Jerman Pasca Reunifikasi.docx

Nama Anggota : Zhelika Cahyaning Utami (17401241002) Putu Ola Setiawati ( 174012410 JERMAN PASCA REUNIFIKASI I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pada saat perang dunia ke II Jerman mengalami kekalahan yang menyebabkan Jerman terbagi menjadi dua yakni Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Sedangkan Jerman Timur diduduki oleh Uni Soviet. Pasca pemisahan Jerman memiliki ideologi yang berbeda, Jerman Barat menganut ideologi liberalisme dimana masyarakatnya cenderung bebas sedangkan Jerman Timur menganut paham sosialisme dan masyarakatnya cenderung tertutup dan tertekan. Pembagian Jerman ini menjadi simbol bahwa ternjadinya perang dingin antara kedua negara tersebut yang terlihat jelas dengan dibangunya tembok Berlin pada 13 Agustus 1961. Masyarakat di Jerman Timur banyak yang berbodong-bondong pindah ke Jerman Barat untuk mendapatkan kebabasan dalam berpolitik dan berpendapat hal inilah yang membuat Jerman Timur melakukan pengamanan yang ketat di seketiar tembok Berlin sebagai upaya untuk mencegah masyarakatnya pindah ke Jerman Barat. Ketegangan ini mulai reda saat pemimpin Jerman Timur, Willi Stoph, melakukan kunjungan politik pertama tahun 1949, yang berdampak cukup baik bagi hubungan kedua negara. Tahun 1972, ditandatangani perjanjian kerja sama ekonomi, politik, dan kebudayaan, walaupun penduduk kedua negara masih belum bisa untuk saling berkunjung. Pada tahun 1981, kanselir Jerman Barat, Helmet Schidmit, melakukan kunjungan balasan dan menandakan perbaikan hubungan kedua negara Jerman ini. Lagi-lagi, perjanjian tidak menjamin kebebasan warganya. Menjelang tahun 1990-an, keadaan politik mulai tidak stabil, serta Jerman Timur dilanda isu tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi. Hal itu dipicu kemerosotan ekonomi Jerman Timur dan daya tarik perkembangan pesat ekonomi Jerman Barat. Dampaknya adalah menimbulkan gerakan warga untuk menyatukan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat.

Gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989, saat lebih dari 500.000 warga Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Setelah itu, warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan Tembok Berlin pada 9 November 1989. Warga Jerman merasa bahwa keduanya berasal dari akar yang sama, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan. Pasca runtuhnya Tembok Berlin, banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Walaupun Tembok Berlin telah diruntuhkan, penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada Pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia II (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis), sehingga dikenal dengan Rumus Dua Plus Empat. Pada 3 Oktober 1990, parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai hari penyatuan kembali Jerman.

B. RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut : 1. Apakah yang melatar belakangi Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman? 2. Bagaimana bentuk konstitusi Jerman pasca reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman? 3. Bagiaman sistem politik yang ada di Jerman pasca Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman? 4. Bagaimana HAM yang ada di Jerman pasca Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman? C. Maksud dan Tujuan Tujuan penulisan ini agar dapat memahami pembahasan dari rumusan masalah paper ini. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi penyatuan Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman. 2. Mengetahui bentuk konstitusi Jerman pasca Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman.

3. Mengetahui sistem politik yang ada di Jerman pasca Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman. 4. Mengetahui HAM yang ada di Jerman pasca Reunifikasi Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman.

II.

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Konstitusi Jerman

HAM di Jerman Pasca Penyatuan Kembali RFJ dan RDJ

Sistem Politik yang ada di Jerman

Latar Belakang Penyatuan RFJ dan RDJ

Bentuk Konstitusi Jerman Pasca Penyatuan Kembali RFJ dan RDJ

B. Kerangka Metodologis Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yakni metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pada metode ini penulis menggunakan perspektif dari berbagai literatur berupa jurnal dan buku sebagai gambaran dalam memperoleh hasil penelitian. Empat puluh satu tahun telah silam sejak kehancuran Jerman. Tahun 1945 dikenal sebagai tahun nol bagi Jerman, karena begitulah keadannya; semua hancur lebur. Akan tetapi waktu yang tidak terlalu lama ini cukup untuk membangun negara Jerman baru yang sehat ekonomi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara sekutu untuk mengatur Jerman secara keseluruhan gagal. Hal ini disebabkan karena adanya diantara mereka dalam tujuan

