Isi.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2017. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya adalah (1) perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian; dan (2) masih relatif rendahnya harga komoditas. Sejalan dengan itu, faktor domestik dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah; dan (2) perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara. Namun, kondisi ekonomi makro domestik tahun 2017 diharapkan sudah mulai membaik oleh dampak dari ditempuhnya berbagai kebijakan ekonomi di tahun 2015-2016. Kebijakan APBN tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. Kebijakan pendapatan negara juga didukung dengan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kedua, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) yaitu alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang masing masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja negara. Strategi lain adalah dengan mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola non cash. Kebijakan pada belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui optimalisasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat dan mengefektifkan belanja pada kementerian negara/lembaga dan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Ketiga, upaya untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal. APBN tahun 2017 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang harus sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memerhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2017 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

BAB II 1

PEMBAHASAN

2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2017 Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi bulan Oktober 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 mencapai 3,4 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2016 yakni 3,1 persen. Meskipun demikian, proyeksi dari IMF ini lebih rendah dari estimasi mereka sebelumnya. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2016. Meskipun ekonomi global diperkirakan berekspansi di tahun 2017, namun hal tersebut dibayangi oleh beberapa risiko antara lain masih berlanjutnya moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kondisi geopolitik seperti yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Hasil referendum Inggris yang menyatakan negara tersebut keluar dari Uni Eropa menjadi salah satu faktor yang akan menambah risiko global dan menjadi alasan utama diturunkannya proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dari proyeksi sebelumnya.

2.1.1 Perekonomian Negara Maju Kinerja perekonomian negara maju di tahun 2017 diperkirakan tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2016. IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara maju akan tertahan di kisaran 1,8 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2016 sebesar 1,6 persen. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan berekspansi di tahun 2017 dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kelompok negara maju. Akan tetapi, kinerja ekonomi AS tersebut terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Ekonomi AS dipekirakan tumbuh sebesar 2,2 persen di tahun 2017 lebih tinggi dari proyeksi realisasi 2016 yang sebesar 1,6 persen. Membaiknya ekonomi AS didukung oleh cukup kuatnya sektor ketenagakerjaan serta meningkatnya pendapatan dan belanja masyarakat. Kebijakan moneter yang akomodatif secara gradual diperkirakan terus dilakukan oleh Bank Sentral AS dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi AS di tengah situasi ekonomi dunia yang masih terus dibayangi risiko ketidakpastian. Selain itu, terdapat potensi perubahan kebijakan pasca pemilihan umum di negara-negara ekonomi besar di tahun 2016 dan 2017. Sementara itu ekonomi Eropa diperkirakan mengalami perlambatan dari 1,7 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 1,5 persen di tahun 2017. Di samping belum kuatnya pertumbuhan 2

ekonomi Eropa karena imbas dari krisis sebelumnya, turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tersebut banyak dipengaruhi oleh dampak keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Ekonomi Inggris diperkirakan akan mengalami perlambatan dari 1,8 persen di 2016 menjadi 1,1 persen di tahun 2017. Selanjutnya, ekonomi Jepang diperkirakan masih lemah di tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 0,6 persen, meningkat dibanding perkiraan tahun 2016 sebesar 0,5 persen. Kebijakan penundaan kenaikan pajak konsumsi, serta adanya anggaran tambahan dan pelonggaran moneter, mengimbangi tekanan bagi ekonomi Jepang yang disebabkan oleh masih lemahnya permintaan domestik, tingkat inflasi yang masih rendah, penguatan mata uang Yen yang masih terjadi serta pelemahan ekonomi negara mitra dagang seperti Tiongkok dan kawasan Eropa sehingga ekonomi Jepang diperkirakan lebih baik di tahun 2017.

