Hukum Perbankan.docx

MAKALAH KEGIATAN USAHA DAN PRODUK SERTA JASA BANK Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata kuliah : Hukum Perbankan Dosen pengampu : Dr.H Ja’far Baehai,S.Ag,M.H.

Disusun oleh :

Hafid Afuan Hadi

(1702036023)

HES A4

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN AJARAN 2019

Bab I A. Latar belakang Perkembangan pesat dunia usaha berdampak meningkatnya kebutuhan akan modal untuk melakukan usahanya. Para pengusaha dalam mencari modal akan pergi ke suatu lembaga penghimpun dana baik berupa lembaga keuangan bukan bank dan bank. Kebanyakan daari mereka lebih percaya dengan bank karena lebih jelas regulasi perundanganya. Lebih tepatnya jelas paying hukumnya yang pasti lebih terjamin keamananya. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbankan merupakan sector yang sangat vital dan memilikiperan yang sangat penting.dalam perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatn perkonomian. Dengan demikian, kondisi sector perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter, di samping itu, perbankan wangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Bank dalam menjalankan peran pentingnya memberikan layanan dan produk yang membantu aliran dana dalam kegiatan ekonomi. Produk dan jasa layanan bank tidak bisa bebas seenak bank. Semuanya diatur oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Sementara bank syariah diatur Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Dari kegiatan jual beli uang ini lah bank mendapatkan keuntungan yaitu dari selisih harga beli dengan harga jual. Khusus bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dan penawaran akad yang berbasis syariah. disamping itu kegiatan bank lainya dalam rangka menghimpum dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa- jasa lainya. Makalah ini dibuat untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang usaha,produk,dan jasa bank. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam isi makalahnya. Semoga pembaca dapat mengambil hal yang bermanfaat dalam makalah.

B. 1. 2. 3.

Rumusan Masalah Apa saja kegiatan usaha bank? Apa saja produk bank? Apa saja jasa bank?

C. 1. 2. 3.

Tujuan Makalah Untuk mengetahui segala bentuk kegiatan usaha bank. Untuk mengetahui segala bentuk produk bank. Untuk mengetahui segala bentuk jasa-jasa bank.

Bab II A. Kegiatan Usaha Bank Sebelum mengupas tentang kegiatan usaha bank maka perlu diketahui dulu apa pengertian bank. Menurut pasal 1 Undang-Undang` perbankan 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1 Bank juga memiliki beragam jenis. Secara umum terdiri dari bank umum,bank perkreditan rakyat, bank khusus.Tambahan bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. 1. Bank umum adalah.bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2 Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakn kegiataan usaha secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank khusus menurut pasal 5 ayat 2 undnag-undang perbankan bahwa bank khusus dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakn kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiataan tertentu. Contohnya adalah melakukan kegiatan pembiayaan jangka panjang,pembiayaan untuk pengembangan koperasi.4 Setelah mengetahui definisi dan jenis-jenis bank maka bisa mengidentifikasikan usaha bank berdasarkan jenis bank. Usaha bank secara umum adalah pengumpulan dana,pemberian kredit,bank garansi,menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga,melakukan kegiatan dalam valas, melakukan kegiataan penyertaan modal,dan bertindak sebagai pendiri dana pension lembaga kuangan,dan trust atau kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Tapi secara sepesifik usaha bank berdasarkan jenis banknya.5 a. Bank Umum Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 pasal 6 menentukan usaha bank umum meliputi: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

1

UU No 10 tahun 1998 Pasal 1 Ketentuan Umum Wijanarto,Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1993)hlm 46 3 UU No 10 tahun 1998 Pasal 1 Ketentuan Umum 4 Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm 37 5 Muhamad Djumhana,Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1993)hlm 93. 2

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Berkaitan dengan usaha ini maka bank terikat oleh ketentuan Bab XI KUHPerdata tentang Penitipan dari pasal 1694 dan seterusnya. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Dihapus 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.Anjak putang yang dalam bahasa inggris adalah factoring,pada hakekatnya merupakan cara atau sumber pembiayaan.Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.(Kepres No. 61 tahun 1988 pasal 1 ayat 8).6 Wali amanat bank umum dan bekerja berdasarkan suatu perjanjian antara bank dan emiten yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut. Arti emiten adalah badan usaha yang menerbitkan efek/obligasi untuk ditawarkan.7 13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu prinsipnya adalah bagi hasil untuk kegiataan pembiayaan bagi nasabah sesuai ketentuan