mereka terhadap Jerman baik dibidang politik maupun ekonomi. Amerika, Inggris, dan Perancis tidak melihat jalan keluar lain kecuali ketiga zone mereka dengan persetujuan sebagian besar penduduk zone-zone ini dipersatukan dibidang ekonomi supaya ketiga zone ini dapat melangsungkan hidup mereka. Dari empat bagian menjadi dua bagian. Penyatuan tiga zone ini merupakan awal menjelang dibentuknya negara kesatuan yang sesungguhnya. Pada tanggal 23 Mei 1949 negara Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland) diplokamirkan. Tidak lama kemudian menyusul Negara Republik Demokrasi Jerman (Deutsche Demokratische Republik). Sekarang Republik Federal Jerman (RFJ) merupakan suatu negara yang telah mendapatkan tempat terhormat di antara negara-negara di dunia. Hal ini dimungkinkan karena negara ini mempunyai pemerintahan yang kokoh; rakyatnya merupakan pekerja yang ulet yang akhirnya dapat mencapai kemakmuran. Disamping itu negara ini pun menjalankan politik perdamaian yang konsekuen dan penuh tanggung jawab. Republik Demokrasi Jerman (RDJ) baru didirikan pada tanggal 7 Oktober 1949 di Berlin (Timur). Sebenarnya pembentukan negara yang berasal dari zone Uni Soviet dan perubahan struktur mesyarakatnya menurut contoh yang di Uni Soviet sudah dimulai segera setelah Jerman

dibagi menjadi empat sektor. Berdasarkan UUD Negara ini demokrasi

parlementer akan tetapi pada kenyataannya SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland) menguasai kehidupan politik seluruhnya. Tahun 1952 SED mengumumkan “Aufbau des Sozialismus”, pembentukan negara sosialis. Tahun 1950 RDJ menjadi anggota COMECON, dewan kerjasama ekonomi yang diketuai oleh Uni Soviet dan berkedudukan di Moskow, COMECON ini beranggotakan negara-negara Blok Timur. Pada tahun 1955 RDJ menjadi anggota Pakta Warsawa dan dengan demikian negara ini menjadi bagian dari negara Blok Timur secara penuh. Banyak penduduk RDJ yang tertekan hidupnya melarikan diri ke RFJ dan Berlin Barat. Pada tanggal 17 Juni 1953 timbul pemberontakan di Berlin Timur yang dapat diatasi oleh penguasa. Untuk mencegah mengalirnya pelarian dari Berlin Timur ke Berlin Barat dibuatlah pagar kawat berduri dan ranjau disepanjang garis demarkasi. Ini merupakan perbatasan yang paling ketat penjagaannya di Eropa. Meskipun demikian orang-orang masih dapat melarikan diri melalui Berlin Timur ke Berlin Barat dan dari sana ke RFJ dengan pesawat terbang tanpa banyak kesulitan. Dengan didirikannya tembok yang membagi dua kota Berlin (Berliner Mauer= Tembok Berlin) pada bulan Agustus 1961, maka jalan untuk lari tertutup. Selama masa itu terhitung 3,5 juta perlarain dari RDJ ke Barat. Larinya orang-orang Barat sangat merugikan perekonomian RDJ, karena banyak tenaga kerja yang melarikan diri. Dengan

didirikannya tembok Berlin ekonomi RDJ meningkat, standar kehidupan membaik, meskipun masih jauh dibawah RFJ.

