Hukum Perikatan.docx

Hukum Perikatan Komponen Penilaian UTS: 40% teoritis UAS: 40% analisis kasus Tugas & Keaktifan: 20% Pertemuan 1 Materi: Sumber2 perikatan  Perjanjian  Undang undang Jenis – jenis perjanjian Syarat sahnya perjanjian - Kesepakatan - Kecapakan - Objek tertentu - Klausa yang diperkenankan Perikatan yang bersumber dari perjanjian Pihak dalam perikatan: - Debitur: Pihak yg berhak memberi prestasi, berkewajiban melaksanakan prestasi kepada kreditur - Kreditur: Pihak yg berhak menerima prestasi dari debitur Wanprestasi: ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur Tidak setiap kreditur yang tidak melaksanakan prestasinya tergolong wanprestasi, tetapi dapat tergolong pada overmacht Bentuk wanprestasi:  Tidak melaksanakan prestasi sama sekali  Melaksanakan prestasi tetapi terlambat dari waktu yg di perjanjikan  Keliru melaksanakan prestasi/melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna  Melaksanakan hal – hal yg dilarang dalam perjanjian Perikatan yang bersumber dari Undang – undang Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)

Pengaturan hukum perikatan Perikatan diatur dalam buku III KUHPer dari pasal 1233 – 1465 KUHPer Buku III KUHPer bersifat: buku III boleh membuat ketentuan diluar BW 1. Terbuka 2. Mengatur 3. Melengkapi Dwingen recht (bersifat memaksa): ada sanksi, ada kata harus/wajib Aan vullend recht (pelengkap): suatu ketentuan yang dapat disimpangi oleh perjanjian Fungsi aan vullend recht: tidak diatur dalam perjanjian tetapi ada dalam BW otomatis akan tetap mengikat Setiap pernjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan Perjanjian yang tidak diatur dalam BW yaitu perjanjian tidak bernama (waralaba) Suatu perjanjian boleh dibuat akta dibawah tangan ketika peraturan yg mengaturnya tidak mengharuskan dibuat dengan akta otentik, dibuat oleh ppap Istilah perikatan: Verbintenis Pitlo: Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekyaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (K) dan pihak yang lain berkewajiban (D) atas suatu prestasi Unsur – unsur dalam perikatan 1. Hubungan hukum, maksudnya ialah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat meaksakannya 2. Harta kekayaan, maksudnya untuk menilai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang 3. Para pihak Pihak yang berhak atas prestasi (K) Pihak yang wajib memenuhi prestasi (D) 4. Prestasi (pasal 1234 KUHPer) Prestasi yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu -

Isi perjanjian Peraturan perundang – undangan yg terkait Kepatutan Kebiasaan

Subjek hukum perikatan Para pihak yaitu debitur dan kreditur pada debitur terdapat 2 kewajiban, yaitu schuld dan haftung Schuld adalah kewajiban D membayar utang dan hafting adalah kewajiban D untuk membiarkan harta kekayaannya ikut dipertanggung jawabkan pada K (Pasal 1331 KUHPer)

Cessie dan subrogasi Syarat prestasi Tertentu (harus di rinci) Prestasi harus halal Prestasi harus dimungkinkan dapat dilaksanakan oleh debitur Pada kreditur mempunyai hak menagih piutang (vor derings recht) dan hak menagih kekeyaan debitur (verhaalsrecht) Para pihak dapat menyimpang dari asas yang terrcantum dalam pasal 1131 KUPerd

Zaakwaarneming / perwakilan sukarela (pasal 1354 KUHPer) Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan dengan sukarela mengurus kepentingan orang lain. Unsur – unsurnya: 1. Secara sukarela Bahwa tindakan yang pertama kali dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa ada kewajiban untuk itu baik menurut uu atau perjanjian. (sukarela adalah tanpa adanya kewajiban hukum) 2. Tindakan mendapat perintah Yaitu suatu pelaksanaan tindakan – tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan kewajiban hukum (hanya untuk menegaskan bahwa tanpa mendapat perintah dan secara sukarela tidak selalu sama) 3. Wujud tindakan Bahwa tindakan (zaak) pengurusan bisa terhadap benda tertentu atau terhadap kepentingan dari dominus, meliputi tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan 4. Urusan / kepentingan orang lain Bahwa pengurusan yang dilakukan gestor disadari dan dikehendaki untuk mengurus beda atau kepentingan orang lain

Pertemuan 3 Perikatan yang lahir dari undang – undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melawan hukum.  Perbuatan melawan hukum: dalam arti sempit: melawan undang – undang  Dalam arti luas, (ilmu pengetahuan dan yurisprudensi) Berbuat atau tidak berbuat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: 1. Melanggar hak orang lain 2. Melanggar kewajiban hukum si pelaku 3. Melanggar kesusilaan 4. Melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain Melanggar hak orang lain Melanggar hak subjektif orang lain Hak subjektif adalah hak perorangan yang berkenaan dengan kebebasan, kehormatan, nama baik, dan hak – hak atas harta kekayaan (yurisprudensi) Melanggar kewaj

Pertemuan 4 Pengertian kontrak  “contract: an agreement between two or more persons which creates and obligation to do or not to do a particular thing.”  “its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration mutuality of agreement, and mutuality of obligation.” (black law dictionary)  Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yg saling mengikatkan diri (pasal 1313 KUHPer)  Contract: 1 written or spoken agreement between two or more parties, intended to be enforceable (oxford dictionary) 3 hal penting dalam suatu kontrak 1. Perbuatan hukum 2. Dua orang atau lebih 3. Saling mengikatkan diri Syarat sah nya suatu kontrak Dalam hukum kontrak/perjanjian di Indonesia sahnya suatu kontrak harus didasarkan pada pasal 1320 yaitu 1. Sepakat mereka yg mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Pasal 1320 KUHPer a. Kesepakatan para pihak  Sepakat atau setuju adanya pesesuaian kehendak menghendaki sesuatu yg sama secara timbal balik.  Tidak ada paksaan, penipuan atau kekeliruan kekhilafan (pasal 1321 BW) Syarat sah nya suatu kontrak 1. Kesepakatan Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan 2. Kecakapan membuat perjanjian