Hukuman Yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor.docx

HUKUMAN YANG MASIH RENDAH BAGI PARA KORUPTOR Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Pelajaran PPKN

Disusun Nama Kelas Absen

: Rizki Afriyanto : XII TIPTL 1 : 28

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU SMK NU MA’ARIF KUDUS 2017-2018

BAB I PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG KKN merupakan sebuah implikasi hidup yang dapat diibaratkan “ Lebih besar pasak daripada tiang “, KKN merupakan sebuah tindakan yang sudah membuadaya nasional di Indonesia bahkan sejak jaman Penjajahan Belanda hingga saat ini banyak sekali terjadi KKn di lingkungan pejabat pusat maupun daerah dan setingkatnya, yang lebih mikro lagi, dalam kegiatan perusahaan dan kegiatan perorangan. Masyarakat Indonesia baru harus dapat keluar dari sikap ini dengan membuang KKN dalam membangun masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh, lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih mandiri. Menyikapi sebuah masalah KKN tidaklah terlepas dari sebuah factor – factor yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah KKN, dari factor – factor itulah yang akan memunculkan budaya KKN yang menasional di Indonesia ini. Ada sedikit sejarah tentang korupsi, korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dansampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai social, tak terkecuali dinegara-negara maju sekalipun.Di social Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi.Sebaliknya, pada masyarakat yang social dimana ikatan-ikatan social masih sangat kuat dankontrol social yang efektif, korupsi social jarang terjadi. Tetapi dengansemakin berkembangnya social ekonomi dan politik serta semakin majunyausahausaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alamyang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan social dan dapat merusak kepemerintahan. Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan social tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena itu sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengandasar-dasar social yang pasti. Akibat-akibat dari korupsi antara lain Pemborosan sumber-sumber, gangguan terhadap penanaman modal, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi social, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya, pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan korupsi bagi kami ialah dengan menerapkan hukuman yang tepat dan adil bagi para koruptor tersebut. Namun faktanya, di Indonesia hukuman bagi terpidana koruptor sangatlah ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

B.RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas di makalah ini yaitu: 1. Bagaimana hukuman bagi pelaku KKN di Indonesia saat ini? 2. Mengapa hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera? 3. Hukuman apa yang tepat bagi koruptor tersebut?

C.TUJUAN MASALAH Tujuan dari penyusunan makalah ini ialah: 1. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Reformasi AdministrasiNegara. 2. Untuk mengetahui mengapa hukuman korupsi di Indonesia sama sekali tidak menimbulkan efek jera. 3. Untuk mengetahui hukuman yang tepat dan adil untuk dterapkan diIndonesia saat ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A.Pengertian Hukuman Hukuman adalah tindakan yang diberikan terhadap seseorang karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar orang tersebut tidak lagi melakukannya. Bentuk hukuman berupa hukuman badan, hukuman perasaan(diejek, dipermalukan, dimaki), dan lain sebagainya. (Wens Tamlair,1996)Menurut teori lainnya, hukuman adalah menghadirkan ataumemberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingindihindari untuk menurunkan tingkah laku. (H. Baharuddin,2007) Menurut Al-Ghozali hukuman ialah suatu perbuatan di mana seseorangsadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuanuntuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmanidan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.

B.Pengertian Korupsi Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan krimisnal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. C. Pengertian Kolusi Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan memengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). D. Pengertian Nepotisme Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara. C.Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Dinegeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembagalembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri,undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan.

BAB III PEMBAHASAN Sejak reformasi di gulirkan tahun 1988 yang lalu, berbagai kasus – kasus KKN di Indonesia yang terjadi puluhan tahun yang lalu satu persatu mulai terbongkar. Dimulai dari tuduhan pucuk pemimpin rezim orde baru, lantas terkupaslah kasus KKKN dengan berbagai ukuran yang dilakukan para pejabat negeri ini puluhan tahun yang lalu. Istana Negara telah berganti penghuni – penghuni , tapi masih saja terdengar berita – berita korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang menghiasi layar kaca dan media cetak maupun elektronik nasional. Banyak sekali kasus KKN di Indonesia yang sulit di berantas, kebanyakan kasus – kasus KKN di Indonesia terhenti pada pembaringan rumah sakit, pengeluaran SP3 dan kalupun di jatuhi hukuman, sangat tidak memberi keadilan terhadap masyarakat miskin. Sebgai penggadai harga diri bangsa, budaya korupsi yang sudah cukup mengakar di system birokrasi pemerintahan Indonesia juga menjadi biang kebobrokan ekonomi nasional. Indonesia menjadi miskin bukan karena Indonesia tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, akan tetapi Indonesia menjadi miskin karena akibat pengelola negeri ini mengambil uang yang bukan menjadi haknya. KKN merajalela di berbagai aspek dan dimensi kehidupan social. Yang menjadi korban tentu saja rakyak kecil yang harus hidup menderita. Ada beberapa factor yang menyebabkan kasus – kasus KKN di Indonesia sulit untuk diselesaikan. B.Efek Jera bagi Koruptor