A. LATAR BELAKANG REUNIFIKASI JERMAN Menjelang tahun 1990-an, Jerman Timur dilanda isu tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi, dimana pemerintahan Jerman Timur ketat dan juga kejam. Hal itu dipicu oleh kemerosotan ekonomi Jerman Timur di satu pihak dan daya tarik perkembangan pesat perekonomian di Jerman Barat di lain pihak. Hal itulah yang kemudian melahirkan gerakan yang bertujuan menyatukan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat. Reunifikasi Jerman ini mulai tampak sejak 4 November 1989 ketika lebih dari 500.000 orang Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Lima hari kemudian, Tembok Berlin dan perbatasan Iainnya dinyatakan terbuka. Saat itu jutaan Orang Jerman Timur mengunjungi Berlin Barat. Tembok Berlin telah dinyatakan terbuka, namun ide untuk penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada Pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur serta empat negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis sehingga dikenal dengan sebutan Rumus Dua Plus Empat. Pada tanggal 14 Februari 1990. Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur Hans Modrow setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Akhirnya pada tanggal 24 April 1990 Kohl dan de Maiziere menetapkan penyatuan ekonomi dan moneter. Hal ini ditindaklanjuti dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Selain bidang ekonomi, bidang militer menjadi sasaran penyatuan Jerman selanjutnya. Pada awalnya Menteri luar negeri Uni Soviet Edward Shevardnadze dalam pertemuan Dua-Plus-Empat pertama di Bonn mengajukan usulan agar Jerman Bersatu dalam lima tahun pertama tetap dalam Pakta Warsawa atau netral. Akan tetapi usulan ini ditolak NATO. Pada tanggal 16 Juli 1990, akhirnya Moskow menyetujui Jerman Bersatu bergabung dalam NATO dengan tidak lagi menilai Pakta Warsawa sebagai musuh. Seiring dengan kesepakatan-kesepakatan di atas, pada tanggal 13 Agustus 1990 parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari yang tepat

untuk penggabungan kembali kedua jerman. Usulan ini didukung oleh 294 suara lawan 62 suara dan 7 suara abstain. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, pada tanggal 3 Oktober 1990, akhirnya kedua Jerman resmi bersatu (unifikasi). Enam hari kemudian Tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua negara, dirobohkan. Pada Desember 1990, diselenggarakan pemilihan umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932. Pemilu dimenangi oleh partai Christian Democratic Union (CDU) pimpinan Helmut Kohl, namun tidak berhasil meraih suara mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Helmut Kohl menjadi Kanselir Republik Federal Jerman setelah menggalang koalisi dengan partai-partai lain. Pada Desember 1990, diselenggarakan pemilihan umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932. Pemilu dimenangi oleh partai Christian Democratic Union (CDU) pimpinan Helmut Kohl, namun tidak berhasil meraih suara mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Helmut Kohl menjadi Kanselir Republik Federal Jerman setelah menggalang koalisi dengan partai-partai lain. Dari penjelasan diatas yang melatar belakangi Reunifikasi Jerman yakni : pemerintah komunis Jerman Timur yang yang kejam dan ketat dimana tidak adanya kebebasan untuk masyarakat, berkembangnya hak asasi manusia (HAM), perkembangan perekonomian Jerman Barat menimbulkan rasa iri bagi masyarakat Jerman Timur, Dirobohkannya tembok Berlin 9 Nopember 1989 yang mana masyarakat Jerman Barat dan Timur bersatu untuk merobohkan tembok Berlin, dan Adanya pertemuan Dua Plus Empat yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Perancis. Dalam pertemuannya di Moskow 12 September 1990 berhasil ditanda tangani naskah pernyataan Jerman selanjutnya 3 Oktober 1990 secara politis Jerman dinyatakan bersatu. B. KONSTITUSI JERMAN PASCA REUNIFIKASI Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitualisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda dengan

konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam berbagi literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri atas: 1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum 2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 3. Peradilan yang bebas dan mandiri 4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstisuinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan benteng pemisah antara rakyat dan penguasayang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi sejata pamungkas bagi rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan ologarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landangan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagi ideologi seperti; individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (droit constitutionil). Undang-Undang Dasar atau verfassung, oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derjat suprememasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi, yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menepati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, ibarat “perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang setia dan abadi”. Demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Pasca berakhirnya perang dunia ke II yakni tanggal 8 Mei 1945, pimpinan pemerintah Nazi Jerman berakhir dibawah Laksamana Donitz yang hanya bertahan selama 23 hari, setelah kematian Adplf Hilter pada bulan April 1945. Berdasarkan perjanjian Potsdam tanggal 2 Agustu 1945, Jerman dibagi menjadi dua bagian yakni Jerman Timur atau Republik Demokratis Jerman dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat atau Republik Federal Jerman dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Pasca pembagian Jerman, Jerman Barat (Republik Federal Jerman) menganut ideologi liberalisme dimana masyarakatnya cenderung bebas sedangkan Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman )menganut paham sosialisme dan masyarakatnya cenderung tertutup dan tertekan.Setelah runtuhnya tembok Berlin, Republik Demokratis Jerman begabung kembali dengan Republik Federal Jerman.

C. SISTEM POLITIK JERMAN PASCA REUNIFIKASI Nama resmi Jerman ialah republik federal Jerman (bundesrepublik deutschland). Memiliki ibukota negara yang terletak di Berlin. Jerman dikepalai oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahan Jerman dipimpin oleh seorang konselir. Bentuk pemerintahan negara ini ialah republik parlementer federal. Pemerintahan suatu negara tidak akan terlepas dari yang namanya politik, begitu juga Jerman. Sistem politik yang berjalan di Jerman ialah politik dengan azas tria politica. Azas tersebut sudah dijalankan diseluruh negara bagian yang terbagi ke dalam 16 negara bagian. Semua negara bagian Jerman memiliki undang-undang dasar masing-masing, namun semuanya harus sesuai dengan

hukum yang bergerak di negara republik, yakni demokratis dan sosial. Semua itu berasal dari norma Grundgesetz. Parlemen Jerman, Bundestag, setiap empat tahun sekali dipilih secara bebas, rahasia, dan secara langsung oleh para warga mulai usia 18 tahun yang memiliki hak pilih. Separuh dari sedikitnya 598 kursi di Bundestag diperoleh melalui daftar calon yang disusun oleh partai pada tingkat negara bagian (suara kedua), separuhnya lagi diperoleh melalui perorangan yang dicalonkan di salah satu dari 299 distrik pemilihan (suara pertama). Sistem pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi sebuah partai untuk secara mandiri membentuk pemerintahan, – umumnya terjadi persekutuan antarpartai alias koalisi. Untuk tidak merumitkan perbandingan kekuatan karena kehadiran partaipartai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas, yaitu pencapaian minimum lima persen suara untuk memperoleh kursi di Bundestag. Di Bundestag ke-19 ini terdapat 709 anggota parlemen dari tujuh partai: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke (Partai Kiri), dan Bündnis 90/Die Grünen (Partai Hijau). CDU bersama mitranya di Bavaria, CSU, sejak pemilihan Bundestag pertama tahun 1949 membentuk fraksi bersama di parlemen. Pendatang baru di masa legislasi ini adalah partai Alternative für Deutschland (Alternatif untuk Jerman - AfD); FDP berhasil kembali ke Bundestag setelah absen selama empat tahun. Pemerintahan saat ini berbentuk koalisi yang terdiri atas CDU/CSU dan SPD, dengan Dr. Angela Merkel (CDU) sebagai Kanselir Federal, Olaf Scholz (SPD) sebagai Wakil Kanselir, dan Heiko Maas (SPD) sebagai Menteri Luar Negeri. AfD, FDP, Partai Kiri, dan Partai Hijau membentuk oposisi di parlemen. Menurut protokol kenegaraan, presiden federal adalah wakil tertinggi Jerman. Di peringkat kedua menyusul ketua parlemen federal. Wakil dari presiden federal adalah ketua majelis federal, sebuah jabatan yang setiap tahun digilir antara para perdana menteri negara bagian. Jabatan dengan otoritas pembuatan kebijakan politik tertinggi adalah jabatan kanselir federal. Ketua mahkamah konstitusi federal juga termasuk wakil negara tingkat tinggi. Kanselir federal dan para menteri federal membentuk pemerintahan federal, yaitu kabinet. Di samping kewenangan kanselir untuk menetapkan garis haluan berlaku “prinsip resor”, berarti para menteri masing-masing memimpin resornya secara mandiri dalam kerangka garis kebijakan tersebut. Di samping itu berlaku prinsip kolegialitas, artinya pemerintah federal mengambil keputusan dengan suara mayoritas. Kabinet federal terdiri atas 14 menteri dan kepala kantor kanselir federal. Kementerian federal merupakan instansi tertinggi di bidangnya masing-masing. Kanselir federal menetapkan garis haluan politik dan bertanggung jawab atas hal itu. Sebanyak 18.000 orang bekerja di kantor kanselir dan kantor-kantor kementerian.

Kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan memiliki pegawai paling banyak. Delapan kementerian berkantor utama di ibu kota Berlin, dan enam kementerian berkantor di Kota Federal Bonn. Semua kementerian memiliki kantor perwakilan di kedua kota tersebut.

D. PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN Dalam hak asasi manusia, Jerman memiliki dasar hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1949. Konstitusi Jerman yang berkenaan dengan hak asasi manusia telah tertuang dalam bentuk hukum hak-hak dasar, seperti: 1. Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Tugas otoritas negara yaitu wajib menghormati dan melindungi warga negaranya. 2. Jerman mengakui akan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut sebagai dasar dari setiap komunitas, perdamaian dan keadilan di dunia. 3. Hak-hak dasar yang tersaji dalam Undang-Undang Dasar akan mengikat legislatif, eksekutif dan yudikatif secara langsung Hak dasar berkenaan dengan hak asasi manusia yang telah tertuang pada konstitusi Republik Federal Jerman, telah menjadi dasar negara ini untuk memperhatikan dan mengimplementasikan HAM dalam lingkup negara maupun lingkup lingkungan internasional. Aturan dasar hukum yang ada dan mengikat menjadikan Jerman sebagai negara yang harus patuh terhadap konstitusi yang ada. Demi terciptanya hubungan harmonis dalam lingkup negara dan dunia internasional, maka Jerman sebagai negara yang liberal dan demokratis perlu menjaga perdamaian internasional dan konsisten dalam menjalankan konstitusinya. Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Semua organ kuasa negara wajib menghargai dan melindunginya. Inilah Pesan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar, yang mengikat Jerman pada hak asasi manusia sebagai “dasar bagi setiap masyarakat manusia, serta bagi perdamaian dan keadilan di dunia. Aturan tersebut telah diperhatikan oleh Jerman dalam hubungan luar negerinya. Perlindungan serta penguatan hak asasi manusia memegang peranan khusus dalam konteks politik luar negeri dalam hubungan antarnegara. Bersama mitranya di Uni Eropa dan dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jerman berupaya di seluruh dunia untuk melindungi dan mengembangkan standar hak asasi manusia. Jerman memiliki sikap seperti itu sebagai pembuktian bahwa Jerman memiliki

keseriusan dalam memperhatikan Hak Asasi Manusia termasuk mengimplementasikannya pada krisis dan pelanggaran kemanusiaan. Jerman adalah salah satu negara yang banyak menandatangani semua perjanjian hak asasi manusia PBB serta protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pakta Sosial, Konvensi Antirasisme, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi Antipenganiyaan, Konvensi Hak AnakAnak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan). Kemudian yang terakhir Jerman menandatangani Protokol tambahan untuk kesepakatan melawan penganiayaan dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut telah berlaku pada 2009. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Jerman juga meratifikasi Protokol tambahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang memungkinkan gugatan secara individual.8 Perjanjian setiap Konvensi yang dilakukan Jerman sebelumnya dapat menjadi sebuah bukti bahwa Jerman memperhatikan penuh terkait HAM. Hal ini dapat dilihat dari setiap perjanjian dan penandatanganan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, Jerman adalah negara yang telah banyak meratifikasi perjanjianperjanjian internasional dalam konteks Hak Asasi Manusia, dan hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Jerman salah adalah satu negara di Uni Eropa yang cukup aktif dalam memberikan perhatian penuh terkait HAM.

DAFTAR PUSTAKA Saputra, Lukman Surya. 2007. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN :Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme:Bandung. PT. Setia Purna Inves.