kerja. Namun dalam realita di daerah, banyak terdapat tantangan dan hambatan bagi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjalankan peran dan fungsinya tersebut, mulai dari segi kualitas infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia sampai dengan kebijakan otonomi pemerintah daerah yang menentukan anggaran kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) tersebut. Berdasarkan

data

dan

kondisi

Ketenagakerjaan

pada

Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel. 1. Kondisi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 No.

JUMLAH (Orang/Persentase) 119.994 89.057 30.937 61.535 4.587 41.548 15.400 229,359 % 91,94 %

JENIS DATA

ANGKATAN KERJA 1. Bekerja 2. Pengangguran Terbuka BUKAN ANGKATAN KERJA 1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Lembaga pelatihan kerja merupakan institusi penyelenggara pelatihan kerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan kerja. Untuk melaksanakan pelatihan kerja sebagai mana prinsip pelatihan kerja, maka pengelolaan lembaga pelatihan kerja menjadi sangat penting. Sebagai Institusi yang memiliki fungsi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka lembaga pelatihan dalam melaksanakan

prinsip

tersebut

seharusnya

Independensi dan dikelola secara profesional. 6

memiliki

fungsi

Untuk melaksanakan fungsi Indenpendensi tersebut, lembaga kerja harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga perangkat organisasinya lebih fleksibel dan akomodatif. Hal ini dibutuhkan karena suatu lembaga pelatihan kerja harus selalu berinteraksi dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan peningkatan kualitas SDM yang bersifat dinamis. Kondisi tersebut dari aspek kelembagaan memerlukan struktur organisasi yang terkait dengan mekanisme manejerial untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang baik. B.

TUJUAN PEMBENTUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA. Percepatan

pembangunan

manusia

terutama

dalam

peningkatan daya saing masyarakat dapat dicapai dengan percepatan kompetensi kerja. Guna mewujudkan hal tersebut telah banyak peraturan - peraturan dan kesepakatan antar instansi pemerintah yang memberikan petunjuk pelaksanaannya. Diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing

Sumber

Daya

Manusia

Indonesia.

Didalamnya

juga

menekankan peran penting Balai Latihan Kerja sebagai tempat melakukan praktik kerja bagi siswa SMK dan perlunya revitalisasi BLK

yang

meliputi

sarana

prasarana,

infrastruktur,

program

pelatihan dan sertifikasi. Pada peraturan pemerintah yang lain yaitu adanya Nota Kesepahaman antara 5 (lima) Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, kembali dijabarkan pentingnya Revitalisasi BLK yang akan menjadi tempat magang siswa SMK dan juga lokasi tempat uji kompetensi.Dalam

rencana

strategis

yang

telah

disusun

oleh

kementerian ketenagakerjaan, program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja menjadi salah 7

satu arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan nawa kerja ketenagakerjaan. Adapun

jabaran

program

peningkatan

kompetensi

dan

produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja tersebut adalah sebagai berikut : 1) Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar. 2) Pengembangan program kemitraan antara pernerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. 3) Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan. 4) Penataan pengelolaan

lembaga

pelatihan

program

berbasis

pelatihan

yang

kompetensi

melalui

komprehensif

dengan

mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan

dan

pendampingan

bagi

lembaga

pelatihan

kabupaten/kota. 5) Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus dapat melakukan

fungsi

pendampingan

pelatihan

bagi

lembaga

pelatihan di tingkat bawahnya. 6) Identifikasi dan memilih sektor / sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan.

8

Dari kebijakan–kebijakan diatas menggambarkan secara jelas bahwa Menyiapkan Tenaga Kerja berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan prioritas dalam pengembangan SDM

dimana

Balai

Latihan

Kerja

sebagai

fasilitator

dalam

menyiapkan Tenaga Kerja yang Kompeten mutlak diperlukan guna mendukung kebijakan tersebut. Selain dari hal diatas Pembentukan UPTD BLK Aceh Selatan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kerja dimana pada struktur organisasi induk terdapat Bidang Tenaga Kerja yang mempunyai tugas mengukur produktivitas pencari kerja belum dapat secara efektif mengendalikan seluruh pelayanan jasa pelatihan kompetensi yang komplek. Disamping itu UPTD BLK Aceh Selatan juga secara pendanaan kegiatan pelatihannya sering didanai oleh pemerintah pusat dan provinsi melalui paket Pelatihan anggaran APBN maupun APBA, dimana pendanaan tersebut mensyaratkan daerah yang dibantu haruslah mempunyai Balai Latihan Kerja. Oleh karenanya Pembentukan UPTD BLK Aceh Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pada dasarnya UPTD BLK merupakan elemen penting yang apabila dikelola dengan maksimal akan menjadi motor percepatan kompetensi kerja nasional yang mampu mewujudkan nawacita pemerintah dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

9

BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA A.

KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL TERTENTU UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA ACEH SELATAN. Sebagai lembaga yang berada dalam naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja (BLK) melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 18 Kecamatan untuk penyiapan tenaga kerja melalui kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, yang berdasarkan unit kompetensi dari pemerintahan bidang tenaga kerja, sub bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

B.

BENTUK/JENIS JASA YANG DISEDIAKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA ACEH SELATAN. Bentuk/jenis jasa yang disediakan oleh UPTD BLK Aceh Selatan berupa

pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan

mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai dengan program kejuruan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan wirausaha, antara lain : PROGRAM PELATIHAN No.

KEJURUAN

NON INSTITUSIONAL (MTU)

INSTITUSIONAL 1. 2. 3. 4. 5.

Kejuruan Teknik Manufaktur Kejuruan Teknik Las Kejuruan Teknik Otomotif Kejuruan Teknik Elekronika Kejuruan Refrigeration

6.

Kejuruan Apparel

7.

Kejuruan Tata Kecantikan Kejuruan Pertanian Kejuruan Processing

8. 9.

Garmen

- Mesin Produksi

-

- Juru Las SMAW 3G - Mekamim Junior Sepeda Motor - Audio Video

- Juru Las SMAW 3G - Mekamim Junior Motor - Audio Video

- Teknisi Pendingin AC Split - Costome Made Pakaian Wanita Anak - Bordier - Kecantikan Kulit - Kecantikan Rambut Holtikultura - Pengolahan Hasil Pertanian - Pengolahan Hasil Perikanan

- Teknisi Pendingin AC Split

Sepeda

- Costome Made Pakaian Wanita Anak - Bordier - Kecantikan Kulit - Kecantikan Rambut - Pengolahan Hasil Pertanian - Pengolahan Hasil Perikanan

Keterangan :  Pelatihan Instutisional adalah pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan UPTD BLK Aceh Selatan. 

Pelatihan Non Instutisional adalah pelatihan yang dilaksanakan diluar UPTD BLK Aceh Selatan yang tersebar di berbagai kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan.

10

C.

KONTRIBUSI

DAN

MAMFAAT

PELAYANAN

BLK

KEPADA

MASYARAKAT. Balai Latihan Kerja atau (BLK) adalah lembaga pelatihan yang direncanakan dan dibentuk oleh pemerintah untuk membantu mengatasi beberapa masalah

yang terkait dengan ketenagakerjaan

dan pengangguran serta masalah lapangan perkerjaan di dalam negeri. Dalam era globalisasi, tenaga kerja yang terampil dan mempunyai

keahlian

merupakan

suatu

syarat

dapat

bersaing

memasuki dunia kerja. Sehubungan dengan permintaan dunia kerja terhadap tenaga kerja yang terampil dan mempunyai kualitas tenaga kerja yang tinggi maka peningkatan kualitas SDM khususnya tenaga kerja

dilakukan

melalui

berbagai

jalur

diantaranya

melalui

pendidikan, pelatihan dan pengembangan ditempat kerja. Balai Latihan Kerja Aceh Selatan sebagai salah satu lembaga pelatihan

kerja

pemerintah

yang

bernaung

dibawah

Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pasar kerja. Balai Latihan Kerja Aceh Selatan adalah sebagai sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai skill dan keahlian serta dapat bekerja di dunia industri maupun mandiri.

D.

SUMBER

DAYA

PEGAWAI,

PEMBIAYAAN,

SARANA

DAN

PRASARANA. 1. SUMBER DAYA PEGAWAI Sumber daya pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Aceh Selatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) orang tenaga honorer. Daftar Pegawai sebagai berikut :

11

No.

Pangkat/ Golongan

Nama/NIP

1.

ZISWATINUR 19641010 198603 2 005

Penata Tk.I (III/d)

2.

JASMAN, SE 19651203 198708 1 001

Penata Muda Tk. I (III/b)

3.

WARZUKNI, A.Md 19821121 201503 2 002

Pengatur (II/c)

4.

VENY IRAWAN, A.Md 19850102 201503 1 003

Pengatur (II/c)

5.

SUTRINAWATI 19770202 201001 2 004

6.

