Kabinet Sukiman.docx

Sesudah Kabinet Natsir jatuh, disusul dengan Kabinet Sukiman dari bulan April 1951 sampai dengan bulan Pebruari 1952. Kabinet ini merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil lainnya. Program Kabinet Sukiman terdiri dari 7 pasal yang mirip dengan program Kabinet Natsir, hanya mengalami perubahan skala prioritas. Walaupun pemulihan keamanan dan ketertiban mendapat prioritas pertama, namun gangguan keamanan di dalam negeri seperti DI/TII yang makin meluas, maupun RMS (Republik Maluku Selatan) yang belum tuntas ditanggulangi. Kabinet Sukiman ini dituduh terlalu condong ke Barat (Amerika) yang dimulai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian 7 September 1951 dengan Jepang di San Francisco yang naskahnya dirancangkan Amerika. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri Subarjo berhasil memasukkan ketentuan naskah perjanjian agar kelak antara Jepang dan negara-negara yang pernah diduduki diadakan perjanjian bilateral tentang pampasan perang yang adil dan wajar. Indonesia juga memperoleh persetujuan dari Amerika tentang bantuan ekonomi dan teknik, selanjutnya didatangi Mutual Security Act (Undang-Undang Kerjasama Keamanan) pada tanggal 15 Januari 1952 antara Materi Luar Negeri Subarjo dengan Cochran, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, di mana atas dasar ini Republik Indonesia akan menerima Mutual Security Aids (Bantuan Keamanan) dari Amerika Serikat dalam bentuk bantuan ekonomi maupun militer. Namun ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat ikatan atas kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia sehingga hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, yang akhirnya menyebabkan Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Pebruari 1952.