Investasi Daerah

MEMBENTUK DAYA TARIK INVESTASI DI Daerah

Visi & Misi Daerah Visi “Terwujudnya Daerah sebagai kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya,Berwawaskan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera” MISI  Menjadikan Daerah sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi globaldengan kearifan lokal  Mewujudkan SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya  Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas  Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan  Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional  Mewujudkan Daerah yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif

Kebijakan pembangunan kota dalam beberapa hal mengalami kendala khususnya dalam konsentrasi pertumbuhan sektor ekonomi. Kendala ini mengakibatkan kesenjangan yang pada gilirannya menimbulkan beberapa ekses negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain; (1) menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti terkonsentrasinya fasilitasfasilitas pendukung perkotaan di pusat kota (Pasar Besar dan Daerah Kayu Tangan) dan lainnya yang mengakibatkan turunnya kualitas Iingkungan perkotaan; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah pusat kota dan pinggiran kota; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; (3) keberadaan daerah kantong miskin, pengangguran, serta rendahnya produktivitas.

Permasalahan utama (1) Belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan dalam hal menarik investasi dan tempat Rancangan Akhir RPJPD Daerah 2005-2025 II5 dan penciptaan lapangan pekerjaan; (2) Kualitas lingkungan fisik kawasan kota yang memiliki kecenderungan degradasi kualitas visual lingkungan kota; (3) Kualitas hidup (sosial) masyarakat yang menurun karena permasalahan sosialekonomi, serta karena penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Hambatan Umum

Internal

•Laju inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, •Tingkat suku bunga perbankan •Volatilitas nilai rupiah •Kondisi stimulus fiskal yang masih terbatas •Belum stabilnya kapasitas produksi terpakai •Tingkat pengangguran di ranah lokal maupun regional •Tingkat kemiskinan dan PMKS •Prosedur perijinan untuk investasi •Korupsi •Ketersediaan SDM yang bersih dan profesional,

Hambatan Umum Eksternal

Perekonomian regional dan nasional yang

masih cenderung lesu akibat gejolak ekonomi global, Krisis keuangan glonal, Koordinasi antar SKPD yang masih perlu ditingkatkan, Efek desentralisasi dan otonomi daerah diantaranya adalah penerapan SOTK baru berdasarkan urusan pemerintah daerah, dan Kondisi politik menjelang dan setelahPemilu

Pentingnya Investasi Investasi adalah salah satu faktor penting

penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat Daerah untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi.

Investasi memiliki peran penting dalam mendorong

perekonomian suatu daerah. Multiplier effect yang ditimbulkan merangsang ke banyak sektor. Penyerapan tenaga Kerja, peningkatan nilai jasa dan perdagangan. Di lapangan, turunan dari sektor-sektor tersebut berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya pendapatan daerah. Beberapa hal yang masih dirasakan sebagai permasalahan besar antara lain adalah masih bertumpunya pertumbuhan ekonomi pada konsumsi, tingkat investasi yang masih dapat dikatakan rendah (walaupun ada kecenderungan meningkat), dan sebagai akibat kedua faktor tersebut pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh cukup baik setelah beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang rendah.

Fakta Kecenderungan Pemda

Menarik untuk diperhatikan adanya

kecenderungan peningkatan porsi deposito dalam komposisi dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi dana menganggur yang cukup tinggi mengingat deposito adalah jenis simpanan berjangka yang tidak memungkinkan pencairan dana sewaktusewaktu. Hal ini juga mengungkap adanya motivasi Pemda untuk mendapatkan imbal hasil finansial (profit motive) dari dana milik mereka

Semua fakta ini menunjukkan perlunya

perbaikan dalam proses realisasi anggaran Pemda agar dana-dana ini tidak menganggur dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa inisiatif di Provinsi Jawa Timur yang feasible untuk dibiayai oleh dana Pemda antara lain adalah program subsidi bunga kredit untuk UMKM, pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD), dan program kredit bergulir untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.  

