Hukum Perlindungan Konsumen.docx

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ilmiah mengenai Hukum Perjanjian dan Perikatan. Makalah ini selesai kami susun maksimal dengan bantuan pertolongan dari berbagai sumber sehingga bisa memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada sumber-sumber yang sudah membantu di dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari seutuhnya bahwa kami masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima segala masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sehingga kami bisa melakukan perbaikan makalah ini sehingga menjadi makalah yang baik dan benar. Akhir kata kami meminta semoga makalah tentang konsep persatuan dalam perbedaan ini bisa memberi manfaat ataupun inpirasi bagi pembaca.

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1 DAFTAR ISI............................................................................................................2 BAB I ...................................................................................................................... 3 1.1Latar Belakang ................................................................................................... 3 1.2Rumusan Masalah .............................................................................................. 3 1.3Tujuan Pembahasan ........................................................................................... 4 BAB II ..................................................................................................................... 5 2.1 Pengertian Konsumen ....................................................................................... 5 2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ....................................................... 6 2.3 Pihak-pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen .............................. 7 2.4 Sengketa Konsumen ........................................................................................ 10

2

2.5 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku ......................................................... 11 2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha ....................................................................... 12 2.7 Badan Perlindungan Konsumen ...................................................................... 13 2.8 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen ............................................................................................................. 14 2.9Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ............................... 14 BAB III ................................................................................................................. 16 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................17

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik matereal maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berati bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan idiologi negara indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi Kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka

3

mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau masyarakat. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1

Apakah pengertian konsumen?

1.2.2

Bagaimana asas dan tujuan konsumen?

1.2.3

Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen?

1.2.4

Bagaimana sengketa konsumen itu dapat terjadi?

1.2.5

Bagaimana ketentuan pencantuman klausula baku?

1.2.6

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen?

1.2.7

Bagaimana peran Badan Perlindungan Konsumen?

1.2.8

Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan

Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen? 1.2.9

Bagaimana tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat?

1.3 Tujuan Pembahasan 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian konsumen 1.3.2 untuk mengetahuai asas dan tujuan konsumen 1.3.3 Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen 1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana sengketa itu bisa terjadi 1.3.5 Untuk mengetahui ketentuan pencantuman klausa baku 1.3.6 Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen 1.3.7 Untuk mengetahui peran Badan Perlindungan Konsumen

4

1.3.8 Untuk mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen 1.3.9 Untuk mengetahui tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Konsumsi, dari bahasa Belanda consumptie, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor. Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya

5

konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setia orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer Pengertian

Konsumen

Menurut

UU

Perlindungan

Konsumen

sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas: a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Asas perlindungan konsumen.

6

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu: 

Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan. 

Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d.Asas keamanan dan keselamatan konsumen. 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hokum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen: Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.



Mengangkat

harkat

dan

martabat

konsumen

dengan

cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

7



Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen.



Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.



Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.



Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Pihak-pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen Dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha. A.

Konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdangangkan. Dengan demikian, konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang atau jasa tersebut tidak utuk diperdangangkan. Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen adalah: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

8

(2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 UndangUndang perlindunagn konsumen adalah sebagai berikut : (1) Membaca atau mengikuti petunjuk nformasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. (3) Membayar sesuai dengan nilai tuka yang disrpakati. (4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B.

Pelaku Usaha Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

9

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengeketa konsumen 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan perundanganundangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenal kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian 8. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan

10

9. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak bertikad baik 10. Melakukan pembelaan

2.4 Sengketa Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi ”sengketa konsumen” dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menutut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui:

1. Penyelesaian secara damai 2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. 2.5 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pengertian klausula baku terdapat dalam pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai berikut Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan kalusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada palaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemenfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan palaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

12

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut: ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.“

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut: 1.Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2.Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4.Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

2.7 Badan Perlindungan Konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.[1] BPKN mempunyai tugas: 13

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; 2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 3. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; 4. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 5. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 6. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.[1]

2.8 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 huruf 11 dari UU tersebut menentukan bahwa yang dimaksud dngan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah bada yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelasaian da penanganan sengketa konsumen dilakukan dengan cara mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase. Dalam mengembangkan perlindungan konsumen dan penegakan hak-hak konsumen apabila terjadi perselisihan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada intinya betugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa konsumen yang bersifat nonlitigas.

14

2.9 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan

kewajiban

dan

kehati-hatian

konsumen

dalam

mengonsumsi barang dan atau jasa 2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi tekait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen 3. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen 4. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

15

BAB III KESIMPULAN Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak,kewajiban serta perlindungan

hukum

atas

mereka

harus

diberdayakan

dengan

meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka, mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Pemerintah sebagai perancang,pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan UU tentang perlindungan konsumen harus benarbenar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi dewasa ini agar tujuan para produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan, demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diaibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan

16

setandar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan UU yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum, Semoga makalah yang kami buat ini dapat memberi penjelasan dan dapat mengingatkan para pembaca bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus kita laksanakan, dan kita juga memiliki perlindungan penuh atas hukum dan UU yang berlaku yang bisa digunakan kapan saja ketika diri kita endapat perlakuakuan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan bagi konsumen. DAFTAR PUSTAKA Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2017. Pokok – Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat “Sengketa Konsumen”, http://serlania.blogspot.com/2012/02/sengketakonsumen.html, diakses pada 9 September 2018 pukul 17.00 “Klausula Baku”, http://jucticeforall.blogspot.com/2012/04/perjanjian-klausulabaku-menjerat.html, diakses pada 9 september 2018 pukul 18.23

17