Jabatan

Eselon

Kepala UPTD BLK Aceh Selatan

IV. a

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

IV.b

JFU (Calon JFT Instruktur)

-

Instruktur Pelaksana

-

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Staf

-

SAFRIDA 19831206 201001 2 009

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Staf

-

7.

AMANDA AGUSTINA 19840802 201001 2 005

Pengatur Muda (II/a)

Staf

-

8.

JUNAIDA 19641231 201406 2 024

Pengatur Muda (II/a)

Staf

-

9.

RAIHAH 19761125 201406 2 006

Juru (I/c)

Staf

-

10.

JASMITAR 19860606 201406 1 003

Juru (I/c)

Staf

-

11.

ELLY SALWADI, ST Honorer

-

Staf

-

12.

JARLINA FITRI Honorer

-

Staf

-

13.

SRI REZEKI HUSNA Honorer

-

Staf

-

14.

SUHAIDI Honorer

-

Staf

-

15.

SYAHRIZAL Honorer

-

Staf

-

16.

ALAMSYAH Honorer

-

Staf

-

17.

NUR AIDA Honorer

-

Staf

-

18.

Zulmi Arfandi, S. Sos. I

-

Staf

-

12

No.

Pangkat/ Golongan

Nama/NIP

Jabatan

19.

SYUKRI Honorer

-

Staf

20.

AZHARI Honorer

-

Staf

21.

DARSIAH Honorer

-

Staf

22.

SAFRINA Honorer

-

Staf

23.

Nurida, S. Sos Honorer

-

Staf

Eselon

-

-

2. PEMBIAYAAN Jumlah anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.335.200.512,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.786.520.512,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus dua belas rupiah) dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 1.556.480.000,- (Satu milyar lima ratus

lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Belanja langsung pada UPTD BLK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) atau 13,81 % dari Belanja Langsung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan. 3. SARANA DAN PRASARANA. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh UPTD Balai Latihan Kerja Aceh Selatan adalah :

13

A. Bangunan Workshop

No.

Jenis Gedung

1.

Workshop/Kelas

2.

Workshop/Kelas

3.

Workshop/Kelas

4.

Workshop/Kelas

5.

Workshop/Kelas

6.

Kejuruan

Sub Kejuruan/ Program Pelatihan - Mesin Produksi

Jlm

Kapasitas

1

20 Orang

- Juru Las SMAW 3G

1

20 Orang

Kejuruan Teknik Otomatif Kejuruan Teknik Elektronika Kejuruan Refrigeneration

- Mekanik Junior Sepeda Motor

1

20 Orang

- Audio Video

1

20 Orang

- Teknisi Pendingin AC Split

1

20 Orang

Workshop/Kelas

Kejuruan Garmen Apparel

- Custome Made Pakaian Wanita Anak. - Bordier

1

20 Orang

7.

Workshop/Kelas

Kejuruan Tata kecantikan

- Kecantikan Kulit. - Kecantikan Rambut

1

20 Orang

8.

Workshop/Kelas

- Holtikultura

1

20 Orang

9.

Workshop/Kelas

Kejuruan Pertanian Kejuruan Processing

- Pengolahan Hasil pertanian. - Pengolahan Hasil Perikanan

1

20 Orang

Kejuruan Teknik Manufaktur Kejuruan Teknik Las

14

B. Bangunan – bangunan lain yang ada di BLK Aceh Selatan : No.

Jenis Gedung

Jumlah

Luas

Kapasitas

1.

Kantor

1 Unit

240 M2

30 orang

2.

Asrama

1 Unit

330 M2

48 orang

3.

Aula

1 Unit

240 M2

80 Orang

4.

Sarana Ibadah

1 Unit

16 M2

30 Orang

5.

Rumah

1 Kopel

67 M2

2 Unit

Instruktur 6.

Rumah Kepala

1 Unit

105 M2

1 Unit

7.

Rumah Penjaga

1 Unit

36 M2

1 Unit

8.

Gedung

1 Unit

72 M2

1 Unit

C. Gambar Bangunan Lainnya : No.

BANGUNAN

1.

Kantor

2.

Asrama

GAMBAR

15

3.

Aula

4.

Sarana Ibadah

5.

Rumah Instruktur

6.

Rumah Kepala

16

7.

Rumah Penjaga

8.

Gudang

17

D.

Gambar Pelatihan dan Peralatan :

No.

KEJURUAN/

GAMBAR

SUB KEJURUAN

1.

Teknik Manufaktur/ Mesin Produksi

2.