Iklim Investasi Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki

kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Masyarakat yg ingin menarik modal dan investasi, harus siap memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal

membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Iklim investasi meliputi kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi yang sehat tersebut mencakup: (1) kondisi ekonomi makro: termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas social dan politik; (2) pengelolaan kepemerintahan dan berbagai aturan main seperti perpajakan dan kebijakan fiskal, kompetensi lembaga fasilitasi kegiatan usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; dan (3) infrastruktur yang mencakup antara lain sarana ekonomi seperti lembaga keuangan sampai dengan sarana fisik seperti

Daya Tarik Investasi Pembentukan daya tarik investasi, berlangsung

secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik investasi suatu Negara atau daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Secara umum daya tarik investasi terkait dengan berbagai variabel

Lingkungan Investasi Lingkungan pisik, yang menyangkut infrastruktur fisik,

sangat diperlukan bagi dunia usaha dan industri seperti fasilitas transportasi dan jalan raya, sentra industri dan produk-produk unggulan, jasa pembuangan limbah dan sejenisnya. Ketersediaannya merupakan daya tarik (attraction) atau amenity dari suatu daerah atau kota.

Lingkungan regulasi, menyangkut insentif dan / atau

kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi kota Pasuruan. Hal ini menyangkut besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu agar biaya-biaya ini tidak tinggi, diperlukan upaya untuk menyederhanakan sistem regulasi dalam rangka menarik dan mengembangkan dunia usaha.

Lingkungan attitudinal, menyangkut impulse atau

rangsangan dan dorongan bagi dunia usaha untuk memberikan feeling atau judgement yang positif terhadap Daerah Hal ini umumnya menyangkut reaksi masyarakat setempat terhadap calon lokasi investasi di kota Pasuruan. Gambar berikut menunjukkan kerangka umum kebijakan investasi yang dapat dilakukan oleh

Hasil Survey Th 2009

Manajemen Pembangunan Daerah Yang Pro-Bisnis Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut: a. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi

Alur Kebijakan Pengembangan Industri dan Perdagangan

Langkah 1: Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pembentukan forum stakeholder (pemangku kepentingan) pemgembangan ekonomi lokal di tingkat kota. Unsur-unsur yang tergabung adalah birokrat (dinas/instansi kabupaten/kota), pengusaha/pelaku usaha, LSM, asosiasi dll yang berkontribusi serta berperan sebagai para pelaku klaster.. Proses yang dilaksanakan: 1. Mengidentifikasi dan menunjuk inisiator yang bertanggung jwab dalam pengembangan ekonomi lokal 2. Melakukan identifikasi stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal 3. Memulai workshop dengan partisipasi secara umum 4. Memulai sosialisasi kepada semua elemen (termasuk masyarakat) 5. Mempersiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan bentuk legalitas 6. Menyusun tujuan dan rencana kerja.

Langkah 2: Pemilihan klaster FORUM yang sudah terbentuk pada langkah pertama, mengidentifikasi klaster yang dimiliki dan memilih klaster unggul yang berdaya saing. unggulan Proses yang dilaksanakan: 1.

FORUM mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi 2. FORUM melakukan kajian dengan menggunakan instrumen seperti  metode LQ (Location Quotient), shift share, PACA (Participatory Appraisal of Competitive Advantages) 3. FORUM mengidentifikasi klaster kunci dari ekonomi lokal yang sesuai dengan keunggulan daya saing dan sumber daya potensial. Daya saing adalah produk klaster yang yang mampu bersaing secara regional. 4. FORUM memilih klaster dengan membandingkan beberapa klaster yang memiliki prioritas tertinggi untuk dijadikan program FORUM dan dilakukan pendampingan. 5. FORUM menidentifikasi stakeholder-stakeholder yang terkait pada mata rantai klaster yang telah diprioritaskan tersebut, dari hulu (bahan baku) sampai dengan hilir, yang melibatkan industri pendukung dan institusi pendukung. 6. FORUM memutuskan pemilihan klaster dan identifikasi stakeholder mata rantai klaster dari hulu hingga hilir, industri pendukung dan institusi pendukung, dilakukan melalui rapat FORUM.

Langkah 3: Pembentukan forum rembug klaster Pada langkah ketiga, FORUM memfasilitasi pembentukan Forum Rembug Klaster (FRK) Proses yang dilakukan: 1. FORUM mensosialisasikan pada stakeholder potensial tentang rencana pengembangan klaster yang sudah dipilih 2. FORUM mencari pionir yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk pembentukan Forum Rembug Klaster 3. Workshop pembentukan Forum rembug Klaster, difasilitasi oleh fasilitator yang telah dipilih (dapat juga dalam bentuk institusi seperti DISPERINDAG). Seluruh stakeholder yang telah diidentifikasi oleh FORUM diundang dalam workshop tersebut. Agenda workshop adalah pemilihan atau penentuan ketua dan pengurus serta memilih BDS (Business Development Service) pendamping klaster. 

