Jawaban Buker Mpp.docx

Latihan 1A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Keuangan dan Perbendaharaan Negara 

Teori keagenan (agency theory)



Pembukaan UD 1945  Empat tujuan bernegara Indonesia



Untuk menjalanakan amanah tsb dibentuk pemerintahan  diberi kewenangan dan rambu2



Asas-asas penyelenggaraan negara a.l. asas Akuntabilitas  asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Oganisasi pemerintahan meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.



Lembaga legislatif sebagai representasi/perwakilan rakyat, dalam organisasi pemerintahan adalah DPR.



Pertanggungjawaban APBN oleh Pemerintah kepada DPR adalah bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara

Latihan 1B. Akuntabilitas Pemerintahan 

Pemegang kedaulatan tertinggi negara adalah rakyat. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik yaitu asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku.



Konsep akuntabilitas kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.



Unit organisasi akuntabel  bila mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan/kegiatan yang mereka lakukan, dan menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penilaian atas realisasi penerapan

manajemen kinerja pemerintah yang menunjukkan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil yang dirasakan masyarakat. Evaluasi ini memberikan masukan bagaimana instansi pemerintah mengelola uang negara secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat bagi rakyat sebagai pemberi amanah.

Latihan 2. Perencanaan Pembangunan Merujuk UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN: 

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional  UU 17 tahun 2007, periode 20 tahun.



RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif  Perpres 5 Tahun 2010, RPJMN ke-2 (2010-2014), periode 5 tahunan.



RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif  Perpres No. 54 Tahun 2012, RKP Tahun 2013.

RKP dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan RAPBN, selain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, untuk dibahas bersama Pemerintah dan DPR.

Latihan 3 Penganggaran Beberapa asumsi yang digunakan dalam jawaban: 

Harga satuan langganan daya dan jasa (rata-rata empiris) adalah listrik Rp 1.050.000/bln, telepon Rp 900.000/bln, PDAM Rp 150.000/bln.



Biaya pengiriman pos sebesar Rp 2.500/surat



Internet sebesar Rp 1.000.000/bulan



Harga PC Rp 6.000.000/unit, laptop Rp Rp8.000.000/unit, printer Rp 400.000/unit, mesin absensi Rp 5.000.000/unit.

KERTAS KERJA RKA KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM

: : :

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA XYZ PROPINSI : JAWA BARAT LOKASI : KAB. XYZ PERHITUNGAN TAHUN 2014 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ SD/ KP/KD/ KODE KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP DK/TP PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 2.389.610.000,00 TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 THN 1.852.000.000,00 1.852.000.000,00 1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor 454.230.000,00 Perawatan Gedung Kantor 250 M2 144.000,00 36.000.000,00 Perawatan Halaman Gedung dan Pagar Kantor 125 M2 10.000,00 1.250.000,00 Perawatan Roda 4 Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 2 UNIT 32.570.000,00 65.140.000,00 Perawatan Roda 2 Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 8 UNIT 3.370.000,00 26.960.000,00 Perawatan sarana gedung Biaya pemeliharaan dan operasional PC dan laptop 25 UNIT 630.000,00 15.750.000,00 Biaya pemeliharaan dan operasional Printer 20 UNIT 600.000,00 12.000.000,00 Biaya pemeliharaan dan operasional AC split 3 UNIT 530.000,00 1.590.000,00 Biaya pemeliharaan dan operasional inventaris kantor 28 PEG 70.000,00 1.960.000,00 Langganan daya dan jasa Listrik 12 BLN 1.050.000,00 12.600.000,00 Telepon 12 BLN 900.000,00 10.800.000,00 Air PDAM 12 BLN 150.000,00 1.800.000,00 Jasa/Pos Biaya pengiriman surat pos 1.000 SURAT 2.500,00 2.500.000,00 Operasional Perkantoran dan pimpinan Belanja keperluan perkantoran Biaya keperluan sehari-hari perkantoran 28 OT 57.200.000,00 57.200.000,00 Honorarium Satpam (2 Org x 12 bulan) 24 OB 2.580.000,00 61.920.000,00 Honorarium pramubakti (1 Org x 12 bulan) 12 OB 2.340.000,00 28.080.000,00 HonorariumPengemudi (2 Org x 12 bulan) 24 OB 2.580.000,00 61.920.000,00 Internet 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 Honor operasional Satuan Kerja Perjabat Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 970.000,00 11.640.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 820.000,00 9.840.000,00 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12 OB 770.000,00 9.240.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB 670.000,00 8.040.000,00 Staf Pengelola 12 OB 500.000,00 6.000.000,00 1066.001.011 Rapat Koordinasi/kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok 83.380.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas (13 Org X 12 bulan) 156 OH 430.000,00 67.080.000,00 Rakernas Perjalanan Dinas (2 org x 5hari) 10 OH 430.000,00 4.300.000,00 Tiket PP 2 ORG 6.000.000,00 12.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG 1072.004.011 Pengadaan Kendaraan Dinas Motor dinas operasional kantor 1072.005.011 Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan PC Pengadaan Laptop Pengadaan printer 1072.010.012 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pengadaan mesin absensi PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN 1054.001.011 Penyelesaian perkara Biaya perkara prodeo Sidang Keliling