6 7

Ignatus Ridwan Widyadharma,Hukum Perbankan,(Semarang:Universitas Diponegoro,1994) hlm 58 Ignatus Ridwan Widyadharma,Hukum Perbankan,(Semarang:Universitas Diponegoro,1994) hlm 60

yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Lihat uraian lengkapnya dalam PP No. 72 tahun 1992)8 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.9 15. Membeli melalui lelang berupa agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibanya kepada bank,dengan ketentuan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.10 Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula : a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan seperti ini telah diatur dalam surat keputusan Bank Indonesia No.23/74/KEP/DIR/tanggal 28 Febuari 1991 tentang Margin Trading Juncto surat Edaran Bank Indonesia No.23/UD tanggal 28 Febuari 1991.11 b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.12 b. Bank Perkreditan Rakyat Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit. c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.13 Bank Perkreditan Rakyat dilarang: a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 8

Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm.137 UU No 10 tahun 1998 Pasal 6 Usaha Bank Umum 10 Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm.137 11 Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm.137 12 UU No 10 tahun 1998 Pasal 7 Usaha Bank Umum 13 UU No 10 tahun 1998 Pasal 13 Usaha Bank Perkreditan Rakyat. 9

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c) Melakukan penyertaan modal. d) Melakukan usaha perasuransian. e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.14 c. Bank Syariah Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (UUPS) yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008 dalam LN tahun 2008 No.94 dan Tambahan Berita Negara No.4867 a) Bank Umum Syariah Seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPS kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut: 1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan pinsip syariah. 2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan pinsip syariah. 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antaralain, seperti akad ijarah,musyarakah,mudharabah,murabahah, kafalah, atau hawalah. 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah. 12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.

14

UU No 10 tahun 1998 Pasal 14 Usaha Bank Perkreditan Rakyat

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah. 15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah. 16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah. 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidangperbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.15 Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula: 1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. 4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah. 5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik. 7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang. 8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal. 9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.16 b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam pasal 21 UUPS dikemukakan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah sebagai berikut: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 15 16

Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 20 ayat 1

3) a) b) c) d) e) f)

g)

h)

Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau Istishna. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.17

Berbeda dengan bank konvesional bank syariah memiliki suatu badan yang fungsinya untuk memanantau dan mengawasi produk perbankan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah ysng dibentuk oleh bsnk atas konsultasi dari Majelis Ulama Indonesia. B. Produk Bank Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit baik bank konvesional dengan bank syariah memiliki macam-macam produk. a. Produk Bank Konvesional Adalah : 1. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. 3. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.18 4. Tabungan adalah simpanan yang penarikanya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan,slip penarikan,kuitansi,atau kartu atm.19 5. Bank card atau lebih popular dengan sebutan kartu kredit juga uang plastik. 6. Safe deposit box atau dikenal dengan nama safe loket. Safe deposit box adalah tempat pengamanan menyimpan surat-surat berharga atau barang=barang berharga milik nasabah. 7. Bank draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkanya.20

17

Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 21 UU No 10 tahun 1998 Pasal 1 Ketentuan Umum 19 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010)hlm31 20 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010)hlm35 18

8. Cek wisata merupakan cek perjalanan yang biasa dihunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel,supermarket.21 b. Produk Bank Syariah 1. Giro Syariah Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan dalam giro syariah adalah a) Wadiah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktuwaktu. b) Mudharabah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 2. Tabungan Syariah Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.Akad yang diguanakn dalam tabungan syariah adalah: a) Wadiah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktuwaktu. b) Mudharabah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 3. Deposito Syariah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.Akad deposito syariah adalah.Mudharabah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib)