Teknik Las/ Las Industri

3.

Teknik Otomotif/ Teknik Sepeda Motor

18

4.

Teknik Elektronika/ Audio Video

5.

Refrigeration/ Teknik Refrigeration Domestik

6.

Garmen Apparel/ Custome made Pakaian Wanita Anak

Garmen Apparel/ Bordier

19

7.

Tata Kecantikan/ Kecantikan Rambut

Tata Kecantikan/ Kecantikan Kulit

8.

Pertanian/ Holtikultura

9.

Processing/ Pengolahan Hasil Pertanian

20

Processing / Pengolahan Hasil Perikanan

21

E.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UPTD BLK ACEH SELATAN UPTD BLK Aceh Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur yang terdiri atas 6 (enam) SOP yang mencakup keseluruhan proses kegiatan. Adapun SOP yang menjadi acuan kegiatan yaitu : 1. SOP Rekuitmen Peserta Pelatihan.  Tujuan. Prosedur ini menjelaskan : a. Proses rekuitmen peserta kegiatan UPTD Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja kepada masyarakat pencari kerja, industri, instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan. b. Sebagai panduan kepada petugas mengenai cara melakukan perekrutan peserta pelatihan.  Ruang Lingkup. Prosedur ini mencakup : a. Menyebarluaskan informasi, b. Prosedur ini berlaku untuk penyebaran seluruh kegiatan UPTD Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja  Definisi. a. Materi informasi : Bahan, baik tertulis maupun lisan yang berisi seluruh aktifitas UPTD Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja. b. Teknik Penyampaian : Cara penyampaian informasi, baik menggunakan media cetak (brosur) maupun media audio radio. c. Jadwal : waktu, tempat, dan petugas yang melaksanakan kegiatan penyebaran informasi. d. Petugas

:

Orang

yang

memiliki

kompetensi

dalam

menyebarkan informasi kegiatan UPTD Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja.  Ketentuan Umum. Seluruh kegiatan penyebaran informasi didasarkan pada Dokumen teknis tata cara penyebaran informasi.

22

 Dokumen yang terkait. a. Dokumen rencana kerja penyebaran informasi. b. Renlagiat. c. RKA –KL.  Formulir yang digunakan. a. Form hasil kunjungan.  Prosedur Penyebaran Informasi : PELAKSANA

ALUR KERJA

CACATAN MUTU

Mulai

Penyelenggara

Menyiapkan bahan/materi penyebaran informasi

Brosur, Radio, Spanduk

Membuat jadwal peyebaran informasi

Jadwal Penyebaran Informasi

Penyelenggara

Melaksanakan penyebaran informasi

Blanko Kunjungan

Penyelenggara

Menyusun laporan hasil penyebaran informasi

Penyelenggara

Laporan Hasil Penyebaran

Selesai

2. SOP Penerimaan Pendaftaran.  Tujuan. a. Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pendaftaran calon peserta pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja. b. Sebagai panduan kepada petugas mengenai cara melakukan pendaftaran calon peserta pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja. 23

 Ruang Lingkup. Prosedur ini administrasi.

mencakup

dengan

penyerahan

berkas

 Definisi. a. Pendaftaran

adalah

menyerahkan

Proses

persyaratan

calon

peserta

administrasi

sesuai

pelatihan dengan

ketentuan yang berlaku antara lain : Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, KTP, Kartu Keluarga, dan Pas Photo.  Ketentuan Umum. a. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja mulai jam 08.00 s/d 16.00 WIB. b. Tidak dipungut biaya pendaftaran.  Dokumen yang terkait. a. Time Schedule Pendaftaran b. Daftar Nominatif Peserta Pendaftaran.  Formulir yang digunakan, a. Formulir pendaftaran.

24

 Prosedur Penerimaan Pendaftaran : PELAKSANA

ALUR KERJA

CACATAN MUTU

Petugas Administrasi pendaftaran

Menginformasi tata cara pengisian formulir

Petugas Administrasi pendaftaran

Memeriksa formulir dan persyaratan

Formulir pendaftaran Petunjuk pengisian

Sesuai?

Checklist Persyaratan pendaftaran

Tidak

Petugas Administrasi

Buku Register

Ya

Petugas Administrasi

Berkas/ kelengkapan pendaftaran

Menerima Berkas Persyaratan

Selesai

3. SOP Test Seleksi.  Tujuan. a. Prosedur ini menjelaskan tentang tatacara calon

peserta

pelatihan

melalui

:

tes

menyeleksi

akademis

dan

interview/wawancara untuk menetapkan peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk diterima. b. Sebagai panduan petugas cara melakukan seleksi peserta pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja.  Ruang Lingkup. Prosedur ini mencakup proses menyeleksi calon peserta pelatihan menjadi peserta pelatihan dengan melalui tes.