2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang Secara umum, kinerja ekonomi negara berkembang tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen, menguat dari proyeksi tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,7 persen. Namun demikian, masing-masing negara berkembang masih memiliki risiko yang dapat memengaruhi kinerja perekonomiannya sampai pada periode tersebut. Beberapa di antaranya adalah moderatnya pertumbuhan negara maju, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, masih rendahnya harga komoditas, dan dampak langsung maupun tidak langsung dari gejolak geopolitik. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 6,2 persen atau melambat dibandingkan proyeksi tahun 2016 yaitu sebesar 6,6 persen. Faktor utama yang menyebabkan perlambatan adalah proses transisi sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sektor investasi ke sektor konsumsi dan jasa serta masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia di tahun 2016. Di sisi lain, sektor industri yang memiliki kontribusi paling besar bagi perekonomian Tiongkok, diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan. Sementara itu, proyeksi perekonomian India pada tahun 2017 diperkirakan stabil sebesar 7,6 persen. Stabilnya pertumbuhan ekonomi India merupakan dampak dari reformasi kebijakan ekonomi India yang telah dilakukan sejak tahun 2014 dan didukung pula oleh struktur demografinya yang merupakan salah satu pasar terbesar dunia. Pada sisi lain, pertumbuhan perekonomian di kawasan ASEAN diproyeksikan meningkat pada tahun 2017. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diperkirakan sudah mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian dalam kawasan. Selain itu, kondisi dan potensi ekonomi masing-masing anggotanya selama ini menjadi cerminan bahwa kawasan tersebut relatif lebih stabil dalam menghadapi tekanan eksternal. IMF memperkirakan pertumbuhan kawasan ASEAN-5 di tahun 2017 sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016 sebesar 4,8 persen. 2.1.3 Volume Perdagangan Dunia 3

Setelah berfluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2011, volume perdagangan dunia diproyeksikan mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu 3,8 persen dibanding dengan proyeksi tahun 2016 sebesar 2,3 persen. Perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia tersebut sebenarnya telah mengalami revisi ke bawah dari perkiraan sebelumnya pasca Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit). Proyeksi ini didorong oleh aktivitas perdagangan di negara-negara berkembang dan emerging market yang membaik. Tumbuhnya volume perdagangan di emerging market ini didorong oleh situasi ekonomi di negara-negara tersebut yang mulai membaik, pembangunan infrastruktur yang meningkat secara signifikan, dan dukungan moneter Uni Eropa. Di sisi lain, peningkatan proyeksi volume perdagangan dunia masih dihadapkan pada risiko perlambatan ekonomi Tiongkok, volatilitas pasar keuangan dunia, dan tingkat utang yang besar dari beberapa negara.

2.1.4 Harga Komoditas Dunia Secara umum, perbaikan ekonomi dan permintaan global diharapkan meningkatkan konsumsi dan aktivitas produksi dunia. Perbaikan ini diperkirakan turut mendorong permintaan komoditas yang selanjutnya memengaruhi harga komoditas dunia. Bank Dunia memperkirakan harga komoditas energi mengalami kenaikan di tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya produksi minyak negara-negara non-OPEC, kenaikan nilai minyak Nymex di Amerika, serta perbaikan ekonomi negara-negara berkembang. Harga komoditas pangan masih mengalami tren penurunan hingga tahun 2017. Meskipun diperkirakan ada kenaikan permintaan bahan pangan di tahun 2017, namun mengingat persediaan yang melimpah, harga bahan pangan tidak mengalami kenaikan. Seiring dengan ekspansi ekonomi global dan adanya kenaikan pada harga komoditas, tingkat inflasi global juga diperkirakan meningkat di tahun 2017. IMF memperkirakan inflasi global di tahun 2017 sebesar 3,0 persen, naik dari perkiraan tahun 2016 sebesar 2,8 persen. Laju inflasi global akan didorong oleh kenaikan inflasi di negara maju dari 0,8 persen di tahun 2016 menjadi 1,7 persen di tahun 2017. Kebijakan stimulus di beberapa negara, serta ekspansi ekonomi AS menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi di negara maju. Sementara itu, di negara berkembang tingkat inflasi cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin baiknya struktur perekonomian dan implementasi kebijakan moneter yang efektif.

2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2018-2020 4

Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong perekonomian serta mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional, perlu dikelola secara berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui: 1. Mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; 2. Menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro; 3. Memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian; dan 4. Mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehatihatian, pengendalian risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah tentu saja harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul, baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Dari sisi global, kondisi perekonomian dunia mulai menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh antara 3,6-3,8 persen. Sepanjang periode tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi global juga mendorong membaiknya pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 4,1– 4,4 persen. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan mendorong inflasi dunia pada kisaran 3,1 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia serta harga komoditas dunia menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi domestik. Sementara itu, ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju juga akan mendorong munculnya potensi risiko pada sektor keuangan global yang pada gilirannya juga berpengaruh pada kinerja sektor keuangan domestik. Outlook indikator perekonomian dunia tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