21

Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010)hlm 36

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.22 C. Jasa Layanan Bank Sebagaiamana yang telah dikemukakan pembahasan terdahulu,bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat baik menggunakan prinsip syariah maupun konvesional. Untuk itu bank memberikan berbagai jasa pelayanan yang diberikan kepada nasabah.Berikut ini adalah beberapa jasa pelayanan bank konvesional : a. Pengiriman Uang(Ransfer) Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang,baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain ditempat lain baik di dalam maupun diluar negeri.23 b. Kredit Kredit berasal dari bahas latin credere yang artinya kepercayaan. Lebih jelasnya kredit adalah tiap-tiap perjanjian suatu jasa (Prestasi) dan adanya balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang.24 Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji,pembayaran akan dilaksanakn pada jangka waktu yang telah disepakati.25 c. Lalu Lintas Pembayaran Giral Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah dan praktis. Alat pembayaran giral adalah alat pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai melainkan surat berharga.26 d. Inkaso Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan,atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan ditempat lain atas surat berharga dalam bentuk rupiah atau valuta asing.27 e. Kliring Kliring menurut kamus perbankan yang disusun oleh tim penyusun kamus perbankan Indonesia 1980,kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. 28 f. Bank Garansi 22

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH,2008, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/a337830f63654ee88639b9ca5a683d4eKodifikasiProdukPerbankanSyari ahLampiranSE.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30 23 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm81 24 Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm 146 25 Astiko,Manajemen Perkreditan,(Yogyakarta:Andi Offset,1996),hlm 5 26 Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015)hlm 150 27 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm83-84 28 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm 85

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank,dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.29 g. Perdagangan Valuta Asing (Valas) Pada dasarnya terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya terjadi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan berbeda.30 h. Kustodian Dalam kegiatan pasar modal,salah satu lembaga penunjangnya adalah custodian. Menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan custodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. 31

i. Letter of Credit merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan32 Dalam hal pelayanan jasa antara bank syariah dan konvesional terdapat perbedaan. Perbedaan itu dikarenakan prinsip yang digunakan atau akad yang digunakan bank syariah.Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan jasa pelayanan bank syariah berikut ini: a. Berkaitan dengan penyaluran dana (financing) Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.. 33 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar dikategorikan pada 2 bentuk yaitu : 1. Equity Financing Bentuk ini terbagi dalam beberapa pilihan yaitu konsep mudharabah muthlaqah,mudharabah muqayyadah,musyarakah.34 1) Mudharabah muthalaqah Untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 2) Mudharabah Muqayyadah Untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

29Hermansyah,Hukum

Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm 87 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm 92 31 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014),hlm 93 32 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010) hlm 36 33 Maskur Rosyid Aris, Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah, Vol. 7 Np, 1, April 2016,hlm 37 http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/download/45/40 diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.40 34 Gemala Dewi,Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,(Jakarta:Prenada Media,2004) hlm 86 30

3) Musyarakah Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik danadan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masingmasing35 2. Debt Financing Debt financing dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang,barang dengan uang,uang dengan barang,uang dengan uang. Mengenai objek yang pertama sudah tidak relevan pada masa sekarang36.

b. 35

1) Barang dengan Uang Transaksi barang dengan uang dapat dilakukan dengan akad murabahah dan ijarah. a) Murabahah Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehanbarang ditambah dengan margin yang disepakati olah parapihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahuluharga perolehan kepada pembeli. b) Ijarah Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. 2) Uang dengan Barang Pertukaran ini dapat dilakukan dengan akad: a) Akad Salam Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulusecara penuh. b) Akad Istishna Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 3) Uang dengan Uang Hanya satu akad yang digunakan yaitu : a) Qard Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.37 Berkaitan dengan Jasa (service)

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH,2008, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/a337830f63654ee88639b9ca5a683d4eKodifikasiProdukPerbankanSyari ahLampiranSE.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30 36 Gemala Dewi,Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,(Jakarta:Prenada Media,2004) hlm 88 37 Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH,2008, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/a337830f63654ee88639b9ca5a683d4eKodifikasiProdukPerbankanSyari ahLampiranSE.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syari’ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa sharf (jual beli Valas),wakalah,kafalah,hawalah ,jualah,rahn.38 a) Sharf Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Maksudnya adalah pertukaran uang dari dua kewarganegaraan. b) Wakalah Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. c) Kafalah Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil). d) Hawalah Hawalah adalah pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain.Dalam hal ini ada tiga pihak,yaitu pihak yang berhutang (muhil atau madin),pihak yang memberi utang(muhal atau da’in), dan pihak yang menerima pemindahan(muhal’alaih). e) Jualah jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah,seperti referensi bank,informasi usaha dan lain sebagainya. f) Rahn Rahn adalah salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya barang yang ditahan terus memiliki nilai ekonomis.39