25

 Definisi. a. Calon peserta pelatihan : seseorang yang

memenuhi

persyaratan secara administrasi dan fisik sesuai dengan kejuruan. b. Test akademis : Test tertulis yang menggali kemampuan akademis calon peserta pelatihan. c. Interview : Test wawancara yang bertujuan untuk menggali minat, bakat dan tanggung jawab calon peserta pelatihan.  Ketentuan Umum. a. Pelaksanaan test seleksi sesuai jadwal yang ditentukan. b. Test akademis berbentuk soal pilihan ganda dan esay dengan durasi 90 menit. c. Test interview dilaksanakan oleh instruktur terkait/ petugas penyelenggara. d. Persyaratan peserta

pelatihan sesuai dengan program

pelatihan.  Dokumen yang terkait a. Time schedule recruitment dan seleksi. b. Dokumen soal-soal tertulis. c. Dokumen test interview.  Formulir yang digunakan. a. Daftar hadir penguji. b. Daftar hadir peserta test. c. Lembar soal. d. Lembar jawaban.

26

 Prosedur Test Seleksi :

PELAKSANA

ALUR KERJA

CACATAN MUTU

Mulai

Petugas Adm penyelenggaraan

Menerima daftar peserta test

Petugas adm penyelenggaraan

Mempersiapkan kelengkapan seleksi peserta pelatihan

Checklist kelengkapan test seleksi

Petugas adm penyelenggaraan

Menyusun jadwal petugas Seleksi Test

Jadwal petugas seleksi

Petugas adm Penyelenggaraan dan Instruktur

Melaksanakan test tertulis

Laporan rekruit/selesksi

Petugas adm Penyelenggaraan

Instruktur Petugas adm Penyelenggaraan dan instruktur

Menyerahkan hasil test tertulis ke Workshop untuk dinilai

Melaksanakan test wawancara

Merekap hasil test seleksi

Penyelenggaraan dan Kajur

Mengadakan rapat penetapan peserta lulus seleksi

Penyelenggaraan

Menetapkan peserta yang lulus seleksi

Selesai

27

Daftar peserta test seleksi

Daftar hadir test tertulis

Daftar hadir test wawancara Blanko wawancara Rekap hasil test

Penetapan peserta lulus seleksi

4. SOP Pelaksanaan Pelatihan.  Tujuan. a. Prosedur ini menjelaskan proses pelatihan yang dimulai dari upacara pembukaan, pelaksanaan latihan berupa materi umum/ penunjang dan materi inti (teori dan praktek), penilaian, dan penutupan pelatihan. b. Sebagai

panduan

bagi

petugas

dalam

melaksanakan

pelatihan.  Ruang Lingkup. Prosedur mengatur pelaksanaan pelatihan sesuai standar program latihan berbasis kompetensi.  Definisi. a. Upacara pembukaan / penutupan : tata cara penerimaan/ pelepasan siswa pelatihan. b. Pelaksanaan pelatihan : proses pemberian materi sesuai dengan kurikulum dan silabus oleh instruktur dengan menggunakan saran dan prasarana sesuai program. c. Materi

umum/

mendasari

penunjang

kompetensi

:

materi

inti,

pelatihan

meliputi

yang

Softskill,

kewirausahaan. d. Materi inti : kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai unit kompetensi. e. Penilaian : proses penilaian kemampuan peserta untuk menyatakan peserta mampu/trampil. f. Pelatihan berbasis kompetensi : pelatihan berdasarkan standart SKKNI dan standart perusahaan lainnya.  Ketentuan Umum. a. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal. b. Upacara pembukaan dan penutupan dilaksanakan oleh SKPD terkait. c. Intruktur yang mengampu, memiliki kompetensi sesuai dengan materi pelatihan. 28

d. Setiap materi teori diampu oleh 1 orang instruktur. e. Setiap materi praktek diampu oleh 2 orang instruktur. f. Ketidakhadiran peserta dikategorikan menjadi 3 alasan :  Sakit.  Ijin.  Alpha. g. Penerima kehadiran

manfaat

yang

dalam

proses

tidak

memenuhi

platihan

akan

persyaratan

mendapatkan,

berupa :  peringatan dan teguran.  pemberian sanksi.  sanksi

institusi

berupa

peringatan

dikeluarkan dari pelatihan. h. Proses pelatihan berbasis kompetensi. i. Monitoring pelatihan.  Dokumen yang terkait. a. SKKNI. b. Program pelatihan. c. Modul.  Formulir yang digunakan. a. Jadwal pelatihan. b. Daftar hadir peserta. c. Daftar hadir istruktur. d. Daftar penggunaan bahan. e. Formulir penilaian.

