Institusi Nirlaba Yang Dipajaki

INSTITUSI NIRLABA YANG DIPAJAKI Yang melandasi keluarnya Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) adalah untuk melindungi yayasan yang bertujuan nirlaba. Pendapat ini berdasarkan realita yang ada bahwa ada sebagian orang yang mendirikan yayasan (institusi nirlaba) sebagai kedok untuk menghindari pajak ataupun memperkaya diri sendiri. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, dokrin dan yurisprudensi. Badan hukum Yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena sifat dan tujuan Yayasan tersebut, maka Yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan dagang, dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melainkan untuk mencari keuntungan semata. Namun kini Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh fasilitas dari Negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai Yayasan. Mengamati perkembangan Yayasan baik pada waktu yang lalu maupun pada waktu yang sekarang ini, Yayasan banyak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang sulit dibedakan dengan lembaga/badan hukum yang bersifat komersil, sehingga dalam prakteknya Yayasan sering dijadikan kedok ataupun cara untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan : Perlukah badan hukum pendidikan dipajaki ? Menurut UU Perpajakan bukan Badan hukumnya yang dipajaki, tetapi Laba Bersih badan hukumnya yang dipajaki. UU pph pasal 4 berbunyi : “ Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, …..” Jadi apabila badan hukum/ yayasan tersebut tidak memperoleh laba, tentu saja tidak terkena pajak. Keringanan Pajak terhadap Yayasan Pendidikan sudah diatur tersendiri dengan peraturan yang lebih spesifik. Keringanan berupa penghasilan-penghasilan yayasan pendidikan yang tidak termasuk penghasilan kena pajak diatur dalam SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK No. SE-34/PJ.4/1995 yang di antaranya berbunyi: Pengurangan penghasilan bruto. Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan mengurangkan : c. subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak bergerak di bidang pendidikan, … Serta biaya2 yang diperkenankan untuk dikurangkan Juga dalam SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK No. SE-39/PJ.4/1995 yang diantaranya berbunyi : Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, antara lain berupa : a. Bagi Yayasan Pendidikan ada 18 point, diantaranya: 1. Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan; 2. Biaya penelitian dan pengembangan;…… Oleh karena itu janganlah cepat-cepat menolak UU BHP , karena apabila UU BHP dijalankan dengan benar maka Institusi Pendidikan dapat bersaing dengan sehat dan negara harus

bertanggung jawab memberi akses kepada mahasiswa miskin untuk menempuh pendidikan di PT(N). Bentuk tanggung jawab itu bisa berupa kuota, pembebasan uang kuliah, beasiswa, subsidi, atau pinjaman lunak. Alokasi dana itu harus tak mengurangi independensi PTN. Dan yang terpenting di masa mendatang tidak ada lagi Yayasan Pendidikan yang dijadikan kedok untuk menghindari pajak dan mencari keuntungan semata sehingga keluar dari sifat dasarnya yaitu sebagai organisasi nirlaba.