178698_kunci Jawaban

KUNCI JAWABAN KUIS PAJAK UNTUK PERTEMUAN VI Perpajakan I (AKT205-AKT41W)

PILIHAN GANDA No. 001. 002. 003. 004. 005. No. 021. 022. 023. 024. 025. No. 041. 042. 043. 044. 045. No. 061. 062. 063. 064. 065. No. 081. 082. 083. 084. 085.

C D B F B

No. 006. 007. 008. 009. 010.

A F B A F

No. 026. 027. 028. 029. 030.

A D B B C

No. 046. 047. 048. 049. 050.

E B B C D

No. 066. 067. 068. 069. 070.

B B B C A

No. 086. 087. 088. 089. 090.

A C A C B

No. 011. 012. 013. 014. 015.

F B A D F

No. 031. 032. 033. 034. 035.

B E F D C

No. 051. 052. 053. 054. 055.

D D B D C

No. 071. 072. 073. 074. 075.

C C E B B

No. 091. 092. 093. 094. 095.

B B C E F

No. 016. 017. 018. 019. 020.

A F A C C

A A D F A

No. 036. 037. 038. 039. 040.

B F B D C

C D C D C

No. 056. 057. 058. 059. 060.

C B E B E

C B E B E

No. 076. 077. 078. 079. 080.

E C E C F

C C B E F

No. 096. 097. 098. 099. 100.

D C C D E

ESAI 1. Pasal yang mengatur tentang keberatan adalah … Jawaban : Pasal 25 (Marwandita Purbasari_kelompok 4_urlsoal.blogspot.com) 2. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum… Jawaban : surat keberatan disampaikan Fifi luthfiah_Kelompok 1_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 66 3. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau … Jawaban : pemotongan atau pemungutan pajak (Fifi luthfiah_Kelompok 1_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 66) 4. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu... Jawaban : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan c. Surat Ketetapan Pajak Nihil d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Juliany_Kelompok 5_Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya_Halaman 66) 5. Berapa lama jangka waktu pengajuan keberatan ... Jawaban : Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak (Tia Nurul Fatihah_kelompok 5_ http://zulhunain.blogspot.co.id/2012/03/keberatandan-banding-dalam-perpajakan.html) 6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu … sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Jawaban : 3 (tiga) bulan (Jeinitama_Kelompok 5_SUSUNAN SATU NASKAH 8 ( DELAPAN) UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN 2010_PURNO MURTOPO_HALAMAN 52) 7. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan merupakan bunyi dari pasal...ayat... Jawaban : Pasal 25 Ayat (2) (Juliany_Kelompok 5_Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya_Halaman 66) 8. Apa yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan” yaitu… Jawaban:

alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau bukti pemotongan (Mega Miranda_Kelompok 1_Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 67) 9. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu? Jawaban: Jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. (Safira Dara Jasmine_kelompok2_Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah Hal UU KUP. Hal 67) 10. Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan. Penjelasan ini merupakan bunyi pasal dan ayat ….. Jawaban : Pasal 25 Ayat (3a) (Adilla rahmadani _kelompok 6_UU KUP;BAB IV ; hal 69) 11. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada……. Jawaban : Direktur Jenderal Pajak. (Adilla rahmadani _kelompok 6_UU KUP;BAB IV ; hal 69) 12. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa ... Jawaban : Mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar (Al Rezi Mirza Musadek_Kelompok 3_Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak_Halaman 69) 13. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Jawaban : Peraturan Menteri Keuangan (Riska Novianti_kelompok 4_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya,Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia,halaman 70) 14. .... dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Jawaban : wajib pajak (Indah Octavia Amarilia_ Kelompok 7_ kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak. Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaanya. Jakarta: Hal. 61-65.) 15. Dalam pasal 26 ayat (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada.... Jawaban : badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan (Rina Karlina_Kelompok 7_ Undang-Undang KUP dan Peraturan dan pelaksanaannya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.Hal : 71)

16. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, terdapat dalam pasal ... ayat ... Jawaban : Pasal 26A ayat 1 (Al Rezi Mirza Musadek_Kelompok 3_Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak_Halaman 70) 17. Bunyi dari Pasal 26 A ayat (1) adalah… Jawaban : Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Andi Ilmi Az Zahra Budiarti_Kelompok 7_Sumber: Undang-Undang KUP dan Peraturan pelaksanaannya kementerian keuangan republik indonesiadirektorat jenderal pajak. Hal. 70) 18. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Jawaban : 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (Shafiyah Atikah_kelompok 4_ www.pajak.go.id) 19. Pasal 27 ayat (5d) berbunyi Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai…. Jawaban : sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (Shafa Nabila Rosiana_kelompok 7_ Undang-Undang KUP dan Peraturan pelaksanaan-nya kementerian keuangan republik indonesiadirektorat jenderal pajak. Hal : 71 20. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan… Jawaban : Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Rizka Wati_kelompok 3_Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak_halaman75) 21. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip.... Jawaban : taat asas dan dengan stelsel akrual (Rina Karlina_Kelompok 7_ Undang-Undang KUP dan Peraturan dan pelaksanaannya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.Hal : 75) 22. Jelaskan apa yang dimaksud dengan stelsel kas? Jawaban : Suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. (Yenni Fransiska_Kelompok 2_ Susunan Dalam Satu Naskah Hal UU KUP halaman 76)

23. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Jawaban :Wajib Pajak Yang diperiksa (Mukh Shakrin-Kelompok 2-UU KUP-Direktorat Jenderal Pajak-Hal.79) 24. Dalam UU KUP Pasal 26A mengatur tentang? Jawaban: Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Safira Dara Jasmine_kelompok2_Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah Hal UU KUP. Hal 70) 25. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa, serta menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan tertera pada pasal berapakah pernyataan tersebut Jawaban : Pasal 29 Ayat 2 (Ayu annisa_Kelompok4__http://dailyfirmansyah.blogspot.co.id/2013/06/ pemeriksaan-pajak.html) 26. Petugas pemeriksa perpajakan harus memiliki.... Jawaban : tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memeperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. (KyraPutri_kelompok5_PERPAJAKAN PENDEKATAN SERTIFIKASI A-B-C_Purno Murtopo, Sjafardamsah, Tugiman Binsarjono_hlm.62) 27. Sebutkan persyaratan yang harus dimiliki oleh Petugas Pemeriksa! Jawaban : 1. Tanda pengenal pemeriksa 2. Surat Perintah Pemeriksaan (Florenda _ Kelompok 6 _ Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah: UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, hal 80) 28. Sebutkan salah satu jenis keterangan tertulis dalam Pasal 29 ayat 3! Jawaban : Surat Pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Pajak (Hanifa Aulia _kelompok 6_UU KUP Hal 81) 29. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. Sebutkan apa saja yang termasuk keterangan tertulis! Jawaban : a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya; c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. (Desi Istiyani_kelompok 7_ Undang-Undang KUP dan Peraturan pelaksanaannya kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak. Hal : 81) 30. Sebutkan salah satu jenis keterangan lisan dalam Pasal 29 ayat 3! Jawaban : wawancara tentang proses pembukuan wajib pajak (Hanifa Aulia _kelompok 6_UU KUP Hal 81)

31. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. Keterangan lisan misalnya Jawaban: a. wawancara tentang proses pembukuan WP b. wawancara tentang proses produksi WP c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus (Dhea Apriliani Hamidi_Kelompok 1_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 51) 32. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diatur dalam pasal? Jawaban : Pasal 31 (Nanda_kelompok_3_undang-undang ketentuan umum dan ketetapan pajak , direktorat jendral pajak, halaman 83) 33. Pasal 31 ayat (1) mengatur tentang ..... Jawaban : Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Riska Novianti_kelompok 4_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya,Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia,halaman 83 ) 34. Pasal 32 ayat 3 berbunyi : “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk ….. “ Jawaban : menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Shafa Nabila Rosiana_kelompok 7_ Undang-Undang KUP dan Peraturan pelaksanaan-nya kementerian keuangan republik indonesiadirektorat jenderal pajak. Hal : 84) 35. Apakah bunyi dari pasal 32 ayat (3)? Jawaban: Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mayang Arum_kelompok 1_ Undang-Undang KUP dan Peraturan pelaksanaan-nya kementerian keuangan republik indonesiadirektorat jenderal pajak. Hal : 84) 36. Orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut... Jawaban : kuasa (Yuliawanti Ginaris_kelompok3_Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,Direktorat Jenderal Pajak, halaman_85) 37. Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi : Jawaban : 1. nama Wajib Pajak; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. alamat Wajib Pajak; 4. alamat kegiatan usaha; 5. merek usaha; dan/atau

6. kegiatan usaha Wajib Pajak. (Isvi Maulani I_Kelompok5_Buku Undang - undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Hal 86) 38. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultanpajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Termasuk pasal dan ayat berapakah kalimat di atas ? Jawaban : Pasal 35 ayat 1 (Isvi Maulani I_Kelompok5_Buku Undang - undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Hal 87 – 88) 39. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari … Jawaban : Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan (Fernandy zein_kelompok 7_Undang – Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak, halaman 87) 40. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila… Jawaban : Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Erliana Atari_Kelompok 3_ Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,Direktorat Jenderal Pajak, halaman_91) 41. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat …. Jawaban : 3 bulan (Christozha axelarya alexander_kelompok5_urlsoal.blogspot.com/2017/10/soalhukum-pajak-lengkap-jawaban.html) 42. Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan …. Jawaban : pemeriksaan lapangan (Christozha axelarya alexander_kelompok5_urlsoal.blogspot.com/2017/10/soalhukum-pajak-lengkap-jawaban.html) 43. Sebutkan tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak ! Jawaban : menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marwandita Purbasari_kelompok 4_UU KUP, Hal:124) 44. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan adalah Jawaban : 1. Wajib Pajak Badan 2. Wajib Pajak Orang Pribadi (Kris Monica_kelompok 4_ Sumber : www.pajak.go.id ) 45. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Jawaban : harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya

(Ayu annisa _ Kelompok 4 __ http://ononiha88.blogspot.co.id/2012/10/kewajibanpembukuanpencatatan-dan.html) 46. Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka permohonan Wajib Pajak … Jawaban : Tidak dapat dipertimbangkan ( Lassandra Kattyana_kelompok 6_undang-undang KUP halaman 91 ) 47. Apa yang menyebabkan permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan? Jawaban : Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. (Erliana Atari_Kelompok 3_ Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,Direktorat Jenderal Pajak, halaman_90) 48. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 36D ayat 1 ditetapkan melalui … Jawaban : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ( lassandra Kattyana_kelompok 6_undang-undang KUP halaman 91 ) 49. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi .. Jawaban: Tanda bukti penerimaan surat keberatan (Irma Rahayu F S_Kelompok 1_UU KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 53) 50. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan .. Jawaban: Surat Keputusan Keberatan (Dhea Apriliani Hamidi_Kelompok 1_ UU KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Hal. 51)