29

tertulis

dan

 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan : PELAKSANA

ALUR KERJA

CATATAN MUTU

Mulai

Penyelenggaraan, Instruktur terkait,

Koordinasi persiapan pelaksanaan pembukaan pelatihan

Penyelenggaraan

Melaporkan kepada kepala tentang persiapan pelatihan

Penyelenggaraan, Instruktur terkait,

Melaksanakan upacara pembukaan pelatihan

Instruktur/narasu mber

Instruktur

Pemberian materi umum/ penunjang

Pemberian materi inti di workshop sesuai kejuruan

Penilaian

Instruktur Penyelenggaraan, Instruktur terkait.

Penutupan pelatihan

Selesai

-

Jadwal pelaksanaan pelatihan Perlengkapan pembukaan pelatihan

Modul materi umum/ penunjang - Modul - Daftar hadir peserta dan instruktur Formulir penilaian peserta pelatihan - Perlengkapan penutupan pelatihan - Laporan pelaksanaan pelatihan

5. SOP Evaluasi Pelatihan  Tujuan a. Proses evaluasi pelatihan UPTD Balai Latihan Kerja untuk tenaga kerja maupun lulusan pelatihan. b. Sebagai panduan kepada petugas evaluasi pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja.

30

 Ruang Lingkup a. Tata cara penyelenggaraan evaluasi pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja. b. Teknis penyelenggaraan uji dilakukan oleh instruktur terkait/ Tenaga pelatih. c. Administrasi penyelenggaraan uji dilakukan oleh Petugas Penyelenggaraan.  Definisi a. Penyelenggaraan evaluasi pelatihan dilakukan dengan uji praktek yang dipandu oleh instruktur/ tenaga pelatih terkait.  Ketentuan Umum a. Evaluasi

Pelatihan

UPTD

Balai

Latihan

Kerja

dioptimalkan penggunaannya untuk pelaksanaan sertifikasi pelatihan.  Dokumen yang terkait a. Daftar nominatif peserta pelatihan b. Materi sertifikasi pelatihan

31

 Prosedur Evaluasi Pelatihan : PELAKSANA

ALUR KERJA

CATATAN MUTU

Mulai

Instruktur/ Tenaga Pelatih

Kepala UPTD

Penyelenggara

Instruktur/ Tenaga Pelatih

Mengajukan permohonan evaluasi uji praktek sesuai unit kompetensi

Menetapkan jadwal uji

Menyiapkan administrasi dan formulir-formulir uji

Menyiapkan peralatan Uji

Instruktur/ Tenaga Pelatih

Pelaksanaan Uji Praktek

Instruktur/ Tenaga Pelatih

Evaluasi dan laporan uji praktek

Surat permohonan evaluasi uji praktek

Jadwal uji

Formulir-formulir uji & daftar hadir uji

Checklist Uji

Dokumen laporan uji praktek

Selesai

6. SOP Penerbitan Sertifikat Pelatihan.  Tujuan a. Proses penerbitan sertifikat di UPTD Balai Latihan Kerja kepada lulusan yang dinyatakan lulus. b. Sebagai panduan kepada petugas mengenai cara penerbitan sertifikat pelatihan.  Ruang Lingkup a. Berisi unit kompetensi yang ditempuh berdasarkan program pelatihan.

32

b. Prosedur

ini

berlaku

untuk

seluruh

sertifikat

yang

diterbitkan oleh UPTD Balai Latihan Kerja.  Definisi Sertifikat : Bukti tertulis, legal, yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada sertifikat pelatihan benar-benar kompeten sesuai unitnya.  Ketentuan Umum. a. Penerbitan sertifikat pelatihan tidak dipungut biaya. b. Pengambilan sertifikat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelatihan selesai sesuai dengan program.  Dokumen yang terkait. Daftar nominatif siswa.  Formulir yang digunakan. a. Tanda Bukti penerimaan sertifikat.