38

Maskur Rosyid Aris, Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah, Vol. 7 Np, 1, April 2016,hlm 37 http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/download/45/40 diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.40 39 Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH,2008, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/a337830f63654ee88639b9ca5a683d4eKodifikasiProdukPerbankanSyari ahLampiranSE.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30

Kesimpulan Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri dari fungsi usahanya dikelompokkan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan bank perkreditan rakyat sendiri ada yang menggunakan prinsip syariah dan konvesional. Untuk mendapatkan keuntungan bank menjalank usaha. Memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya. Pada umumnya kegiatan usaha bank terbagi menjadi tiga. Yaitu 1. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.Kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah. 2.Menawarkan jasa. 3. Menghimpun dana. Ada perbedaan dalvm menjalankan usahanya. Bank umum cakupanya lebih luas dibandingkan bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat dilarang: a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.b.Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.c.Melakukan penyertaan modal.d.Melakukan usaha perasuransian.e.Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Bank umum regulasi usahanya diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No 10 tahun 1998. Untuk bank perkreditan rakyat diatur dalam pasal 13 UU No.10 tahun 1998. Bank syarivh sendiri regulasinya adalah Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah ada yang bergbung dengan bank konvesional. Ada juga yang sudah berdiri sendiri independent. Khusus bank syariah yang menggunakan prinsip syariah terjadi perbedaan dalam hal usaha,produk,dan jasa pelayananya. Bank Umum Syariah dilarang: a.melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.b.melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.c.melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali Penyertaannya dan melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.d.melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. UUS dilarang: a.melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. b.melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. c.melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali Penyertaannya dan melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.d.melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang: a.melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.b.menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.c.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.d.melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.e.melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Daftar Pustaka Aris Rosyid Maskur, Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah, Vol. 7 Np, 1, April 2016,hlm 37 http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/download/45/40 diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.40 Asikin Zainal,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers,2015) Dewi Gemala,Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,(Jakarta:Prenada Media,2004) Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH,2008, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/a337830f63654ee88639b9ca5a683d4 eKodifikasiProdukPerbankanSyariahLampiranSE.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30 Djumhana Muhamad,Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1993 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Group,2014) Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010) Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Widyadharma Ridwan Ignatus,Hukum Perbankan,(Semarang:Universitas Diponegoro,1989) Wijanarto,Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1993) BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Tetapi, tidak selamanya masalah yang datang akan mengakibatkan perceraian. Karena kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar. Permasalahannya adalah setiap peceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui

telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi halhal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung. Selanjutnya, pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup yang diatur dalam Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 sebenarnya menyimpang dari asas sidang emeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang terkandung dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Artinya, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan, ayat (3) pasal 13 UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan akibat hukum dari pelanggaran asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum adalah "putusan batal demi hukum". Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 ternyata memberikan pengecualian, dalam arti boleh menyimpang asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, jika undang-undang menentukan lain. Dalam konteks inilah Pasal 80 UU No. 7 1989 Jo. Merupakan undang-undang yang dimaksud oleh pasal 13 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009, yang mengharuskan sidang pemeriksaan gugatan perceraian tertutup untuk umum, yang didasarkan atas rasio hukum bahwa perkara perceraian termasuk cerai gugat bersifat sangat pribadi bagi suami dan istri, bahkan berkaitan dengan "aib" yang merupakan rahasia dalam rumah tangga mereka, yang tidak boleh dipublikasikan atau tidak harus diberitahukan kepada masyarakat umum atau khalayak ulramai. Jadi, sidang pemeriksaan permohonan cerai talak yang harus tertutup untuk umum, berarti tidak setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya berdasarkan argumentum peranologiam terhadap pasal 13 ayat (4) UU no.48 tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian terbuka untuk umum berakibat hukum putusan. Majelis hakim pengadilan agama tidak sah mempunyai kekuatan hukum, karena "batal demi hukum". Kemudian, pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, majelis hakim berdasar pada pada 82 UU no.7 1989 berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat harus datang secara pribadi kecuali apabila satu diantara dua pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap sdara pribadi, maka ia (suami sebagai tergugat atau istri sebagai penggugat) dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka pada sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Selama perkara tersebut belum diputuskan, maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.