Hukum Militer.docx

SHANIA REVITA FAJRIYANI 1710611263 HUKUM MILITER(F)

FH UPN VETERAN JAKARTA SOAL UNTUK KASUS DALAM E-LEARNING HUKUM MILITER

Perhatikan, simak dan dengarkan dengan baik, perkara singkat dalam tayangan kasus. Berdasarkan pendalaman kasus tersebut, dan setelah dilakukan penyidikan dan korban juga dilakkan pemeriksaan/Visum di Rumah Sakit, maka penyidik berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP. Dalam KUHPM tindak pidana penganiayaan tidak diatur. PERTANYAAN: 1.

Menurut saudara, apakah Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHP (Bukan KUHPM) dapat diterapkan bagi Militer? jelaskan dengan menyebutkan dasar hukumnya. Jawab: Menurut saya TP Penganiayaan dapat diterapkan bagi Militer karena aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga. Namun demikian, pada praktiknya ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum, tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) akan tetapi tetap diadili di Pengadilan Militer .

2. Menurut saudara, penyelesaian terhadap perkara tersebut, apakah dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer atau secara Hukum Pidana Militer (Prosesnya melalui mekanisme Acara Pidana Militer). Jelaskan.

Jawab: Menurut saya dapat diselesaikan secara Hukum Pidana Militer, karena Prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan undang-undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada tingkatan Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan (ABRI) melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut: 1. Tingkat penyidikan; 2. Tingkat penuntutan; 3. Tingkat pemeriksaan di persidangan 4.Tingkat putusan Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum (Sistem Peradilan Pidana), hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisisan Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik angkatan darat, laut, dan udara, maka Polisi Militer (POM) masing-masing wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer

3. Menurut saudara dalam perkara tersebut,

siapakah yang berwenang melakukan

penyidikan terhadap Militer. Jelaskan. Jawab: a.

Atasan yang Berhak Menghukum

Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU 31/1997. b.

Polisi Militer

c.

Oditur

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan UU 31/1997.

4. Jelaskan secara singkat bagaimana tahapannya proses acara pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Militer? Jawab:

1. Cara untuk pemanggilan saksi militer, untuk pemanggilan yang dilakukan secara tertulis dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh komandan atau pejabat penyidik polisi militer angkatan melalui ankum dari sanksi TNI. Sama halnya dengan pemanggilan tersangka untuk panggilan kepada saksi TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Pemanggilan saksi TNI diluar daerah hukum instansi yang memanggil, dilakukan melalui ankumnya dengan tembusan POM angkatan setempat, sedangkan apabila saksi berada dalam tahanan maka disampaikan melalui instansi tempat tersangka ditahan.

2.

Cara untuk pemanggilan saksi non militer, panggilan dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan dilampirkan relas penerimaan, dalam relas penerimaan ini menerangkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah dilakukan pemanggilan maka diadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk memperoleh keteranganketerangan tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti selengkap- lengkapnya yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

3. Dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

5. Menurut saudara apakah Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Acara Pidana Militer sama dengan Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Acara Pidana Sistem Peradilan Pidana Umum? Jelaskan. Jawab:

Menurut saya sama, karena unsur-unsur dalam tindak pidana mengenai penganiayaan ataupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota TNI, harus didapati putusan pengadilan militer maupun peradilan umum yang memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, korban, ataupun bagi penegakan hukum itu sendiri, sehingga sistem pembuktian dan alat bukti Acara Pidana Militer dan Peradilan Pidana umum saling berhubungan.