33

 Prosedur Penerbitan Sertifikat Pelatihan : PELAKSANA

ALUR KERJA

CATATAN MUTU

Mulai

Penyelenggara

Menyiapkan rekap nilai kompetensi siswa

Penyelenggara

Menyiapkan lembar sertifikat

Penyelenggara

Menyiapkan daftar nominatif siswa

Penyelenggara

Pengerjaan sertifikat

Penyelenggara

Pengecekan sertifikat

Kepala BLK dan Kepala Dinas

Penandatanganan & stempel sertifikat pelatihan

Form penilaian kompetensi

Daftar siswa

nominatif

Dokumen pelatihan

Sertifikat

Selesai

F.

KESERASIAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN. Kementerian

Ketenagakerjaan

(Kemnaker)

terus

memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK). Tugas dan fungsi utama

Balai

Latihan

Kerja

Sebagaimana

telah

diatur

dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi. Pelatihan Berbasis Kompetensi sendiri merupakan sebuah acuan pelaksanaan pelatihan yang kompleks terdiri atas sistem kerja mulai dari

34

persiapan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan validasi kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan di BLK Aceh Selatan sejalan dengan program

Pemerintah

Aceh

dalam

menangani

permasalahan

ketenagakerjaan terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menekan laju angka pengangguran di Provinsi Aceh. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Aceh Selatan merupakan urusan/wewenang Pemerintah Kabupaten bidang Tenaga Kerja, serta tidak tumpang tindih dengan urusan / kewenangan Pemerintah Provinsi.

35

G. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU / TEKNIS YANG TERSEDIA NAMA NO 1.

PANGKAT

TEMPAT/TGL. LAHIR

GOL

NIP

T.M.T

ZISWATINUR

Penata Tk. I

Tapaktuan

III/d

10-10-1964

01-10-2010

PENDIDIKAN JABATAN T.M.T

FORMAL

29-12-2016

D-II

NON FORMAL (DIKLAT) 1990

Teknik Sipil

19641010 198603 2 005

- Dikdas Instruktur

1990

- Bimtek CBT

2007

- Upgrading Meteodologi Pelatihan

2010

- Upgrading Pengelola Pelatihan

2012

- Upgrading Pengelola Pelatihan

2013

- Workshop Optimalisasi Pengelolaan dan

2014

Pengembangan Sarana/Fasilitas BLK - Upgrading Pengelola Pelatihan

2016

- Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Kab/Kota

2017

Penigkatan Kapasitas dan Pengelolaan Akreditasi BLK/LPKS 2.

JASMAN, SE

Penata Muda Tk. I

Ujung Batu

III/b

03-12-1965

01-04-2017

29-12-2016

Ekonomi Pembangunan S-1

2009

D-III

2004

- Suskalak B

1991

- Upgrading Meteodologi Pelatihan

2012

19651203 198708 1 001

3.

Warzukni, A.Md Sinabang 21-11-1982

Pengatur

-

II/c

Teknik Elektro

01-03-2016

19821121 201503 2 002 4.

VENY IRAWAN, A.Md Upah 02-01-1985

Pengatur

-

III/c

D-III

2006

Teknik Elektronika

01-03-2016

19850102 201503 1 003 5.

INDRIANI AGUSTINA, A.Md

Pengatur

Desa Durian

III/c

20-10-1975

01-03-2016

-

D-III Teknik Sipil

19920818 201503 2 005

36

2013

- Diklat Dasar Instruktur

2016

- Diklat Asesor

2017

7

SUTRINAWATI Koto 02-02-1977

Pengatur Muda Tk. I

-

SMK

(II/b)

1997

Akutansi

01-04-2014

19770202 201001 2 004

8

SAFRIDA

Pengatur Muda Tk. I

Pasie Rasian

(II/b)

06-12-1983

01-04-2014

-

SMA

2002

-

SMA

2004

-

SMA

1983

-

SMP

1992

19831206 201001 2 009

9

AMANDA AGUSTINA Samadua 02-08-1984

Pengatur Muda (II/a) 01-10-2013

19840802 201001 2 005

10

JUNAIDA Simpang Lee 31-12-1964

Pengatur Muda (II/a) 01-06-2014

19641231 201406 2 024

11

RAIHAH

Juru

Jambo Manyang

(I/c)

25-11-1976

01-06-2014

19761125 201406 2 006

37

12

JASMITAR

Juru

-

Krueng Batu

(I/c)

06-06-1986

01-06-2014

SMP

2003

19860606 201406 1 003

H.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA ACEH SELATAN Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor : 17 Tahun 2009

KEPALA UPTD

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

38

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD – BALAI LATIHAN KERJA ACEH SELATAN