1 UNIT

17.810.000,00

5 UNIT 2 UNIT 3 UNIT

6.000.000,00 8.000.000,00 400.000,00

1 UNIT

5.000.000,00

70.010.000,00 17.810.000,00 17.810.000,00 47.200.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 1.200.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

300.000,00 1.625.000,00

24.000.000,00 24.000.000,00 4.500.000,00 19.500.000,00

15 PKR 12 KEG

ALOKASI 2013

Latihan 4 Pengorganisasian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelompok 1 sebagai DPR (Banggar): 

membahas rancangan UUAPBN bersama menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga (sesuai prioritas anggaran)

Kelompok 2 sebagai Menteri Keuangan: 

menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;



menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;



mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)

Kelompok 3 sebagai Menteri Teknis (Kominfo): 

menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;



membahas RKA dengan DPR. Hasil pembahasan menjadi usulan anggaran kementerian



menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA);

Kelompok 4 sebagai Bappenas: 

mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL

Latihan 5 Pengorganisasian Pengelolaan Keuangan Pengurusan Umum: a. Menteri/PA: menetapkan para pejabat di lingkungannya yang ditunjuk sebagai: 1) kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang (KPA/KPB); 2) pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); 3) pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (tidak terikat tahun anggaran dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat nomor 4, 5, dan 6); 4) pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; 5) bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran penerimaan; dan 6) bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Pengurusan Khusus: a. Menteri Keuangan : 

melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;



menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;



mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;



menyimpan uang negara;



melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

b. Kuasa BUN (KPPN): 

memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran; dan



melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

c. Bendahara Penerimaan: 

melakukan penerimaan atas pendapatan negara dan selanjutnya menyetorkan ke kas negara



membuat surat pertanggungjawaban tentang uang yang diterima dan disetorkannya meskipun tidak ada uang yang harus disetor (tidak ada penerimaan).

d. Bendahara Pengeluaran: 

melakukan pembayaran atas tagihan kepada negara baik secara langsung maupun melalui uang persediaan dengan dana yang diperolehnya melalui DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Latihan 6 Penjadwalan Tugas/Kegiatan No

Nama Kegiatan

Indikator Kinerja

1

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika (3024)

2

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (3025)

3

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Aplikasi Informatika dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (3026)

4

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang SDM (3027)

No

Nama Kegiatan

IK

1

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika (3024)

LHP

2

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (3025)

3

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Aplikasi Informatika dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (3026)

4

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang SDM (3027)

Lap TL LHP

Lap TL LHP

Lap TL LHP

Lap TL

Lap hasil kegiatan was

10

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 8

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 9

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 12

Lap TL

2

Triwulan I Jan

Target

Feb

Mar

Triwulan II Apr

Mei

Jun

Realisasi

Triwulan III Jul

Ags

Sep

Gap

Triwulan IV Okt

Nov

Des

Ket

No

Nama Kegiatan

1

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika (3024)

2

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (3025)

3

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dirjen Aplikasi Informatika dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (3026)

4

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang SDM (3027)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Gap

Lap hasil kegiatan was

10

10

0

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 8

0 8

1 0

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 9

1 9

0 0

Lap TL Lap hasil kegiatan was

1 12

1 12

0 0

Lap TL

2

2

0

Cara mendapatkan dan mengukur capaian kinerja: Pengukuran dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. Pengukuran capaian kinerja dengan bukti fisik output kegiatan berupa laporan hasil kegiatan dan laporan kegiatan TL yang telah diterbitkan. Perolehan data realisasi kinerja dari SIM HP atau laporan/monitoring hasil pengawasan. Pelaporan: (substansi) Kegiatan 3024, untuk kegiatan pengawasan rutin terealisasi 100%, sedangkan laporan Tl atas aduan masyarakat 0%, karena tidak ada pengaduan terhadap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika. Kegiatan 3025, 3026 dan 3027, baik kegiatan rutin maupun tindak lanjut pengaduan masyarakat terealisasi 100%.

Latihan 8 Proses Penerimaan Praktek penerimaan PNBP 1

KWITANSI Nomor : 1/BDK/I/2014 Telah diterima dari : Nama : Galuh Raka Siwi Uang sejumlah : Rp 2.350.000 Guna pembayaran : Biaya diklat dan akomdasi selama 5 hari ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Keterangan : : Biaya diklat substansi 5 hari = Rp 1.900.000 Biaya akomodasi 6 hari = 6 x Rp 75.000 = Rp 450.000

Peserta Diklat

Bogor, 21 Januari 2014 Penerima pembayaran

Galuhrsiwi

Katresno

(Galuh Raka Siwi)

(Kadung Tresno)

KEMENTERIAN XYZ BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUKU KAS UMUM BULAN JANUARI 2014 TGL

NO BKT

URAIAN

MAP

DEBET

KREDIT

SALDO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2 21

Saldo awal Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/ mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, a.n. Galuh raka siwi

1/BDK/I/2014

21

2-30 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas A (29 orang)

21

31-60 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas B (30 orang)

21

61-90 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas C (30 orang)

21

91-120 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas D (30 orang)

21

121-150 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas E (30 orang)

