Organisasi Nirlaba 1.docx

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrahNya penulisan paper ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan paper ini hingga bisa tersusun dengan baik.

Paper ini kami susun berdasarkan pengetahuan yang kami peroleh dari beberapa buku dan media elektronik dengan harapan orang yang membaca dapat memahami tentang pengertian tentang Organisasi Nirlaba. Selain sebagai tugas, paper yang kami buat ini bertujuan memberi informasi kepada para pembaca tentang pengertian, dan tujuan dari Organisasi Nirlaba.

Akhirnya, kami menyadari bahwa penulisan paper ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penerbitan paper ini di masa mendatang.

Denpasar, Desember 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat, Salah satunya adalah organisasi nirlaba (non profit). Organisasi nirlaba adalah organisasi bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Oleh karena itu pada makalah ini kami membahas mengenai akuntansi organisasi nirlaba yang nantinya dapat dijadikan referensi atau menambah wawasan bagi para pembacanya.

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1

Apa Pengertian Organisasi Nirlaba?

1.2.2

Bagaimana Ciri – Ciri Organisasi Nirlaba?

1.2.3

Apa Saja Jenis-Jenis Organisasi Nirlaba?

1.2.4

Bagaimana Dasar Pemikiran Organisasi Nirlaba?

1.2.5

Apa Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba?

1.2.6

Bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45?

1.2.7

Bagaimana Perbedaan Organisasi Nirlaba Dengan Organisasi Laba?

1.2.8

Bagaimana Contoh Dari Organisasi Nirlaba?

2

1.3 Tujuan 1.3.1

Untuk Mengetahui Pengertian Organisasi Nirlaba

1.3.2

Untuk Mengetahui Ciri-Ciri Organisasi Nirlaba

1.3.3

Untuk Mengetahui Jenis-Jenis Organisasi Nirlaba

1.3.4

Untuk Mengetahui Dasar Pemikiran Organisasi Nirlaba

1.3.5

Untuk Mengetahui Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1.3.6

Untuk Mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45

1.3.7

Untuk Mengetahui Perbedaan Organisasi Nirlaba Dengan Organisasi Laba

1.3.8

Untuk Mengetahui Contoh Dari Organisasi Nirlaba

3

BAB II PEMBAHASAN MATERI

2.1 Organisasi nirlaba 2.1.1

Pengertian Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1) Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba atau organisasi nonprofit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba. Berdasarkan pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.

2.1.2

Ciri – Ciri Organisasi Nirlaba Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba adalah: 1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 4

2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas

2.1.3

Jenis – Jenis Organisasi Nirlaba 1. Pemerintah : Pusat, Provinsi, Kabupaten,dan Kota, Kecamatan dan Desa 2. Pendidikan : Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Sekolah Menegah, Sekolah Dasar 3. Kesehatan : Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, dan Posyandu 4. Keagamaan : Masjid, Gereja, Pura, Wihara

2.1.4

Dasar Pemikiran Organisasi Nirlaba Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS. Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk 5

mendukung keuangan pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilah nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial. Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah: 1. Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pemerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD; 2. Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan/bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada 6

umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaba atau komersial

2.1.5

Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/ kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 7

6. Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.1.6

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban hartautang (neraca), pertanggungjawaban kas (arus kas), dan laporan aktivitas. Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: 1. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan

8

2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup: 1) Aset 2) Liabilitas 3) Aset bersih 2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3)gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholders untuk : 1) Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode 2) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer dan 3) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. 2) Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat 3) Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. 4) Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut

9

dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. 5) Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. 6) Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup: 1) Pendapatan 2) Beban 3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung (direct method) maupun metode tidak langsung (indirect method). Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dsb. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 4. Catatan atas laporan keuangan 10

2.1.7

Perbedaan Organisasi Nirlaba Dengan Organisasi Laba Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi. Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial. Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat.

11

2.1.8

Contoh Organisasi Nirlaba

Organisasi Zakat Organisasi Zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar, sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Sampai saat ini belum ada standar akuntansi zakat yang sah dan diakui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai pihak yang mempunyai keabsahan untuk meng audit.Berdasarkan PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi zakat harus membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Pernyataan atas Laporan keuangan. Teten Kustiawan dari Institut Manajemen Zakat (IMZ) menambahkan satu laporan yaitu Laporan Dana Termanfaatkan. Tambahan ini diperlukan, karena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Ini sangat riskan untuk diterapkan organisasi zakat.

Organisasi Pendidikan Tinggi (Universitas) Pada umumnya suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh Rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawahan rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. 1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pada bahasan berikut ini, akan dipaparkan suatu sistem pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada PSAK Nomor 45.

12

1. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Universitas Seluruh

keuangan

yang

dikelola

universitas

pada

hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada: a. Uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa; b. Usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi c. Subsidi Pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat d. Hasil usaha yayasan

2. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Universitas Laporan Keuangan Universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang telah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan Keuangan terdiri dari : a. Laporan Posisi Keuangan Sisi sebelah kiri menyajikan kekayaan (aktiva) universitas. Penyajian di urutkan berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling likuid yaitu Kas dan Setara Kas sampai dengan yang paling tidak likuid yaitu aktiva tetap. Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban (utang) dan aktiva bersih universitas. Kewajiban disajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya. Sedangkan aktiva bersih disajikan sesuai dengan urutan tidak terikat, terikat sementara dan terikat permanen.

13

b. Laporan Aktivitas Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan universitas dari sumber akadcmik dan nonakademik. Sisi pengeluaran menyajikan seluruh pengeluaran universitas dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari pengeluaran akademik dan nonakademik. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran merupakan perubahan aktivita bersih pada periode tersebut.

14

c. Laporan Arus Kas Arus Kas operasional universitas menyajikan Kas masuk dan Kas keluar untuk operasional universitas. Diklasifikasikan sebagai Arus Kas akademik dan nonakademik.Arus Kas investasi menyajikan Arus Kas keluar untuk investasi (pembelian dan pembangunan aktiva tetap). Arus Kas pendanaan menyajikan Arus Kas aktivitas pendanaan (sumbangan dsb.)

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

15

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Ada 4 jenis laporan keuangan yang perlu disusun oleh organisasi nirlaba menurut PSAK Nomor 45 yaitu: 1.

posisi keuangan (neraca)

2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan Ada 3 hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba yaitu: 1. Kepemilikan 2. Pengelolaan 3. Penyebaran Tanggung Jawab

16

DAFTAR PUSTAKA Siregar,

Baldric.,

Siregar,

Bonni.,

(2001).Akuntansi

Pemerintahan

dengan

Sistem

Dana.Yogyakarta : STIE Mahsun,Mohamad.,Sulistyowati,Firma.,Purwanugraha,Andre,Heribertus.,(2007).Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta : BPFE

17

ORGANISASI NIRLABA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KELOMPOK 10 Made Swari Praba Waloka

(1707532129)

I Wayan Agung Shinta kusumawardani

(1707532137)

KELAS: C4

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS , UNIVERSITAS UDAYANA PROGRAM NON REGULER SEMESTER GANJIL 2018

18