KEPALA UPTD – BLK ACEH SELATAN ZISWATINUR NIP. 19641010 198603 2 005

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WARZUKNI, A.Md

VENY IRAWAN, A.Md

INDRIANI AGUSTINA, A.Md

NIP. 19821121 201503 2 002

NIP. 19850102 201503 1 003

NIP. 19920818 201503 2 003

KASUBBAG TATA USAHA JASMAN, SE NIP. 19651203 198708N1 001

STAF UPTD BLK SUTRINAWATI

SAFRIDA

AMANDA AGUSTINA

JUNAIDA

RAIHAH

JASMITAR

NIP. 19770202 201001 2 004

NIP. 19831206 201001 2 009

NIP. 19840802 201001 2 005

NIP. 19641231 201406 2 024

NIP. 19761125 201406 2 006

NIP. 19860606 201406 1 003

39

40

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA A. Analisis Beban Kerja Adapun tujuan penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Balai Latihan Kerja Aceh Selatan, yaitu : 1. Membangun/merumuskan

sistem

penilaian

beban

kerja

dan

perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Unit kerja; 2. Melakukan penilaian beban kerja Unit Kerja berdasarkan beban kerja jabatan/unit kerja dengan menggunakan variabel norma waktu, volume kerja dan jam kerja efektif, dikaitkan dengan jumlah pegawai/jabatan. Analisa

Beban

Kerja

yang

dilaksanakan

sebenarnya

masih

membutuhkan kajian ulang terkait kebutuhan perlunya penambahan struktur,

dikarenakan

proses

kerja

di

BLK

menuntut

kompetensi

manajerial yang berbeda-beda untuk tiap tahapan kegiatan, sebagaimana petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dalam Standar Minimal BLK. Berikut

Analisis

Beban

Kerja

BLK

Aceh

Selatan

Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan terlampir dalam dokumen ini.

43

BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

A.

Jumlah Pegawai ASN. Jumlah pegawai ASN terdiri dari :

B.

1. Dinas

: 27 orang

2. BLK

: 11 orang

Jumlah Anggaran Pegawai Tahun 2017. Jumlah anggaran pegawai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

C.

1. Dinas

: Rp. 2.192.688.710,-

2. BLK

: Rp.

Total

: Rp. 2.786.520.512,-

593.831.802,-

Jumlah Aggaran yang Dikelola Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017. Jumlah anggaran yang dikelola Distransnaker Kab. Aceh Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Rp. 4.335.200.512,-

D.

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Tahun Anggaran 2017. a. Rasio Belanja Pegawai di Dinas Terhadap Total Anggaran T.A. 2017 Rp. 2.192.688.710,Rp. 4.335.200.512,-

X 100% = 50,58 %

b. Rasio Belanja Pegawai di BLK Terhadap Total Anggaran T.A. 2017 Rp.

593.831.802,-

Rp. 4.335.200.512,-

X 100% = 13,70 %

43

c. Total Rasio Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) Terhadap Total Anggaran T.A. 2017. Rp. 2.786.520.512,-

X 100% = 64,28 %

Rp. 4.335.200.512,-

d. Total Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Anggaran T.A. 2017. Rp. 1.556.480.000,-

X 100% = 35,90 %

Rp. 4.335.200.512,Dari Analisis Rasio Belanja Pegawai T.A. 2017 Diperoleh Hasil : a. Rasio Belanja Pegawai di Dinas 50,58 % b. Rasio Belanja Pegawai di BLK 13,70 % c. Total Rasio Belanja Pegawai (Tidak Langsung) 64,28 % d. Total Rasio Biaya Langsung 35,90 %

43

BAB V PENUTUP Kajian

akademis

ini

disusun

sebagai

bahan

pertimbangan

pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Aceh Selatan.

Berdasarkan

kajian

akademis

dapat

disimpulkan

bahwa

pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja Aceh Selatan sangat dibutuhkan sebagai

unit

kerja

penyelenggaraan

yang

pelatihan

melaksanakan berdasarkan

kegiatan

Unit

teknis

Kompetensi

operasional pada

Dinas

Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja. Pertimbangan perlunya dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja Aceh Selatan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 4. Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja Aceh Selatan memberikan konstribusi dan mamfaat secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga. Demikian kajian akademis pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan ini kami susun sebagai

bahan

pertimbangan

dan

kelengkapan

dokumen

persyaratan

pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Tapaktuan, Maret 2019 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan

SYAIFUL AZHAR, SE NIP. 19620928 198603 1 005 43