21

151-180 /BDK/I/2014

Biaya penyelenggaraan dan akomodasi/mess diklat audit subtantif tanggal 20-24 jan 2014, Kelas F (30 orang)

23

1/460450/1/2014 2/460450/1/2014

Penyetoran PNBP ke Kas Negara Penyetoran PNBP ke Kas Negara

423519

0 1.900.000

1.900.000

423141 423519

450.000 55.100.000

2.350.000 57.450.000

423141 423519

13.050.000 57.000.000

70.500.000 127.500.000

423141 423519

13.500.000 57.000.000

141.000.000 198.000.000

423141 423519

13.500.000 57.000.000

211.500.000 268.500.000

423141 423519

13.500.000 57.000.000

282.000.000 339.000.000

423141 423519

13.500.000 57.000.000

352.500.000 409.500.000

423141 423519 423141

13.500.000 342.000.000 81.000.000

423.000.000 81.000.000 -

Pada hari ini, Jumat tanggal tigapuluh satu bulan Januari tahun dua ribu empat belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut: Saldo BKU Terdiri dari: Saldo Buku Kas Tunai Saldo Bank

Rp Rp Rp

Mengetahui Atasan Langsung Bend. Penerimaan

Honesty Honesty NIP 1961XXXXXXXXXX1001

0 0

Bogor, Februari 2014 Bendahara Penerima PNBP Bprakoso Bagus Prakoso NIP 1971XXXXXXXXXX1001

-

0 -

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BULAN Januari TA 2014 KEMENTERIAN : KEMENTERIAN XYZ UNIT ESELON I : BADIKLAT, KEMENTERIAN XYZ SATKER PEMUNGUT : BADIKLAT, KEMENTERIAN XYZ Uraian AKUN Pendapatan dan Detail

Tarif dan Kurs

Volume

Target

1

2

3

4

5

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 000027 IV. PENJUALAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 000030 V. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA BADIKLAT 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC 000001 I. JASA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI 1. Diklat 4 hari 2. Diklat 5 hari

Volume

Realisasi

Volume

Realisasi

Volume

Realisasi

% thd Target APBN

6

7

8

9

10

11

12

Realisasi s.d. Bulan Lalu

Kode

Realisasi Bulan Ini

Realisasi s.d. Bulan Ini

75.000

1.500 Per modul

112.500.000

-

-

-

-

-

-

-

75.000

8.850 Per orang/ Per hari

663.750.000

-

-

900

67.500.000

900

67.500.000

10,17

270.000.000 3.135.000.000

-

-

180

342.000.000

180

342.000.000

10,91

1.800.000 1.900.000

150 Per peserta 1.650 Per peserta

Bogor, 14 Februari 2014 Atasan Langsung Bendahara Penerimaan

Honesty Honesty NIP 1961XXXXXXXXXX1001

Praktek penerimaan PNBP 2 RUMAH SAKIT BAGAS WARAS BUKU KAS UMUM BULAN FEBRUARI 2013 TGL

NO BKT

URAIAN

MAP

DEBET

KREDIT

SALDO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 4 4 5 5 6 7 8 11 11 12 12 13 13 14 15 18 18

Saldo Awal Penerimaan pelayanan Rawat Jalan Penerimaan pelayanan BHP Penerimaan pelayanan Rawat Inap Penerimaan pelayanan Gizi Penerimaan pelayanan Rawat Darurat Penerimaan pelayanan Elektromedik/EKG Penerimaan pelayanan Radiagnostik Penyetoran ke Kas Negara (40%) Penyetoran ke Rekening RS (60%) Penerimaan pelayanan Laboratorium Pendapatan Farmasi/Obat Penerimaan pelayanan Radiagnostik Penerimaan pelayanan Ambulance Penerimaan pelayanan Rehab Medik/Fisioteraphy Penerimaan pelayanan Bedah Sentral Penyetoran ke Kas Negara (40%) Penyetoran ke Rekening RS (60%)

81101020000 81101150000 81101030000 81101140000 81101010000 81101070000 81101060000

0 10.000.000 2.500.000 20.000.000 5.000.000 7.000.000 5.000.000 1.000.000 20.200.000 30.300.000

81101050000 81106010000 81101060000 81101160000 81101080000 81101040000

7.000.000 27.500.000 700.000 450.000 500.000 25.250.000 24.560.000 36.840.000

0 10.000.000 12.500.000 32.500.000 37.500.000 44.500.000 49.500.000 50.500.000 30.300.000 0 7.000.000 34.500.000 35.200.000 35.650.000 36.150.000 61.400.000 36.840.000 0

Latihan 7A. Proses Pengeluaran 1. Uang Persediaan: Belanja barang = Rp (230 + 50 + 2.920 + 1.800) juta = Rp 5.000 juta Berdasarkan ketentuan, yang dapat dikategorikan uang persediaan adalah: 

Biaya pemeliharaan kantor: 5 x Rp 5.000 juta

= Rp 250 juta



Biaya pemeliharaan peralatan: 3% Rp 5.000 juta

= Rp 150 juta



Pengadaan ATK/perlengkapan peserta: (14,6% - 1%) x Rp 5.000 juta

= Rp 680 juta

Jumlah

= Rp1.080 juta

Uang persediaan yang dapat diajukan ke KPPN setempat adalah: 1/12 x Rp 1.080 juta = Rp 90 juta. (Paling banyak Rp 100 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp 900 juta sampai dengan Rp 2,4 milyar). 2. Pengajaran: 