Langkah 4: Penguatan kelembagaan forum rembug

Dengan difasilitasi oleh BDS fasilitator klaster, FRK melakukan penguatan kelembagaan. FORUM tetap dilibatkan dalam proses ini. Rangkaian kegiatan dalam proses ini: 1. FRK menetapkan tujuan dari forum rembug klaster 2. FRK menyusun aturan main (AD/ART). Didalamnya disebutkan berbagai ketentuan, diantaranya: tugas ketua, tugas fasilitator klaster (BDS), tugas anggota dan hak dan kewajiban anggota. 3. BDS mengumpulkan informasi dari semua anggota klaster untuk dimasukkan dalam directory anggota. 4. FRK membangun sistem komunikasi antar anggota, baik melalui media, pusat informasi maupun sekretariat FRK. 5. FRK melakukan pertemuan/komunikasi secara rutin, pertemuan pengurus akan lebih banyak dilakukan daripada pertemuan anggota. 6. Mengalokasikan sebagian waktu pertemuan untuk pelatihan dan bagian lain untuk pengambilan keputusan. 7. Memfokuskan setiap pertemuan dengan satu topik utama 8. Membagi subtugas kepada anggota dan pengurus 9. Mendapatkan dana awal untuk memulai aktivitas

Langkah 5: Penyusunan program Forum rembug klaster menyusun program jangka panjang dan klaster

jangka pendek. Kegiatan ini merupakan penguatan kelembagaan klaster sebagai bagian dari suatu wilayah. Dikarenakan merupakan suatu wilayah maka untuk keberhasilan program klaster, dibutuhkan perencanaan wilayah, baik perencanaan ekonomi maupun yang sifatnya fisik penunjang klaster. Perencanaan pengembangan wilayah klaster meliputi aspek ekonomi, pendidikan sumber daya manusia, pelatihan, prasarana fisik, lingkungan, sampai dengan sosial budaya. Proses yang dilakukan: 1. FRK melakukan assesment tentang kondisi klaster, dibantu oleh BDS, FPESD dan FORUM 2. Metode assesment dapat menggunakan instrumen curah pendapat (brainstorming), dialog, SWOT, lima kekuatan dll 3. FRK menyusun program, meliputi apa, siapa dan kapan untuk setiap rencana tindakan 4. FRK menyusun program jangka panjang dan pendek 5. FRK melakukan pertemuan anggota untuk evaluasi dan umpan balik kegiatan kedepan.

Langkah 6: Promosi klaster Promosi klaster sangat penting agar masyarakat mengetahui produk atau jasa klaster, proses produksi maupun aspek lain. Proses: 1. Ketua mengarahkan anggota FRK untuk melakukan tindakan yang konkret dan berorientasi pada hasil 2. Menyusun rencana pemasaran, menerapkan langkahlangkah yang konkret untuk meningkatkan penjualan produk dari klaster 3. Menyiapkan direktori perusahaan/UKM lokal dan produkproduknya 4. Membentuk griya dagang/workshop bersama untuk pemasaran prodik 5. Menciptakan merk/brand produk lokal klaster 6. Mendorong kemitraan antara pengusaha kecil dan besar 7. Mendorong adanya pusat informasi pasar sebagai tempat informasi pelaku usaha klaster. Sebagai inisiasi awal, pusat informasi dapat berada di kantor pemerintah seperti di DISPERINDAG dan UKM Kabupaten atau mengoptimalkan informasi internet yang ditempatkan di kantor secretariat FRK

Langkah 7: Evaluasi dan monitoring kegiatan

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi atas apa yang telah dilaksanakan dan monitoring di klaster. Proses: 1. FPESD melakukan rapat koordinasi antara dinas/instansi pelaksana, baik provinsi maupun kabupaten/kota, FORUM dan forum rembug klaster secara periodik (dalam satu tahun, minimal 4 kali pertemuan) 2. FPESD bersama dinas/instansi dan sektor nonpemerintah melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka monitoring secara periodik, disamping juga lebih memperkenalkan kondisi klaster kepada para pembina tersebut. 3. FPESD melakukan rapat evaluasi program klaster pada setiap akhir tahun, yang direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kota Pasuruan dan FORUM.

TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat