In Depend En Rep

02 agustus 2007 16:10:39 home | about us | koran | arsip | jurnal haji jadwal sholat mq akhir pekan aneka asian cup 2007 ayah bunda belia berita berita utama boga budaya city news csr di balik layar ekonomi syariah ekonomi/bisnis elektronika gaya hidup griya haji umrah hiburan hobi & habit horison hukum index info pom iptek dan kesehatan jalan-jalan kalam jabar keluarga kesehatan korcil layar perak & dvd leisure luar negeri nasional new straits times nostalgia nusantara olahraga pasar modal politik properti pustaka remaja sastra seluler senggang suplemen the esq way 165 trentek tv & radio guide

wanita warna ziswaf

koran

� tajuk

sampaikan kepada rekan <javascript:kirim()> <javascript:cetakberita()>

cetak berita ini

rabu, 25 juli 2007 menanti aturan pelaksanaan * * mahkamah konstitusi (mk), melalui putusan pada senin (23/7), membuka peluang calon independen untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. beraneka reaksi muncul, pro maupun kontra. sikap mendukung terutama datang dari pengamat. sedangkan penolakan terutama dari partai politik (parpol). bola telah bergulir. namun, bola ini akan mati kalau tak diikuti tendangan berikutnya berupa aturan pelaksanaan. hal yang tampak sederhana pun memerlukan aturan, misalnya, berapa syarat minimum dukungan untuk menjadi calon independen? untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat tiga kemungkinan aturan: undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), atau peraturan kpu. proses legislasi berikutnya akan menguji sikap sesungguhnya partai terhadap masalah ini. sementara, untuk pilkada-pilkada dalam waktu dekat, bola berada di tangan pemerintah atau kpu. berharap pada undang-undang, saat belasan pilkada antre setahun ke depan, tampaknya terlalu muluk. pembahasan akan panjang dan memakan waktu. dan, terutama, akan berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik yang secara alamiah sejak awal sudah menolak calon independen. bagaimanapun, putusan mk adalah pukulan telak bagi kewibawaan mereka dan hanya sebagian kecil yang menerima putusan itu dengan legawa. kekalahan para calon dari parpol oleh calon independen di aceh saja sudah memicu trauma. ada kecemasan kekalahan akan terjadi pula di tempat lain. selain itu, hal yang sulit dibantah, penghapusan monopoli pencalonan akan mengganggu posisi mereka sebagai satu-satunya ''rental'' kendaraan politik untuk jabatan kepala daerah. proses pencalonan pada pilkada dki jakarta memberi kita pelajaran tentang sisi gelap monopoli partai. para calon melaju tidak melalui konvensi partai yang terang benderang, melainkan dengan proses tawar-menawar di dalam yang diwarnai praktik setoran. pilkada inipun miskin pilihan karena jumlah calon hanya dua pasang, sekadar batas minimal. calon independen sebenarnya adalah peluang bagi partai politik untuk membuktikan keabsahan politik perwakilan mereka. tidak pada tempatnya untuk mencemaskan calon independen kalau mereka pun memilih calon berdasarkan kapabilitas, bukan setoran atau konsesi-konsesi di belakang hari. tidak pada tempatnya mengkhawatirkan calon-calon yang secara politik ''tak berkeringat'' bila kader-kader politik mereka sudah

menempati sudut terdalam hati rakyat. partai politik justru memberi nilai lebih bagi kekuatan jaringan si calon dan sokongan politik setelah ia menjabat. warga hanya perlu diyakinkan soal ini sehingga tidak semata memilih berdasarkan popularitas di bidang lain, keartisan misalnya. bukankah di negara-negara lain pun calon independen lebih sering gagal dalam pemilihan. wacana dan perdebatan akan terus bergulir. tapi, kita lebih baik memberi perhatian pada aturan pelaksanaan. putusan mk bagaimanapun akan berdampak besar terhadap tata cara penyelenggaraan pilkada. bayangkan beban kpud yang meningkat berlipat-lipat untuk melakukan verifikasi terhadap para calon independen, hal yang sangat berbeda dengan proses terhadap calon dari parpol. perlu payung segera sehingga pengajuan calon independen tidak diterjemahkan sesuka hati di setiap daerah. ( )

berita lain ? warga alami krisis air bersih ? kontroversi vila ilegal di tengah penertiban ? menertibkan vila ilegal dengan program stikerisasi ? `hendaknya tak merugikan masyarakat` ?

`serahkan pada proses hukum`

? marak, penambangan liar galian b dan c ? rsud r syamsudin sh tak layani pasien dengan sktm ? disnak larang lalu lintas unggas ?

ekspor dan impor juni turun

?

pemerintah akan terapkan sanksi

� 2006 hak cipta oleh republika online dilarang menyalin atau mengutip seluruh atau sebagian isi berita tanpa ijin tertulis dari republika | kirim artikel koran <mailto:[email protected]>| kontak webmaster <mailto:[email protected]> |