TABEL 2.2.1 INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA 5

(Persen.yoy) Indikator Pertumbuhan PDB Dunia Negara Maju Kawasan Eropa Negara Berkembang Indikator Ekonomi Global Volume Perdangan Inflasi

2018 3.6 2.0 1.6 4.8

2019 3.8 1.9 1.6 5.0

2020 3.8 1.8 1.5 5.1

4.1 3.1

4.3 3.1

4.4 3.1

Dalam periode 2018-2020, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi perekonomian nasional. Selain itu program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah. Upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018-2020 diperkirakan berkisar 5,4 persen hingga 6,9 persen. Sementara itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan bahan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga bahan pangan. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik merupakan modal kuat untuk terciptanya tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Laju inflasi di tahun 2018-2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5 persen hingga 2,0 persen dengan kecenderungan menurun. Nilai tukar rupiah selama periode 2018-2020 diperkirakan cukup stabil seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi, pendalaman pasar keuangan serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil. Perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi juga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah. Namun demikian, masih perlu diwaspadai potensi risiko yang bersumber dari moderasi ekonomi Tiongkok, potensi dampak lanjutan dari Brexit, dan kondisi sektor keuangan global. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 2018-2020 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.200 hingga Rp13.900 per dolar AS. Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat 6

diharapkan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring program-program financial deepening dan financial inclusion, disertai terjaganya laju inflasi domestik pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2018-2020, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 4,6 persen hingga 5,4 persen. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan permintaan ini juga diperkirakan diimbangi dengan peningkatan pasokan minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya seperti shale gas dan biofuel. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan seperti perkembangan kondisi geopolitik. Dengan memperhatikan faktorfaktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2018-2020 akan bergerak pada kisaran 35–60 dolar AS per barel.

TABEL 2.2.2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGAN MENENGAH TAHUN 2018-2020 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%yoy) Inflasi (%yoy) Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel) Lifting Minyak Mentah (Ribu Barel Perhari) Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak Perhari)

2018 5,4-6,0 2,5-45 4,6-5,4 13.200-13.900 35-50

2019 5,6-64 2,5-45 4,6-5,4 13.200-13.900 35-55

2020 5,9-6,9 2,0-4,0 4,6-5,4 13.200-13.900 40-60

630-680

540-610

480-550

1.100-1.200

1.100-1.200

1.100-1.200

Selanjutnya, lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak yang semakin tua Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong lifting migas serta memperlambat penurunan produksi. Berbagai upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan untuk mendorong penemuan sumur-sumur baru, serta penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi. Untuk tahun 2018–2020, lifting minyak diperkirakan akan cenderung menurun, sementara lifting gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta bsmph. Selama periode tersebut, lifting minyak 7

diperkirakan akan mencapai kisaran 480 ribu hingga 680 ribu bph dan lifting gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1,1 juta hingga 1,2 juta bsmph. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.

2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1 Ketenagakerjaan Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan turun pada kisaran 5,6 persen. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja. Sementara itu, dalam jangka pendek sasaran yang ingin dicapai adalah penciptaan lapangan kerja dan keadilan bagi tenaga kerja, yang mampu meningkatkan taraf hidup penduduk. Untuk mencapai program tersebut, program prioritas yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2017 adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial Pengembangan keahlian tenaga kerja Penyediaan layanan informasi pasar kerja Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha Pembangunan skala kecil dan menengah.

Untuk mendorong aktivitas ekonomi, arah kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah pada tahun 2017 adalah memperluas industri manufaktur untuk mendukung perluasan lapangan kerja baru yang berkualitas, mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaaan investasi yang padat karya, mendukung regulasi yang mendorong investasi, serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, untuk mendorong pengembangan ekonomi produktif, Pemerintah akan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro, memberikan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha, dan mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha. 2.3.2 Kemiskinan Pada RKP tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan tema, “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Sasaran angka kemiskinan pada tahun 2017 berkisar 10,5 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2017, Pemerintah akan melanjutkan program-program pemberdayaan dan perrlindungan sosial yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan 8

efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera), perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta itergrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil adalah bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih diperluas cakupannya. Guna memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, Pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui: 1. Redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat 2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana 3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya Dalam RPJMN 2015-2019 Pemerintah menitikberatkan pada strategi pembangunan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan infrastruktur diharapkan semakin memperlancar jalur distribusi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara merata. Strategi lain yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberdayaan dan penguatan fungsi desa sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui alokasi Dana Desa diharapkan terjadi penguatan dalam produktivitas masyarakat desa. Selain itu pembangunan desa dan kawasan perdesaan akan ditingkatkan melalui program prioritas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa Penguatan pemerintahan desa Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan Pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota 7. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya hutan. Untuk lebih memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakar dan penurunan ketimpangan, pada tahun 2017 Pemerintah akan melanjutkan strategi financial inclusion. Strategi financial inclusion akan mampu mengatasi keterbatasan dan belum meratanya akses informasi mengenai sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun nonperbankan. Financial inclusion juga akan mampu menambah kreativitas dan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap terbukanya akses sumber-sumber permodalan tersebut bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif dalam berusaha dan berkarya.

9

Peningkatan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah menggunakan pendekatan komprehensif yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Upaya koordinasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan cara memutus siklus ketimpangan antargenerasi melalui: 1. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja 2. Memperbaiki akses pelayanan dasar 3. Memastikan perlindungan bila terjadi goncangan. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan rasio Gini pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,39. Selain rasio Gini, pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diharapkan terus meningkat. Sasaran IPM yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 70,1. 2.4. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2018-2020 Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong perekonomian serta mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional, perlu dikelola secara berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui: (1) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; (2) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro; (3) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian; dan (4) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah tentu saja harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul, baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Dari sisi global, kondisi perekonomian dunia mulai menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh antara 3,6-3,7 persen. Sepanjang periode tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi global juga mendorong membaiknya pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 4,2–4,3 persen. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan mendorong inflasi dunia pada kisaran 3,2–3,3 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia serta harga komoditas dunia menjadi faktorfaktor yang memengaruhi kinerja ekonomi domestik. Sementara itu, ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju juga akan mendorong munculnya potensi risiko pada sektor keuangan global yang pada gilirannya juga berpengaruh pada kinerja sektor keuangan 10

domestik. Outlook indikator perekonomian dunia tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel II.2.3.

Dalam periode 2018-2020, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi perekonomian nasional. Selain itu program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah. Upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018-2020 diperkirakan berkisar 5,4 persen hingga 6,9 persen. Sementara itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan bahan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga bahan pangan. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik merupakan modal kuat untuk terciptanya tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Laju inflasi di tahun 2018-2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5 persen hingga 2,0 persen dengan kecenderungan menurun. Nilai tukar rupiah selama periode 2018-2020 diperkirakan cukup stabil seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi, pendalaman pasar keuangan serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil. Perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi juga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah. Namun demikian, masih perlu diwaspadai potensi risiko yang bersumber dari moderasi ekonomi Tiongkok, potensi dampak lanjutan dari Brexit, dan kondisi sektor keuangan global. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 2018-2020 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.200 hingga Rp13.900 per dolar AS. 11

Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat diharapkan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring programprogram financial deepening dan financial inclusion, disertai terjaganya laju inflasi domestik pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2018-2020, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 4,6 persen hingga 5,4 persen. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan permintaan ini juga diperkirakan diimbangi dengan peningkatan pasokan minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya seperti shale gas dan biofuel. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan seperti perkembangan kondisi geopolitik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2018-2020 akan bergerak pada kisaran 35–60 dolar AS per barel.

Selanjutnya, lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak yang semakin tua. Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong lifting migas serta memperlambat penurunan produksi. Berbagai upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan untuk mendorong penemuan sumur-sumur baru, serta penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi. Untuk tahun 2018–2020, lifting minyak diperkirakan akan cenderung menurun, sementara lifting gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta bsmph. Selama periode tersebut, lifting minyak diperkirakan akan mencapai kisaran 480 ribu hingga 680 ribu bph dan lifting gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1,1 juta hingga 1,2 juta bsmph. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2018- 2020 dapat dilihat pada Tabel II.2.4.

12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meskipun masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun masih terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang akan menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. 13

Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,8 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,3 persen di tahun 2016. Sementara itu di sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi kontributor utama perekonomian nasional pada tahun 2017. Selain itu, belanja Pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Upaya tersebut didorong pula oleh dampak kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diterapkan mulai tahun 2016 yang diperkirakan akan mendorong investasi di sektor riil melalui repatriasi kepemilikan dana yang ada di luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan. Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2017, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen per tahun; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar US$45 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 815 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2017, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global. DAFTAR PUSTAKA

Buku II, Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 2017, Republik Indonesia

14