Honorarium (3 org x 2 hr x Rp 100.000 x 10 jamlat)

= Rp 6.000.000



Perjalanan dinas (3 x 2 hr x Rp 480.000)

= Rp 2.880.000



Pajak atas honorarium (5% x Rp 6.000.000)

=(Rp 300.000)

Toko Majuterus: 

Harga pengadaan

Rp 4.750.000



Pajak PPh pasal 22 (1,5% x Rp 4.750.000)

(Rp



Dibayarkan netto

Rp 4.678.750

71.250)

CV Katering Laris 

Harga pengadaan

Rp 49.500.000



Pajak PPh pasal 22 (2% x Rp 49.500.000)

(Rp



Dibayarkan netto

Rp 48.510.000

990.000)

PT LondrySukses (asumsi termasuk barang mewah) 

Harga pengadaan

Rp 240.000.000



Pajak PPN (10/130% x Rp 240.000.000)

(Rp 18.461.538)



Pajak PPnBM (20/130% x Rp 240.000.000)

(Rp 36.923.077)

Dasar Pengenaan PPh Pasal 22

Rp 184.615.385



Pajak PPh pasal 22 (1,5% x Rp 10.909.091)

(Rp



Dibayarkan netto

Rp 181.846.154

2.769.231)

KPA sebagai perencana umum, PPK sebagai manajer kegiatan, ULP/pejabat pengadaan sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa yang mandiri, dan panitia/pejabat penerima pengadaan sebagai pengawas kegiatan/pekerjaan sekaligus pengguna.

Latihan 7B. Pemotongan Pajak

1. Satker Badiklat melakukan pembelian satu unit Laptop melalui dana UP dengan nilai transaksi Rp.12.000.000 termasuk seluruh pajak terkait. Hitunglah jumlah PPN dan PPh pasal 22. 

Harga pengadaan

Rp 12.000.000



Pajak PPN (10/110% x Rp 12.000.000)

(Rp 1.090.909)

Dasar Pengenaan PPh Pasal 22

Rp 10.909.091



Pajak PPh pasal 22 (1,5% x Rp 10.909.091)

(Rp



Dibayarkan netto

Rp 10.745.455

163.636)

2. Bendaharawan membayar honor narasumber yaitu Fachruddin, M.Ak (golongan III) dan Hendrawan, MMT (golongan IV) masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Hitunglah jumlah PPh pasal 21. 

Honorarium gol III

= Rp 1.000.000



Pajak atas honorarium (5% x Rp 1.000.000)

=(Rp



Honorarium gol IV

= Rp 1.000.000



Pajak atas honorarium (15% x Rp 1.000.000)

=(Rp 150.000)

50.000)

3. Untuk pelaksanaan seminar, Badiklat menyewa ruangan pertemuan dengan mengadakan perikatan kontrak dengan Hotel Gracia. Nilai kontrak sebesar Rp 7.500.000. Hitunglah jumlah PPh pasal 23 yang harus dipungut bendaharawan.



Harga kontrak

= Rp 7.500.000



Pajak PPh pasal 23 (2% x Rp 7.500.000)

(Rp



Dibayarkan netto

= Rp 7.350.000

150.000)

Latihan 9 Pembiayaan (Pengelolaan Utang) Mengurangi utang atau tidak menambah utang baru Pemerintah: 

Menggandeng swasta maupun BUMN dalam membangun infrastruktur komersial (Public Private Sharing)



Defisit Anggaran  Pendapatan negara > belanja negara  Utang pemerintah.



Optimalisasi pendapatan negara, Efisiensi & efektivitas belanja.



Mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi

Latihan 13 Tuntutan Kerugian Negara 1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. 2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Surat pernyataan tersebut biasa disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). 3) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang ditujukan kepada yang bersangkutan. Surat keputusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).