Di Indonesia itikad untuk membuat jera koruptor masih sebatas wacana.Beberapa usulan pernah dilontarkan ke publik oleh para pakaruntuk hukuman koruptor. Seperti hukuman mati, pemiskinan, baju tahanan,hukuman sosial, bahkan penjara seumur hidup. Namun, yang baru terwujud adalah membuat seragam bagi tersangka korupsi. Tujuannya membuat malutersangka korupsi.Usulan yang lainnya?Hilang tanpa jejak.Sepertinya hukum yang ringan tidak membuat jera para pelakukoruptor. Mereka masih sumringah di hadapan kamera TV dan tidak ada rasapenyesalan sama sekali. Bahkan ada beberapa pelaku korupsi, setelah bebasdari penjara, melakukan korupsi lagi atau duduk di jabatan semulanya.Berdasarkan analisa kami, hukuman bagi koruptor tersebut sepertiyang tercantum dalam UU Tipikor di atas itu pada faktanya sama sekali tidakmenimbulkan efek jera.

Miris memang melihat negara Indonesia yang masih menghukumringan para koruptornya.Kasus korupsi di Indonesia masih dianggap sebagaikejahatan biasa.Sampai 2012, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagaiNegara Terkorup di Asia.Namun perlu diingat, hukum yang berat belumsepenuhnya dapat menghilangkan korupsi dari sebuah negara.Kerja samayang baik dari Pemerintah, Lembaga Keadilan, Media Massa, dan Masyarakatmempunyai andil besar dalam perang besar memberatas korupsi.

C.Hukuman yang tepat bagi Koruptor

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yangharus mendapatkan hukuman yang amat sangat berat. Hal ini karena korupsitergolong sebagai perampokan harta rakyat yang menyebabkan kemiskinansemakin bertambah, pembangunan yang gagal, serta banyak lagi kerugianbesar lainnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2, setelah menganalisis berbagaifakta-fakta dan opini-opini para pakar, maka akan lebih baik jika korupsidihukum dengan HUKUMAN MATI, sebagaimana firman Allah dalam surahAl-Maidah ayat 33 yang artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya dan membuat kerusakan di mukabumi , bagi pembunuh hendaknya dibunuh, bagi perampok yang membunuhkorbannya hendaknya disalibkan ,bagi perampok yang hanya merampasharta korbannya maka hukum mannya dipotong tangan dan kakinya secarabersilangan sebatas pergelangannya”. Dianalogikan dengan perampokan ,yaitu korupsi dilakukan dengankekuatan dan kekuasaan dan yang telah dikorupsi telah mencapai satunishab/batas minimal maka dikenakan dengan hukum potong tangan secarabersilangan sebatas pergelangan tangan. (Nishabnya seberat emas 93,6gram, akhir bulan Maret 2013 emas 1 gram seharga Rp.4950.000,00 makanishabnya= Rp. 46.332.000,00).Ide tentang hukuman mati untuk koruptor sudah bukan barang baru. Juga sudah ditentang oleh orang-orang yang merasa dirinya pembela hakasasi manusia. Padahal hukuman begini pasti jauh lebih gampang, asalditentukan nilai nominal minimal korupsinya sebagai batas untukdiberlakukannya hukuman mati, dan interval antara dijatuhkannya vonis dengan eksekusi tidak lebih dari 3 x 24 jam. Para tervonis hukuman matitidak perlu menderita ketidakjelasan menunggu-nunggu eksekusinya.Bukanhanya

membuat mereka

menunggu, tapi itu juga menghabiskan uang negarauntuk memberi mereka makan tiap hari sampai matinya.

BAB IV PENUTUP A.Kesimpulan 1. Saat ini di Indonesia, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31Tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhanpidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidanakorupsi masih sangat ringan bagi para koruptor. 2. Hukuman tersebut, masih belum menimbulkan efek jera, sehingga masihbanyak kasus korupsi terjadi dan merajalela.Sepertinya hukum yangringan tidak membuat jera para pelaku koruptor.Mereka masihsumringah di hadapan kamera TV dan tidak ada rasa penyesalan samasekali. Bahkan ada beberapa pelaku korupsi, setelah bebas dari penjara,melakukan korupsi lagi atau duduk di jabatan semulanya. 3.

Adapun hukuman yang sangat tepat bagi koruptor ialah dengan hukumanmati seperti yang diterapkan di China, sehingga mampu mengurangijumlah koruptor serta sangat mampu menimbulkan efek jera.

4. Selain itu, koruptor juga harus dimiskinkan serta tidak membedakanapakah ia pejabat atas atau kalangan bawah, apapun itu, hukuman harussama dan adil.

B.Saran 1. Indonesia harus mencontoh negara China dalam memberantas korupsi, yaitu dengan hukuman mati. 2. Namun perlu diingat, hukum yang berat belum sepenuhnya dapatmenghilangkan korupsi dari sebuah negara. Kerja sama yang baik dariPemerintah, Lembaga Keadilan, Media Massa, dan Masyarakatmempunyai andil besar dalam perang besar memberatas korupsi.