Latihan 10 Pelaporan Kinerja (Contoh narasi untuk 1 sasaran strategis) Bab III Akuntabilitas Kinerja Indikator ‘Persentase Laboratorium BPOM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar’ diukur berdasarkan jumlah laboratorium pusat dan Balai Besar/Balai POM yang terakreditasi dibandingkan dengan jumlah seluruh laboratorium di Badan POM. Pada tahun 2012 terdapat 28 laboratorium di pusat dan Balai Besar/Balai POM yang terakreditasi dari 32 laboratorium yang ada di Badan POM, sehingga realisasinya adalah 87,50%. Dibandingkan terhadap target tahun 2012, yaitu 90%, maka persentase capaiannya adalah 97,22%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa target indikator ini belum tercapai. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah tidak sepenuhnya ketepatan waktu akreditasi dapat dikendalikan oleh Balai POM namun hal tersebut dipengaruhi juga oleh ketersediaan sumber daya di KAN/BSN sehingga mempengaruhi target waktu akreditasi Balai POM. Saat ini, dari 32 laboratorium yang dimiliki Badan POM baik di pusat maupun seluruh Indonesia, sejumlah 28 laboratorium telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari KAN/BSN. Sedangkan 4 laboratorium yang belum mendapatkan sertifikat akreditasi adalah Balai POM di AAA, di BBB, di CCC, dan di DDD yang merupakan Balai POM baru. Balai POM di BBB dan CCC telah dilakukan assessment oleh KAN/BSN dalam rangka mendapatkan sertifikat akreditasi pada akhir tahun 2012, namun karena proses verifikasi terhadap hasil assessment oleh KAN/BSN memerlukan waktu, hingga saat ini sertifikat akreditasi belum dapat diterbitkan. Sedangkan Balai POM di AAA dan DDD sedang melakukan persiapan baik dokumen maupun sarana prasarana dan SDM untuk dapat mengajukan proses akreditasi kepada KAN/BSN. Indikator ‘Persentase ruang lingkup pengujian yang terakreditasi’ diukur berdasarkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dibandingkan terhadap jumlah standar ruang lingkup pengujian. Pada tahun 2012 ruang lingkup pengujian yang terakreditasi adalah sejumlah 2.403 sedangkan jumlah standar ruang lingkup adalah 3.125, sehingga realisasi indikator ini adalah 76,90% atau 109,85% dibandingkan terhadap target 70%. Dari data tersebut di atas dapat disimpuIkan indikator pada sasaran strategis ini yang pada

tahun 2012 pencapaiannya belum optimal, yaitu indikator ’Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar terkini’. Sedangkan indikator ‘Persentase ruang lingkup pengujian yang terakreditasi’, capaiannya telah optimal.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I

: Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tahun Anggaran

: 2012

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Gap

Terwujudnya laboratorium pengawasan obat dan makanan yang modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN

% Laboratorium Balai POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar (jumlah laboratorium: 32 laboratorium) % ruang lingkup pengujian yang terakreditasi (dihitung dari 3.125 ruang lingkup) Jumlah pegawai BPOM yang ditingkatkan pendidikannya S1, S2 dan S3 Tersusunnya grand design human capital management (HCM)

90

87,50

97,22

(2,78)

70

76,90

109,86

9,86

96

75

78,13

(21,87)

1

1

100,00

0

Meningkatnya Kompetensi, Kapabilitas, dan Jumlah Modal Insani yang Unggul dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah Anggaran Tahun 2012

: Rp 283.445.581.000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

: Rp 240.921.188.246

Latihan 11 Pelaporan Keuangan

Latihan 12 Pelaporan Lainnya A. Penyusunan Buku Kas Umum Bendaharawan BUKU KAS UMUM

TGL 1/1 2/1 7/1 31/1 2/2 28/2 2/3 31/3 4/4 30/4 3/5 31/5

3/6 30/6 4/7 31/7 2/8 31/8 2/9 30/9

4/10 31/10 2/11 30/11 2/12

URAIAN Saldo awal SP2D-UP dari KPPN Setor ke KPN sisa kas Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN SP2D-TUP dari KPPN Pengeluaran definitif Pengeluaran definitif Setor ke kas negara SP2D-GU dari KPPN SP2D-GU nihil dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN SP2D-TUP dari KPPN Pengeluaran definitif Pengeluaran definitif Setor ke kas negara SP2D-GU dari KPPN SP2D-GU nihil dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif SP2D-GU dari KPPN Pengeluaran definitif

DEBET

KREDIT

50.000 5.500 45.000 45.000 47.000 47.000 47.500 47.500 47.000 47.000 100.000 45.000 97.500 2.500 45.000 48.000 48.000 48.000 48.000 47.000 47.000 140.000 45.000 138.500 1.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

(dlm ribuan rupiah) SALDO 5.500 55.500 50.000 5.000 50.000 3.000 50.000 2.500 50.000 3.000 50.000 150.000 105.000 7.500 5.000 50.000 50.000 2.000 50.000 2.000 50.000 3.000 50.000 190.000 145.000 6.500 5.000 50.000 50.000 5.000 50.000 5.000 50.000 5.000

B. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BUKU KAS UMUM BULAN JANUARI 2013 Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl dan No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN TGL 02 03 07 03 03 03 09 09

18

18

21

21 21

22

23

24

25

25

28

29 29

URAIAN Saldo awal Diterima SPM UP, sesuai dengan SP2D nomor: 902400/023/110 tgl 3 jan 2013 Diterima PU Bank cek no. CFF.268203 tanggal 3 Januari 2013 Penyetoran sisa UP TA 2012 Diterima SPM Gaji Pegawai bulan Jan 2013, sesuai dengan SP2D nomor: 902397/023/110 tgl 3 jan 2013 Diterima PU Bank cek no. CFF.268204 tanggal 3 Januari 2013 Dibayarkan kepada pegawai Badiklat untuk pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2013 Dibayarkan kepada CV Atekajaya untuk biaya pengadaan alat tulis kantor keperluan kantor Badiklat Diterima potongan pajak atas bukti nomor 01/DK/2013: PPN PPh pasal 22 Dibayarkan kepada Fahri, untuk biaya perjalanan dinas dari Bogor ke Jakarta tanggal 1617 Jan 2013, dalam rangka koordinasi penyelesaian administrasi modul Diklat Substansi, di Kantor Pusat Jakarta Dibayarkan kepada Hery, untuk biaya perjalanan dinas dari Bogor ke Jakarta tanggal 1617 Jan 2013, dalam rangka koordinasi penyelesaian administrasi modul Dikalt Substansi, di Kantor Pusat Jakarta Dibayarkan Bpk Guntur (Gol IV) untuk honorarium Pengarah Pembukaan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Guntur (Gol IV) untuk biaya Perjalanan pendek Pengarah Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 Dibayarkan Bpk Trengginas (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 21 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Ibu Etty Ka (Gol III) untuk honorarium Pengajar tgl 22 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Halilintar (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 23 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Ibu Pitri (Gol III) untuk honorarium Pengajar tgl 24 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Mauro (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 25 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Setiawan (Gol IV) untuk honorarium Pengarah Penutupan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Disetorkan ke Kas Negara pot/put pajak: PPN PPh pasal 22 PPH pasal 21 Dibayarkan kepada PT Migassemesta untuk biaya pembelian BBM untuk kegiatan operasional kendaraan dinas Badiklat 2-12 Januari 2013 Dibayarkan keda Mediadarling Distribution untuk biaya Surat Kabar dan Majalah Januari 2013

Kementerian XYZ : (007) Kementerian XYZ : (07) Bogor, Jawa Barat : (0205) Badiklat : (456XYZ) : 5 Desemer 2012, 007,01,1,450XYZ/2013 : 2013 Bogor : (023) DEBET 5.500.000 50.000.000 30.000.000 485.641.699 435.577.400

30.000.000 5.500.000 50.064.299

SALDO 5.500.000 55.500.000 55.500.000 50.000.000 485.577.400

435.577.400 435.577.400

485.577.400 50.000.000

9.350.000

40.650.000

1.260.000

40.650.000 41.500.000 41.627.500 40.367.500

1.260.000

39.107.500

750.000

38.357.500

100.000

38.470.000 38.370.000

1.000.000

37.370.000

1.000.000

37.520.000 36.520.000

1.000.000

36.570.000 35.570.000

1.000.000

35.720.000 34.720.000

1.000.000

34.770.000 33.770.000

500.000

33.920.000 33.420.000

850.000 127.500 737.500 6.550.785

33.495.000 33.495.000 32.645.000 32.517.500 31.780.000 25.229.215

2.135.000

23.094.215

KREDIT -

850.000 127.500

112.500

150.000

50.000

150.000

50.000

150.000

75.000

BUKU PEMBANTU BANK BULAN JANUARI 2013 Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl dan No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN TGL 02 03 03 03 03 29

URAIAN Saldo awal Diterima SPM UP, sesuai dengan SP2D nomor: 902400/023/110 tgl 3 jan 2013 Diterima PU Bank cek no. CFF.268203 tanggal 3 Januari 2013 Diterima SPM Gaji Pegawai bulan Jan 2013, sesuai dengan SP2D nomor: 902397/023/110 tgl 3 jan 2013 Diterima PU Bank cek no. CFF.268204 tanggal 3 Januari 2013 Dibayarkan kepada pegawai Badiklat untuk pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2013 Dibayarkan kepada PT Migassemesta untuk biaya pembelian BBM untuk kegiatan operasional kendaraan dinas Badiklat 2-12 Januari 2013

: (007) Kementerian XYZ : (07) Kementerian XYZ : (0205) Bogor, Jawa Barat : (456XYZ) Badiklat : 5 Desemer 2012, 089,01,1,450XYZ/2013 : 2013 : (023) Bogor DEBET 50.000.000 485.641.699 435.577.400

KREDIT

SALDO -

30.000.000 50.064.299

50.000.000 20.000.000 455.577.400

435.577.400 435.577.400

455.577.400 20.000.000

6.550.785

13.449.215

BUKU PEMBANTU TUNAI BULAN JANUARI 2013 Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl dan No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN TGL 02 07 09 09

18

18

21

21 21

22

23

24

25

25

28

29

URAIAN Saldo awal Diterima PU Bank cek no. CFF.268203 tanggal 3 Januari 2013 Penyetoran sisa UP TA 2012 Dibayarkan kepada CV Atekajaya untuk biaya pengadaan alat tulis kantor keperluan kantor Badiklat Diterima potongan pajak atas bukti nomor 01/DK/2013: PPN PPh pasal 22 Dibayarkan kepada Fahri, untuk biaya perjalanan dinas dari Bogor ke Jakarta tanggal 1617 Jan 2013, dalam rangka koordinasi penyelesaian administrasi modul Diklat Substansi, di Kantor Pusat Jakarta Dibayarkan kepada Hery, untuk biaya perjalanan dinas dari Bogor ke Jakarta tanggal 1617 Jan 2013, dalam rangka koordinasi penyelesaian administrasi modul Dikalt Substansi, di Kantor Pusat Jakarta Dibayarkan Bpk Guntur (Gol IV) untuk honorarium Pengarah Pembukaan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Guntur (Gol IV) untuk biaya Perjalanan pendek Pengarah Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 Dibayarkan Bpk Trengginas (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 21 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Ibu Etty Ka (Gol III) untuk honorarium Pengajar tgl 22 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Halilintar (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 23 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Ibu Pitri (Gol III) untuk honorarium Pengajar tgl 24 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Mauro (Gol IV) untuk honorarium Pengajar tgl 25 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Dibayarkan Bpk Setiawan (Gol IV) untuk honorarium Pengarah Penutupan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Disetorkan ke Kas Negara pot/put pajak: PPN PPh pasal 22 PPH pasal 21 Dibayarkan keda Mediadarling Distribution untuk biaya Surat Kabar dan Majalah Januari 2013

: (007) Kementerian XYZ : (07) Kementerian XYZ : (0205) Bogor, Jawa Barat : (456XYZ) Badiklat : 5 Desemer 2012, 089,01,1,450XYZ/2013 : 2013 : (023) Bogor DEBET 5.500.000 30.000.000

KREDIT

5.500.000 9.350.000

SALDO 5.500.000 35.500.000 30.000.000 20.650.000

1.260.000

20.650.000 21.500.000 21.627.500 20.367.500

1.260.000

19.107.500

750.000

18.357.500

100.000

18.470.000 18.370.000

1.000.000

17.370.000

1.000.000

17.520.000 16.520.000

1.000.000

16.570.000 15.570.000

1.000.000

15.720.000 14.720.000

1.000.000

14.770.000 13.770.000

500.000

13.920.000 13.420.000

850.000 127.500 737.500 2.135.000

13.495.000 13.495.000 12.645.000 12.517.500 11.780.000 9.645.000

-

850.000 127.500

112.500

150.000

50.000

150.000

50.000

150.000

75.000

9.645.000

Saldo awal Diterima potongan pajak atas bukti nomor 01/DK/2013: PPh Pasal 21 Bpk Guntur (Gol IV) atas honorarium Pengarah Pembukaan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Bpk Trengginas (Gol IV) atas honorarium Pengajar tgl 21 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Ibu Etty Ka (Gol III) atas honorarium Pengajar tgl 22 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Bpk Halilintar (Gol IV) atas honorarium Pengajar tgl 23 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Ibu Pitri (Gol III) atas honorarium Pengajar tgl 24 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Bpk Mauro (Gol IV) atas honorarium Pengajar tgl 25 Januari, pada Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 PPh Pasal 21 Bpk Setiawan (Gol IV) atas honorarium Pengarah Penutupan Diklat substansi tanggal 21-25 Januari 2013 Disetorkan ke Kas Negara pot/put pajak: PPN PPh pasal 22 PPH pasal 21

02 09 21

28

25

25

24

23

22

21

URAIAN

TGL

Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl dan No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

1.290.000 1.440.000 1.490.000 1.640.000 1.715.000 1.715.000 865.000 737.500 -

50.000 150.000 50.000 150.000 75.000 -

50.000 150.000 50.000 150.000 75.000

850.000 127.500 737.500

1.240.000

SALDO

150.000

PENGELUARAN (KREDIT)

150.000

-

JUMLAH

977.500 1.090.000

PPh 23

977.500 112.500

Kementerian XYZ : (007) Kementerian XYZ : (07) Bogor, Jawa Barat : (0205) Badiklat : (456XYZ) : 5 Desemer 2012, 089,01,1,450XYZ/2013 : 2013 Bogor : (023) PENERIMAAN (DEBET) PPh 22 PPh 21 PPN 127.500 850.000 112.500

BUKU PEMBANTU PAJAK BULAN JANUARI 2013

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BULAN JANUARI 2013 Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. I.

: Kementerian XYZ : Kementerian XYZ : Jawa Barat /Bogor : Badiklat : Jl. Pandanwangi, Bogor

Tgl dan No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 23.094.215 dan Nomor Bukti terkahir Nomor: ……../R/2013. Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan 1

2

3

A BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP UM

II.

4

Pengurangan

Saldo Akhir

5

6

23.094.215 -

-

23.094.215 -

B BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin 1. BP UP*) 5.500.000 50.000.000 2. BP LS-Bendahara 485.641.699 3. Pajak 1.715.000 4. Lain-lain *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp -.

32.405.785 485.641.699 1.715.000 -

23.094.215 -

Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1. Uang Tunai di Brankas 2. Uang di Rekening Bank 3. Jumlah Kas

-

9.645.000 13.449.215 (+) terlampir salinan rekening koran 23.094.215

III. Selisih Kas 1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kolom 6) 2. Jumlah Kas (II.3) 3. Selisih Kas

23.094.215 23.094.215 (-) -

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1. Saldo UP 2. Kuitansi UP 3. Jumlah UP 4. Saldo UP menurut UAKPA 5. Selisih pembukuan UP

23.094.215 0 (+) 23.094.215 23.094.215 (-) -

V.

: 5 Desember 2012 089,01,1,450XYZ/2013 : 2013 : (023) Bogor

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada) 1. Nihil

Mengetahui Kepala Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen

Bogor, 31 Januari 2013 Bendahara Pengeluaran

Bijakbestari

2jiW

Bijak Bestari NIP 1962XXXXXXXXXX1001

Duoji Warsito NIP 1972XXXXXXXXXX1001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Kamis tanggal tigapuluh satu Januari tahun dua ribu tiga belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 23.094.215 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …./R/2013 Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I.

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara : A. Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 2. Saldo BP BPP 3. Saldo BP UM Kerja 4. Jumlah (A1+A2+A3) B.

C. II.

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1. Saldo BP UP 2. Saldo BP LS-Bendahara 3. Saldo BP Pajak 4. Saldo BP Lain-lain 5. Jumlah (B1+BA2+B3+B4) Selisih Pembukuan (A4-B5)

Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1. Uang Tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening Bank Bendahara 3. Jumlah Kas (A1+A2) B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)

Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara 1. Saldo UP Rp 2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan Rp 3. Jumlah UP dan kuitansi UP (A1 + A2) B. Pembukuan UP menurut UAKPA C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)

23.094.215 0 0 (+) Rp

23.094.215

23.094.215 0 0 0 (+) Rp

23.094.215

9.645.000 13.449.215 (+) Rp

23.094.215 0 (+) Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

23.094.215

23.094.215 23.094.215

IV. Penjelasan atas selisih A. Selisih Kas (II.B) Nihil B. Selisih Pembukuan UP (III.C) Nihil

Yang Diperiksa, Bendahara Pengeluaran

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

2jiW

Bijakbestari

Douji Warsito NIP 1972XXXXXXXXXX1001

Bijak Bestari NIP 1961XXXXXXXXXX1001

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas/Pemegang Kas Tanggal Penutupan Kas yang Lalu

: : :

Jumlah Total Penerimaan Jumlah Total Pengeluaran Saldo buku

: :

31 Januari 2013 Douji Warsito 31 Desember 2012

Saldo Kas

Rp Rp Rp

1.008.434.099 985.339.884 23.094.215

Rp

23.094.215

Terdiri dari: Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas Lembar Uang Kertas

: : : : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000

90 12 2 -

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

9.000.000 600.000 40.000 -

Uang Logam Uang Logam Uang Logam Uang Logam Uang Logam

: : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp

1.000 500 200 100 50

5 -

keping keping keping keping keping

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.000 9.645.000

Rp Rp

13.449.215 23.094.215

Kertas berharga dan Bagian Kertas yang diizinkan ordonasi SPMU/SPJ, Wesel Cek, Cek, Saldo, Bank, dll Jumlah Saldo (Kas tunai+Bank) Selisih

Rp

Mengetahui/menyetujui Kepala Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

Bijakbestari

2jiW

Bijak Bestari NIP 1961XXXXXXXXXX1001

Duoji Warsito NIP 1972XXXXXXXXXX1001

Penjelasan Selisih Rp Nihil.

0

Latihan 14 Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Action Plan untuk hasil pemeriksaan tahun 2010: ACTION PLAN NO

1

2

PERMASALAHAN

Penerimaan realisasi pendapatan BLU RSCM tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp613.477.549.344,00 Masih ada gaji dokter/bidan PTT yang telah dilaporkan belum seluruhnya terjadi dan dibayarkan kepada pegawai yang berhak sebesar Rp73.120.330.866,00

3

Belanja barang senilai Rp715.593.746.648,00 tidak dapat diyakini kewajarannya

4

Belanja Modal senilai Rp427.219.718.200,00 tidak dapat diyakini kewajarannya

PENYEBAB

REKOMENDASI

JANGKA PENDEK s.d. 2011

WAKTU PELAKSANAAN

JANGKA PANJANG

WAKTU PELAKSANAAN

KETERANGAN (PENANGGUNG JAWAB)

Mekanisme pengendalian internal penerimaan tidak memadai

Perbaikan atas Pengendalian Intern terkait

Perbaikan atas penatausahaan pendapatan dan belanja di BLU RSCM

Sem II 2011

BLU RSCM

Mekanisme pengendalian penyaluran gaji dokter/bidan PTT untuk memastikan dana dapat disalurkan tepat waktu dan sepenuhnya dibayarkan kepada yang berhak, tidak memadai Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum memadai

Perbaikan atas Pengendalian Intern terkait

Perbaikan sistem monitoring penyaluran kekurangan gaji dan insentif dokter dan bidan tidak tetap

Sem II 2011

Biro Keuangan

Perbaikan atas Pengendalian Intern terkait

Sem II 2011

Biro Keuangan

Perhitungan HPS yang tidak cermat dan indikasi proses pemilihan penyedia barang yang tidak melalui persaingan sehat yang mengakibatkan indikasi kemahalan harga

Perbaikan atas Pengendalian Intern PBJ

Peningkatan pengendalian atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas oleh pejabat penguji SPM di Satker Pusat Intenalisasi SOP PBJ

Sem II 2011

Sekretariat Kementerian, PPK dan ULP

ACTION PLAN NO

5

PERMASALAHAN

Persediaan senilai Rp85.590.003.095,00 yang belum sepenuhnya berdasarkan hasil stock opname, hasil stock opname belum valid, dan tidak meliputi seluruh persediaan yang dikelola satker

PENYEBAB

REKOMENDASI

Perbaikan atas Pengendalian Intern terkait

JANGKA PENDEK s.d. 2011 Persediaan di masing-masing Satker Kemenkes harus dikelola dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

WAKTU PELAKSANAAN Sem II 2011

JANGKA PANJANG

WAKTU PELAKSANAAN

KETERANGAN (PENANGGUNG JAWAB) Sekeretariat Kementerian dan Biro Umum masing-masing Dirjen dan Satker